TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan akan mengkaji status kemitraan antara penyedia platform dengan para pengemudi angkutan daring seperti ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir. Para pengemudi angkutan daring meminta pemerintah menyetip status kemitraan antara pekerja dengan platform karena merugikan.

“Pandangan saya, itu sangat merugikan posisi ojek online,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel saat dihubungi pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Noel menyebut isu status kemitraan antara pekerja angkutan online dengan platform ini menjadi perhatian khusus kementeriannya. Dia menyebut Kementerian Ketenagakerjaan akan mengkaji definisi kemitraan yang dinilai sesat. “Kata ‘kemitraan’ ini adalah sebuah kesesatan yang merugikan ojek online. Kami akan jawab tidak lama lagi dan yang pasti sebelum 100 hari,” kata Noel.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Guru Besar Institute Teknologi Bandung (ITB) Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Noel sebagai Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih. Yassierli saat ini sedang merancang rencana kerja 100 hari pertama. Menurut dia, kementeriannya akan membahas upah minimum provinsi hingga upskilling maupun reskilling pekerja. Namun, Yassierli tidak ada membahas soal status ojek daring dalam program 100 hari kerjanya.

SPAI Minta Hapus Kemitraan: Singgung Risiko Kerja hingga Upah Rendah

Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) meminta Yassierli menetapkan pengemudi angkutan daring, seperti ojek online (ojol), taksi online (taksol), dan kurir sebagai pekerja tetap. SPAI menilai langkah ini agar para pengemudi angkutan daring memperoleh hak-hak pekerja termasuk upah minimum sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Untuk itu kami menghimbau Menteri yang baru untuk segera merealisasikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang melindungi pekerja platform,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati dalam keterangan tertulisnya pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Dalam menetapkan upah minimum, Lily mengatakan Yassierli sepatutnya melihat kondisi pendapatan yang memprihatinkan bagi pengemudi ojol, taksol, dan kurir. Dia mengatakan status mitra pengemudi dengan platform menyebabkan pendapatan para pekerja ini tak menentu. “Setiap bulannya pendapatan pengemudi ojol berada di bawah standar upah minimum,” kata dia.

Lily mengatakan hubungan kemitraan ini menjadikan platform menetapkan tarif yang murah secara sepihak. Dia menyebut platform juga memotong penghasilan pekerja yang melebihi ketentuan 20 persen. Platform, kata Lily, memotong penghasilan di kisaran 30-70 persen melalui tambahan biaya layanan dan biaya lain yang dibebankan ke konsumen.

Karena itu, rata-rata penghasilan per bulan pekerja angkutan daring ini hanya Rp 3 juta. “Itu pun kami harus bekerja dari pagi hingga malam, berkisar 15-17 jam setiap harinya. Dan itu kami kerjakan tanpa libur dalam sebulan,” kata Lily.

Meski demikian, Lily mengatakan pendapatan Rp 3 juta itu tak berlaku bagi pengemudi perempuan. Tak mendapat cuti berbayar untuk haid, melahirkan, dan potensi keguguran, Lily mengatakan pendapatan pekerja perempuan bisa lebih rendah. “Belum lagi risiko di jalan raya yang rawan kecelakaan bagi kami karena faktor kelelahan dan kurang istirahat. Bila terjadi kecelakaan, kami hanya dianggap sebagai kecelakaan lalu-lintas, bukan sebagai kecelakaan kerja,” kata dia.

Padahal, kata Lily, kalau pekerja angkutan daring ini diakui UU, mereka akan mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan, jaminan sosial, dan tanggung jawab dari platfrom. “Dengan status mitra, kami otomatis tidak mendapatkan jaminan sosial yang seharusnya ada tanggung jawab platform di situ,” kata Lily.

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk mengatur ojek online (ojol) dikhawatirkan akan menjebak driver ojol ke dalam pekerjaan tanpa karier. Pemerintahan baru Prabowo Subianto diharapkan fokus memikirkan strategi untuk meningkatkan keahlian driver ojol melalui upskilling dan reskilling ketimbang menjadikan ojol sebagai pekerjaan formal.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan, di tengah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya lapangan kerja formal, profesi sebagai driver ojol menjadi penyelamat bagi pekerja yang keluar dari pekerjaan formal. Bahkan, platform ride hailing menjadi pilihan pertama saat seseorang memasuki dunia kerja informal.

Berdasarkan hasil survei berjudul Potret Beban Kerja dan Penghasilan Pekerja Informal di Indonesia: Studi Kasus Jabodetabek, Yogyakarta, dan Makassar yang digelar Segara Research Institute, profesi sebagai driver ojol memiliki hambatan untuk masuk yang relatif rendah dengan persyaratan bekerja yang minimal. Selain tidak ada persyaratan pendidikan, juga tidak ada modal yang memberatkan.

Dibandingkan pekerjaan informal lainnya, profesi sebagai driver ojol juga menawarkan berbagai kelebihan. Berdasarkan survei yang dilakukan tersebut, profesi sebagai driver ojol menawarkan fleksibilitas kerja yang tinggi, memberikan fasilitas yang memadai dari sisi jaminan keselamatan kerja maupun jaminan kesehatan, dan memberikan pendapatan yang lebih tinggi.

"Pekerjaan sebagai driver ojol menawarkan beberapa kelebihan, yakni fleksibilitas, kemudahan untuk dimasuki, dan memberikan income yang cukup. Mereka merupakan pekerja mandiri, bukan pegawai platfrom melainkan difasilitasi oleh platform digital," ujar Piter, Kamis (24/10).

Menurut Piter, platform ride hailing telah menjadi penyelamat di saat pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan formal. Karena itu, tugas pemerintah bukanlah memformalkan pekerjaan informal. Sebab, pekerjaan informal hanyalah penampung sementara.

