JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Fraksi Golkar Ramly, dua kali melakukan interupsi yang berujung walk out dari ruang Rapat Paripurna agenda Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025, Jumat (1/11/2024).

Saat Ketua DPRD Jakarta Khoirudin akan menutup rapat dengan penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Samly menginterupsi.

"Interupsi ketua, kami ingin sampaikan bahwa penerapan tentang sekolah gratis akan dimulai 2025 bulan enam (Juni). Pada saat diterapkan itu apakah KJP-nya dihilangkan atau tetap ada?" tanya Ramly.

Ramly menyebut, tiga pasangan cagub-cawagub di Pilkada Jakarta 2024 saat ini ingin KJP Plus tetap dipertahankan meski ada sekolah gratis.

Namun, ia khawatir saat salah satu paslon terpilih nanti sebagai gubernur dan wakil gubernur, program KJP Plus bisa berubah kembali.

"Jangan sampai TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) ini ternyata menghilangkan KJP dan KJMU yang kalau kita hitung hanya Rp 2,4 triliun, bisa kita ambil dari dana bagi hasil," kata dia.

Menurut Ramly, KJP sangat membantu masyarakat yang membutuhkan.

Jika KJP tidak dimasukkan dalam nota MoU KUA-PPAS, Ramly mengancam keluar dari ruang rapat.

"Kalau memang tidak ada ya silakan, saya juga ingin keluar, tidak ingin ikut dalam mengambil keputusan tentang KJP yang tidak ada," kata dia sambil meninggalkan ruang rapat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco memastikan, para anggota Komisi E DPRD Jakarta periode 2019-2024 lalu sudah meneken nota kesepahaman atau MoU terkait rencana kebijakan sekolah swasta gratis.

Rencana kebijakan sekolah swasta gratis itu berdasarkan hasil kajian dan pembahasan selama lima tahun oleh anggota dewan periode sebelumnya.

"Di dalam sekolah gratis itu ada tambahan biaya yaitu untuk seragam dan keperluan sekolah. Tambahan ini yang akan dijadikan tetap KJP," ujar Baco dalam rapat.

Baco menuturkan, tambahan biaya bagi anak-anak tersebut yakni bantuan seragam, sepatu, topi dan buku-buku sekolah.

Semua kebutuhan tersebut akan dimasukan ke dalam KJP Plus yang masih diterapkan nantinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Khoirudin menuturkan, nama-nama ketua dan anggota lima komisi DPRD Jakarta periode 2024-2029 akan disampaikan dalam rapat paripurna.

Dalam rapat yang digelar hari ini, Senin (7/10/2024), telah disepakati ketua dari lima komisi, berikut ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan badan-badan DPRD Jakarta.

"Sudah ada (nama-nama) semuanya, sudah selesai. (AKD, Bamus, Bapenda) sudah semua. Sesuai aturan, kami bagi-bagi," ucap Khoirudin usai rapat di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin.

Meski demikian, Khoiruddin belum mengungkapkan kapan rapat paripurna digelar.

"Nanti ada rapat paripurna, besok kita rapat komisi untuk menyempurnakan, di rapat paripurna akan langsung dibacakan," imbuh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Sebelumnya, sebanyak lima partai politik yang mendapatkan suara tertinggi pada Pemilu Legislatif (Pileg) Provinsi Jakarta 2024 memimpin lima komisi DPRD Jakarta.

Sebelumnya diberitakan, rapat penyusunan komposisi dan anggota pada AKD, komisi, dan badan-badan DPRD Provinsi Jakarta masa jabatan 2024-2029 mencapai kesepakatan.

Sebanyak lima partai politik yang mendapatkan suara tertinggi pada Pemilu Legislatif (Pileg) Provinsi Jakarta 2024 memimpin lima komisi DPRD Jakarta.

Kelimanya, yakni, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Nasdem.

"Semuanya berlapang dada capai kesepakatan berdasarkan jumlah suara. Komisi A itu dipimpin Partai Gerindra, Komisi B itu dipimpin Nasdem, Komisi C itu Golkar, Komisi D dari PDI-P, dan Komisi E dari PKS," ujar Khoirudin.

