REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hasyim Asy'ari sebagai ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas kasus asusila yang dilakukan terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Kendati demikian, kasus itu masih belum dibawa ke ranah pidana.

Kuasa hukum korban, Puspa Pasaribu, mengaku masih belum mendapat keputusan terkait langkah yang akan diambil oleh kliennya. Karena itu, hingga saat ini pihaknya masih belum melanjutkan kasus itu ke ranah pidana.

"Sejauh ini kami belum mendapat keputusan dari klien untuk melanjutkan ke ranah pidana ataukah hanya berhenti pada titik kode etik ini," kata dia ketika dikonfirmasi Republika, Senin (8/7/2024).

Kendati demikian, peluang untuk melanjutkan kasus itu ke ranah pidana masih tetap terbuka. Pasalnya, belum ada keputusan final dari korban. "Jadi opsinya masih terbuka dan belum ada keputusan final dari klien kami," ujar Puspa.

Sebelumnya, DKPP telah menjatuhkan sanksi kepada Hasyim Asy'ari. Sanksi itu dijatuhkan pada Rabu (3/7/2024).

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu.

Kasus tindakan asusila yang dilakukan terhadap PPLN berinisial CAT itu pertama kali dilaporkan pada Kamis (18/7/2024). Kasus itu dilaporkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH-PPS FH UI) dan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah memberikan sanksi pemberhentian tetap atau pemecatan kepada Hasyim Asy'ari sekali ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, hingga saat ini belum ada permintaan maaf resmi dari KPU sebagai lembaga atas kasus Hasyim.

Komisioner KPU August Mellaz mengatakan, kasus yang menimpa Hasyim merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu. Menurut dia, pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu merupakan urusan personal yang tidak melibatkan lembaga.

"Jadi ya gimana? Kan, kami enggak mau komentarin seperti apa. Putusannya sudah keluar, ya kita hormati di situ," kata dia di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Karena itu, ia menilai, KPU sebagai lembaga tak memiliki kewajiban untuk meminta maaf kepada masyarakat. Mengingat, kasus yang dilakukan Hasyim merupakan urusannya secara personal.

"Kalau KPU-nya disuruh minta maaf itu kan, kecuali kita ya (perorangan). Ini kalau urusan pribadi, kami juga tidak akan campuri," ujar August.

Kendati demikian, KPU memastikan jalannya organisasi tak akan terpengaruh dengan adanya putusan DKPP. Pasalnya, KPU telah merespon putusan DKPP dengan mengangkat Mochammad Afifudin sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU.

"Kami tegaskan bahwa dalam konteks pelaksanaan roda organisasi ke depan, kami sudah lakukan mekanisme. Kami sudah mengambil kesepakatan memberikan mandat kepada Mas Afifuddin untuk melaksanakan tugas, tentu dengan segala dinamika yang kami hadapi kami hrus memenuhi kewajiban kami terhadap UU," ujar dia.

Sebelumnya, Hasyim telah buka suara usai dinyatakan bersalah oleh DKPP terkait tindakan asusila terhadap Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Alh-alih meminta maaf, Hasyim justru bersyukur dengan adanya putusan itu.

"Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah, dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu," kata Hasyim saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).