Hal senada diungkapkan oleh Budi Santoso. Pakar Hukum Ketenagakerjaan Universitas Brawijaya ini mengatakan, berdasarkan rekomendasi International Labour Organization (ILO), hubungan ojol dengan perusahaan memang menunjukkan bahwa pengemudi ojol bukan pekerja.

Berdasarkan riset yang digelar oleh Pusat Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan (P2HK) Universitas Brawijaya, ekonomi gig menjadi pilihan di tengah keterbatasan pasar kerja. Berdasarkan survei yang digelar P2HK tersebut, sebanyak 81,2% responden menjadikan ojol sebagai pekerjaan utama.

Yang menarik, sebanyak 77,5% responden sebetulnya memiliki keinginan untuk beralih ke pekerjaan lain di kemudian hari. Sayangnya, keterbatasan pilihan membuat mereka bertahan. Itu sebabnya, dibutuhkan peningkatan keahlian di luar pekerjaan sebagai pengemudi ojol.

"Perlu adanya upskilling dan reskilling di luar mengemudi untuk meningkatkan kapasitas kemampuan pekerja gig agar bisa masuk ke sektor formal atau pekerjaan yang lebih baik,” kata Budi.

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri transportasi berbasis platform digital alias ride hailing menjadi tumpuan bagi pekerja saat keluar dari sektor formal. Pekerjaan sebagai driver ojek online (ojol) pun menjadi bantalan bagi gig worker (pekerja lepas) di tengah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya lapangan kerja formal.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan, saat seseorang tidak kunjung mendapatkan pekerjaan formal, pilihan yang pertama bukanlah menjadi buruh, tukang, atau pekerjaan non-formal lain seperti supir pribadi. Yang pertama orang akan pilih saat ini adalah masuk ke platform ride hailing.

"Pekerjaan sebagai driver ojol menawarkan beberapa kelebihan, yakni fleksibilitas, kemudahan untuk dimasuki, dan memberikan income yang cukup. Mereka juga bisa melakukan hal yang lain," ujar Piter dalam keterangannya, Sabtu (19/10).

Berdasarkan hasil survei yang digelar Segara Research Institute di Jabodetabek, Yogyakarta, dan Makassar, pekerjaan informal memiliki hambatan untuk masuk yang relatif rendah dengan persyaratan bekerja yang minimal. Selain tidak ada persyaratan pendidikan, juga tidak ada modal yang memberatkan.

Tidak mengherankan apabila kemudian pekerjaan informal menjadi pilihan utama ketika pekerja di sektor formal harus berhenti bekerja, baik karena diberhentikan (PHK) atau dikarenakan mengundurkan diri secara sukarela dengan berbagai alasan.

Dibandingkan pekerjaan informal lainnya, survei Segara Research Institute menyebutkan, ada berbagai kelebihan yang ditawarkan pekerjaan sebagai driver ojol. Meski sama-sama memiliki karakteristik fleksibel, driver ojol tidak terikat pada jam kerja yang ketat. Driver ojol bahkan bisa menentukan sendiri hari kerja maupun jumlah jam kerja mereka.

Piter menambahkan, pekerjaan informal di platform ride hailing juga menawarkan kelebihan dari sisi fasilitas. Pekerja informal pada umumnya tidak memperoleh jaminan keselamatan kerja maupun jaminan kesehatan. Namun, lebih dari 50% responden driver ojol menyatakan, mendapatkan bantuan fasilitas untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan sekitar 40% menyatakan adanya bantuan dari pemberi kerja untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

"Meski biaya ditanggung sendiri, namun mereka difasilitasi oleh penyedia platform digital untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Ini berbeda dibandingkan pekerja informal lainnya yang dengan tegas menyatakan tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan jaminan kesehatan," tutur Pieter.

Selain itu, keunggulan lain dari pekerjaan driver ojol adalah pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan penghasilan yang diperoleh oleh pekerja informal lainnya.

"Driver ojol ini merupakan pekerja mandiri. Mereka tidak menjadi pegawai platform, melainkan difasilitasi oleh platform digital. Dari sisi fleksibilitas, beban kerja, jaminan kesehatan, jaminan kesehatan, dan tingkat penghasilan, mereka relatif paling baik di antara seluruh pekerjaan informal," tegas Piter.

Menurut Piter, semua orang tentu saja menginginkan pekerjaan formal. Sayangnya, dari 3 juta-4 juta angkatan kerja baru setiap tahun, yang bisa masuk ke pekerjaan formal hanya sekitar 1 juta orang. Sementara sebanyak 2 juta-3 juta orang lagi terpaksa masuk ke pekerjaan informal. Ini disebabkan oleh kegagalan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup.

"Karena itu, tugas pemerintah bukanlah memformalkan pekerjaan informal karena pekerjaan informal merupakan penampung sementara. Pemerintah harusnya fokus meningkatkan derap ekonomi kita untuk memberikan pekerjaan formal ke angkatan kerja kita," jelas Piter.

Pemerintah akan menerbitkan aturan terkait pengemudi ojek online (ojol). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan regulasi itu akan berbentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker).

Permenaker itu katanya akan memuat ketentuan terkait hak-hak pengemudi ojol.

"Untuk pengemudi ojol kita sedang siapkan paling cepat Permenaker. Kita sedang review. Kan pengemudi ojol perdebatannya dianggap bukan pekerja, dia kan mitra dari pembuat aplikasi. Sehingga khawatirnya hak-hak ketenagakerjaan, hak-hak perlindungan enggak dapat complete," katanya di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (2/10).

"Kami ingin semua pekerja juga punya hak jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan," sambungnya.

Susi mengatakan pekerja gig seperti pengemudi ojol memang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan pekerja umumnya. Namun, tetap harus mendapat jaminan pekerjaan dan jaminan kesehatan.

Hal itulah yang sedang dibahas pemerintah untuk dituangkan dalam permenaker.

