Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sudah memulai pekerjaan barunya. Pasca dilantik Presiden Prabowo Subianto, sejak Kamis 24 Oktober kemarin, Luhut sudah memimpin rapat internal pertamanya.

Hal ini diungkapkan oleh Jodi Mahardi, Juru Bicara Luhut. Jodi mengatakan sejak kemarin Luhut sudah memimpin rapat internal DEN.

"Iya, kemarin Pak Luhut sudah memimpin Rapat DEN. Rapat internal," ujar Jodi ketika dihubungi detikcom, Jumat (25/10/2024).

Jodi mengungkapkan DEN bakal menjadi lembaga pemikir utama bagi pemerintah. Tugasnya adalah mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Jadi fokusnya sebagai "Economic Think Tank" yang berdiri di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, DEN akan membantu Presiden mengidentifikasi hambatan strategis yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia," jelas Jodi.

Salah satu fokus utama DEN, kata Jodi, adalah mencari rekomendasi kebijakan untuk program hilirisasi sumber daya alam. Khususnya untuk 26 komoditas strategis yang disebut Prabowo dalam Sidang Kabinet Perdana, guna mendukung industrialisasi yang berdaya saing global.

"Upaya ini sejalan dengan arahan Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor industri, pertanian, energi, serta pendidikan unggul yang terintegrasi," ungkap Jodi.

Pihaknya juga akan fokus memberikan rekomendasi kepada Prabowo pada program-program sosial seperti peningkatan gizi untuk anak-anak dan ibu hamil, serta percepatan kemandirian energi di dalam negeri melalui pengembangan energi baru terbarukan dan ketahanan energi nasional.

DEN juga bakal menjalin kerja sama erat dengan berbagai universitas, lembaga riset, serta mitra pembangunan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Sinergi ini akan memperkuat peran DEN dalam menghasilkan rekomendasi berbasis data yang kuat, mendukung digitalisasi layanan pemerintahan, dan mengoptimalkan pengelolaan sektor keuangan Indonesia.

"Seluruh rekomendasi DEN kepada Presiden akan didasarkan pada kajian yang komprehensif, guna memastikan kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Indonesia," pungkas Jodi.

Mukhamad Misbakhun resmi terpilih sebagai ketua Komisi XI DPR RI. Komisi ini membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan.

"Selamat kepada pimpinan Komisi XI DPR RI Periode 2024-2029 atas penetapan dan pengesahannya. Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan memegang peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran," tulis Instagram DPR RI@dpr_ri, Kamis (24/10/2024).

Selain Misbakhun, ada namaDolfie Othniel Frederic Palit hingga MohamadHekal di jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI. Berikut daftar lengkapnya:

Ketua:

Mukhamad Misbakhun/Fraksi Partai Golkar

Wakil Ketua:

1. Dolfie O. F. P./Fraksi PDI Perjuangan
2. Mohamad Hekal/Fraksi Partai Gerindra
3. Fauzi H. Amro/Fraksi Partai Nasdem
4. M. Hanif Dhakiri/Fraksi PKB

"Semoga jajaran pimpinan Komisi XI DPR RI dapat bekerja secara sinergis dengan pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan kebijakan moneter yang efektif, mengawasi sektor jasa keuangan, dan memperkuat perencanaan pembangunan nasional," tulis DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut langkah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan 10 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR sudah tepat.

Yusril menyebut bahwa DPR sudah menerima nama-nama calon pimpinan komisi antirasuah yang telah dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Menurutnya, langkah Jokowi sudah benar karena sebelumnya ada perubahan Undang-undang (UU) No.19/2019 berkaitan dengan panjang masa jabatan pimpinan KPK. Setelah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tahun lalu, periode masa jabatan pimpinan KPK bertambah dari empat menjadi lima tahun.

"Kemudian dalam penjelasan itu dikatakan bahwa Presiden hanya memiliki kesempatan satu kali ajukan pimpinan KPK, Pak Jokowi kan mau enggak mau jadi dua kali [mengajukan], oleh karena ada perpanjangan [masa jabatan pimpinan KPK]," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Sebagai Menko yang salah satunya mengurus soal hukum, Yusril menilai tindakan Jokowi sudah benar karena menghindari kekosongan kepemimpinan lembaga tersebut. Namun, dia tidak menampik bahwa konsekuensinya Jokowi dalam satu periode pemerintahannya dua kali mengirim nama-nama calon pimpinan KPK.

Padahal, dalam putusan MK No.112/PUU-XX/2022 itu, hakim konstitusi menuturkan bahwa jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK lima tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR periode 2019-2024.

"Oleh karena itu beliau sudah menyampaikan dan tetapi konsekuensinya dua kali, seperti yang di situ dalam putusan Mahkamah Konstitusi presiden tidak boleh dua kali, tapi bagaimana karena ada perubahan jadi ada masa transisi ini, kita mesti mencari jalan keluar dan sudah ketemu jalan keluar," paparnya.

Adapun Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah menyerahkan masing-masing 10 nama kepada pemerintah untuk diserahkan ke DPR. Penyerahan itu dilakukan masih kepada Presiden Jokowi yang saat itu masih menjabat.

Jokowi sempat mendapatkan kritik dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) karena masih menerima nama-nama yang diberikan Pansel KPK.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menjelaskan, Prabowo yang seharusnya berwenang untuk menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK 2024-2029 ke DPR.

"Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat UU No.19/2019 tentang KPK ke MK pada 2023 lalu. Permohonan uji materi itu salah satunya berkaitan dengan masa jabatan pimpinan yang hanya empat tahun. MK lalu mengabulkan gugatan Ghufron dan memperpanjang masa jabatan pimpinan lembaga antirasuan satu tahun.

Dua Menteri Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara. Kabarnya, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum bisa terwujud.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sampai saat ini Prabowo akan menempatkan 3 wakil menteri sekaligus di Kementerian Keuangan. Salah satu wakil menteri itu, Suharso bilang, akan ditugaskan mengurus penerimaan negara.

Maka dari itu dia memperkirakan Prabowo tidak akan membentuk Badan Penerimaan Negara di awal masa jabatannya.

"Ya saya kira dengan adanya wakil menteri yang memang untuk ditugaskan dalam penerimaan negara saya kira masih akan tetap begitu. Ya saya kira begitu (tidak ada pembentukan Badan Penerimaan Negara)," ungkap Suharso ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Ketika ditanya apakah instansinya sebagai perancang induk perencanaan nasional diajak membahas soal pembentukan Badan Penerimaan Negara, Suharso enggan menjawab. Dia bilang hal itu bisa ditanyakan ke menteri baru yang akan ditunjuk Prabowo nanti. "Nanti tanya sama menteri yang baru ya," katanya singkat.

Menko Perekonomian Airlangga juga buka suara soal kabar Badan Penerimaan Negara yang batal dibentuk. Menurutnya tunggu saja keputusan Prabowo nanti, karena memang Sri Mulyani sudah diberika 3 Wakil Menteri Keuangan. Tambahan Wakil Menteri Keuangan dijabat Anggito Abimanyu, mantan orang Kementerian Keuangan juga.

Sementara dua Wakil Kementerian Keuangan lainnya adalah Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo.

"Tunggu pengumuman besok saja. Tunggu pengumuman pas kabinet saja. Memang wakil menterinya sudah 3," beber Airlangga di tempat yang sama.

Kabarnya, Badan Penerimaan Negara tak jadi dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang mau ditunjuk kembali jadi Menteri Keuangan kabinet Prabowo menolak rencana tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo.

Sri Mulyani sendiri telah menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai 2016, dan lanjut kembali membantu Jokowi pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju.

Selama ini penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bea cukai memang berada di bawah kendali Kementerian Keuangan.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Dradjad ketika dihubungi detikcom.

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menurut Sri Mulyani tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan untuk jadi Badan Penerimaan Negara dan dia menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Simak Video Prabowo Tunjuk 3 Wamenkeu Dampingi Sri Mulyani, Ada Thomas Djiwandono

[Gambas:Video 20detik]

Pimpinan MPR RI bakal safari ke kediaman presiden dan wakil presiden RI terdahulu untuk mengantarkan undangan pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sejak Rabu (16/10).

“Kami hari ini akan mengantarkan undangan pelantikan ke pak Try Sutrisno, kami mengharapkan Beliau sebagai wakil presiden bisa hadir, pada acara pelantikan Presiden dan Wapres 20 Oktober yang akan datang,” kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani di kompleks parlemen, Rabu (16/10).

Awalnya, pimpinan MPR juga dijadwalkan untuk mengantarkan langsung undangan pelantikan ke Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono hari ini.

Namun ini ditunda hingga esok hari. “Mungkin besok, karena ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan,” kata Muzani.

Dalam prosesi pelantikan nanti, tidak hanya presiden dan wakil presiden terdahulu yang diundang untuk hadir. Kepala negara sahabat juga diundang untuk hadir langsung.

Tidak hanya itu, para rival Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 lalu yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, juga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sejauh ini, Muzani mengatakan baik Anies dan Ganjar sudah memberikan konfirmasi untuk hadir.

“Pak Anies, Mas Ganjar, alhamdulillah insyaallah hadir, saya sudah berkontak tadi malam, Mas Ganjar menyampaikan kehadirannya, Mas Anies juga menyampaikan kehadirannya,” tuturnya.

Universitas Airlangga (Unair) resmi membuka Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-37 pada Selasa (15/10). Prof Dr H Muhammad Adlin Sila MA PhD, memberikan ucapan selamat kepada seluruh tim mahasiswa yang telah lolos sebagai finalis PIMNAS ke-37.

Ia juga mengatakan bahwa mahasiswa memiliki potensi yang besar. Oleh karena itu, PIMNAS berlangsung guna menjadi wadah untuk mahasiswa mengasah potensinya.

“Saya ucapkan selamat kepada 525 tim dengan total sekitar 2600 mahasiswa dari 118 perguruan tinggi dari Indonesia,” ucap Adlin.

Pada Scimago Journal Rank yang dirilis pada 2023, Indonesia berhasil mempublikasi karya ilmiah sebanyak 58.284. Capaian ini berhasil mengalahkan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Bagi Prof Adlin, prestasi tersebut sangat penting karena menunjukan bahwa capaian akademik mampu berkontribusi pada transformasi di masyarakat.

Prof Adlin juga menambahkan bahwa prestasi akademik memang sudah seharusnya juga dapat teraplikasikan pada kehidupan sehari-hari.

“Penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya menjadi kunci bagi sebuah negara untuk tumbuh menjadi negara maju” paparnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Prof Adlin mengharapkan bahwa perhelatan PIMNAS dapat mencapai tujuannya, yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selain itu, harapannya PIMNAS juga dapat menjadi katalis bagi mahasiswa untuk meningkatkan aspek kognitif, emosional, dan spiritual. Melalui PIMNAS, peserta bisa mendapat pengetahuan, kemampuan komunikasi yang baik, serta meningkatkan kreativitas dan penalaran.

Dalam kesempatan yang sama, Dr Maria Veronica Irene Herdjiono MSi selaku Kepala Pusat Prestasi Nasional mengatakan bahwa penyelenggaraan PIMNAS tahun ini berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 108 tahun 2024. Tujuan dari penetapan peraturan presiden itu adalah sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan generasi emas 2045 mendatang.

“Melalui rangkaian persiapan generasi emas, nantinya akan dibuat rencana aksi yang dinaungi oleh Badan Penelitian Nasional bersama dengan lembaga kementerian terkait lainnya. Bukan hal yang mudah, beban dan tanggung jawab ini menjadi tantangan ke depan dalam mensukseskan generasi emas di tahun 2045,” jelasnya.

