Jakarta: Skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar mencuat ke publik belakangan ini. Kemunculan denda impor ini diduga akibat ada permainan mafia di lintas kementerian.

Direktur Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai perkara yang memiliki konsekuensi hukum ini harus dipertanggungjawabkan para mafia lintas kementerian. Kuat dugaan ada niat dari para mafia lintas kementerian melakukan penggelembungan anggaran negara.

“Demurrage itu terjadi kenapa? Kelalaian administrasi, teknis atau ada niat dari mafia impor untuk melakukan penggelembungan. Jika bicara mafia, ini bukan hanya bicara Bulog, tapi lebih besar mafia lintas kementerian,” kata Nur Hidayat, dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Agustus 2024.
Menurut dia, konsekuensi hukum tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan sekalipun kelalaian disengaja atau tidak.

“Asuransi itu bisa karena ada premi yang dibayar. Dibayarnya oleh negara. Jadi walaupun sudah dibayar oleh asuransi tidak menggugurkan pasal kelalaiannya, ketidakefiesiensi lembaga negara,” tegas dia.

Baca Juga: Pakar Hukum: Beras Diambil Tanpa Bayar Demurrage, Itu Jadi Masalah

Dia meyakini penelurusan dan penyelidikan terkait denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar oleh aparat penegak hukum ini akan dapat membuka pintu skandal-skandal terkait impor pangan yang lebih besar.

“Karena ini bisa saja menjadi pintu masuk untuk membuka skandal impor yang lebih besar lagi,” ujar dia.

Ribuan Kontainer Tertahan

Kementerian Perindustrian mengungkap 1.600 kontainer dengan nilai denda impor Rp294,5 miliar berisi beras ilegal tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya.

Kemenperin menyebut 1.600 kontainer beras itu bagian dari 26.415 kontainer yang tertahan di dua pelabuhan tersebut.

Keberadaan 1.600 kontainer berisi beras ilegal itu didapat dari data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ribuan kontainer yang tertahan termasuk di dalamnya berisi beras dan belum diketahui aspek legalitasnya.

(AZF)

Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan terdapat 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp294,5 miliar yang diduga berisi beras ilegal tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya. Kemenperin menyebut 1.600 kontainer beras itu bagian dari 26.415 kontainer yang tertahan di kedua pelabuhan.

Hal ini diungkapkan juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif. Dari data yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ribuan kontainer yang tertahan termasuk di dalamnya adalah berisi beras dan belum diketahui aspek legalitasnya.

"Beras (ilegal) jumlah kontainernya 1.600. Tidak ada, belum ada penjelasan dari Bea Cukai soal (soal legalitas 1.600 kontainer) berisi beras itu,” kata Febri dikutip pada Jumat, 9 Agustus 2024.
Febri melanjutkan data kejelasan atas isi 1.600 kontainer dengan nilai demurrage Rp294,5 miliar tersebut diperlukan dan harus disampaikan gamblang. Hal ini, kata Febri, diperlukan untuk menentukan kebijakan tepat dalam memitigasi kondisi yang sama ke depannya.

"Kebijakan yang tepat itu harus berdasarkan data yang akurat, cepat,” ujar dia.

Sementara itu, Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mengamini soal kemungkinan beras ilegal di dalam 1.600 kontainer yang tertahan di pelabuhan. Pasalnya, kata dia, jika beras barang legal, tidak akan tertahan.

“Jika memang demurrage terkait komoditas beras impor yang dilakukan atas jaminan pemerintah, seharusnya denda tidak diberlakukan apalagi alasan bersandar lebih lama di pelabuhan disebabkan oleh hal-hal teknis kepelabuhan,” tegas dia.

Baca Juga: Penegak Hukum Didorong Percepat Penyelidikan Demurrage Impor Beras

Dia memastikan demurrage atau denda sebesar Rp 294,5 miliar akan menambah beban biaya beras yang dijual kepada masyarakat.

“Apabila komoditas beras impor itu merupakan permintaan pemerintah dalam hal ini, maka pemerintah harus menanggung beban denda tersebut supaya tidak menjadi tambahan biaya pembentuk harga pokok penjualan sebagai pembentuk harga beras di dalam negeri yang dibeli masyarakat,” ujar dia.

(AZF)

Jakarta: Persoalan demurrageimpor beras dinilai sebagai bukti Bapanas dan Bulog gagal mewujudkan ketahanan pangan nasional. Hal ini juga ditunjukkan dengan harga beras yang semakin mahal dan nilai impor naik hingga mencapai 6 juta ton di 2024.