"Arahnya ke sana. Pemerintah akan ikut support untuk membantu itu," imbuhnya.

Terkait apakah status pengemudi sebagai mitra akan dihapus, ia mengatakan masih akan dibahas. Intinya, pemerintah katanya akan berupaya agar driver mendapatkan hak-haknya.

"Intinya kita akan mengarah idealnya (ojol) juga bagian dari pekerjaan," imbuhnya.

Pengemudi ojek online melakukan demonstrasi pada Agustus lalu. Setidaknya ada enam tuntutan yang mereka sampaikan.

Pertama, meminta revisi penambahan pasal pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial.

Kedua, Kementerian Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator. Ini khususnya yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap pengemudi ojol dan kurir online di Indonesia.

Ketiga, hapus Program Layanan Tarif Hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi.

Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.

Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Keenam, melegalkan ojol di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian terkait yang membawahi Ojek Online sebagai angkutan sewa khusus.

JAKARTA - Ribuan massa ojek online (ojol) akan turun ke jalan pada 20 Oktober 2024, mendatang untuk menuntut Presiden yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto untuk mengurus aturan tarif. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono.

Disebut, sebanyak 10.000 hingga 50.000 driverojol akan tumpah ruah bersama masyarakat dengan titik kumpul berada di Gedung MPR/DPR RI dan akan melanjutkan aksi hingga ke Istana Merdeka.

Menurut Igun, aksi tersebut dilakukan untuk menagih janji Presiden Jokowi (Joko Widodo) yang menjelang masa jabatannya masih meninggalkan pekerjaan yang belum selesai bagi ekosistem transportasi online seperti permohonan atas regulasi tarif ojol untuk pengiriman barang dan makanan.

Dan mengingat tidak ada harapan lagi lantaran masa kepemimpinan Jokowi segera berakhir, maka asosiasi menuntut agar Presiden baru, Prabowo Subianto memerintahkan Kemenkominfo agar dibuat formulasi tarif serta aturanya melalui Permenkominfo juga status pengemudi ojol yang rencana akan dibuatkan regulasinya oleh Kemenaker dalam bentuk Permenaker.

"Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia tidak dapat berharap lebih akan selesai pada masa pemerintahan Jokowi ini, harapan selanjutnya adalah regulasi tarif pengiriman barang dan makanan dapat di atur oleh Kemenkominfo serta perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi pengemudi ojek online dapat diatur oleh Kemenaker pada masa periode Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024," kata Igun, Senin (30/9/2024).

"Maka dalam hal ini secara simbolik untuk menyambut pelantikan Presiden Prabowo Subianto, Garda Indonesia akan menurunkan massa pengemudi ojol serentak dari seluruh Jabodetabek dan kota-kota lain yang ingin ke Jakarta untuk menyambut Presiden baru Prabowo Subianto, massa ojol Garda suka cita menyambut harapan baru bagi pengemudi ojol di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029," imbuhnya.

Igun melanjutkan, pihaknya tengah melakukan persiapan, termasuk melakukan konsolidasi dengan komunitas, serikat, aliansi, federasi dan konfederasi dari berbagai daerah di Indonesia untuk penyambutan ini. Ia pun berharap agar Pemerintahan Prabowo Subianto bisa memberikan masa depan yang kebih baik nagi para ojol.

"Harapan masa depan bagi pengemudi ojol yang lebih baik mendorong kami untuk menyambut Prabowo Subianto saat pelantikan nanti, pengemudi ojol seluruh Indonesia menantikan tanggal bersejarah 20 Oktober 2024 yang akan turun serentak menyambut suka cita Prabowo-Gibran sebagai Pemimpin Indonesia yang baru," pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Anak dari seorang pengemudi ojek online, Handi Musaroni, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Melawat ke negeri orang dengan harapan meraup pundi dan mengubah nasib, anak Siti Rahmah kini tinggal nama.

“Saya berusaha mencari bantuan ke mana-mana termasuk mencari tahu bagaimana cara memulangkan jenazah anak saya yang kemudian saya ketahui menjadi korban perdagangan orang,” kata Siti Rahmah yang diceritakan kembali oleh Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Leily Pujiati melalui keterangan tertulis pada Selasa, 10 September 2024.

Rahma bercerita putranya telah berangkat ke Kamboja pada 16 Mei 2024. Tiba di negara berjuluk Negara Angkor Wat itu, Handi sempat mengirimkan lokasi perusahaan tempat ia bekerja. Namun, Rahma enggan menyebutkan nama perusahaan itu.

“Dari share lokasi yang dibagikan anak saya melalui Whatsapp, saya ketahui lokasinya berada di dekat Tuol Sangke, Phnom Penh, Kamboja,” kata Rahma.

Awal bekerja di sana, ia mengatakan komunikasi dengan putranya yang berusia 24 tahun itu masih berjalan baik. Namun, sebulan setelahnya ia mendapat kabar tak enak dari Handi.

“Sampai saya mendapatkan kabar via phone dari anak saya kalau dia sedang sakit lambung atau liver kronis pada tanggal 16 Agustus 2024 jam 11.00 WIB,” kata Rahma.

Rahma mengatakan Handi menyelipkan pesan bahwa dirinya ingin pulang ke Indonesia. Namun, keinginan itu pupus karena tak ada biaya untuk perjalanan ke tanah air.

“Namun karena gajinya tidak dibayar oleh perusahaan tempatnya bekerja, maka dia tidak mempunyai biaya untuk pulang,” kata dia.

Tak sampai menyundul 24 jam untuk menunggu, Rahma mendapat kabar melalui adiknya kalau Handi telah meninggal dunia. Adik Rahma mendapat informasi Handi mangkat dari team leader perusahaan tempat anaknya bekerja.

“Saya dapat informasi melalui adik saya pada tanggal 16 Agustus 2024 bahwasanya anak saya sudah dalam kondisi meninggal dunia,” kata Rahma.