Maria juga mengatakan bahwa rangkaian kegiatan PIMNAS dapat menjadi wadah mahasiswa dalam mengembangkan ide dan inovasi. Menurutnya, mahasiswa juga merupakan tonggak utama bagi kemajuan Indonesia pada masa yang akan datang.

“Besar harapan kami, mahasiswa yang hadir pada hari ini mampu berkontribusi lebih dan menjadi pemimpin yang berdaya saing pada Indonesia emas di tahun 2045,” ungkapnya.

Maria mengatakan bahwa PIMNAS kali ini, terdapat sembilan bidang penelitian. Terdiri dari PKM-RE, PKM-RSH, PKM-K, PKM-PM, PKM-PI, PKM-KC, PKM-KI, PKM-VGK, dan PKM-GFT. Lebih lanjut, rangkaian PIMNAS merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam mengembangkan bidang keilmuan yang ada di Indonesia.

“Rangkaian kegiatan PIMNAS dimulai dari pelaksanaan oleh direktorat pembelajaran dan kemahasiswaan serta direktorat akademik pendidikan vokasi dengan jumlah 43.000 tim pendaftar. Melalui serangkaian seleksi, hingga pada akhirnya hari ini terpilih 525 tim yang berhasil lolos PIMNAS. Harapannya setelah PIMNAS, para pembimbing dapat terus mengarahkan mahasiswa dalam mengembangkan bidang riset dan inovasi,” tandasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hari ini berkantor di Kementerian Ketenagakerjaan. Airlangga saat ini menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan Ad Interim.

Airlangga hari ini berkantor di berkantor di kantor Kemnaker Jalan Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta, pada Senin (14/10/2024). Airlangga didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Dalam keterangan Biro Humas Kemnaker, Airlangga langsung memimpin rapat pimpinan (rapim) tinggi Kemnaker membahas isu ketenagakerjaan terkini dan strategi kebijakan dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan.

Dalam rapim beberapa pejabat dari Kemnaker juga hadir, Wamenaker Afriansyah Noor, Sekjen Anwar Sanusi, para pejabat tinggi Madya dan Tinggi Pratama.

Akhir September lalu, Ida Fauziyah mundur dari jabatannya sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Ida mundur karena akan ditetapkan sebagai Anggota DPR RI terpilih. Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menunjuk Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian menggantikan sementara Ida Fauziyah.

"Presiden menunjuk Bapak Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Menteri Ketenagakerjaan," kata Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Senin (30/9/2024) yang lalu.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani bakal menemui Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, serta presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Senin (14/10) besok.

Pertemuan yang dilakukan terpisah masing-masing tokoh ini bakal membahas soal persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober 2024, nanti.

“Pimpinan MPR akan menghadap Presiden Joko Widodo, untuk menyampaikan undangan secara resmi, untuk mengundang Presiden RI, hadir dalam acara pelantikan dan wakil presiden 20 Oktober di Istana Negara,” kata Muzani saat ditemui di Kabupaten Tangerang, Minggu (13/10).

Pertemuan antara jajaran pimpinan MPR dengan Jokowi bakal dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (13/10) siang.

Namun, sebelum itu, Muzani dan wakil-wakilnya akan lebih dahulu bertemu dengan Prabowo di kantor Kementerian Pertahanan yang masih berada satu kawasan dengan Istana Negara.

“Pimpinan MPR juga besok akan menghadap presiden terpilih Prabowo Subianto untuk diundang sebagai presiden terpilih untuk hadir dalam acara pelantikan presiden dan wapres,” katanya.

Setelah itu, jajaran pimpinan MPR akan melanjutkan pertemuan dengan Ma’ruf Amin di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

Pada malam hari, pimpinan MPR akan bertemu dengan Gibran. Terkait waktu dan lokasi pertemuan, Muzani masih enggan untuk membocorkan.

