JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah mahasiswa dari beberapa universitas dan juga aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan kembali melakukan aksi unjuk rasa tolak revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI pada Senin (26/8/2024).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sekitar pukul 14.56 WIB, para mahasiswa ini datang dari arah Semanggi.

Sebelum memulai orasi, mahasiswa dari BEM Atmajaya, Trisakti Pariwisata, BSI, Universitas Binawan, dan sejumlah mahasiswa yang mengaku dari Karawang ini terlebih dahulu merapikan barisan mereka di depan gerbang gedung DPR.

“Pengkhianatan kalian (pemerintah) telah membunuh rakyat,” ujar salah satu orator di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat pada Senin (26/8/2024) sore.

Tapi, sebagian mahasiswa yang menggunakan almamater warna biru muda tampak duduk-duduk di atas rumput di sebelah kiri DPR.

Saat berjalan ke arah gedung DPR RI, barisan terdepan massa terlihat membawa banner bertuliskan “Rakyat Kuasa” dan ”Rebut Demokrasi”.

Kemudian, tidak lama setelah dua mobil komando pengeras suara diparkir, massa segera menempelkan sejumlah banner berisi tuntutan mereka di gerbang DPR.

Banner-banner ini bertuliskan, “Revolusi! Rakyat Melawan”; “Lawan Rezim Anti Demokrasi”; “Rebut Demokrasi”; “Penjarakan Si Tukang Kayu #Tolak RUU Pilkada”.

Sejumlah mahasiswa juga mencoret dinding di gerbang DPR dengan cat pilox berwarna hitam dan orange. Beberapa tulisan yang mereka coretkan adalah “Demokrasi Diamputasi” dan “Adili Jokowi”.

Saat ini massa masih bergantian menyampaikan orasi mereka. Sementara, warga Jakarta yang melintas di depan Gedung DPR RI tampak menyaksikan aksi unjuk rasa yang berlangsung.

Beberapa bahkan berhenti sejenak untuk mengabadikan momen yang akhir-akhir ini rutin terjadi di Jalan Gatot Subroto ini.

Lalu lintas di depan Gedung DPR terpantau lancar. Tapi, volume kendaraan terlihat lebih padat karena laju mobil dan motor yang melintas harus dipelankan.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang pencalonan pilkada pada Minggu (25/8/2024) malam.

Peraturan ini mengakomodasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dua hal.

Pertama, berkaitan dengan ambang batas pencalonan pilkada, PKPU ini mengakomodasi Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 melalui pasal 11.

Dengan demikian, partai-partai politik resmi dapat mengusung calon kepala daerahnya asal memenuhi ambang batas berupa sekian 6,5-10 persen suara sah dari total daftar pemilih tetap (DPT) di wilayah yang bersangkutan.

Kedua, berkaitan dengan syarat usia minimum calon kepala daerah, PKPU ini mengakomodasi pertimbangan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada pasal 15.

Dengan hal itu, maka calon gubernur/wakil gubernur harus telah berusia 30 tahun serta calon wali kota/bupati dan wakilnya mesti sudah berumur 25 tahun pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU.

Berdasarkan tahapan dan jadwal Pilkada 2024, pendaftaran pasangan calon kepala daerah dibuka secara serentak pada 27-29 Agustus 2024 di 508 wilayah yang menyelenggarakan pilkada.

Sementara itu, penetapan pasangan calon kepala daerah yang akan berkampanye dan berlaga dijadwalkan paling lambat pada 22 September 2024.

KPU sebelumnya juga telah mengikuti rapat konsultasi dengan Komisi II DPR. Hasilnya, Komisi II DPR menyetujui PKPU yang mengakomodasi putusan MK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahasiswa yang menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Jumat (23/8/2024), meminta legislator memenuhi janji untuk tidak mengesahkan revisi Undang-undang Pilkada dan patuh terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Djuanda Bogor, Ruben Bentiyan, mengatakan, selama belum ada aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pilkada 2024 yang berlandaskan Putusan MK, massa tak percaya DPR membatalkan revisi UU Pilkada.