Kini jenazah Handi berada di rumah duka Yim Undertaker Cambodia. Alamatnya di Steung Meanchey Pagoda, Monireth Blve Nomor 217, Sangkat Steung Meachey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Kamboja.

Senyampang itu, Rahma bergegas meminta pertolongan ke Kedutaan Besar Indonesia di Kamboja pada 19 Agustus dan 10 September 2024. Dia ingin pihak kedutaan membantu kepulangan jenazah Handi.

“Untuk mengetahui keberadaan jenazah sekaligus meminta bantuan pihak Kemenlu untuk kepulangan jenazah anak saya,” kata dia.

Meski demikian, ia mengaku dibuat gigit jari dengan jawaban dari Kementerian Luar Negeri atau kedutaan Indonesia di sana. Rahma bercerita pihak kedutaan Indonesia justru meragukan anaknya menjadi korban TPPO.

“Namun usaha saya tidak mendapatkan hasil jawaban yang baik. Pihak Kemenlu mengatakan bahwa jika benar anak saya korban perdagangan orang maka saya harus bisa membuktikannya,” kata dia.

Tak hanya itu, menurut dia, pihak kedutaan justru mengatakan jika dirinya tak bisa membuktikan Handi korban TPPO, ia harus membayar sendiri biaya kepulangan almarhum. Untuk memulangkan jenazah Handi, ia menyebut mesti mengeluarkan uang sebesar Rp120-200 juta.

“Dari mana saya bisa mendapatkan uang sebesar 120 juta sampai 200 juta rupiah ketika untuk makan aja susah,” kata dia.

Atas kondisi itu, ia berharap pemerintah Indonesia dan semua pihak pihak untuk membantu memulangkan jenazah anaknya. Selain itu, bantuan itu juga ia harapan untuk bisa memfasilitasi administrasi pengurusan jenazah Handi.

“Saya memohon dengan sangat kepada pemerintahan Indonesia dan semua pihak yang terkait agar kiranya berkenan untuk membantu saya memulangkan jenazah anak saya,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia Leily Pujiati mengatakan saat ini organisasinya juga sedang menggalang donasi untuk membantu Rahma. Dalam waktu dekat, serikatnya juga akan menggelar aksi untuk mendesak pemerintah Indonesia merespons peristiwa ini.

“Kami akan turun jalan aksi solidaritas,” kata dia.

Tempo masih berusaha mendapatkan jawaban atas peristiwa ini ke Kementerian Luar Negeri atau kedutaan Indonesia di Kamboja.

JAKARTA - Pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi pada 1 Oktober 2024, mendatang. Meski penerapan pembatasan BBM subsidi tersebut masih dibahas, masyarakat khususnya ojek online (ojol) , sudah mengeluh atas wacana itu.

Salah satu ojol di bilangan Pondok Gede, Bayu (26) mengatakan, wacana pembatasan BBM bersubsidi tersebut, memberatkan pendapatan. Bayu yang sudah menjadi ojol sejak 2017 itu mengungkapkan, saat ini pendapatannya menurun dibandingkan tujuh tahun sebelumnya.

"Pendapatan saya sekarang pahit, pahit sekali. Sudah potongannya besar, BBM mau dibatasin lagi. Dulu sehari bisa dapat Rp300-Rp500 ribu, sekarang Rp200 ribu saja sulit," jelas Bayu kepada MPI, Minggu (1/9/2024).

Bayu mengakui, dirinya baru mengetahui adanya wacana pembatasan BBM subsidi tersebut. Meski demikian, dia menegaskan kebijakan tersebut seakan-akan pemerintah tidak berbelas kasihan dengan para ojol.

"Jangan sampai terjadi, pemerintah harus kasihan dengan para ojol. Kita sudah berat sekarang (pendapatannya), pengeluaran buat bensin Pertalite sehari bisa Rp60 ribu untuk dua kali isi," katanya.

"Kalau beneran diterapin itu pembatasan BBM, kita ojol ini semua mau dapat apa? Berat sekali itu, yang ada narik (ojol) sekarang cuma dapat panas-panasan saja," sambung Bayu.

Hal senada, Ghani (23) yang sudah menjadi ojol sejak 2019 pun mengaku keberatan atas wacana pembatasan BBM tersebut. Ghani mengatakan, dengan bekerja sebagai Ojol, dirinya dapat membiayai kuliah dan mencicil pembelian sepeda motornya saat ini.

Ghani mengakui, dirinya saat ini juga sering mengalami kesulitan mencari ketersediaan BBM bersubsidi di setiap pom pengisian BBM.

"Kemarin saya juga sempat mencari BBM Pertalite, sekarang mulai langka di pom bensin. Biasanya di Pom bensin nomor 31 kan ada, tetapi sudah sulit," terang Ghani.

Ghani berujar, jika memang pemerintah hendak membatasi ketersediaan BBM bersubsidi, setidaknya mempertimbangkan untuk kebutuhan para ojol.

"Kalau memang mau dibatasi (oleh pemerintah), setidaknya harga maupun ketersediaan BBM subsidi itu diberikan juga hak istimewa buat para ojol. Soalnya sehari, saya isi bensin itu bisa Rp30-40 ribu, kalau sebulan bisa jutaan. Tolong kebijakan dibuat tepat sasaran lah," jelas Ghani.

Meski demikian, Ghani mengatakan dirinya mendukung wacana pembatasan BBM bersubsidi oleh pemerintah, agar tidak diakses oleh kalangan kelas ekonomi mampu. Untuk itu, dia berharap wacana kebijakan tersebut dapat memberikan alternatif bagi para ojol.

"Pokoknya kami keberatan, jadi biar tepat sasaran, pemerintah juga mendata ojol untuk kebutuhan BBM bersubsidi, bukan kalangan kelas atas," ungkap Ghani.

Lebih lanjut, Panca (36) mengatakan dirinya sejak 2018 mampu menafkahi anak, istri dan keluarganya melalui pendapatan ojol. Dia mengaku saat ini pendapatannya mengalami penurunan karena sebelumnya bisa mendapatkan Rp500 ribu plus bonus, sedangkan saat ini hanya setengahnya yakni Rp200 ribu.

"Yaa kalau pemerintah mau membatasi BBM bersubsidi, yaa kita sih mau tak mau ikut saja. Tapi kan, pengeluaran kita semakin besar lagi untuk operasional," tutur Panca.

Panca mengatakan, dengan pendapatan Rp200 ribu, dia memerlukan pengeluaran untuk membeli BBM bersubsidi sebesar Rp60 ribu untuk dua kali isi. Oleh karena itu, dia mengaku keberatan atas wacana pembatasan BBM tersebut.

"Yaa berat banget kalau nantinya ada pembatasan BBM bersubsidi itu, ini pengeluaran semakin berasa jadinya," tegas Panca.

Diketahui, bocoran pembatasan BBM subsidi seperti pertalite dan solar subsidi bakal dimulai 1 Oktober 2024. Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, rencana pembatasan BBM subsidi masih dalam proses sosialisasi ke masyarakat.

Sebelum memberlakukannya, pemerintah juga bakal melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan seperti apa. "Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi. kita akan melihat di lapangan seperti apa," kata Jokowi di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Jokowi menambahkan, perlunya pembatasan BBM bersubsidi dengan pertimbangan pertama adalah berkaitan dengan polusi udara yang banyak terjadi di kota besar terutama Jakarta. Pertimbangan yang kedua adalah pemerintah ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025.

"Yang pertama ini terkait dengan polusi terutama di Jakarta. Dan yang kedua, kita juga ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025," katanya.

IDXChannel - Pemerintah akan melakukan pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Wacana ini awalnya direncanakan pada 1 September 2024, kini bergeser menjadi 1 Oktober 2024.

Meski tengah dibahas ihwal penerapan pembatasan BBM subsidi tersebut, masyarakat khususnya ojek online (ojol) mengeluhkan wacana itu.

Salah satunya, pengemudi ojol di bilangan Pondok Gede, Bayu (26) mengatakan wacana pembatasan BBM bersubsidi tersebut, memberatkan pendapatannya.

Bayu yang sudah menjadi ojol sejak 2017 itu mengulas, pendapatannya saat ini menurun dibandingkan tujuh tahun sebelumnya.

"Pendapatan saya sekarang pahit, pahit sekali. Sudah potongannya besar, BBM mau dibatasin lagi. Dulu sehari bisa dapat Rp300-Rp500ribu, sekarang Rp200 ribu saja sulit," kata Bayu, Minggu (1/9/2024).

Bayu menambahkabn, dirinya baru mengetahui adanya wacana pembatasan BBM subsidi tersebut. Meski demikian, dia menegaskan kebijakan tersebut seakan-akan pemerintah tidak berbelas kasihan dengan para ojol.

"Jangan sampai terjadi lah, pemerintah harus kasihan dengan para ojol. Kita sudah berat sekarang (pendapatannya), pengeluaran buat bensin Pertalite sehari bisa Rp60 ribu untuk dua kali isi," kata dia.

"Kalau beneran diterapin itu pembatasan BBM, kita ojol ini semua mau dapat apa? Berat sekali itu, yang ada narik (ojol) sekarang cuma dapat panas-panasan saja," lanjut Bayu.

Senada dengan Bayu, Ghani (23) yang sudah menjadi ojol sejak 2019 pun mengaku keberatan atas wacana pembatasan BBM tersebut.

Ghani mengatakan, dengan bekerja sebagai Ojol, dirinya dapat membiayai kuliah dan mencicil pembelian sepeda motornya saat ini. Saat ini, dia juga sering mengalami kesulitan mencari ketersediaan BBM bersubsidi di setiap pom pengisian BBM.

"Kemarin saya juga sempat mencari BBM Pertalite, sekarang mulai langka di pom bensin. Biasanya di Pom bensin Nomor 31 kan ada, tetapi sudah sulit," kata Ghani.

Ghani menambahgkan, jika memang pemerintah hendak membatasi ketersediaan BBM bersubsidi, setidaknya mempertimbangkan untuk kebutuhan para ojol.

"Kalau memang mau dibatasi (oleh pemerintah), setidaknya harga maupun ketersediaan BBM subsidi itu diberikan juga hak istimewa buat para ojol. Soalnya sehari, saya isi bensin itu bisa Rp30-40 ribu, kalau sebulan bisa jutaan. Tolong kebijakan dibuat tepat sasaran lah," kata Ghani.

Meski demikian, Ghani mengatakan dirinya mendukung wacana pembatasan BBM bersubsidi oleh pemerintah, agar tidak diakses oleh kalangan kelas ekonomi mampu. Untuk itu, dia berharap wacana kebijakan tersebut dapat memberikan alternatif bagi para ojol.

"Pokoknya kami keberatan, jadi biar tepat sasaran, pemerintah juga mendata ojol untuk kebutuhan BBM bersubsidi, bukan kalangan kelas atas," kata Ghani.

Diketahui, Bocoran pembatasan BBM subsidi seperti pertalite dan solar subsidi mulai 1 Oktober 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, rencana pembatasan BBM subsidi masih dalam proses sosialisasi ke masyarakat. Sebelum memberlakukannya, pemerintah juga bakal melihat terlebih dahulu kondisi di lapangan seperti apa.

"Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi. kita akan melihat di lapangan seperti apa," kata Jokowi di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).

Jokowi menambahkan, perlunya pembatasan BBM bersubsidi dengan pertimbangan pertama adalah berkaitan dengan polusi udara yang banyak terjadi di kota besar terutama Jakarta. Pertimbangan yang kedua adalah pemerintah ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025.

"Yang pertama ini terkait dengan polusi terutama di Jakarta. Dan yang kedua, kita juga ingin ada efisiensi anggaran terutama di tahun 2025," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) buka suara terkait aksi demonstrasi driver Ojek Online (ojol) pada Kamis (29/8/2024).

Dalam aksi itu, Koalisi Ojol Nasional menyampaikan 6 tuntutan, yang salah satunya terkait revisi dan penambahan pasal Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Mengacu beleid tersebut, definisi dari pos sendiri adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

Sementara itu, layanan pos komersial adalah layanan yang besaran tarif dan standar layanannya tidak ditetapkan oleh pemerintah.

Lantas, apakah Kemenkominfo akan merevisi formula tarif layanan pos komersial untuk ojol?

Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan sebenarnya layanan paket kiriman (LPK) sudah diatur di dalam Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012.

“Misalnya kirim paket dari sini berupa barang ke Bali, ke Lampung. Nah paket-paket itu yang diatur. Itu belum on-demand [sesuai permintaan],” kata Wayan dalam acara Ngopi Bareng di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Namun, Wayan menjelaskan bahwa usulan yang diminta para driver ojol tidak diatur di Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012. Kendati demikian, dia menyebut sudah ada upaya agar usulan terkait formula tarif layanan pos komersial diatur di kementerian/lembaga.

“Nah paket yang dikirim, seperti apa yang diusulkan [di demo] supaya disesuaikan, di dalam peraturan ini tidak mengatur itu sebenarnya. Namun, ada upaya kalau misalnya memungkinkan itu [tarif layanan pos komersial] diatur, tapi enggak tahu siapa kementerian/lembaga yang mengatur,” ujarnya.

Untuk itu, Wayan menegaskan Kemenkominfo bersama dengan kementerian/lembaga lain harus berkoordinasi terkait tuntutan para driver ojol

“Makanya, kami harus berkoordinasi dulu. Kami akan mengkomunikasikan karena untuk urusan ojol ini banyak kementerian/lembaga yang terlibat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wayan menjelaskan bahwa Kemenkominfo hanya mengatur sebatas formula, sedangkan tarif ojol merupakan kewenangan dari aplikator, seperti Grab-Gojek cs, untuk berkompetisi di pasar.

“Tetapi, tetap monitoring tarif itu akan kami lakukan,” jelasnya.

Adapun, terkait wacana perubahan Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012, Wayan mengungkapkan ada kemungkinan aturan terkait formula tarif bisa dilakukan namun sesuai dengan Undang-Undang.

“Kalau mengubah Permen ada kemungkinan, tapi kemungkinannya tarif, kembali ke sesuai dengan dasar undang-undangnya. Tarif itu untuk formula apanya, dilihat seperti apanya,” terangnya.

Pasalnya, dalam Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012, Wayan menjelaskan bahwa pemerintah memberikan kewenangan pada penyelenggara pos untuk bisa mengatur sendiri tarif.

“Mereka [Gojek-Grab cs] kan berinvestasi, cost base. Kemudian dia akan melihat kalau terlalu rendah, kalau terlalu tinggi, ditinggal oleh pengguna, itu pemikiran penyelenggara. Sehingga kalau bisa mengubah [itu] bisa, tetapi formulanya, bukan kita yang mengatur tarif,” tuturnya.

Namun, Wayan menuturkan bahwa pihaknya akan terus berkomunikasi dengan kementerian/lembaga, aplikator, dan pemerinth daerah untuk mencari jalan terbaik.

“Kami komitmen berkomunikasi dengan kementerian/lembaga terkait. Kemudian dengan para aplikator, dengan Pemda, untuk melihat-melihat solusi terbaiknya ini seperti apa,” ungkapnya.

Tuntutan Ojol-Kurir

Diberitakan sebelumnya, Penanggung Jawab Aksi Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristiyanto, menyebutkan terdapat enam tuntutan dari aksi demo yang dilakukan driver ojol dan kurir pada Kamis (29/8/2024).

“Pertama, revisi dan penambahan pasal Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia,” kata Andi saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (28/8/2024).

Kedua, meminta Kominfo mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

Ketiga, menghapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojol dan kurir online.

Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Keenam, melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Jakarta -

Driver ojek online (ojol) & kurir se-Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Monumen Nasional (Monas), Kamis (29/8/2024). Salah satu tuntutan utamanya ialah terkait dengan penetapan tarif.

Para driver tersebut berasal dari beberapa perusahaan, antara lain Gojek, Grab, Maxim, hingga Shopee. Berikut fakta-fakta dari aksi demonstrasi mereka

1. Sweeping Rekan

Sebelum aksi demonstrasi dimulai, para massa aksi melakukan sweeping dengan mencegat dan mengerubungi para driver yang melintasi kawasan sekitar Patung Kuda. Selanjutnya, mereka akan mengajak driver tersebut untuk turut serta dalam aksi. Apabila tidak memungkinkan, mereka memintanya untuk melepas atau membalik atribut jaketnya. Hal ini sebagai bentuk solidaritas.

"Diberhentikan buat ngajak mereka ikut. Kalau nggak mau, ya minta atributnya buat dibalik. Sebagai tanda menghormati (yang aksi turun ke jalan)," ujar Farid, salah satu driver ojol yang ikut demo, ditemui detikcom di lokasi.

Respons dari para driver yang dicegat pun berbeda-beda. Ada yang ikut bercanda dengan yang lain, kemudian membalikkan jaketnya. Kondisi sempat agak sedikit ricuh juga lantara ada driver yang memberi respons negaitif karena merasa ditekan massa.

2. Keluhkan Potongan Operator

Dalam momen demo tersebut, sejumlah driver menyuarakan keluhannya tentang potongan tarif untuk aplikator yang mencapai 30%. Persentase tersebut terbilang naik cukup tinggi dibandingkan dengan awal-awal ojol beroperasi di Tanah Air.

