Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -BEIJING. China memperbarui peringatan kepada Uni Eropa terkait negosiasi terpisah yang mungkin dilakukan Uni Eropa dengan perusahaan kendaraan listrik (EV) sembari berdiskusi dengan pihak pemerintah China.

Menurut pernyataan dari Kementerian Perdagangan China pada Senin, langkah tersebut akan “mengguncang kepercayaan bersama” dan mengganggu jalannya negosiasi secara keseluruhan.

Peringatan ini bukan yang pertama; Kementerian Perdagangan China telah mengeluarkan peringatan serupa awal bulan ini.

Namun, pernyataan terbaru ini disampaikan hanya beberapa hari setelah China dan Uni Eropa sepakat untuk melanjutkan diskusi teknis lebih lanjut mengenai alternatif pengenaan tarif pada kendaraan listrik asal China.

Fokus pada Komitmen Harga sebagai Solusi Utama

Kedua pihak sebelumnya telah menyatakan bahwa solusi utama untuk perselisihan tarif ini adalah dengan menerapkan komitmen harga.

Sebagai bentuk kelanjutan dari dialog sebelumnya, Kementerian Perdagangan China menyebutkan bahwa fase berikutnya dari konsultasi sudah dimulai.

Hal ini menunjukkan keseriusan kedua pihak dalam mencari solusi yang saling menguntungkan, di tengah ketegangan yang berkembang akibat ancaman tarif terhadap produk EV China di pasar Eropa.

Undangan kepada Tim Uni Eropa

Pada Jumat lalu, Beijing menyatakan sambutannya terhadap kehadiran tim Uni Eropa di China dan mendorong agar kunjungan tersebut dapat dilakukan secepatnya.

Hal ini menunjukkan keinginan China untuk memperkuat komunikasi langsung dengan Uni Eropa dalam upaya mencari jalan keluar dari ketegangan perdagangan terkait kendaraan listrik.

Di tengah persaingan industri EV yang semakin ketat, China terus menunjukkan pendekatan yang berfokus pada diplomasi langsung dan kolaborasi teknis dengan Uni Eropa sebagai alternatif dari eskalasi tarif yang dapat merugikan kedua belah pihak.

KOMPAS.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan dipecah menjadi dua, yakni Kementerian Pariwisata (KemenPar) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (KemenEkraf). Proses ini ditargetkan selesai akhir November atau awal Desember 2024.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kemenparekraf Dessy Ruhati menjelaskan, proses persiapan meliputi pemetaan jabatan, pemindahan pegawai, serta penataan berbagai aspek sumber daya dan aset.

“Seluruh perangkat kami, dipimpin oleh Plt. Sesmen selaku PIC, sedang melakukan persiapan transisi mulai dari SDM, aset, dan juga BMN (Barang Milik Negara). Pemisahan anggaran dan kewenangan juga terus dilakukan untuk menunjang pemindahan menuju dua kementerian terpisah,” kata Dessy dalam rilis resmi Kemenparekraf, Jumat (25/10/2024).

Proses transisi ini melibatkan penyusunan organisasi tata kerja (SOTK) serta penetapan nama-nama pejabat yang akan dilantik oleh Presiden untuk posisi tinggi madya dan oleh menteri untuk eselon II.

Semua pejabat terkait diharapkan dapat dipindahtugaskan secara tuntas pada 1 Desember 2024.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Pelayanan pariwisata dan ekonomi kreatif tetap berjalan

Meski dalam masa transisi, Dessy menekankan bahwa pelayanan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan tetap berjalan tanpa gangguan. Target-target yang telah ditetapkan bagi kedua sektor ini juga terus dikerjakan sesuai rencana.

“Kami berharap dukungan masyarakat atas proses transisi ini demi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih maju. Pelayanan kepada masyarakat dalam masa transisi tetap terjamin,” ujar Dessy.

Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, telah merancang empat program prioritas yang akan dijalankan dalam enam bulan ke depan.

Program ini mencakup aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak terkait, penerapan Tourism 5.0 yang melibatkan pemasaran berbasis digital dan AI travel assistance.