Khoirudin menuturkan, ketua dari setiap komisi, AKD, dan badan DPRD juga telah ditentukan. Namun, ia belum mengungkapkan detailnya.

"Sudah ada (nama-nama) semuanya, sudah selesai. (AKD, Bamus, Bapenda) sudah semua. Sesuai aturan, kami bagi-bagi," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta Khoirudin mengatakan, alasan rapat penentuan komposisi komisi yang tiba-tiba digelar tertutup untuk menghindari situasi yang gaduh.

Namun, akhirnya rapat penentuan ketua serta anggota lima komisi DPRD ternyata berjalan dengan lancar dan kondusif.

"Rapat tertutup khawatir suasananya enggak kondusif, karena potensinya gaduh ternyata dengan izin Allah semuanya berjalan dengan lancar," ujar Khoirudin saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Semua fraksi telah bermufakat dan bermusyawarah dengan lapang dada sehingga mencapai kesepakatan.

"Semuanya dimenangkan, tidak ada yang dirugikan. Kesepakatan AKD, adil dan proporsional semua dibagi berdasarkan jumlah suara," tuturnya.

Khoirudin memastikan, fraksi DPRD mendapatkan kursi di setiap komisi secara adil dan sesuai kesepakatan bersama

"Tidak ada yang terdzalimi, tidak ada yang ditinggalkan, tercapai kesepakatan secara musyawarah," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, rapat yang digelar di ruang serbaguna lantai 3 Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, yang semula dilaksanakan pukul 13.30 WIB.

Namun, rapat diundur selama kurang lebih 2,5 jam. Pantauan Kompas.com di lokasi, pukul 16.00 WIB, rapat belum berjalan. Para pimpinan dewan sudah berada di dalam ruangan.

Pada 16.08 WIB, Ketua DPRD Jakarta Khoirudin meminta awak media untuk menunggu di luar karena rapat digelar secara tertutup.

"Ya mohon maaf rapat ini tertutup ya, selain yang ada diundangan mohon maaf (menunggu di luar)," ujar Khoirudin.

Adapun sebanyak lima partai politik yang mendapatkan suara tertinggi pada Pemilu Legislatif (Pileg) Provinsi Jakarta 2024 memimpin lima komisi DPRD Jakarta.

Kelimanya, yakni, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Nasdem.

"Komisi A itu dipimpin Partai Gerindra, Komisi B itu dipimpin Nasdem, Komisi C itu Golkar, Komisi D dari PDI-P, dan Komisi E dari PKS," ujar Khoirudin.

Khoirudin menuturkan, ketua dari setiap komisi, AKD, dan badan DPRD juga telah ditentukan. Namun, ia belum mengungkapkan detailnya.

Khoirudin menyebut, nama-nama pimpinan komisi, AKD, dan badan DPRD akan diungkapkan dalam rapat paripurna.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat penyusunan komposisi dan anggota pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), komisi, dan badan-badan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta masa jabatan 2024-2029 mencapai kesepakatan.

Sebanyak lima partai politik yang mendapatkan suara tertinggi pada Pemilu Legislatif (Pileg) Provinsi Jakarta 2024 memimpin lima komisi DPRD Jakarta.

Kelimanya, yakni, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Nasdem.

"Semuanya berlapang dada capai kesepakatan berdasarkan jumlah suara. Komisi A itu dipimpin Partai Gerindra, Komisi B itu dipimpin Nasdem, Komisi C itu Golkar, Komisi D dari PDI-P, dan Komisi E dari PKS," ujar Ketua DPRD Jakarta Khoirudin saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Khoirudin menuturkan, ketua dari setiap komisi, AKD, dan badan DPRD juga telah ditentukan. Namun, ia belum mengungkapkan detailnya.

"Sudah ada (nama-nama) semuanya, sudah selesai. (AKD, Bamus, Bapenda) sudah semua. Sesuai aturan, kami bagi-bagi," ucapnya.

Khoirudin menyebut, nama-nama pimpinan komisi, AKD, dan badan DPRD akan diungkapkan dalam rapat paripurna.

"Nanti ada rapat paripurna, besok kita rapat komisi untuk menyempurnakan, di rapat paripurna akan langsung dibacakan," imbuh dia.

Sebagai informasi, ada lima partai politik atau fraksi yang menempati kursi pimpinan DPRD Jakarta yakni PKS, PDI-P, Gerindra, Nasdem, dan Golkar.

Khoirudin dari PKS menjadi Ketua DPRD masa jabatan 2024-2029. Wakilnya, ada Ima Mahdiah dari PDI-P, Rani Mauliani dari Partai Gerindra, Wibi Andrino dari Partai Nasdem, dan Basri Baco dari Partai Golkar.

PKS yang unggul dengan perolehan 1.012.028 suara memperoleh 18 kursi DPRD Jakarta periode 2024-2029, bertambah 2 kursi dibandingkan periode 2019-2024.

Sementara, PDI-P di posisi kedua dengan perolehan 850.174 suara mendapat 15 kursi.

Gerindra di posisi ketiga dengan perolehan 728.297 suara mengantongi 14 kursi. Jumlah ini turun dibandingkan 2019, yakni 19 kursi.

Posisi keempat ditempati oleh Nasdem yang mengantongi 545.235 suara dan mendapatkan 10 kursi.

Lalu, posisi kelima diduduki oleh Golkar dengan 517.819 suara dan 10 kursi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, menjelaskan proses penyerahan anggaran tambahan yang dijanjikan untuk rukun warga (RW) di Jakarta.

Pria yang akrab disapa RK ini mengemukakan bahwa anggaran akan dititipkan ke setiap kelurahan di Jakarta.

"Seluruh penjuru Jakarta tak bisa diselesaikan dari Balai Kota. Itulah kami percaya teori desentralisasi ujung dari ASN adalah kelurahan. Dana RW itu tak dipegang cash-nya oleh pak RW, tetapi dipegang oleh kelurahan," ujar RK saat debat perdana Pilkada Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Tercatat saat ini ada 2.708 RW yang tersebar di Jakarta. RK menyadari, dengan jumlah ribuan RW itu, proses pemberian tambahan anggaran akan menjadi perdebatan.

Dengan begitu, upaya itu diyakini akan menjadi efektif. Para ketua RW yang ingin memanfaatkan tambahan anggaran itu dapat mengajukan proposal kepada kelurahan masing-masing.

"Ada perdebatan di kalangan 2.708 (RW) itu duit buat apa. (Wilayah) ini masih kumuh, silakan bereskan kekumuhannya. Ini kurang bersih, silakan untuk kebersihannya. Tetangga kurang modal, silakan pakai," kata RK.

Sebelumnya diberitakan, RK berjanji akan memberikan tambahan anggaran kepada rukun warga (RW) di Jakarta. Jumlah anggarannya sebesar Rp 100 hingga Rp 200 juta per RW.

“Jakarta itu harus berkeadilan. Tadi Bang Eki (Ketua Dewan Adat Bamus Betawi) mengatakan, maka salah satu programnya nanti RW-RW akan kita kasih anggaran minimal Rp 100 juta sampai 200 juta,” ujar RK dalam acara deklarasi Selayang Pandang di sebuah pendopo samping kantor Bamus Betawi di Jalan Bekasi Timur IX, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (6/9/2024).

Berkaca dari pengalamannya sewaktu menjadi Gubernur Jawa Barat, dia menilai hal ini sangat mungkin dilakukan.

“Masa Bandung bisa, Jakarta enggak? Apa yang terjadi? RW-RW, warganya, ikut memikirkan, mendesain sendiri wilayahnya,” lanjut RK.

Menurut dia, jika setiap RW punya anggaran yang cukup, permasalahan di lingkungan akan lebih cepat diselesaikan.