Apalagi, pernyataan pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, bukan Ketua DPR RI Puan Maharani.

"Selama belum ada PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum), berarti masih ada kemungkinan. Kami sedang berusaha menutup kemungkinan tersebut," kata Ruben.

Ruben mengatakan, aski ini digelar juga untuk menunjukkan kemarahan masyarakat atas pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan pemerintah dan DPR.

"Kami berangkat dalam keadaan tidak percaya sama sekali. Kami tidak meminta atau menuntut, kami akan merebut apa pun yang bisa direbut hari ini. Kami akan menunjukkan bahwa masyarakat marah dengan keadaan hari ini yang dipertontonkan. Itu membuat kami geram," ujarnya.

Presiden Keluarga Mahasiswa (KM) Intitut Teknologi Bandung (ITB) Fidella juga menyampaikan hal yang sama. Fidella mengatakan, aksi digelar untuk mengawal dan menuntut DPR menepati janji mereka membatalkan revisi Undang-undang Pilkada.

"Kenapa kita masih berdiri di sini. Kawan-kawan? Yang terjadi kemarin, yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI yang terhormat hanya bersifat statement. Perjuangan kita masih panjang, kita sudah berulang kali dibohongi oleh bapak dan ibu di dalam sana," ucap Fidella.

Adapun gelombang unjuk rasa tercipta setelah DPR berupaya mengakali Putusan MK mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Terbaru, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan. Sehingga, Pilkada 2024 tetap berlandaskan Putusan MK.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR (judicial review/uji materi) MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menyambangi Polda Metro Jaya, Jumat (23/8/2024).

Tidak sendiri, Sufmi ditemani oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habiburokhman.

“Pertama-tama kami dari DPR ingin menjenguk adik-adik yang kemarin ikut aksi dan kemudian diamankan oleh kepolisian,” kata Dasco sebelum akhirnya masuk ke dalam Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jumat.

Bukan hanya itu, Dasco juga meminta polisi segera membebaskan massa demo yang kemarin ditangkap.

“Sekaligus kami ingin meminta kepada pihak Kepolisian agar adik-adik segera dikembalikan ke rumahnya sepanjang tidak ada pelanggaran tindak pidana yang berat,” ujar Dasco.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, kehadiran Dasco dan Habiburokhman disambut oleh Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Djati Wiyoto Abadhy dan Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra.

Hanya saja, Djati tidak mendampingi Dasco dan Habiburokhman masuk ke dalam gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Hanya Wira yang menemani mereka masuk ke dalam.

Untuk diketahui, sebanyak 301 peserta aksi demonstrasi Kawal Putusan MK dan Tolak Revisi UU Pilkada ditangkap oleh Polda Metro Jaya.

Sebagai informasi, demo di depan Gedung DPR RI merupakan reaksi sejumlah aliansi masyarakat sebagai bentuk penolakan RUU Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan soal ambang batas (threshold) pencalonan gubernur dan wakil gubernur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 pada Selasa (20/8/2024).

MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan ambang batas pencalonan kepala daerah jalur independen/perseorangan/nonpartai sebagaimana diatur Pasal 41 dan 42 UU Pilkada.

Berdasarkan Putusan MK ini, threshold pencalonan gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

Namun, sehari pasca-Putusan MK, DPR dan pemerintah langsung menggelar rapat untuk membahas revisi Undang-Undang Pilkada.

Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berupaya mengakali Putusan MK dengan membuat pelonggaran threshold hanya berlaku buat partai politik yang tak punya kursi DPRD.

Ketentuan itu menjadi ayat tambahan pada Pasal 40 revisi UU Pilkada yang dibahas oleh panja dalam kurun hanya sekitar 3 jam rapat.

Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada yang mengatur threshold 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah pileg tetap diberlakukan untuk partai-partai politik yang memiliki kursi parlemen.

Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dafco Ahmad sudah memastikan pengesahan revisi UU Pilkada dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco.