Jakarta -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Peraturan Menteri PANRB No. 15/2024 tentang Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga. Hal ini sebagai upaya mendukung proses transisi usai perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan, percepatan penyelesaian dalam pengisian jabatan ASN di masa transisi menjadi salah satu aspek penting. Paralel dengan itu, pihaknya juga tengah menyelesaikan aspek penetapan kelembagaannya.

"Kita membahas pemahaman yang sama, untuk membuat roadmap pasca kabinet baru, jadi di kabinet baru ini ada kementerian/lembaga yang fungsinya nambah, ada yang baru, berubah, dan sebagainya. Hari ini kita diskusi terkait percepatan pengisian ASN," kata Rini dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Sementara itu, Plt Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan, organisasi harus difasilitasi sehingga ada kepastian untuk sistem karier bagi ASN yang terdampak dari kebijakan pemerintah. Ada tiga kelompok dari kementerian dan lembaga (K/L) yang terdampak, yakni K/L yang berubah, K/L yang baru, dan K/L yang tetap.

"KL yang tetap ini ada kemungkinan apabila ada yang kosong kemudian diisi atau dari yang tetap juga bisa mengisi ke tempat yang lain, makanya ini akan dilakukannya lintas instansi," kata Aba.

Alur tindak lanjut percepatan pengisian jabatan ASN ini terdiri dari penetapan SOTK, pemetaan kebutuhan pengisian jabatan, dan pengisian jabatan. Hal yang perlu di perhatikan, ada tiga pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi, diantaranya yakni unsur pembantu pemimpin, unsur pelaksana, dan unsur pengawas.

Lihat juga Video 'Kemendikbudristek Pastikan Dosen ASNnya Dapat Tunjangan Kinerja di 2025':

[Gambas:Video 20detik]

Pengisian Jabatan Tak Akan Rugikan ASN

Dalam keterangan berbeda, Aba menjelaskan bahwa pengisian jabatan ASN di masa transisi harus mengutamakan pejabat instansi induk untuk menempati jabatan yang setara baik manajerial atau pun nonmanajerial.

"Kita pastikan dalam pengisian jabatan ini tidak akan ada yang dirugikan karena dalam pengisiannya diutamakan bagi PNS yang sudah eksisting saat ini," ujar Aba.

Terdapat dua ruang lingkup pengisian jabatan ASN pada masa transisi Kabinet Merah Putih di lingkungan KL, yaitu untuk Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial. Mekanisme pengisian jabatan dilakukan setelah organisasi dan tata kerja yang baru ditetapkan.

Pengisian ini diutamakan dari PNS yang telah dan sedang melaksanakan tugas dan berasal dari KL yang mengalami perubahan nomenklatur sebagai dampak dari pemisahan dan/atau penggabungan urusan pemerintahan, atau sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Metode pengisian jabatan manajerial dan nonmanajerial dapat dilakukan melalui pengukuhan dan pelantikan, uji kompetensi, penugasan sebagai pelaksana tugas, atau penyetaraan jabatan," paparnya.

Pada masa transisi, pejabat pembina kepegawaian (PPK) diimbau untuk memetakan ASN yang telah menduduki jabatan sebelumnya untuk ditempatkan dan wajib diangkat dalam jabatan yang setara pada KL. PPK juga diminta memetakan ASN yang telah memenuhi syarat jabatan untuk dapat diangkat dalam jabatan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, PPK memetakan tunjangan kinerja ASN yang diangkat dan dilantik dalam pengisian jabatan ASN diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan instansi asal. "Jadi yang perlu kita ditindaklanjuti adalah memetakan eksisting yang ada, memetakan proyeksi pengisiannya, serta proses memindahkan jabatan eksisting ke jabatan baru," imbuh Aba.

PermenPANRB No. 15/2024 merupakan tindak lanjut atas Perpres No. 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Terdapat dua instrumen hukum lainnya yang menjadi pedoman, antara lain Keppres No. 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabinet dan Pengangkatan Menteri, serta Perpres No. 140/2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Dalam Perpres 139 diamanatkan bahwa SDM yang menduduki jabatan sesuai dengan nomenklatur jabatannya di lingkungan kementerian/lembaga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali dengan Peraturan Presiden mengenai kementerian/lembaga masing-masing.

Lihat juga Video 'Kemendikbudristek Pastikan Dosen ASNnya Dapat Tunjangan Kinerja di 2025':

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana perdana melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam kesempatan ini dirinya memperkenalkan jajaran eselon I.