“Saya katakan (karena demurrage) pemerintah Jokowi (Presiden Joko Widodo) gagal. Sejak awal dia pemerintah kan bilang mau stop impor beras, kenapa sekarang di akhir masa jabatannya, menjadi impor beras terakhir. Tahun ini (impor beras) mencapai 6 juta ton,” kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Hendry Saragih, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Hendry meyakini pasca mencuatnya demurrage sebesar Rp294,5 miliar, sebaiknya jangan lagi melakukan impor beras. Terlebih, kata Hendry, setiap pemerintah melakukan impor beras selalu menimbulkan persoalan panjang.
“Ya kalau kita, yang pasti, impor beras tidak perlu ada. Karena persoalan impor inikan panjang (seperti demurrage),” tegas dia.

Baca Juga: KPK Disebut Tengah Dalami Data Persoalan Demurrage Impor Beras

Hendry mengatakan daripada terus melakukan impor beras, pemerintah sebaiknya dapat fokus menyerap gabah petani. Impor beras dinilai sangat merugikan petani Indonesia.

“Mendatangkan beras dari luar negeri, potensi untuk masalah administrasi, kualitas, tentunya merugikan ekonomi nasional, baik petani maupun devisa negara. Lebih baik fokus pada penyerapan gabah,” ujar dia.

(AZF)

Jakarta: Persoalan demurrage atau denda beras impor sebesar Rp 294,5 miliar dinilai telah menyisahkan kejanggalan terkait sistem kerja lintas sektoral antara Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan Perum Bulog. Pasalnya, keputusan impor dan waktu penunjukan tender harus diketahui secara pasti.

“Harus diketahui pasti, kapan keputusan Bapanas (untuk impor), kapan Bulog melakukan penunjukan atau tender beras itu, kalau sudah membaca ketentuan dari Bulog, importir baru siapkan. Kalau sudah diketahui, tapi masih ada kesalahan (demurrage Rp294,5 miliar) artinya ada yang salah ini. Ada yang ngawur ini,” kata pemerhati kebijakan publik Agus Pambagio, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Agus mempertanyakan kurangnya koordinasi dan komunikasi antara Bapanas-Bulog hingga menyebabkan demurrage sebesar Rp294,5 miliar. Agus menyoroti masalah dokumen yang menjadi penyebab demurrage.
“Harusnya ada komunikasi antara importir, transporter, dan pelabuhan. Saya nilai tidak ada komunikasi itu sehingga terjadi demurrage. Lalu terjadinya demurrage, karena ada penanganan dokumen yang bertele-tele. Kalau bertele-tele begitu, ujungnya pasti ada korupsi,” ungkap Agus.

Baca Juga: KPK Disebut Tengah Dalami Data Persoalan Demurrage Impor Beras

Agus juga menagih penjelasan jelas terkait dengan sistem dan mekanisme impor beras yang dilakukan Bapanas-Bulog. Agus merasa, jika kooordinasi dilakukan dengan benar dan tepat, biaya demurrage tidak akan pernah ada.

“Pokoknya, harus dipertanyakan itu secara runut, kapan Bulog menerima peraturan Bapanas, kapan Bulog melakukan pemesanan, kapan kapal itu akan sampai. Karena seharusnya tidak ada kesalahan yang menyebabkan demurrage ini,” ujar Agus.

(AZF)

Jakarta: Pemerhati Kebijakan Publik Syafril Sjofyan menduga demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar terjadi lantaran adanya unsur kesengajaan daeri Perum Bulog. Padahal, perusahaan pelat merah itu sudah memiliki sistem dan mekanisme impor beras yang berjalan sejak lama.

“Mekanismenya (impor beras) sudah lama sejarah panjang Bulog diterapkan, besar dugaan (demurrage atau denda biaya impor beras) keteledoran yang disengaja. Mekanismenya sudah tahunan loh," kata Syafril, Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2024.

Syafril heran dengan sistem dan mekanisme yang sudah berjalan lama, tapi masih melakukan kesalahan hingga menyebabkan biaya demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar. Menurut dia, ini sangat janggal dan meninggalkan pertanyaan besar.
“Bulog ini badan yang sudah lama, cara menilai Bulog itu gampang. Karena mekanisme ini sudah berjalan lama. Jadi kalau ada keteledoran, itu ada dua, sengaja atau tidak sengaja,” papar Syafril.

Syafril meminta ke depan, ada monitoring ketat dari semua program Bulog-Bapanas pasca mencuatnya demurrage. Dia berharap tidak ada lagi permainan dalam setiap program dari Bulog dan Bapanas.

“Memastikan administrasi distribusi beras memang sesuai. Jangan ada permainan dalam program Bulog-Bapanas yang mana saja. Baik pengadaan maupun penyaluran beras,” ujar dia.

Baca Juga: Soal Demurrage Beras Bulog, Oligarki Dinilai Kendalikan Sistem Impor

Berdasarkan dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri disebutkan ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit, sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda impor beras Bapanas-Bulog yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumatra Utara, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur.

Akibat tidak proper dan komplitnya dokumen impor dan masalah lainya telah menyebabkan biaya demurrage impor beras Bulog-Bapanas senilai Rp294,5 miliar. Dengan rincian wilayah Sumut sebesar Rp22 miliar, DKI Jakarta Rp94 miliar, dan Jawa Timur Rp 177 miliar.

Sementara itu, Perum Bulog mengeklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, yang telah dilaporkan salah satu pihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurut Widiarso, laporan yang tanpa ada fakta, itu akan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog. "Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan," ucap dia.

(AZF)

Jakarta: Penegak hukum didesakmempercepat penyelidikan terkait demurrageimpor beras sebesar Rp294,5 miliar. Proses ini dinilai akan menjadi bukti nyata keadilan bagi masyarakat.

“Dengan menindaklanjuti temuan (demurrage impor beras) ekonomi di bidang pangan itu (harga beras) bisa menjadi stabil lagi, dan pastinya itu akan menjadi bukti nyata keadilan dan berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Akademisi bidang Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten Agus Prihartono, Kamis, 1 Agustus 2024.

Agus mengingatkan tugas aparat penegak hukum bukan sekadar mencari fakta hukum. Lebih dari itu, kata Agus, aparat penegak hukum mempunyai tugas mengembalikan keseimbangan politik dan ekonomi di dalam negeri.
“Jadi aparat penegak hukum bukan hanya berfungsi untuk mencari fakta hukum saja, tetapi untuk mencari keseimbangan politik dan ekonomi dalam arti sekarang (dampak dari demurrage) harga beras naik bagaimana menindaklanjutinya,” tegas dia.

Agus mengatakan aparat penegak hukum dapat melakukan percepatan penyelidikan dengan mencari bukti-bukti yang lengkap terkait persoalan ini. “Penegak hukum harus cepat bergerak dengan menindaklanjuti dalam rangka mencari bukti-bukti yang lengkap,” ujar dia.

Sebelumnya, perkara demurrage ini telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjadi terlapor dalam perkara ini.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.

Baca Juga: Penegak Hukum Didesak Segera Selidiki Denda Impor Beras Bulog-Bapanas

Berdasarkan dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri disebutkan ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit, sehingga menyebabkan biaya demurrage atau denda impor beras Bapanas-Bulog yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumatra Utara, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur.

Akibat tidak proper dan komplitnya dokumen impor dan masalah lainya telah menyebabkan biaya demurrage impor beras Bulog-Bapanas senilai Rp294,5 miliar. Dengan rincian wilayah Sumut sebesar Rp22 miliar, DKI Jakarta Rp94 miliar, dan Jawa Timur Rp 177 miliar.

Sementara itu, Perum Bulog mengeklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, yang telah dilaporkan salah satu pihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurut Widiarso, laporan yang tanpa ada fakta, itu akan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog. "Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan," ucap dia.

(AZF)

Jakarta: Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan negara jangan lagi mengandalkan impor beras di tengah ancaman krisis pangan. Pesan Megawati untuk tidak lagi mengandalkan impor beras sejalan dengan ramainya persoalan demurrage impor beras sebesar Rp294, 5 miliar.

“Negara yang impornya atau ekspor beras itu juga ketar-ketir, jadi mereka kemungkinan mungkin tahan karena buat negara mereka. Nah kita terus mencarinya ke mana,” kata Megawati dikutip pada Rabu, 31 Juli 2024.