RK mencontohkan beberapa persoalan yang bisa diselesaikan di tingkat RW tanpa campur tangan gubernur.

“Apa ngurusin selokan? Apa bikin gerbang? Apa bikin modal UMKM warga RW-nya? Silakan. Jadi, enggak semua urusan, perintilan-perintilan harus semua diputuskan Balai Kota,” imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku bangga dengan Ima Mahdiah yang dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta periode 2024-2029.

Ahok mengenang masa ketika Ima Mahdiah magang di Balai Kota Jakarta. Saat itu, Ahok masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta.

"Ima Mahdiah ini dari dulu kan, dulu ikut saya magang di Balai Kota. Lima tahun lalu masuk dewan, sekarang jadi pimpinan," ucap Ahok saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Ahok mengaku mengenal Ima sejak ia masih menjadi mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Paramadina.

Oleh karena sejarah hubungan yang panjang, politikus PDI Perjuangan itu hadir dalam pelantikan Ima sebagai pimpinan DPRD pada hari ini.

"Ibu Ima ini belajar dari saya masih di DPR, dia ikut saya. Masih mahasiswa sudah ikut saya, makanya saya hadir," ujarnya.

Ahok menyebut, proses yang dilalui Ima ini menunjukkan berjalannya sistem meritokrasi di tubuh PDI-P.

"Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P) sendiri mengatakan yang jadi pimpinan harus Ibu Ima, karena dia melakukan banyak bonding kepada masyarakat," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Ima Mahdiah dari Fraksi PDI-P dan Basri Baco dari Fraksi Golkar resmi dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta untuk masa jabatan 2024-2029, Jumat (4/10/2024).

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jakarta, Augustinus, membacakan surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 100.2.1.4-4162 Tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Provinsi Jakarta.

"Menetapkan Ima Mahdiah (PDI-P) sebagai wakil ketua, Rany Mauliani (Gerindra) sebagai wakil ketua, Wibi Andrino (Nasdem) sebagai wakil ketua, Basri Baco (Golkar) masa jabatan 2024-2029," ujar Augustinus di Gedung DPRD Kebon Sirih, Jumat (4/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil optimistis tidak akan terlalu banyak persoalan politik pada lembaga legislatif daerah atau DPRD jika dia terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).

RK menjelaskan hal tersebut bisa terjadi lantaran ke depannya terdapat 90% anggota DPRD Jakarta berada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau satu gerbong yang sama dengan pihaknya.

"Sehingga mudah-mudahan dalam lima tahun kalau takdirnya ada, tidak banyak dinamika. Karena hampir 90% parlemen di Jakartanya, tentu berada dalam rombongan kita," ujarnya di Jakarta, dikutip pada Senin (2/9/2024).

Dengan demikian, Ridwan Kamil menekankan bahwa DKI Jakarta nantinya bakal dipenuhi dengan pemberitaan seputar hasil kerja, bukan persoalan dari DPRD Jakarta.

"Artinya apa, kalau kami nanti takdirnya ada, Lima tahun itu beritanya tentang kerja. Kerja, inovasi, meresmikan, karya, tidak ada drama-drama di DPRD," imbuhnya.

Di samping itu, RK meminta agar pendukungnya tetap satu komando dan membuat pemilihan yang riang gembira pada kontestasi Pilkada serentak 2024 di Jakarta ini.

Oleh sebab itu, mantan Gubernur Jawa Barat ini menegaskan tidak perlu sampai sikut-sikutan dalam Pilkada 2024 nantinya.

"Silahkan pilih memang ada saingan, restoran sebelah dua. Tapi, kami menu yang paling keren, kan begitu harusnya. Bukan, oh, pilihlah kami. Karena restoran sebelah AC-nya mati Atau mahal, atau apa gak gitu lah. Jadi, kita harus naik kelas, demokrasi kita harus naik kelas Harapannya ada di wajah Jakarta," ujar RK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah menetapkan anggota DPRD DKI Jakarta terpilih hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024 pada Jumat (23/8/2024).

Total ada 106 anggota DPRD DKI terpilih yang berasal dari 10 daerah pemilihan (dapil). Sebanyak 106 anggota Dewan ini terdiri dari 79 pria atau 74,5 persen dan 27 wanita atau 25,5 persen.

Tercatat ada 11 partai yang meloloskan kadernya ke Kebon Sirih, yakni PKS (18 kursi), PDI-P (15 kursi), Gerindra (14 kursi), Golkar (10 kursi), Nasdem (10 kursi), PKB (10 kursi), PAN (10 kursi), Demokrat (9 kursi), PSI (8 kursi), Perindo (1 kursi), dan PPP (1 kursi).

Berikut ini adalah 106 anggota DPRD DKI Jakarta terpilih periode 2024-2029:

Dapil Jakarta 1

1. Basri Basco dari Partai Golkar (21.823 suara)
2. Nuchbatillah dari Gerindra dengan (19.543 suara)
3. Muhammad Hasan Abdillah dari PKS (19.363 suara)
4. Dian Pratama dari Gerindra (15.236 suara)
5. Ismail dari PKS (14.480 suara)
6. Wa Ode Herlina dari PDI Perjuangan (14.013 suara)
7. Desie Christhyana Sari dari Partai Demokrat (13.279 suara)
8. Alwi Moehamad Ali dari PAN (9.293 suara)
9. Pandapotan Sinaga dari PDI Perjuangan (9.212 suara)
10. Riano P Ahmad dari Partai Nasdem (8.878 suara)
11. Elva Farhi Qolbina dari PSI (7.613 suara)
12. Heriu Kustanto dari PKB (5.402 suara)

Dapil Jakarta 2

1. Agustina H (Tina Toon) dari PDI Perjuangan (36.156 suara)
2. Dimaz Raditya dari Golkar (27.693 suara)
3. Ramly HI Muhammad (Golkar 23.320 suara)
4. Muhammad Idris dari Partai NasDem (17.263 suara)
5. Oman Rohman Rakinda dari PAN (17.050 suara)
6. Anggi Arando Siregar dari Gerindra (13.775 suara)
7. Suhud Alnudin dari PKS (12.336 suara)
8. Jhonny Simanjuntak dari PDI Perjuangan (10.845 suara)
9. Neneng Hasanah dari Partai Demokrat (8.631 suara)

Dapil Jakarta 3

1. Hengky Wijaya dari PKB (17.768 suara)
2. Tri Waluyo dari PKB (17.590 suara)
3. Bebizie Sri Mulyati dari PAN (15.521 suara)
4. Imamuddin dari Partai NasDem (12.815 suara)
5. M Subki dari PKS (12.378 suara)
6. Ida Mahmudah dari PDI Perjuangan (11.780 suara)
7. Brando Susanto fati PDI Perjuangan (11.506 suara)
8. Alief Bintang Haryadi dari Gerindra (11.364 suara)
9. Bun Joi Phiau dari PSI (9.451 suara)

Dapil Jakarta 4

1. M Taufik Zoelkifli dari PKS (28.531 suara)
2. Mayjen TNI Purn Ferrial Sofyan dari Demokrat (25.829 suara)
3. Muhammad Lefy dari PKB (19.159 suara)
4. Adnan Taufiq dari Gerindra (16.603 suara)
5. Syahroni dari PAN (16.230 suara)
6. Dwi Rio Sambodo dari Gerindra (14.645 suara)
7. Judistira Hermawan dari Golkar (13.919 suara)
8. Ghozi Zulasmi dari PKS (13.329 suara)
9. Muhammad Ongen Sangaji dari Nasdem (12.533 suara)
10. Josephine Simanjuntak dari PSI (5.154 suara)