"Dulu 10%, kemudian 2018 naik ke 20%. Perlahan-lahan naik lagi. Sekarang kalau di total-total potongannya sekitar 30%," kata salah satu driver ojol, Jay, ditemui saat demo.

Menurutnya, semakin ke sini muncul potongan-potongan tambahan sehingga kalau ditotal-total porsi yang diterima para driver hanya sekitar 70% dari hasil narik ojek. Hal ini belum ditambah dengan fitur-fitur tambahan lainnya seperti aceng atau narik goceng yang membuat pemasukan para driver makin menciut.

Hal senada juga disampaikan Yono. Saat pertama kali dirinya menjadi mitra driver di 2016 silam, ia bisa mengantongi pemasukan kotor hingga Rp 700 ribu per hari. Sekarang kondisinya jauh berbeda.

"Sehari itu bisa dapet Rp 700 ribu. Dulu mah kita dapat bonus aja bisa Rp 200 ribu," kata Yono, ditemui detikcom di kawasan Casablanca.

Bahkan menurutnya, saat ini nominal Rp 100 ribu saja bisa mendatangkan syukur luar biasa apabila bisa diperoleh dalam sehari. "Paling banyak sehari Rp 200.000-an. Paling sedikit bisa Rp 60.000- 70.000. Itu Kotor. Pokoknya kita bawa Rp 100.000 pulang aja sudah alhamdulillah sekarang," imbuhnya.

3. Keluhkan Operator Gampang Nonaktifkan Akun

Selain persoalan tarif, sejumlah ojol juga menyuarakan keresahannya terkait tindakan suspend atau penonaktifan akun driver ojol. Driver ojol, Nurhayati, menilai bahwa langkah suspend ini cukup 'ringan' dilakukan oleh operator. Padahal menurutnya, kadang kala kasus penonaktifan ini dilakukan bukan atas sepenuhnya kesalahan driver.

"Misalnya kita bawa barang 8 sameday. Terus ada satu cancel karena terlalu besar, di situ 7 kg, tapi adanya 50 kg barangnya. Di situ ada batasan ya, harusnya cuma 20 kilo maksimal. Ini kenapa bisa sampai 50 kg masuk juga gitu," ujar dia.

"Jadi kita cancel, karena 50 kg masuk ke GI. Bawanya berat pasti, tapi kalau kita cancel, malah disuspended," sambungnya.

Hal serupa juga berpotensi terjadi apabila driver tidak menggunakan atribut. Nurhayati mengatakan, persoalan atribut ini juga kerap dilaporkan oleh penumpang. Akhirnya, driver terkait pun tidak bisa lagi menggunakan aplikasinya.

4. Minta Pemerintah Intervensi Tarif

Ketua Divisi Hukum Koalisi Ojol Nasional (KON) Mohamad Rahman Tohir mengatakan, pihaknya merasa keberatan dengan beban tarif yang ditetapkan operator. Para ojol berharap agar pemerintah bisa turut andil dalam persoalan tersebut lewat Permenkominfo No. 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial.

Adapun dalam pasal 1 ayat 5 Permenkominfo itu, pemerintah tidak ikut menetapkan tarif layanan pos komersial. Artinya mengenai tarif diserahkan kepada pasar, kepada masing-masing perusahaan.

"Pemerintah tidak menetapkan harga tentang tarif layanan pos komersial. Dampaknya seperti teman-teman rasakan antar aplikasi bersaing masalah harga, jadi ada persaingan yang tidak sehat, yang merugikan mitra. Ini yang kita tuntut," kata Rahman, ditemui di lokasi demo.

5. Janji Selesaikan Tuntutan Ojol dalam 2 Minggu

Merespons aksi para ojol, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengajak 8 perwakilan KON untuk beraudiensi bersama dengan Wamenkominfo Angga Raka Prabowo.

Setelahnya, Kominfo pun mengirimkan Direktur Pos Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, Gunawan Hutagalung, untuk naik ke mobil orasi dan menjawab pertanyaan massa aksi.

"Saya saat ini mewakili Pak Wamen, bertemu dengan teman-teman dan berkoordinasi bagaimana menyelesaikannya segera mungkin dan tuntutan ini sudah diterima," kata Gunawan, di lokasi demo.

Gunawan juga menjamin, pihaknya akan segera mengadakan pertemuan bersama dengan seluruh aplikator ojol untuk membahas seluruh tuntutan yang diajukan pendemo.

"Kami juga akan sesegera mungkin mengadakan pertemuan dengan semua aplikator untuk membahas tuntutan teman-teman. Intinya Pak Wamen sudah mendengar dan Pak Wamen juga akan mencarikan solusi yang terbaik dan berkeadilan bagi teman-teman, termasuk mengenai tarif yang diterapkan," jelasnya.

Merespons pernyataan Gunawa, perwakilan ojol, Andi Kristianto, menambahkan bahwa berdasarkan hasil diskusi tersebut disepakati bahwa permasalahan ini akan selesai setidaknya dalam 2 minggu.

"Bila kita tidak mendapatkan progres dalam waktu 2 minggu, kita tidak akan basa-basi lagi kita akan kembali dalam jumlah yang lebih banyak. Bagaimanapun juga kita harus menghargai usaha mereka, untuk menyelesaikan itu butuh waktu, untuk berkoordinasi dan kita berikan paling lambat itu adalah 2 minggu," kata Andi.

Kendati demikian, apabila dalam waktu 1 minggu belum ada progresnya, para ojol meminta agar Kominfo menonaktifkan aplikasi ojol setidaknya untuk kurun waktu 3 hari. Hal ini sebagai bentuk protes para ojol.