Megawati mengingatkan semua pihak fokus mewujudkan kedaulatan pangan dan menjadi lumbung beras. Presiden RI kelima itu menyampaikan negara harus dapat fokus mengurus pangan dan beras agar tidak lagi mengandalkan impor.
Sementara itu, Direktur lembaga kajian Next Policy, Yusuf Wibisono, mengkritisi impor beras besar-besaran yang digaungkan pemerintah. Dia menyoroti menurunya produksi beras nasional. Dari Januari-Juli 2024, produksi beras nasional diperkirakan anjlok hingga 13,3 persen atau setara 2,47 juta ton dibandingkan periode yang sama pada 2023.

“Jatuhnya produksi beras nasional di semester pertama 2024 ini menguatkan kecenderungan penurunan kapasitas produksi beras nasional dalam enam tahun terakhir,” ujar Yusuf.

Baca Juga: Penegak Hukum Didesak Segera Selidiki Denda Impor Beras Bulog-Bapanas

Yusuf menjelaskan sejak 2018, produksi beras nasional menunjukkan kecenderungan penurunan yang persisten. Dia mengungkapkan pada 2018 produksi beras nasional masih mencapai 33,9 juta ton, namun di 2023 turun menjadi hanya 30,9 juta ton.

“Jatuhnya produksi beras nasional banyak diklaim karena faktor iklim akibat el nino yang bermula sejak Juni 2023 dan berlanjut hingga pertengahan 2024 ini, yang menciptakan kekeringan di sebagian besar wilayah sentra padi,” ungkap Yusuf.

Namun, Yusuf menilai, tendensi kenaikan harga beras yang telah terjadi sejak 2022 membantah klaim kenaikan harga beras semata karena faktor el nino. Yusuf meyakini kenaikan harga beras yang persisten terjadi dalam tiga tahun belakangan memperlihatkan adanya masalah struktural yang serius.

“Bila di awal 2022 rata-rata harga beras tercatat hanya di kisaran Rp11.750 per kg, di awal 2023 merangkak naik di kisaran Rp12.650 per kg, di awal 2024 mencapai Rp14.550 per kg, dan kini di pertengahan 2024 telah mencapai kisaran Rp15.350 per kg,” ujar dia.

Sebelumnya, dalam dokumen hasil riviu sementara Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri atau impor pada 17 Mei 2024 yang ditandatangani Plh Kepala SPI Arrahim K. Kanam, disebutkan ada masalah dalam dokumen impor yang tidak proper dan komplit. Sehingga, menyebabkan biaya demurrage atau atau denda beras impor Bapanas-Bulog yang terjadi di wilayah pabean/pelabuhan Sumut, DKI Jakarta, Banten dan Jatim.

(AZF)

Jakarta: Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewanti-wanti soal bahaya perubahan iklim akan berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan dinilai tepat. Apalagi, masalah dugaan demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar belum selesai.

Pakar ekonomi Ferry Latuhihin mengatakan dari tahun ke tahun, masalah stok pangan karena keterbatasan supply selalu muncul. Hal tersebut tidak kunjung bisa diselesaikan Bapanas dan Bulog.

“Ini bukan kasus baru. Dari tahun ke tahun kasus stok pangan selalu muncul karena keterbatasan supply,” tegas Ferry, dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Juli 2024.
Ferry mengingatkan pentingnya Bapanas-Bulog dalam meminimalisir resiko short supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naiknya harga-harga komoditas. Ferry mengingatkan Bapanas-Bulog agar tidak menciptakan kepanikan pasar.

“Lembaga-lembaga tersebut (Bapanas-Bulog harus) bekerja dengan baik dalam arti meminimalisir risiko short supply agar tidak terjadi kepanikan pasar yang dapat mendorong naik harga-harga komoditas itu,” papar Ferry.

Menurut dia, inflasi akan naik jika tidak dapat mencegah kenaikan harga pangan hingga kepanikan pasar. Selain itu, kenaikan inflasi akan berdampak buruk dan negatif bagi perekonomian RI.

“Kalau inflasi naik, dampaknya tentu negatif ke pertumbuhan ekonomi,” ujar dia.

Baca Juga: Ekonom Sebut Skandal Bapanas-Bulog Gate Berpotensi Bebani Devisa Negara

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti perubahan iklim akan memberikan dampak signifikan terhadap stok pangan, khususnya di Indonesia.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengeklaim pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk mengamankan dan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

Hal ini sesuai mandat dalam beleid Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Dalam hal ini, Bapanas mengaku, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan untuk menunjang tercapainya CPP adalah Perum Bulog.

(AZF)