JAKARTA, KOMPAS.com - Warga di Jakarta Timur mengaku didatangi petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya saat proses pencocokan dan penelitian (coklit) untuk penetapan daftar pemilih tetap Pilkada.

Namun, tiba-tiba KTP mereka diduga dicatut sebagai pendukung bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan Pilkada Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto.

Faiz (34), warga Pulogadung, Jakarta Timur, baru mengetahui KTP miliknya dan orangtuanya dicatut sebagai pendukung pasangan calon independen Dharma-Kun.

“Enggak ada tim KPU yang verifikasi ke rumah. Kalaupun ada, pas coklit daftar pemilih tetap (DPT). Bukan verifikasi dukungan,” ucap Faiz saat dikonfirmasi pada hari yang sama.

Kedua orangtuanya yang sehari-hari hanya di rumah pun tak pernah didatangi oleh pihak yang mengaku sebagai tim dari Dharma-Kun.

“Pas gue tanya, memang enggak pernah ada tamu yang memperkenalkan diri buat minta dukungan dari timnya Dharma,” lanjut Faiz.

Dia mengaku baru sadar KTP-nya dicatut saat memeriksa di infopemilu.kpu.go.id setelah hal ini ramai dibicarakan di media sosial X alias Twitter.

Hal senada disampaikan Felicia (28), bukan nama sebenarnya. Menurut dia, saat itu petugas KPU datang ke rumahnya hannya untuk menempelkan stiker dan lembaran daftar pemilih tetap (DPT).

“Paling bulan Juni atau Juli, kayaknya yang petugas (datang) suka kasih kertas pemilu, sticker,” ujar bukan nama sebenarnya, saat dihubungi, Jumat (16/8/2024).

Warga Ciracas ini mengatakan, tidak ada petugas KPU yang mendatangi rumahnya pada beberapa pekan ke belakang.

Padahal, Senin (12/8/2024) lalu merupakan batas akhir untuk proses verifikasi faktual data pendukung.

Felicia merasa tidak pernah ditanya soal memberikan dukungan kepada pihak-pihak tertentu.

Dia hanya menerima stiker dan menandatangani formulir yang diberikan oleh KPU.

“Tanda tangan di Daftar Pemilu gitu kalau enggak salah,” lanjut dia.

Hanya KTP dirinya yang dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun. Suami Felicia tidak dicatut, meski mereka berdua dalam satu kartu keluarga (KK).

Pihak Kompas.com sudah berusaha mengonfirmasi terkait dugaan pencatutan KTP ini kepada Dharma Pongrekun. Namun, hingga berita ini ditulis, Dharma belum memberikan jawaban.

Sebagaimana diketahui, KPU Jakarta menyatakan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual (verfak) untuk maju Pilkada Jakarta 2024 jalur independen.

Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menuturkan, Dharma-Kun dinyatakan lolos verfak setelah memenuhi 677.468 syarat dukungan.

"Pada verifikasi faktual pertama jumlahnya 183.001 data dukungan. Maka total hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468. Data ini melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," ujar Dody di Kantor KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahmad Faiz (34), warga Pulo Gadung, Jakarta Timur, terkejut nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya dicatut sebagai pendukung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta jalur perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

Faiz menegaskan, dirinya tidak pernah memberikan dukungan ke Dharma-Kun.

“Enggak pernah merasa kasih fotokopi KTP untuk mendukung siapa pun, apalagi untuk pasangan Dharma Pongrekun. Kenal saja enggak,” ujar Faiz saat dikonfirmasi pada Jumat (16/8/2024).

Faiz baru sadar nomor KTP-nya dicatut setelah mengecek di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU), usai mengetahui isu pencatutan ini ramai dibicarakan di media sosial X/Twitter.

Bukan hanya KTP miliknya, Faiz bilang, KTP kedua orangtuanya juga dicatut sebagai pendukung Dharma-Kun.

Faiz menegaskan, dia maupun anggota keluarganya yang lain juga tidak pernah didatangi tim Dharma-Kun.

“Orang tua gue full di rumah, karena bapak sudah pakai kursi roda dan ibu buka warung. Pas gue tanya, memang enggak pernah ada tamu yang memperkenalkan diri buat minta dukungan dari timnya Dharma,” lanjut Faiz.

Faiz mengatakan, rumahnya hanya pernah didatangi oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) saat proses pencocokan dan penelitian (coklit). Coklit sendiri merupakan tahapan untuk menetapkan daftar pemilih Pilkada.

Adapun pengecekan dukungan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan dapat dilakukan di https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.

Sebagaimana diketahui, KPU Jakarta menyatakan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual (verfak) untuk maju Pilkada Jakarta 2024 jalur independen.

Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menuturkan, Dharma-Kun dinyatakan lolos verfak setelah memenuhi 677.468 syarat dukungan.

"Pada verifikasi faktual pertama jumlahnya 183.001 data dukungan. Maka total hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468. Data ini melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," ujar Dody di Kantor KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dharma-Kun sebelumnya tidak lolos tahap verfak pertama karena kekurangan 538.178 data dukungan.

Dari 721.221 data yang diserahkan Dharma-Kun pada tahap verifikasi administrasi, hanya 183.043 yang memenuhi syarat usai pengecekan tim verifikator di lapangan.

Setelah melakukan perbaikan, keduanya berhasil mengumpulkan data dukungan dalam tahap verifikasi administrasi dengan total jumlah yang memenuhi syarat 826.766 dukungan, dari data disampaikan 933.040.

"Dari 826.766 yang lolos verifikasi administrasi. Data yang memenuhi syarat ada 494.467 ditotal dengan verfak pertama 183.001 menjadi 677.468," jelas Dody.

Dody menuturkan, tahapan berikutnya bagi calon independen adalah penyerahan surat keterangan (SK) yang menjadi modal untuk mendaftar pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Oleh karenanya, Dharma-Kun bakal bersaing dengan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai politik (parpol) pada Pilkada Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dinyatakan memenuhi syarat dalam tahap verifikasi administrasi (vermin) perbaikan Pilkada 2024.

Selanjutnya, keduanya akan melalui tahap verifikasi faktual (verfak) perbaikan. Dengan demikian, Dharma-Kun masih berpeluang maju pada Pilkada Jakarta 2024 jalur independen.

"Hasil verifikasi administrasi perbaikan keduanya dinyatakan memenuhi syarat dengan total jumlah yang memenuhi syarat 826.766 dukungan dari data disampaikan 933.040," ujar Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU DKI Jakarta Dody Wijaya di Kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Dody menuturkan, setelah ini, tim verfikator akan mengecek secara door to door data 826.766 dukungan warga Jakarta yang dikumpulkan Dharma-Kun.

Verifikasi ini akan dimulai pada Sabtu (3/8/2024) dan digelar selama 11 hari.

Jika Dharma-Kun dinyatakan memenuhi syarat dalam tahap verifikasi faktual tersebut, keduanya bakal lolos sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024.

"Ini adalah proses tahapan terakhir dari proses pemenuhan syarat dukungan calon perorangan," ujarnya.

Sebagai informasi, Dharma-Kun sebelumnya masih kekurangan 538.178 data dukungan berdasarkan hasil verifikasi faktual pertama.

Dari 721.221 data yang diserahkan Dharma-Kun pada tahap verifikasi administrasi, hanya 183.043 yang memenuhi syarat usai tim verifikator mengecek di lapangan.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta Astri Megatari menuturkan, jumlah itu masih jauh dari syarat dukungan minimal yang ditetapkan KPU DKI sebesar 618.968 dukungan untuk bisa melaju pada Pilkada Jakarta 2024 jalur independen.

Sebab itu, Dharma-Kun harus mengumpulkan kembali data dukungan yang masih kurang dan diunggah melalui sistem informasi pencalonan (silon).

Namun, data dukungan tersebut tidak boleh sama dengan data dukungan yang sebelumnya telah diunggah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza mengatakan, elektabilitas bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, masih kurang untuk bisa melaju dalam Pilkada Jakarta 2024.

Efriza pun menilai Dharma-Kun akan kesulitan memenuhi kekurangan 538.178 data dukungan warga Jakarta tanpa modal elektabilitas itu.

"Memenuhi kekurangan persyaratan ini ditengarai sulit karena elektabilitas Dharma-Kun sejak mengajukan diri untuk pengecekan persyaratan sebagai paslon independen tidak membuat mereka berada dalam berbagai survei elektabilitas," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (26/7/2024).

Efriza berpendapat, saingan Dharma-Kun dalam Pilkada nanti cukup berat mengingat ada nama besar yang berpotensi maju sebagai bakal calon gubernur.

"Warga Jakarta masih lebih memilih calon dengan rekam jejak gubernur Jakarta dari berbagai survei elektabilitas, seperti calon lama, petahana Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jakarta Ahok," kata dia.

Karena itu, Efriza menilai Dharma-Kun akan kesulitan memperbaiki data dukungan yang hanya diberi waktu tiga hari oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta.

"Rasanya juga percuma waktunya sangat sempit tiga hari. Warga Jakarta juga merupakan pemilih perkotaan yang tingkat pemahaman politiknya baik," imbuhnya.

Hasil survei terbaru dari Indikator Politik, pasangan Dharma-Kun tidak masuk dalam top of mind responden.

Dalam simulasi terbuka atau top of mind, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan berada di peringkat teratas diikuti oleh mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Anies tercatat memiliki elektabilitas 39,7 persen, Ahok 23,8 persen, dan Ridwan Kamil 13,1 persen.

Sebagai informasi, Dharma-Kun masih kekurangan 538.178 data dukungan berdasarkan hasil verifkasi faktual yang dilakukan oleh KPU secara door to door ke rumah warga.

Dari 721.221 data yang diserahkan Dharma-Kun pada tahap verifikasi administrasi, hanya 183.043 yang memenuhi syarat.

Sebab itu, Dharma-Kun harus mengumpulkan data dukungan yang masih kurang dan diunggah melalui Silon dalam waktu tiga hari.

Namun, data dukungan tersebut tidak boleh sama dengan data dukungan yang sebelumnya telah diunggah.

"Perlu 538.178 data lagi dan itu merupakan data baru. Karena data sebelumnya sudah diverifikasi," ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana masih kekurangan 538.178 data dukungan berdasarkan hasil verifkasi faktual.

Dari 721.221 data yang diserahkan Dharma-Kun pada tahap verifikasi administrasi, hanya 183.043 yang memenuhi syarat.

"Kami akan maksimalkan verifikasi faktual kedua agar bisa mencapai batas minimal," kata Kun Wardana saat ditemui usai rapat di Kantor KPU DKI Jakarta, Rabu (24/7/2024) malam.

Kun mengatakan, ia dan Dharma Pongrekun akan mengunggah kembali data dukungan yang belum memenuhi syarat itu.

"Memang masih di bawah batas minimal. Kami akan mengunggah data perbaikan," ucap dia.

Verifikasi faktual menjadi evaluasi baginya dan Dharma agar tahapan perbaikan dapat memenuhi batas minimal 618.968 data dukungan.

"Ini jadi pelajaran ya, evaluasi, dan kami akan memperbaiki diverifikasi faktual kedua agar batas minimal itu terpenuhi," kata Kun.

Sebelumnya diberitakan, Dharma-Kun bakal melakukan perbaikan verifikasi administrasi kembali karena data yang masih jauh dari syarat minimal sebanyak 618.968 dukungan warga Jakarta.

Dharma-Kun harus mengumpulkan data dukungan yang masih kurang dan diunggah melalui Silon.

Namun, data dukungan tersebut tidak boleh sama dengan data dukungan yang sebelumnya telah diunggah.

"Perlu 538.178 data lagi dan itu merupakan data baru. Karena data sebelumnya sudah diverifikasi," ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya.

KPU DKI Jakarta memberikan waktu tiga hari ke depan untuk Dharma-Kun memperbaiki data dukungan yang belum memenuhi syarat itu.

Dharma Pongrekun dan Kun Wardana sebelumnya dinyatakan lolos tahap verifikasi administrasi kesatu karena berhasil mendapat 721.221 dukungan warga Jakarta.

Data tersebut memenuhi syarat minimal 618.968 dukungan bagi bakal calon perseorangan untuk maju Pilkada Jakarta 2024.

Oleh karena itu, Dharma-Kun melaju ke tahapan verifikasi faktual berdasarkan jumlah verifikasi administrasi yang berhasil mereka kumpulkan.

Para verifikator kemudian melakukan pendataan door to door ke rumah warga untuk menyamakan data dukungan yang dikumpulkan Dharma-Kun dengan Kartu Tanpa Penduduk (KTP).

Verifikator juga mengonfirmasi dua hal, yakni kebenaran identitas dan kebenaran soal dukungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana belum lolos tahapan verifikasi faktual kesatu karena belum memenuhi syarat minimal data dukungan.

KPU DKI Jakarta telah melakukan verifikasi faktual dari 721.221 data yang diserahkan Dharma-Kun pada tahap verifikasi administrasi.

Hasilnya, hanya 183.043 yang memenuhi syarat. Sementara sisanya 538.178 tidak memenuhi syarat sehingga Dharma-Kun harus memperbaikinya.

"Kami sudah sampaikan kepada bakal pasangan calon untuk mengirimkan kembali datanya dari hari Kamis sampai Sabtu, tiga hari ke depan," kata ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya usai rapat di Kantor KPU DKI Jakarta, Rabu (24/7/2024) malam.

Karena data yang masih jauh dari syarat minimal sebanyak 618.968, Dharma-Kun diminta melakukan perbaikan verifikasi administrasi kembali.

Keduanya harus mengumpulkan data dukungan yang masih kurang dan diunggah melalui Silon.

Namun, data dukungan tersebut tidak boleh sama dengan data dukungan yang sebelumnya telah diunggah.

"Maka memerlukan kurang lebih 500.000-an data lagi minimal dan itu merupakan data baru. Karena data sebelumnya sudah diverifikasi," ujar Dody.

Sebelumnya, KPU menyatakan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos tahap verifikasi administrasi karena berhasil mendapat 721.221 dukungan warga Jakarta.

Data tersebut memenuhi syarat minimal 618.968 dukungan bagi bakal calon perseorangan untuk maju Pilkada Jakarta 2024.

Oleh karena itu, Dharma-Kun melaju ke tahapan verifikasi faktual berdasarkan jumlah verifikasi administrasi yang berhasil mereka kumpulkan.

Para verifikator kemudian melakukan pendataan door to door ke rumah warga untuk menyamakan data dukungan yang dikumpulkan Dharma-Kun dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Verifikator juga mengonfirmasi dua hal, yakni kebenaran identitas dan kebenaran memberikan dukungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta kesulitan melakukan verifikasi faktual (verfak) keabsahan data dukungan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta jalur perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya menuturkan, sebagian pendukung sulit ditemui karena tinggal di apartemen yang sulit diakses.

"Kendalanya lebih pada beberapa warga kesulitan untuk ditemui karena kesibukan, alamat belum diketahui dan untuk yang beralamat di apartemen beberapa tidak bisa masuk ke wilayah apartemen karena privacy," ujar Dody saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2024).

Terkait kondisi tersebut, KPU DKI akhirnya berkoordinasi dengan KPU Kota serta petugas penghubung pasangan calon agar bisa mengakses apartemen.

Selain itu, petugas di lapangan juga berkoordinasi dengan RT dan RW setempat dalam hal perizinan untuk mengecek data dukungan yang dikumpulkan Dharma-Kun.

"KPU Kota dan PPK PPS berkoordinasi dengan petugas penghubung atau LO dari paslon perseorangan maupun RT RW dan pengelola apartemen setempat untuk bisa mengakses pendukung yang sulit ditemui," jelasnya.

Sebelumnya, Dody menuturkan, pihaknya menerjunkan 1.588 petugas verifikator untuk mengecek keabsahan data dukungan Dharma-Kun.

Jika tahapan verfak telah selesai, KPU DKI akan mengumumkan apakah data dukungan yang dikumpulkan Dharma-Kun sesuai atau tidak dengan hasil pengecekan petugas verifikator di lapangan.

Keabsahan data ini bakal menentukan nasib Dharma-Kun, apakah lolos sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 jalur perseorangan atau malah gagal.

Sebelumnya diberitakan, Dharma-Kun berhasil mendapat 721.221 dukungan warga Jakarta pada tahap perbaikan syarat dukungan.

Data tersebut memenuhi syarat minimal 618.968 dukungan bagi bakal calon kepala daerah perseorangan untuk maju Pilkada Jakarta 2024.

"Dengan demikian, status verifikasi administrasi perbaikan kesatu bakal calon pasangan sebagaimana dimaksud dinyatakan memenuhi syarat," ujar Ketua KPU DKI Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam rapat pleno di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Jumlah dukungan yang dikumpulkan Dharma-Kun ini tersebar enam kabupaten/kota. Sebaran itu lebih banyak dari ketentuan minimal sebaran, yakni empat kabupaten/kota.