(shc/hns)

Jakarta -

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sepakat mengenai tuntutan perlu dibuatnya peraturan khusus untuk pengemudi ojek online (Ojol). Pernyataan ini dilayangkannya merespon ribuan driver ojol hingga kurir se-Jabodetabek yang berdemonstrasi pada Kamis (29/8).

"Itu satu usulan yang baik agar landasan UU (undang-undang khusus Ojol) itu dibuat, kami setuju untuk dilakukan. Kami juga sebenarnya sangat concern dengan apa yang dimintakan oleh para Ojol," kata Budi di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2024).

Menurut Budi, kesejahteraan para pengemudi Ojol memang harus diperhatikan. Apalagi, pekerjaan itu digeluti oleh jutaan orang. "Bahkan ada mereka-mereka yang disabilitas yang kami apresiasi pada minggu lalu, dan banyak upaya-upaya daripada operator untuk menggunakan EV (kendaraan listrik)," tuturnya.

Oleh sebab itu, Budi mengaku bakal bekerja sama dengan DPR untuk mengevaluasi undang-undang yang berkaitan dengan para pekerja Ojol. Sebab, dia mengatakan bahwa diskresi pekerjaan Ojol memang sudah ada lewat Keputusan Menteri, dia mengatakan perlu ada landasan hukum yang lebih kuat lagi seperti Undang-Undang.

"Yang jelas sekalipun cantolan daripada UU itu belum ada, tapi benih untuk memberikan suatu kesempatan bekerja bagi jutaan masyarakat di Ojol itu sudah ada landasan diskresi dari Keputusan Menteri. Pada dasarnya itu juga legal tapi akan lebih bagus kalau nanti kita bahas, dan kami terbuka," jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia Igun Wicaksono mengungkap alasan ribuan pengemudi Ojol dan kurir turun ke jalan pada Kamis (29/8). Aksi itu digelar untuk menyampaikan aspirasi Ojol dan kurir yang merasa tertekan dengan kebijakan perusahaan dan pemerintah. Mereka menuntut adanya legal standing hukum yang jelas bagi para pengemudi Ojol agar perusahaan tidak berbuat semena-mena terhadap Ojol dan kurir selaku mitranya.

"Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi Ojol maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh Pemerintah, hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra," katanya kepada wartawan, Rabu (28/8/2024).

(kil/kil)

Jakarta -

Driver ojek online (ojol) memprotes tarif layanan antar barang dan makanan yang belum juga diatur oleh pemerintah. Menurut mereka, hal ini menimbulkan perang harga yang merugikan driver ojol.

Protes tersebut dituangkan dalam aksi demo yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Head of Corporate Affairs Gojek, Rosel Lavina, mengimbau penyampaian aksi tersebut sebaiknya dilakukan secara kondusif dan tertib.

"Kami selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif Gojek dan senantiasa mengimbau agar disampaikan secara kondusif dan tertib. Selama ini, mitra driver aktif Gojek juga menyampaikan aspirasinya melalui berbagai wadah komunikasi formal yang kami miliki," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Kamis (29/8/2024) kemarin.

Ia juga menyayangkan adanya upaya yang memberi kesan akan tidak beroperasinya beberapa layanan ke penumpang terkait aksi demonstrasi. Namun Rosel memastikan operasional Gojek akan berjalan normal dan konsumen bisa tetap menggunakan layanan seperti biasa.

Rosel lalu meminta para ojol agar tidak terprovokasi dan tetap beroperasi seperti biasa. Menurutnya Gojek akan menyiapkan tindakan tegas kepada pihak yang merugikan mitra dan pelanggan mereka.

"Kami menegaskan bahwa operasional Gojek akan tetap berjalan normal dan konsumen dapat tetap menggunakan layanan Gojek seperti biasa. Kami juga mengimbau kepada mitra driver agar tidak terprovokasi dan tetap beroperasi seperti biasa. Gojek akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindakan yang merugikan terhadap pelanggan maupun mitra kami," ujarnya.

Demo Ojol Foto: Shafira Cendra Arini/detikcom

Rencana ojol tidak mengambil orderan selama menggelar aksi pada hari Kamis dikonfirmasi oleh Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono. Menurutnya sejumlah ojol, terutama yang melakukan aksi, berencana tidak mengaktifkan layanan jasa mereka.

"Mungkin untuk sebagian rekan-rekan kita akan seperti itu, khususnya yang sedang melaksanakan aksi hari ini tidak mengambil atau mengaktifkan," katanya kepada detikcom.

Grab Buka Suara

Selain Gojek, Grab Indonesia juga buka suara soal rencana demo ojol. Tirza Munusamy, Chief of Public Affairs, Grab Indonesia mengatakan, pihaknya senantiasa menghargai hak mitra pengemudi untuk menyuarakan pendapatnya.

Ia menyebut Grab juga menyediakan wadah bagi mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan melalui berbagai saluran komunikasi yang ada, termasuk melalui layanan Grab Support maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas Mitra Pengemudi yang dilaksanakan secara berkala.

"Grab senantiasa menghargai hak Mitra Pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya selama dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," katanya dalam keterangan tertulis.

Ia menambahkan, penting untuk diketahui bahwa besaran tarif layanan pengantaran Grab telah dihitung secara saksama sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permenkominfo No. 1/Per/M.Kominfo/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. Serta dirancang untuk menjaga pendapatan Mitra Pengemudi, dan kestabilan permintaan pasar terhadap layanan Grab.

"Kami menjamin bahwa Grab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan Mitra Pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen. Seluruh biaya promosi yang Grab gunakan berasal dari perusahaan dan didesain untuk membantu meningkatkan permintaan dari konsumen, yang pada akhirnya diharapkan dapat memengaruhi pendapatan para Mitra Pengemudi secara positif," tutupnya.

Para mitra driver ojek online (ojol) menggelar aksi besar-besaran. Para driver ojol yang tidak ikut demo disweeping dan diminta balik jaket. Foto: Ari Saputra

(ily/ara)