“Mungkin (pertemuan) Mas Gibran malam abis magrib,” kata Muzani.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 ke DPR dalam waktu dekat.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa pertemuan itu terjadi pada Selasa (1/10/2024) pukul 13.00 WIB di Ruang Holding, Base Off Lanud Halim Perdana Kusuma sebelum berangkat untuk kunjungan kerja (kunker) ke Nusa Tenggara Timur (NTT)

Pada kesempatan itu, kata Ari, Pansel menyerahkan dokumen tentang hasil seleksi Capim KPK dan Calon Dewas KPK.

“Terkait nama-nama Capim KPK dan Calon Dewas KPK yang disampaikan Pansel ke Presiden akan diumumkan secara langsung oleh Pansel dalam Konfrensi Pers di Kemensetneg,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (1/10/2024).

Di sisi lain, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa pada pertemuan tersebut para anggota pansel menyerahkan menyerahkan hasil akhir seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK.

Dia mengatakan bahwa pengumuman dari daftar nama tersebut kepada publik dalam waktu dekat.

“Pengumumannya dalam Waktu dekat. Secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya. Presiden akan meneruskan. Kami menyerahkan dan Presiden akan meneruskan nama-nama itu kepada DPR,” pungkas Yusuf Ateh.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Pansel Capim dan Cadewas KPK, Arief Satria menambahkan bahwa kesepuluh nama calon pimpinan dan dewan pengawas tersebut selanjutkan akan disampaikan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setelah itu, menurut Arief, sekretariat pansel akan segera mengumumkan daftar nama tersebut kepada publik.

"Alhamdulillah Bapak Presiden akan meneruskan nama-nama tersebut ke DPR. Inshaallah dalam waktu singkat ini, jadi tim sekretariat sedang mempersiapkan untuk menyampaikan daftar nama melalui website seperti biasanya," ujarnya.

Pada pemilihan capim dan cadewas KPK, sejumlah kriteria calon telah ditetapkan dan menjadi bahan pertimbangan mulai dari reputasi hingga kepercayaan publik.

Arief menjelaskan bahwa penetapan aspek penilaian tersebut juga berdasarkan atas masukan dari berbagai kalangan.

Dalam proses seleksi tersebut, Arief mengatakan bahwa pansel juga memeriksa rekam jejak dari para calon serta mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

Menurutnya, masukan tersebut didapatkan dari berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dan kompetensi dalam melihat rekam jejak.

“Kemudian juga dari masyarakat karena unsur masyarakat menjadi salah satu komponen penting dan menjadi bahan pertimbangan kami dalam menentukan keputusan akhir. Jadi saya kira variabel-variabel sangat komprehensif,” tandas Arief.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik 20 calon pimpinan (capim) lembaga tersebut yang dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel) karena kurang adanya representasi unsur masyarakat.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa pimpinan KPK seharusnya diisi oleh unsur pemerintah dan masyarakat. Hal itu diamanatkan oleh Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, pasal 43 ayat (3).

Nawawi lalu menilai 20 besar capim KPK hasil seleksi penilaian profil yang belum lama ini diumumkan oleh pansel tidak sesuai dengan amanat UU Tipikor itu.

"Saya khawatir jangan-jangan pasal ini belum dibaca oleh pansel. Pasal ini penting untuk komposisi siapa capim nanti yang akan terpilih itu harus ada unsur pemerintah dan masyarakat," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (16/9/2024).

Pimpinan KPK dari unsur hakim itu mengingatkan pentingnya kehadiran unsur masyarakat dalam pimpinan KPK. Kendati tidak disyaratkan berapa, namun Nawawi mengingatkan agar calon pimpinan KPK tidak didominasi oleh unsur pemerintah.

"Jangan sampai pansel memilih orang-orang pemerintahan semua tanpa ada unsur masyarakat," tuturnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, unsur penegak hukum cukup mendominasi 20 orang capim KPK yang dinyatakan lolos ke seleksi tahap berikutnya. Mereka terdiri dari pejabat petahana KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Mahkamah Agung (MA).