Dapil Jakarta 5

1. Mujiyono dari Demokrat (20.454 suara)
2. Abdurrahman Suhaimi daru PKS (19.721 suara)
3. Nasdiyanto daru PKS (19.596 suara)
4. Zita Anjani dari PAN (18.544 suara)
5. Fuadi Luthfi dari PKB (14.309 suara)
6. Pantas Nainggolan dari PDI Perjuangan (13.214 suara)
7. Alia Noorayu Laksono dari Golkar (12.381 suara)
8. Ali Hakim Lubis dari Gerindra (9.619 suara)
9. Justin Adrian dari PSI (8.643 suara)
10. Fatimah Tania Nadira Alatas dari Nasdem (8.481 suara)

Dapil Jakarta 6

1. Muhammad Thamrin dari PKS (36.274 suara)
2. Matnoor Tindoan dari PKB (30.541 suara)
3. Ryan Kurnia Ar Rahman dari Gerindra (19.956 suara)
4. Misan Samsuri dari Demokrat (15.585 suara)
5. Ahmad Moetaba dari PKB (15.121 suara)
6. Muhammad Al Fatih dari PKS (12.844 suara)
7. Sardy Wahab Sadri dari Golkar (12.803 suara)
8. Bambang Kusumanto dari PAN (9.593 suara)
9. Manuara Siahaan dari PDI Perjuangan (9.037 suara)
10. Raden Gusti Arief dari Nasdem (5.300 suara)

Dapil Jakarta 7

1. Sutikno dari PKB (34.403 suara)
2. Wibi Andriono dari Nasdem (23.925 suara)
3. Khoirudin dari PKS (23.377 suara)
4. Dadiyono dari Golkar (21.619 suara)
5. Setyoko dari Gerindra (20.527 suara)
6. Ali Muhammad Johan dari Demokrat (16.828 suara)
7. Chica Koeswoyo dari Demokrat (15.578 suara)
8. Zahrina Nurbaiti dari PKS dengan 14.197 suara
9. Astrid Kuya dari PAN (13.404 suara)
10. Francine Eustacia dari PSI (10.000 suara)

Dapil 8

1. Nabillah Aboe Bakar Al Habsyi dari PKS (26.344 suara)
2. Yusuf dari PKB (22.718 suara)
3. Achmad Yani dari PKS (18.865 suara)
4. Habib Muhammad Bin Salim Alatas dari PAN (17.332 suara)
5. Ade Suherman dari PKS (16.490 suara)
6. Nova Harivan Paloh dari Nasdem (15.441 suara)
7. Wahyu Dewanto dari Gerindra (14.831 suara)
8. Yuke Yurike dari PDI Perjuangan (12.302 suara)
9. Nurhasan dari Gerindra (11.631 suara)
10. Lazarus Simon Ishakdari Demokrat (10.506 suara)
11. Farah Savira dari Golkar (8.998 suara)
12. August Hamonangan dari PSI (8.275 suara)

Dapil 9

1. William Aditya Sarana dari PSI (39.720 suara)
2. Inggard Joshua dari Gerindra (29.295 suara)
3. Lukmanul Hakim dari PAN (23.023 suara)
4. Lauw Siegvrieda dari PDI Perjuangan (21.019 suara)
5. Gias Kumari Putra dari Nasdem (19.525 suara)
6. Nur Afni Sajim dari Demokrat (19.169 suara)
7. Sholikhah dari PKS (18.958 suara)
8. Ahmad Ruslan dari PKB (13.762 suara)
9. Dina Masyusin dari Partai Perindo dengan 12.019
10. Andri Santosa dari Golkar (11.615 suara)
11. Hilda Kusuma dari PDI Perjuangan (11.420 suara)
12. Rany Mauliani dari Gerindra dengan 11.152 suara

Dapil 10

1. Ima Mahdiah dari PDI Perjuangan (28.479 suara)
2. Hardiyanto Kenneth dari PDI Perjuangan (26.168 suara)
3. Jupiter dari Nasdem (25.765 suara)
4. Abdul Aziz dari PKS (22.006 suara)
5. Yudha Permana dari Gerindra dengan 20.107 suara
6. Jamilah Abdul Gani dari Gerindra (16.664 suara)
7. Wita Susilowaty dari Demokrat (15.887 suara)
8. Inad Luciawaty dari PKS (12.331 suara)
9. Syafi Fabio Djohan dari Golkar (12.060 suara)
10. Kevin Wu dari PSI (12.033 suara)
11. Husen dari PAN (11.694 suara)
12. Uwais El Qoroni dari PKB (6.549 suara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum telah mengumumkan perolehan kursi dan calon anggota DPRD Jakarta terpilih dalam Pemilu 2024.