Selain itu, juga pengembangan strategi Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan acara internasional.

Juga, kerja sama dengan instansi global juga direncanakan untuk mendirikan sekolah pariwisata kelas dunia.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa mengapresiasi komitmen dan semangat Presiden Prabowo Subianto saat pidato pelantikan di Gedung DPR/MPR RI pada Minggu (20/10). Pidato tersebut dinilai tegas dan berani.

"Saya suka dengan materi pidato Presiden Prabowo yang lugas, tegas dan berani. Saya menyimak pidatonya dan benar bahwa bagaimana bangsa ini dibangun dengan semangat gotong royong, menghilangkan rasa dengki, rasa kebencian antara sesama dan menjaga kebersamaan umat beragama," kata Andi dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (21/10/2024).

Menurut Andi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, pemerintahan Prabowo perlu membuat banyak terobosan baru dan langkah-langkah strategis. Pihaknya mengaku siap menjadi mitra strategis pemerintah guna memacu pertumbuhan ekonomi melalui sektor konstruksi.

"Dengan visi misi Presiden Prabowo, menurut saya, sangat memberikan harapan baru. Kalau ada harapan baru, pasti ada langkah-langkah baru, terobosan baru yang akan dilakukan Presiden Prabowo," ucap Andi.

Andi juga menyampaikan harapan terkait program pembangunan infrastruktur yang akan dijalankan ke depan, terutama dalam pembangunan perumahan. "Mudah-mudahan janji Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Hasyim untuk membangun 2 juta rumah di desa dan 1 juta rumah di perkotaan bisa terealisasi," tambah Andi.

Program pembangunan 3 juta rumah disebut harus menjadi bagian dari segmentasi pasar UMKM konstruksi, bukan hanya untuk BUMN. Dengan demikian sektor konstruksi UMKM akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah seperti pembangunan sekolah dan puskesmas.

Dalam kesempatan tersebut, Andi mendukung pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Menurutnya pemisahan ini akan membuat Kementerian Pekerjaan Umum lebih fokus dan mampu meningkatkan kinerja dalam pembangunan infrastruktur nasional.

"Harapannya, mudah-mudahan pengganti Pak Basuki adalah orang yang minimal bisa menyamai kinerjanya karena pekerjaan konstruksi tidak boleh berhenti. Pekerjaan konstruksi harus berjalan terus," kata Andi.

Gapensi juga menyatakan kesiapan untuk mendukung komitmen Prabowo dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. "Semua punya tekad untuk memperkokoh bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan," pungkas Andi.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mendukung langkah presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian Koperasi dan UKM.

Teten mengatakan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki hak prerogatif, termasuk mengubah struktur kabinet mendatang. Belum lagi, Teten mendengar bahwa Prabowo sangat concern untuk memperbesar koperasi.

“Presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif,” kata Teten saat ditemui di Kantor Kemenkop UKM, Kamis (17/10/2024).

Lebih lanjut Teten menyebut, pihaknya pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Koperasi dan Menteri UKM terpilih.

Dia mengungkapkan, posisi Menteri Koperasi akan dijabat oleh Budi Arie Setiadi. Saat ini, Budi merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Sementara, Menteri UKM dijabat oleh Maman Abdurrahman.

Dalam hal ini, Teten akan membantu kedua calon menteri untuk memisahkan sektor koperasi dan UKM. Termasuk, membantu keduanya untuk tetap bisa bersinergi, meski sektor koperasi dan UKM akan dipisah. Pasalnya, koperasi merupakan alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro, seperti pertanian.

“Jadi potensinya itu saya kira meskipun dipecah, saya kira kan bisa disinergikan,” ujarnya.

Teten juga berencana menyampaikan sejumlah masalah dan tantangan yang terjadi di sektor koperasi dan UKM kepada kedua calon menteri, termasuk program-program yang dapat dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya.

Kendati begitu, dia belum dapat mengungkapkan secara detail apa saja yang akan disampaikan kepada kedua calon menteri tersebut.