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Pansel) KPK Muhammad Yusuf Ateh memaparkan, 20 nama calon pimpinan KPK itu disaring dari 40 peserta yang sebelumnya menjalani profile assessment pada 28–29 Agustus. Sebanyak 20 dari 40 peserta seleksi calon dewan pengawas (dewas) juga disaring melalui seleksi tersebut.

Ateh menyebut penilaian dilakukan oleh penyedia jasa eksternal, evaluasi sembilan orang anggota pansel KPK serta masukan dari instansi hingga masyarakat.

"Dari jumlah peserta profil assessment tersebut yang dinyatakan lulus masing-masing untuk calon pimpinan ada 20 orang dan dewan pengawas ada 20 calonnya," katanya pada konferensi pers, Rabu (11/9/2024).

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni wawancara dan tes kesehatan Jasmani Rohani pada 17 dan 18 September untuk calon pimpinan, sedangkan 19-20 September untuk calon dewas.

Ke depan, para peserta seleksi calon pimpinan maupun dewas KPK nantinya akan disaring hingga 10 orang untuk diserahkan ke Presiden.

Kemudian, 10 orang tersebut akan menjalani seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

Sebelumnya, terdapat 40 nama peserta calon pimpinan KPK yang menjalani tes penilaian profil. Misalnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron hingga mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Namun, keduanya masuk ke dalam 20 orang peserta yang juga tidak lolos.

Berikut nama-nama calon pimpinan KPK yang dinyatakan lolos seleksi tahap penilaian profil:

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Didik Agung Widjanarko

4. Djoko Poerwanto

5. Fitroh Rohcahyanto

6. Harli Siregar

7. I Nyoman Wara

8. Ibnu Basuki Widodo

9. Ida Budhiati

10. Johan Budi Sapto Pribowo

11. Johanis Tanak

12. Michael Rolandi Cesnanta Brata

13. Muhammad Yusuf

14. Pahala Nainggolan

15. Poengky Indarti

16. Sang Made Mahendrajaya

17. Setyo Budiyanto

18. Sugeng Purnomo

19. Wawan Wardiana

20. Yanuar Nugroho.

Global Ikhwan Service and Business Holding (GISB) mengakui adanya beberapa kasus sodomi yang melibatkan individu dari organisasi tersebut. Pengakuan itu disampaikan oleh Ketua Eksekutif dan CEO GISB, Datuk Nasiruddin Mohd Ali, melalui video yang diunggah di akun media sosialnya pada Sabtu pagi (14/9).

Dalam pernyataannya, Nasiruddin mengakui bahwa GISB memang melakukan pelanggaran hukum, meskipun ia tidak merinci secara spesifik jenis pelanggaran tersebut atau siapa saja pihak yang terlibat dalam pembicaraan dengan GISB sebelumnya.

"Ini sangat menyedihkan. Saya muslim, kalian juga muslim. Kita terpecah di antara sesama muslim, lalu anak-anak ditangkap begitu saja. Saya tidak membela diri dari sisi hukum, memang kami bersalah secara hukum, tapi tidakkah kita bisa memberikan nasihat?" ujar Nasiruddin, seperti dikutip dari Berita Harian Malaysia.

la juga menyoroti penangkapan lebih dari 400 anak-anak dan remaja yang tinggal di rumah amal terkait GISB. Menurutnya, mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, namun kemudian dituduh terlibat dalam kasus sodomi.

“Ini menangkap lebih dari 400, mereka tidak tahu ceritanya. Kemudian mereka dituduh melakukan sodomi dan sebagainya,” tutur Nasiruddin dalam video klarifikasi berdurasi 17 menit itu.

“Memang benar ada satu-dua (kasus) sodomi, tapi kenapa dianggap semuanya (terlibat kasus sodomi)?” katanya.

Sebelumnya, aparat keamanan menyelamatkan lebih dari 400 anak yang menjadi korban kekerasan di puluhan panti asuhan Malaysia, pada Rabu (11/9). Tempat itu diduga dikelola organisasi bisnis berbasis Islam di Negeri Jiran.