Adapun tiga besar partai yang mendapatkan kursi di DPRD Jakarta adalah PKS, PDI-P, dan Gerindra.

PKS mendapatkan 18 kursi dari 106 kursi yang tersedia untuk anggota legislatif Jakarta.

Sementara PKS mendapatkan 15 kursi dan Gerindra 14 kursi.

Ketiga partai tersebut bersaing ketat dalam mendulang suara di sepuluh dapil di Jakarta.

Di Dapil 1, PKS, Gerindra, dan PDI-P kompak mendapatkan dua kursi DPRD.

Sementara partai lain, yakni Golkar, Demokrat, PAN, Nasdem, PSI, dan PKB, hanya memberikan satu kursi kepada kadernya di DPRD Jakarta.

Ada 11 partai politik yang berhasil lolos ke DPRD Jakarta. Berikut adalah rinciannya:

1. PKB 10 kursi

2. Partai Gerindra 14 kursi

3. PDI-P 15 kursi

4. Partai Golkar 10 kursi

5. Partai Nasdem 10 kursi

6. PKS 18 kursi

7. PAN 10 kursi

8. Partai Demokrat 9 kursi

9. PSI 8 kursi

10. Partai Perindo 1 kursi

11. PPP 1 kursi

Selanjutnya, KPU Jakarta akan mengirimkan surat penetapan kepada calon terpilih untuk mengkonfirmasi kemenangan mereka.

"Kami akan mengeluarkan 106 surat kepada calon terpilih, bahwa mereka terpilih sebagai calon DPRD DKI Jakarta terpilih. Mohon bantuannya kepada kawan-kawan partai untuk memberitahu mereka," kata Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata di JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jumat (23/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 106 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih Provinsi Jakarta periode 2024-2029 melalui rapat pleno, Jumat (23/8/2024).

Dari 11 partai politik (parpol) yang lolos ke DPRD Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapatkan perolehan kursi terbanyak, yakni 18 kursi.

Perolehan suara PKS unggul di tujuh daerah pemilihan (dapil) Pemilu Legislatif (Pileg) Pilkada Jakarta, kecuali dapil II, III, dan IX.

Selengkapnya, berikut perolehan kursi 11 partai politik yang lolos DPRD Provinsi Jakarta periode 2024-2029, diurutkan dari jumlah kursi terbanyak:

• PKS: 18 kursi
• PDI Perjuangan: 15 kursi
• Partai Gerindra: 14 kursi
• PKB: 10 kursi
• Partai Golkar: 10 kursi
• Partai Nasdem: 10 kursi
• PAN: 10 kursi
• Partai Demokrat: 9 kursi
• PSI: 8 kursi
• Partai Perindo: 1 kursi
• PPP: 1 kursi

Usai penetapan ini, tahapan selanjutnya ialah pelantikan anggota DPRD Provinsi Jakarta yang rencananya digelar pada 26 Agustus 2024.

"Selanjutnya nanti akan segera kami mengeluarkan surat keputusan dan akan segera kami berikan ke Sekretariat Dewan (DPRD Jakarta) untuk bisa mudah-mudahan dilantik sesuai jadwal 26 Agustus 2024," kata Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata, dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di JS Luwansa Hotel and Convention Center, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Jakarta: Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani, membeberkan alasan dirinya tak hadir Rapat Paripurna pada Senin, 29 Juli 2024. Zita berdalih sibuk turun ke daerah pemilihan (dapil).