"Alhamdulillah untuk jajaran eselon I kami sudah lengkap," kata Dadan dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (31/10/2024).

Dadan menyebutkan nama-nama eselon I Badan Gizi Nasional beserta latar belakangnya. Mereka didominasi sebagai purnawirawan TNI yang sebelumnya bekerja di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Misalnya saja, Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha yang diangkat jadi Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional. Sebelumnya ia adalah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan.

Dadan menyebut komposisi eselon I yang dominan berlatar belakang purnawirawan TNI disebut sangat bermanfaat untuk kemajuan program di Badan Gizi Nasional.

"Kenapa kami dibantu oleh para purnawirawan TNI, ini karena kami harus bekerja ekstra cepat sampai ke wilayah-wilayah dan mereka sudah terbiasa melakukan itu," ucapnya.

Sementara untuk eselon II dan III akan diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diputuskan dalam waktu dekat.

"Kami dalam waktu dekat, minggu-minggu depan ini akan mengisi personel eselon II dan eselon III yang kami sedang intens berkoordinasi dengan K/L lain karena ini harus diisi oleh ASN. Jadi kami sedang berusaha untuk mencari orang yang cocok yang bisa bekerja sama dengan baik," ucap Dadan.

Berikut jajaran Badan Gizi Nasional:

• Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Mayjen Purnawirawan Lodewyk Pusung
• Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Sarwono. Sebelumnya di Kemenhan
• Inspektorat Utama Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Jimmy Ginting. Baru pensiun sebagai Inspektur di Kemenhan
• Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan. Sebelumnya ia Direktur SDM PT Timah.
• Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, Brigjen Purnawirawan Suwardi. Sebelumnya ia di Kemenhan.
• Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwignyo. Sebelumnya ia Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi di Badan Pangan Nasional (Bapanas)
• Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Mayjen Purnawirawan Dadang Hendrayudha. Sebelumnya ia adalah Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kemenhan.

(aid/das)

Jakarta -

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mewanti-wanti harga beras naik menjelang akhir tahun. Hal ini disebabkan karena produksi beras yang menurun.

Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nyoto Suwignyo mengatakan berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), total produksi beras pada tahun ini mencapai 30,34 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah 760 ribu ton dibandingkan dengan periode yang sama dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan pada bulan November-Desember 2024 diprediksi mengalami defisit lebih besar dibandingkan bulan Oktober 2024.

"Pada bulan November diperkirakan terjadi selisih produksi sebesar 0,86 juta ton dan Desember sebesar 1,4 juta ton. Nah penurunan produksi tersebut tentu berpotensi menyebabkan kenaikan harga beras pada akhir tahun seperti trend tahun-tahun sebelumnya," katanya pada pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang disiarkan secara daring, Senin (28/10/2024).

Sebab itu, dia mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk segera mengantisipasi kenaikan harga beras menjelang akhir tahun.

"Oleh karenanya, perlu upaya antisipasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara bersama-sama untuk mencegah dan menanggulangi potensi kenaikan harga beras," terangnya.

Lebih lanjut, cadangan beras Bulog saat ini sebesar 1,5 juta ton. Stok ini terdiri dari 1,25 juta ton stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan sebesar 270 ribu ton merupakan stok beras komersial.

Dia menyebut pihaknya telah menugaskan Bulog untuk memaksimalkan penyerapan beras lokal dengan skema BSO maupun komersial.

"Penting tentu bagi kita untuk menjaga stok CBP agar berada di posisi di atas 1 juta ton untuk langkah antisipasi stabilisasi harga di akhir tahun dan carry over di awal tahun," imbuhnya.

(rrd/rrd)

Jakarta -

Indonesia bercita-cita menjadi negara berpenghasilan tinggi atau negara maju. Kementerian Koperasi dan UKM menyebut salah satu syaratnya adalah rasio wirausaha mencapai 4% dari jumlah angkatan kerja negara.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM, Siti Azizah mengatakan Indonesia sampai saat ini rasio wirausaha baru 3,35% atau 4,9 juta dari jumlah angkatan kerja nasional.

Untuk mencapai 4%, maka membutuhkan 800 ribu wirausaha lagi. Dengan begitu, Indonesia memenuhi syarat negara maju dengan rasio wirausaha 4%.

"Saat ini ada 4,9 juta wirausaha, untuk menaikkan 4%, kita membutuhkan 800.000. Itu yang saya punya optimisme. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh semua kementerian bergabung insyaallah tercapai," kata dia dalam konferensi pers Inovasi dan Kolaborasi untuk Kemandirian Menuju Indonesia Maju, di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Azizah mengatakan, rasio kewirausahaan Indonesia masih kalah dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Hal inilah yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kementerian dan lembaga (K/L) untuk mendorong terciptanya kewirausahaan.

"Kita bandingkan Singapura atau Malaysia itu sudah jauh di atas kita. Kalau di US 12%, jadi 12% dari populasi angkatan kerja mereka itu pengusaha atau wirausaha. Artinya memang mereka telah menciptakan lapangan kerja yang lebih besar itu yang kita harapkan," terangnya.

Dalam paparannya, Azizah menyebut rasio kewirausahaan di Indonesia telah meningkat sejak 2019 yang tercatat 3,12% dengan pertumbuhan 1,71%.

Pertumbuhan kewirausahaan sempat menurun tajam pada masa COVID-19 mnejadi 2,93% atau minus 7,16%. Lalu pada 2023 meningkat kembali 9,13% menjadi 3,04%. Kemudian pada 2024 ini telah tercatat 3,3% rasio wirausaha atau naik 2,5%.

(ada/ara)

Jakarta -

Menuju pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto, beredar daftar 46 kementerian di pemerintahan. Salah satu kementerian yang akan dipisah adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dalam kabar yang beredar, kementerian itu akan dipisah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Merespons hal tersebut, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah menyebut sebenarnya tidak perlu dipisah.

"Mengenai kementerian saya lihatnya agak berbeda bahwa semua itu adalah wirausaha. Nantinya, bentuk dari usahanya itu apa apakah mereka akan membentuk koperasi atau mereka akan membentuk PT, CV dan sebagainya, tapi saya lihat itu tidak perlu kok kalau misalnya dipecah dan sebagainya. Itu pendapat saya pribadi. Saya belum tahu arahan presiden berikutnya gimana," kata dia di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Dia mencontohkan negara lain yang memiliki kementerian serupa terkait kewirausahaan digabung dengan UKM. Menurutnya kementerian yang digabung selama sejalan tetap akan bisa berlanjut.

"Kita ambil contoh di beberapa negara paling deket Korsel memang satu menteri itu startup dan SME. Jadi, isinya wirausaha dan usaha kecil mikro menengah. Artinya bisa aja," terangnya.

Sebelumnya, beredar kabar jumlah kementerian Prabowo akan gemuk hingga 46. Sejumlah kementerian yang saat ini tergabung akan dipisah pada pemerintahan Prabowo.

Prabowo sempat menjawab pihak yang nyinyir tentang kabinetnya yang gemuk karena akan banyak kementerian dan lembaga (K/L) baru. Menurutnya, hal itu wajar karena Indonesia negara besar. Prabowo ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, oleh karena itu koalisinya akan besar.

"Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang oh kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak, ya negara kita besar bung!" kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

(ada/ara)

Jakarta -

Kementerian BUMN membuka seleksi penerimaan PPPK tahun 2024. Beberapa jabatan fungsional dan pelaksana dibuka dalam seleksi yang dilakukan Kementerian BUMN.

Hal ini diumumkan lewat akun Instagram resmi @bersamaBUMN. Kementerian jiga menegaskan semua proses tahapan seleksi yang dilakukan tidak dipungut biaya apapun.

"Seluruh proses tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun," tulis Kementerian BUMN dalam pengumumannya, Kamis (10/10/2024).

Seleksi bisa diikuti masyarakat dengan pendidikan mulai dari SMA, D3, D4, hingga Sarjana. Gaji yang ditawarkan mulai dari Rp 5-9 juta per bulan.

Total ada 4 formasi yang dibuka dengan kebutuhan 27 orang. Berikut rinciannya:

1. Jabatan Fungsional - Pranata Komputer Ahli Pratama
Kebutuhan formasi 5 orang. Kualifikasi pendidikan S1 Teknik Informatika atau Sistem Informasi. Unit penempatan di Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi pada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN.

Rentang gaji mencapai Rp 7,7 juta yang terendah dan yang tertinggi Rp 9 juta per bulan.

2. Jabatan Pelaksana - Penata Layanan Operasional
Kebutuhan formasi 17 orang. Kualifikasi pendidikan S1/D4 semua jurusan. Unit penempatan Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis dan Biro Umum dan Keuangan pada Sekretariat Kementerian BUMN, serta Asisten Deputi Bidang Teknologi Informasi pada Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN.

Rentang gaji mencapai Rp 6 juta yang terendah dan yang tertinggi Rp 7,5 juta per bulan.

3. Jabatan Pelaksana - Pengelola Layanan Operasional
Kebutuhan formasi 2 orang. Kualifikasi pendidikan D3 semua jurusan. Unit penempatan Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Kementerian BUMN. Rentang gaji mencapai Rp 5,5 juta yang terendah dan yang tertinggi Rp 6,5 juta per bulan.

4. Jabatan Pelaksana - Pengadministrasi Perkantoran
Kebutuhan informasi 3 orang. Kualifikasi pendidikan SMA sederajat. Unit penempatan Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Kementerian BUMN. Rentang gaji mencapai Rp 5 juta yang terendah dan yang tertinggi Rp 6 juta per bulan.

Kualifikasi umum:
Warga negara Republik Indonesia
Pendidikan minimal SMA Sederajat, Diploma III, Diploma IV/Sarjana
Usia minimal 20 tahun
Wajib memiliki pengalaman 2 tahun pada jabatan pelaksana dan jabatan fungsional jenjang ahli pertama

Simak: Jelang Akhir Jabatan, Erick Thohir Mulai Beberes Rumah Dinas

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengikuti tes seleksi calon pimpinan KPK, Rabu (18/9). Tes tersebut digelar di kantor Setneg.

Taufiequrrachman Ruki menjadi salah satu panelis. Ruki adalah Ketua KPK pertama. Begini pertanyaan Ruki ke Pahala:

"Anda sebagai Deputi Pencegahan KPK udah jalan 5 tahun ya?" tanya Ruki.

"9," kata Pahala mengoreksi.

"Apa kontribusi anda terhadap kehancuran KPK?" tanya Ruki lagi.

Ruki yang merupakan penanya pertama, menggunakan istilah "kehancuran" namun tidak menjelaskan konteksnya.

Pahala pun menjawab, "Yang saya pikir begitu dan itu yang bikin saya maju. Sebenarnya saya bisa bikin KPK lebih baik lagi harusnya tapi saya pikir dari manajemen organisasi dari budaya organisasi."

Pahala melanjutkan, "Saya kan pernah menjalani lima tahun: Jilid Pak Ruki 2 bulan, jilid Pak Agus memang yang 5 tahun terakhir beda jauh, makanya saya bilang kalau boleh saya dikasih kesempatan saya pikir kontribusi saya dulu ya kalau dibilang minimum, karena di level yang bukan di level bisa membelokkan, kenapa saya bilang saya coba," ujarnya.

"Saya tahu rasanya saya agak dalam tanda kutip bertanggung jawab juga secara moral bahwa KPK jadi begini," lanjut Pahala.

Pahala pun tiba pada pertanyaan pamungkasnya: Jadi kalau ada terpilih, anda yakin bisa rebuild terhadap kerusakan KPK yang saat ini terjadi?

Pahala lalu menjawab, "Saya yakin, Pak. Pertama, saya bayangkan adalah transisi KPK menjadi PNS arahnya enggak ada. Jadi selalu dibilang kita PNS, jadi yang pertama SDM KPK harus diperbaiki. Dia kompetensinya harus benar-benar seperti dikenal orang kalau kita ahli berintegritas. Kedua, teknologi di dalam data informasi ketinggalan zaman paling enggak selama 9 tahun ke belakang."

"Jadi paling enggak secara internal didorong teknologi sehingga culture yang KPK punya terbangun. Saya menikmati culture di KPK lima tahun, culture-nya sangat baik," ujar Pahala.

KPK, menurut Pahala, identik dengan penindakan hukum. Ia berharap agar penindakan dilakukan terhadap kasus-kasus besar saja.

"Kompetensi di teman-teman penyidikan itu harus serius, kita harus punya ahli di penindakan, ada ahli perbankan, ahli asuransi, sehingga kalau ada kasus, dia undang (dari) luar nanti diajar lagi.

JAKARTA - Destry Damayanti telah resmi kembali dilantik sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) untuk periode 2024-2029, di Kantor Mahkakah Agung (MA) , Jakarta, Rabu (7/8/2024).Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin menyatakan, pengangkatakan Destry sebagai Deputi Gubernur Senior BI Periode 2024-2029 ini berdasarkan surat Keputusan Presiden RI No.74/2024.

"Berdasasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 74/P tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024, saudari Destry telah diangkat sebagai Deputi gubernur senior Bank Indonesia periode 2024-2029," Syarifuddin.

Sebelum mengambil sumpah, Ketua MA Syarifuddin menanyakan kepada Destry untuk mengucap sumpah menurut Agama.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur senior BI, secara langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan dan menjajikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga," sumpah Destry dihadapan Ketua MA.

"Saya bersumpah bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun," tambahnya.

Jakarta -

Destry Damayanti dilantik menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) lagi untuk periode 2024-2029. Pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dilakukan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat.

Ketua MA Syarifuddin mengatakan pelantikan ini berdasarkan surat Keputusan Presiden RI Nomor 78/P Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024. Destry Damayanti kembali dipercaya menjadi Deputi Gubernur Senior BI periode 2024-2029, setelah sebelumnya menduduki jabatan yang sama pada 2019-2024.

"Sebelum memangku jabatan Deputi Gubernur Senior BI, saudari wajib mengucapkan sumpah. Bersediakah saudari mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudari?" tanya Ketua MA kepada Destry Damayanti di Gedung MA, Jakarta Pusat, yang disiarkan di YouTube BI, Rabu (24/5/2023).

"Bersedia," jawab Destry Damayanti dengan lantang.

Selanjutnya naskah sumpah diserahkan kepada Destry Damayanti untuk dibacakan. Rohaniawan kemudian mendekatkan Al-quran ke atas kepalanya.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur Senior BI langsung atau tidak langsung, dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah, bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun," ucap Destry Damayanti.

"Saya bersumpah, bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Senior BI dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah, bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi dan haluan negara," tambahnya.

Setelah pengucapan sumpah jabatan selesai, Destry Damayanti menandatangani berita acara. Kemudian dilanjutkan pemberian ucapan selamat dari tamu yang hadir.

Dari pantauan, sejumlah pejabat hadir dalam pelantikan ini di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pahala Mansury, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, hingga Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

(aid/rrd)

Kejaksaan Negeri Kota Bandung menangkap mantan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB, Alex Denni, Jumat (19/7). Alex merupakan terpidana sejak 2013, namun baru dieksekusi tahun 2024 ini.

"Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Kota Bandung berhasil mengeksekusi terpidana atas nama Ir. Alex Denni, M.M. telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sehubungan adanya Proyek Distinct Job Manual (Pekerjaan Analisa Tahun 2003) di PT Telkom Tbk tahun 2003," tulis Kejari Kota Bandung dalam keterangannya di Instagram, dikutip Sabtu (20/7).

Eksekusi itu, menurut pernyataan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 subsidair Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 43 A (3) UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Menurut Kejari Kota Bandung, Alex selanjutnya dieksekusi ke Lapas Sukamiskin Bandung untuk menjalani masa hukuman sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 163 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 September 2013, "Yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan pidana selama 1 tahun, denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti Rp 789 juta," katanya.

Kasus korupsi yang menjerat Alex Denni terjadi pada 2003 saat dia masih menjabat Direktur Utama PT Parardhya Mitra Karti. Pada masa itu Agus Utoyo dan Tengku Hedi Safinah selaku Direktur SDM Niskung serta Asisten Kebijakan SDM pada Direktorat SDM Niskung PT Telkom menunjuk perusahaan Alex sebagai konsultan analisa jabatan.

Proyek pengadaan jasa konsultan analisa jabatan tersebut dianggarkan sebesar Rp 5,7 miliar. Tapi berdasarkan hasil penelusuran, kejaksaan mengendus adanya kongkalikong dalam proyek itu. Kerugian negara akibat proyek ini mencapai Rp 2,7 miliar.

Sidang kasus ini berjalan di Pengadilan Negeri pada 2006 silam. Putusannya dibacakan Pada 29 Oktober 2007. Pengadilan memvonis Agus Utoyo, Tengku Hedi Safinah, dan Alex Denni 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Alex Denni dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ia juga diputus untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 789 juta. Jika uang pengganti itu tidak sanggup dibayar, maka akan diganti dengan hukuman penjara 6 bulan kurungan.

Atas putusan tersebut Alex mengajukan banding. Putusan banding itu keluar 20 Juni 2008 yang menguatkan vonis PN Bandung.

Alex lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). MA lalu memutus perkara ini pada 26 Juni 2013 dengan menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan Alex Deni.

Sejak putusan tersebut Alex Denni belum dieksekusi. Artinya sudah 11 tahun Alex tidak menjalani hukumannya.