Kemudian mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM), Teten menyebut bahwa untuk sementara, Deputi yang ada di dalam Kemenkop UKM akan dipisah sesuai dengan sektornya masing-masing. Selanjutnya, kata Teten, pemerintah baru akan merencanakan pengisian SDM di deputi-deputi yang ada.

Jelang pergantian pemerintahan, beredar kabar bahwa komposisi pemerintahan baru akan menggemuk menjadi 46, dari sebelumnya 34 kementerian saat ini. Beberapa diantaranya muncul dari peleburan kementerian dan pemisahan kementerian sebelumnya.

Salah satunya adalah Kemenkop UKM. Kabarnya, kementerian yang saat ini dipimpin oleh Teten Masduki akan dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Selain Kemenkop UKM, diketahui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) buka suara terkait kabar yang beredar terkait pemisahan nomenklatur kementerian, termasuk Kemenkop UKM.

Sebelumnya beredar kabar, kabinet di bawah pemerintahan Prabowo Subianto—Gibran Rakabuming Raka akan membentuk 46 daftar kementerian, salah satunya memisahkan Kemenkop UKM menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Menanggapi hal tersebut Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah memandang bahwa nomenklatur koperasi dan UKM tidak perlu dilakukan pemisahan. Pasalnya, menurutnya, wirausaha yang merupakan pelaku UKM bisa membentuk koperasi.

“Mengenai kementerian, saya melihatnya mungkin agak berbeda. Semua itu adalah wirausaha, nanti bentuk dari usaha hanya itu apa, apakah nanti mereka membentuk koperasi, PT, CV, dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahwa itu tidak perlu kok, kalau misalnya dipecah atau sebagainya, itu menurut saya pribadi,” kata Azizah dalam konferensi pers bertajuk 5th Berinovasi untuk Pengmabngan dan Penguatan Kewirausahaan Nasional di Gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Kendati demikian, Azizah mengaku belum mengetahui arahan Presiden berikutnya, yakni Prabowo Subianto yang merupakan Presiden Terpilih, terkait kabar pemisahan nomenklatur Kemenkop UKM. “Saya belum tahu nanti arahan Presiden berikutnya bagaimana,” imbuhnya.

Namun, menurut Azizah, wirausaha ada di mana saja dan ini menandakan bahwa tugas dan fungsinya bisa disatukan di satu tubuh kementerian.

Dia pun mengambil contoh Korea Selatan yang menjadikan perusahaan rintisan (startup) dan UKM di satu kementerian. “Kalau kita ambil contoh beberapa negara, contoh Korea Selatan, satu menteri itu adalah startup dan SME. Jadi isinya adalah wirausaha dan usaha mikro kecil dan menengah. Artinya bisa saja [tidak dipisah],” tuturnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, berikut adalah bocoran daftar kementerian pada Pemerintahan Prabowo—Gibran:

Kementerian:

1. Kementerian Kementerian Luar Negeri
2. Kementerian Pertahanan
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika
4. Kementerian Dalam Negeri
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
7. Kementerian Pertanian
8. Kementerian Kehutanan
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan Rakyat
12. Kementerian Perhubungan
13. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
14. Kementerian Transmigrasi
15. Kementerian Perdagangan
16. Kementerian BUMN
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Perindustrian
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Barekraf
21. Kementerian UMKM
22. Kementerian Agama
23. Kementerian Sosial
24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25. Kementerian Kesehatan
26. Kementerian Ketenagakerjaan
27. Kementerian Kependudukan & Pembangunan Keluarga
28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BNP2TKI
29. Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi
30. Kementerian Pendidikan Tinggi
31. Kementerian Kebudayaan
32. Kementerian Pemuda dan Olahraga
33. Kementerian Keuangan
34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
36. Kementerian Lingkungan Hidup
37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
38. Kementerian Hukum
39. Kementerian HAM
40. Kementerian Sekretariat Negara
41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kementerian Koordinator:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (terkait Pembahasan RKA/KL)
5. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

Menuju pergantian pemerintahan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto, beredar daftar 46 kementerian di pemerintahan. Salah satu kementerian yang akan dipisah adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Dalam kabar yang beredar, kementerian itu akan dipisah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Merespons hal tersebut, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Siti Azizah menyebut sebenarnya tidak perlu dipisah.

"Mengenai kementerian saya lihatnya agak berbeda bahwa semua itu adalah wirausaha. Nantinya, bentuk dari usahanya itu apa apakah mereka akan membentuk koperasi atau mereka akan membentuk PT, CV dan sebagainya, tapi saya lihat itu tidak perlu kok kalau misalnya dipecah dan sebagainya. Itu pendapat saya pribadi. Saya belum tahu arahan presiden berikutnya gimana," kata dia di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Dia mencontohkan negara lain yang memiliki kementerian serupa terkait kewirausahaan digabung dengan UKM. Menurutnya kementerian yang digabung selama sejalan tetap akan bisa berlanjut.

"Kita ambil contoh di beberapa negara paling deket Korsel memang satu menteri itu startup dan SME. Jadi, isinya wirausaha dan usaha kecil mikro menengah. Artinya bisa aja," terangnya.

Sebelumnya, beredar kabar jumlah kementerian Prabowo akan gemuk hingga 46. Sejumlah kementerian yang saat ini tergabung akan dipisah pada pemerintahan Prabowo.

Prabowo sempat menjawab pihak yang nyinyir tentang kabinetnya yang gemuk karena akan banyak kementerian dan lembaga (K/L) baru. Menurutnya, hal itu wajar karena Indonesia negara besar. Prabowo ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, oleh karena itu koalisinya akan besar.

"Karena saya ingin membentuk pemerintahan persatuan nasional yang kuat, terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang oh kabinet Prabowo kabinet gemuk, banyak, ya negara kita besar bung!" kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan akan mengembalikan fokus pekerjaan masing-masing instansi.

"Kalau saya bilang organisasi hanya vehicle untuk mencapai satu tujuan, dulu PU ya PU saja, kemudian menjadi PU dan tenaga listrik, kemudian jadi PUPR, kalau mau dipisahkan lagi, Kementerian Perumahan, tidak masalah," kata Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, nantinya setelah dipecah menjadi dua Kementerian, maka Kementerian Pekerjaan Umum akan fokus untuk menjadi pembina industri jasa konstruksi di Tanah Air.

"Kalau yang saya perhatikan dari Pak Hashim (Ketua Satgas Perumahan Prabowo), ini mengembalikan Kementerian PU (Pekerjaan Umum) kepada kiprahnya sebagai core bisnis PU, jadi hanya Bina Marga, Cipta Karya, dan SDA, tidak apa-apa," kata Basuki.

Sehingga menurut Basuki, Kementerian Pekerjaan Umum akan bisa lebih fokus terhadap kualitas jasa konstruksi, baik di sektor jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman dan wilayah, infrastruktur sumber daya air, hingga infrastruktur perumahan.

"Karena memang PU jadi pembina jasa konstruksi, jadi aturan bina konstruksi ada di Kementerian PUPR, yang lain akan mengikuti, jadi tidak ada masalah," ujarnya.

Sekedar informasi tambahan, adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan mendirikan kembali Kementerian Perumahan.

Sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim menuturkan pendirian Kementerian Perumahan ini akan memisahkannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Langkah pemisahan ini, merupakan bentuk komitmen Prabowo dan Gibran untuk mengembangkan sektor perumahan.

"Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus hal ikhwal Infrastruktur PU, Perumahan Khusus untuk Perumahan. Dan itu adalah menunjukkan komitmen Pak Prabowo Mas Gibran untuk kita kembangkan pembangunan," kata Hashim pada 31 Agustus 2024.

(Dhera Arizona)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isyarat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) batal mengusung Anies Rasyis Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) DKI Jakarta 2024 semakin menguat. Apalagi, belakangan beredar pesan suara antara Anies dan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin, yang saling berbalas.

Setelah muncul pesan suara Anies, berikutnya diikuti pesan suara Khoirudin. Dalam pesan suara balasan, Khoirudin meminta Anies untuk menghormati keputusan PKS. Dia pun meminta gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut tetap menjalin persaudaraan dan tidak saling menebar fitnah.

"Apalagi kemarin saat pertemuan di acara walimahan Ustadz Suhaimi, anggota DPRD dari PKS, Pak Anies malah menyampaikan langsung ke saya, 'Khoiruddin, bahwa Pak Anies ridho menerima keputusan PKS. Karena keputusan PKS, karena memang hanya untuk kemasalahatan Jakarta dan warganya'," kata Khoirudin menirukan Anies dalam pesan suara yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Senin (12/8/2024).

Khoirudin menjelaskan, PKS tetap sepakat dengan ide Anies yang menyatakan, perjuangan untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota maju dan bahagia warganya, masih panjang dan perlu terus diperjuangkan. Namun, perjuangan itu dapat diteruskan oleh siapa pun pemimpin Jakarta ke depannya.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga memberikan sinyal untuk tak mengusung Anies pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Apalagi, jika nantinya PKS menarik dukungan dari Anies.

Ketua DPP PKB Ahmad Iman Sukri mengatakan, partainya tak bisa mengusung calon tanpa dukungan partai lain pada Pilgub Jakarta. Pasalnya, PKB hanya memiliki 10 kursi di DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029. Sementara syarat untuk mengusung pasangan calon di DKI Jakarta adalah minimal 22 kursi dewan.

"Jadi kalau PKS tidak ke Anies, otomatis ya PKB enggak bisa. Karena PKS pemenang (memiliki 18 kursi). PKB kursinya 10, kurang banyak," kata Iman di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin.

Imam juga buka suara soal kemungkinan PKB berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Anies. Menurut dia, hingga saat ini peluang PKB berkoalisi dengan PDIP semmakin menguat pada Pilgub Jaew Timur (Jatim), alih-alih di Jakarta.

"Di Jakarta? Yang agak menguat sebetulnya di Jawa Timur, PDIP dan PKB, kalau untuk pilgub. Kalau di Jakarta, ya kamu tafsirkan sendiri lah," kata Iman kepada wartawan.

Anies bantah diberi tenggat waktu...

Sebelumnya, rekaman suara Anies Baswedan untuk Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin tersebar media sosial. Pesan yang diduga dibuat pada Jumat (9/8/2024), itu berisi bantahan Anies yang diberikan tenggat waktu untuk mencari dukungan partai lain kepada pasangan Anies-Mohamad Sohibul Iman.

Dalam rekaman itu, Anies mengaku telah menyetujui untuk berduet dengan Sohibul pada Pilgub DKI Jakarta. Menurut Anies, kesiapannya itu disampaikan langsung dan telah disambut baik oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada 31 Juli 2024.

Bahkan, Syaikhu menyatakan bahwa mesin partai siap bergerak untuk mendukung pasangan Anies-Sohibul pada Pilgub DKI Jakarta. "Jadi itu pembahasannya, sama sekali kita tidak membahas soal (tenggat waktu) 40 hari dan lain-lain," kata Anies dalam rekaman suara itu yang dikutip Republika.co.id, Senin (12/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet mewacanakan pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) tak lagi dilakukan bersamaan. Wacana itu disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.

Bamsoet mengatakan, pelaksanaan pemilu serentak membuat masyarakat hanya fokus dalam pilpres. Alhasil, perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan pileg agak kurang. Padahal, pelaksanaan pileg juga penting karena calon yang dipilih adalah orang yang akan mewakili aspirasi masyarakat di DPR.

"Ya seperti apa namanya, pemilu sebelumnya, pileg duluan baru pilpres. Tapi salah satu yang kami bahas adalah masyarakat waktu itu lebih fokus kepada pilpres, sehingga agak sedikit berkurang pada pemilihan legislatif," kata dia di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Ia menambahkan, pelaksanaan pileg yang dilakukan tak bersamaan dengan pilpres juga sejalan dengan perintah Undang-Undang Dasar (UUD). Menurut dia, dalam UUD disebutkan bahwa pilpres diusulkan oleh partai politik atau kumpulan partai politik berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.