"Ada rapat politik, ada saya ketemu konstituen, yang enggak semua saya publish. Jadi yang saya posting bukan di jam saat itu," ujar Zita di Gedung DPRD Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Zita mengaku tidak mengunggah kegiatan rapat politik dan bertemu masyarakat pada akun media sosialnya. Sebab, Zita tak ingin akun media sosialnya selalu mengunggah kegiatan politik.
"Tapi enggak semua kegiatan saya tampilkan. Kalau saya suka pilates, memang saya suka. Kalau saya (bermain) tenis, emang saya hobi tenis. Kalau saya buka jilbab, ya memang saya buka jilbab," jelas Zita.

Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini menegaskan, rapat paripurna yang tak dihadirinya itu hanya beragendakan pandangan fraksi, bukan forum pengambilan keputusan. Sehingga, ia merasa ketidakhadirannya sebagian pimpinan DPRD wajar.

"Yang hari Senin itu agendanya adalah rapat pandangan umum fraksi-fraksi. Jadi, bukan rapat pengambilan keputusan," urainya.

DPRD Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Rapat digelar pada Senin, 29 Juli 2024.

Rapat paripurna ini juga menghadirkan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dan jajaran Pemprov Jakarta. Setelahnya, agenda rapat paripruna dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Pj Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi mengenai realisasi APBD tahun 2023 tersebut.

Namun, tak semua pimpinan DPRD Jakarta hadir dalam rapat paripurna ini. Kehadiran pimpinan DPRD hanya diwakili Khoirudin sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PKS dan Misan Samsuri Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat.

Ternyata, di waktu yang sama, Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani mengunggah video dirinya melakukan olahraga pilates di gimnasium pada Instagram Story pada akun pribadinya, @zitaanjani.

Selain Zita, Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD Jakarta dari Fraksi Gerindra Rany Mauliani tak tampak dalam rapat paripurna tersebut.

(ADN)

Jakarta: Komisi E DPRD Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) membatalkan pemutusan kontrak, terhadap sejumlah guru honorer. Mengingat, jumlah tenaga pendidik di semuah jenjang pendidikan masih kurang.

"Kalau diputus kontrak pasti kekurangan guru, karena pengadaan guru dari ASN tidak bisa cepat, butuh waktu," ujar Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta Jhonny Simanjuntak, dikutip dari laman resmi DPRD Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.

Jhonny mendorong Disdik mencari solusi untuk ratusan guru honorer yang terdampak kebijakan cleansing honorer. Jhonny menyakini peserta didik akan ikut terdampak.
"Harus ada upaya terobosan lain dari Dinas Pendidikan selain pemecatan. Ini akan berakibat pada peserta didik, mereka tidak mendapat ilmu dari guru-guru yang berkompeten," jelasnya.

Aspirasinya ini, akan disampaikan Jhonny secara langsung kepada Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik Budi Awaluddin. Budi bakal dipanggil dalam rapat Komisi E bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta pada pekan depan.

"Minggu depan, Komisi E akan memanggil Dinas Pendidikan. Kita minta penjelasan sekaligus meminta supaya guru-guru yang sudah diputus dikembalikan seperti semula," tandasnya.

Disdik Jakarta melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 4 ribu lebih guru honorer. Hal ini menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Di Jakarta kalau berdasarkan data kami lebih dari 3 ribu-4 ribuan (guru honorer). Karena satu sekolah satu dan ada yang dua (guru honorer)," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta, Budi Awaluddin dalam konferensi pers, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu, 17 Juli 2024.

Budi menjelaskan pengangkatan guru honorer ini dilakukan secara maladministrasi. Sebab, pengangkatan dilakukan oleh kepala sekolah dan digaji menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sedangkan, dalam aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan (Kemendikbud), tidak semua guru dapat digaji menggunakan dana BOS. Dana tersebut hanya diperuntukkan bagi guru dengan status nonASN, terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), dan tidak menerima tunjungan guru.

"Nah dari keempat tersebut ada dua yang tidak dimiliki kan yaitu mereka (guru honorer) tidak terdata dalam data Dapodik dan mereka tidak mempunyai NUPTK," jelasnya.

(ADN)