Oleh karenanya, KPU DKI melanjutkan pencalonan Dharma-Kun ke tahapan verifikasi faktual.

"Dengan ini, selanjutnya dapat mengikuti tahapan verifikasi faktual kesatu," imbuh Wahyu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bakal door to door atau mendatangi satu per satu rumah warga untuk mengecek kartu tanda penduduk (KTP) 721.221 pendukung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

"Kami akan mendatangi dari rumah ke rumah 721.221 warga pendukung yang lolos verifikasi administrasi untuk kami lakukan verifikasi faktual," kata Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dody Wijaya di KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Untuk itu, Dody berharap warga terbuka dengan kedatangan petugas KPU ke rumah mereka.

"Tentu kami meminta masyarakat bahwa akan ada petugas verifikasi faktual KPU dengan identitas sebagai verifikator untuk membukakan pintu kepada Bapak, Ibu, RT dan RW," ujar dia.

Dody melanjutkan, petugas yang diturunkan untuk verifikasi faktual merupakan petugas Panitia Pemungutan Suara di kelurahan.

"Nanti kalau kurang kami minta bantuan dari teman-teman pantarlih tapi yang sudah 100 persen (selesai tugas) coklitnya," kata dia.

Dody menuturkan, proses tahapan verifikasi faktual selama tiga hari dimulai pada Kamis (11/7/2024) sampai Minggu (14/7/2024).

"Kami menyiapkan persiapan verifikasi faktual dengan melakukan bimbingan teknis KPU Kabupaten/Kota dan PPK/PPS. Nanti kami persiapkan perlengkapan verifikatornya," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Dharma-Kun berhasil mendapat 721.221 dukungan warga Jakarta. Data tersebut memenuhi syarat minimal 618.968 dukungan bagi bakal calon perseorangan untuk maju Pilkada Jakarta 2024.

"Dengan demikian, status verifikasi administrasi perbaikan kesatu bakal calon pasangan sebagaimana dimaksud dinyatakan memenuhi syarat," ujar Ketua KPU DKI Provinsi DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam rapat pleno di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Jumlah dukungan hasil administrasi bakal cagub dan bakal cawagub Dharma-Kun tersebar di enam Kabupaten/Kota. Sebaran itu lebih banyak dari minimal sebaran dari empat Kabupaten/Kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan yang selesai diperbaiki bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta Astri Megatari menuturkan, perbaikan data hanya untuk data yang belum memenuhi syarat pada verifikasi administrasi awal.

"Saat ini kami sedang melakukan verifikasi administrasi terhadap data belum memenuhi syarat (BMS) yang telah diunggah oleh bapaslon perseorangan (Dharma-Kun)," ujar Astri saat dikonfirmasi, Senin (8/7/2024).

Astri mengatakan, KPU DKI Jakarta melakukan verifikasi administrasi data perbaikan sampai dengan 9 Juli 2024.

Pada 10 Juli 2024, KPU DKI Jakarta bakal melanjutkan tahapan ke verifikasi faktual apabila data perbaikan itu memenuhi syarat sebanyak 618.968 dukungan.

"Tanggal 10 Juli akan dilanjutkan verifikasi faktual jika lolos verifikasi administrasi," ucapnya.

Sebaliknya, perjuangan Dharma-Kun akan berhenti apabila tidak lolos tahapan verifikasi administrasi.

Sebelumnya, data dukungan sebanyak 447.469 dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 782.308 tidak memenuhi syarat (TMS) yang diunggah Dharma-Kun ke silon pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua.

Jumlah dukungan masih kurang dari dukungan minimal sebanyak 618.968 sebagai syarat yang telah ditetapkan untuk melaju ke Pilkada 2024.

Sebelumnya, Dharma-Kun mengajukan gugatan ke Bawaslu DKI Jakarta karena data tidak memenuhi syarat. Terkait ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar dua kali mediasi antara Dharma-Kun dengan KPU DKI Jakarta.

Dharma-Kun diberikan kesempatan perbaikan berdasar keputusan yang diambil dalam musyawarah tertutup kedua antara Dharma-Kun dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (27/6/2024).