"Nah kalau kita pakai tahun kemarin, itu hasil lima tahun lalu. Jadi (nanti) misalnya pileg bulan Februari, nah pilpresnya mungkin April," kata dia. Menurut dia, wacana itu merupakan masukan yang diterima oleh MPR. Namun, pihak yang memiliki kewenangan untuk merevisi undang-undang adalah DPR.

Kendati demikian, Bamsoet menilai, masukan itu perlu menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya, dalam Pemilu 2024, membuat masyarakat tak terlalu fokus dengan pelaksanaan pileg. "Saya pikir perlu dipikirkan bersama, ada baiknya juga, ada bagusnya memang kita pikirkan bagaimana pemisahan pileg dan pilpres. Memang akan menambah biaya, tapi kami berharap adanya peningkatan kualitas demokrasi," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024). Dalam pertemuan itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet juga membahas keinginannya untuk membedakan waktu pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).

Bamsoet mengatakan, pihaknya membahas banyak hal dalam pertemuan dengan AHY. Salah satunya adalah soal banyaknya calon yang memiliki integritas, kapabilitas, dan probabilitas, untuk menjadi anggota legislatif, tapi tidak terpilih. Salah satu penyebabnya dinilai karena kurangnya logistik dari calon tersebut.

"Ini juga perbincangan tadi mengapa kita perlu mengevaluasi perjalanan ketatanegaraan kita, perjalanan sistem politik kita, demokrasi kita, apakah demokrasi yang lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya bagi masa depan bangsa kita ke depan," kata dia di Kantor DPP Partai Demokrat, Selasa (16/7/2024).

Karena itu, Bamsoet mengatakan, pihaknya akan membuka peluang untuk melakukan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) serentak. Pasalnya, pelaksanaan pileg dan pilpres yang bersamaan dinilai tidak menghasilkan kualitas demokrasi yang selama ini diharapkan.

"Kemarin orang pada fokus di pilpres, lupa pileg juga harus kita pilih orang-orang yang berkualitas bagus," ujar dia.

Ia menambahkan, dalam Undang-Undang juga disebutkan bahwa calon dalam pelaksanaan pilpres merupakan usulan dari partai politik yang meraih kursi dari pemilu sebelumnya. Namun, saat ini rujukan kursi DPR yang digunakan adalah hasil dari pemilu lima tahun lalu.

"Itu artinya, tadi Pak AHY bilang menjelaskan kalau kita pakai yang lima tahun lalu tentu saja ukurannya sudah berbeda, sehingga perlu dipikirkan pemisahan pileg dan pilpres, agar pilpres itu berdasarkan pileg yang sebelumnya," kata Bamsoet.

Sementara itu, AHY menyambut baik kunjungan yang dilakukan pimpinan MPR ke Partai Demokrat. Menurut dia, kunjungan para pimpinan MPR itu tentu akan membawa kebaikan.

"Tadi kami melakukan dialog interaktif membicarakan sejumlah isu kebangsaan, karena memang tugas dan peran utama dari MPR RI adalah menjaga pondasi kebangsaan dari berbagai aspek termasuk di antaranya dalam urusan politik dan demokrasi," ujar dia.

Ia menjelaskan, salah satu pembahasan dalam pertemuan bersama para pimpinan MPR itu adalah pemilu. Menurut dia, pembahasan itu dilakukan untuk menghasilkan pemilu berkualitas dalam penyelenggaraan maupun hasil.

"Jangan sampai kemudian biaya politik menjadi semakin mahal dari waktu ke waktu, tapi juga kita menyadari bahwa pada akhirnya kita ingin menghadirkan para pemimpin para wakil rakyat yang juga memiliki kapasitas yang baik, integritas diri, sehingga bisa benar-benar berkontribusi nyata dan membawa kemajuan untuk masyarakat dan konstituennya," kata dia.

Karena itu, AHY menambahkan, pihaknya terbuka atas evaluasi yang akan dilakukan MPR. Asalkan, semangat evaluasi itu tak lain untuk membawa demokrasi Indonesia makin baik ke depannya.