Menurut pejabat kepolisian Malaysia, Inspektur Jenderal Razarudin Husain, mereka yang diselamatkan terdiri dari 201 bocah laki-laki dan 201 anak perempuan, berusia satu sampai 17 tahun. Ratusan anak itu diduga menjadi korban pelecehan oleh pengelola panti yang terkait GISB.

Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelecehan seksual terhadap anak-anak.

Merespons hal itu, GISB langsung membantah tuduhan keterlibatan perusahaannya.

“Kami membantah tuduhan ini dan menekankan bahwa perusahaan tidak akan berkompromi dengan kegiatan apa pun yang melanggar hukum, khususnya mengenai eksploitasi anak-anak sebagai pekerja," tutur GISB, seperti dikutip dari CNA.

“Kami siap menawarkan kerja sama kami kepada pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu malam.

Namun, Kepolisian Malaysia bersikukuh akan memanggil pimpinan manajemen GISB karena meyakini pengelolaan panti asuhan masih dalam pengawasan perusahaan konglomerasi tersebut.

Irjen Razarudin juga mengungkap kemungkinan akan adanya anggota GISB yang ditangkap setelah pemanggilan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini berstatus ASN Polri, Novel Baswedan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan provisi (putusan sela) untuk menghentikan sementara proses seleksi calon pimpinan KPK 2024-2029.

Petitum provisi itu menjadi salah satu materi perbaikan Novel dkk pada gugatan uji materi nomor 68/PUU-XXII/2024 tentang UU KPK.

“Sebelum menjatuhkan putusan akhir, kami para pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sela pada permohonan a quo," ujar kuasa hukum Novel cs, Lakso Anindito, dalam sidang perbaikan permohonan pada Senin (5/8/2024).

"Dengan nenyatakan, menghentikan sementara proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2024-2029 dan memperpanjang masa jabatan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2024-2029 sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo," ucap dia.

Dalam petitum provisi yang sama, Novel dkk juga meminta MK memberi kesempatan kepada anggota DPR RI terpilih dan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024-2029 untuk memilih calon pimpinan KPK sesuai dengan pertimbangan Purusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022.

Mereka juga berharap MK memerintahkan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2024-2029 memberi mereka kesempatan untuk mendaftarkan diri dan mengikuti rangkaian proses seleksi.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK mengumumkan 382 nama pendaftar yang telah lulus tahapan seleksi administratif.

Sementara itu, dalam gugatannya, Novel cs mempersoalkan syarat minimal usia pendaftar 50-65 tahun atau pernah menjadi pimpinan KPK.

Aturan dari Pasal 29 huruf e UU KPK membuat mereka tidak dapat mendaftarkan diri, padahal mereka mengaku punya pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai pegawai KPK dan saat ini berusia lebih dari 40 tahun, sesuai syarat minimal pendaftaran calon pimpinan KPK sebelum UU KPK direvisi pada 2019.

Mereka menganggap hal tersebut sebagai kerugian konstitusional sebab syarat usia minimum 50 tahun untuk menjadi pimpinan KPK tidak diatur di dalam UUD 1945.

Dalam pokok permohonannya, Novel dkk meminta MK memberi tafsir baru bahwa calon pimpinan KPK “berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau paling rendah 40 tahun dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 tahun sebagai pegawai KPK, dan paling tinggi 65 tahun".

Adapun dalam gugatan ini, tercatat sebagai pemohon selain Novel Baswedan yakni Mochamad Praswad Nugraha (ASN Polri), Harun Al Rasyid (PNS), Budi Agung Nugroho (karyawan swasta), Andre Dedy Nainggolan (PNS), Herbert Nababan (PNS), Andi Abd Rachman Rachim (PNS), Rizka Anungnata (Polri), Juliandi Tigor Simanjuntak (PNS), March Falentino (karyawan swasta), Farid Andhika (karyawan swasta), serta Waldy Gagantika (karyawan swasta).