REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi membagikan Duplikat Bendera Pusaka, Salinan Teks Proklamasi, Naskah Pidato Bung Karno 1 Juni 1945, dan Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila kepada 205 Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Penyerahan itu dilakukan di Balai Samudra, Jakarta, Selasa (6/8/24)

Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya Tiga Stanza, acara dilanjutkan dengan menyaksikan tayangan Cerita Ibu Megawati Soekarnoputri bertajuk “Bu Mega Bercerita Tentang Sang Saka Merah Putih” Kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila. Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri telah menyerahkan Duplikat Bendera Pusaka kepada Gubernur seluruh Indonesia pada Senin, (5/8/2024).

Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, menyampaikan bahwa Penyerahan Duplikat Bendera pusaka merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 ayat (1) sampai (3).

“Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya,”ujarnya.

Prof Yudian mengatakan kepada para Bupati/Walikota untuk senantiasa mensyukuri nikmat kemerdekaan, yang penuh perjuangan dan negara yang sangat di kasihani Tuhan dari segi sumber daya alamnya dan sumber daya konstitusionalnya.

“Yang paling utama ketika dikibarkan pada tanggal 17 Agustus itulah yang menjadi bukti bahwa kita menjadi bangsa yang paling dikasihani Tuhan dari segi Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Konstitusionalnya, ini yang wajib kita syukuri,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BPIP melaporkan dalam acara tersebut bahwa Pelaksanaan Prosesi Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka telah dan akan dilakukan selama 3 hari dimulai pada hari senin tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan hari rabu tanggal 7 Agustus 2024.

“Pada hari ini, terdapat 205 Kabupaten/Kota yang hadir pada acara Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka kepada Bupati/Walikota Se-Indonesia,” ujarnya.

Tonny mengatakan, bahwa Duplikat Bendera Pusaka sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, digunakan selama 10 (sepuluh) tahun.

“Jika sebelum jangka waktu 10 tahun Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan/atau lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian Duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP. Kami berharap agar Duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya,” terangnya.

Lebih Lanjut, Tonny menyampaikan makna dari acara pembagian duplikat bendera pusaka kepada seluruh kepala daerah adalah sebagai satu simbol negara yang diperjuangkan oleh para pahlawan dan perlu dijaga marwahnya.

“Makna terkait penyerahan duplikat bendera pusaka, luar biasa, karena bendera melambangkan satu simbol negara, melambangkan suatu jati diri bangsa, dan identitas bangsa Indonesia, sehingga kalau tanpa bendera merah putih tentunya Indonesia tidak akan merdeka,” tegasnya.

Tonny mengucapkan terima kasih kepada para Bupati/Walikota yang hadir mengambil secara langsung Duplikat Bendera Pusaka di Jakarta. “Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu Bupati/Walikota sekalian, juga apresiasi setinggi-tingginya kepada kepada semua pihak yang telah turut andil dalam menyukseskan kegiatan ini,” ujarnya.

JAKARTA, iNews.id - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto menerima duplikat Bendera PusakaSang Saka Merah Putih di Balai Samudera Jakarta, Senin (5/8/2024). Penyerahan duplikat bendera pusaka tersebut diinisiasi dan diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) kepada seluruh kepala daerah menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia. 

Acara dimulai dengan sambutan Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran para gubernur dan penjabat gubernur. 

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran para gubernur dan penjabat gubernur pada acara ini," ujar Yudian, Senin (5/8/2024).

Yudian juga menjelaskan tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2022 mengenai Program Paskibraka. BPIP bertanggung jawab untuk mendistribusikan bendera pusaka kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Kementerian/Lembaga.

"Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 mengamanatkan duplikat bendera pusaka ini digunakan dalam waktu 10 tahun. Namun apabila sebelum 10 tahun terjadi kerusakan, dapat mengajukan pergantian secara tertulis ke BPIP," katanya.

"Kami berharap agar duplikat bendera pusaka ini dijaga dengan sebaik-baiknya," ucapnya lagi.

Acara dilanjutkan dengan pengarahan Presiden Republik Indonesia ke-5 yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri. Dia mengajak para peserta kegiatan untuk berkontemplasi sekaligus mengingatkan kembali akan perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia. 

"Bendera ini bukan sekadar kain, melainkan lambang dari perjuangan, pengorbanan dan cita-cita bangsa kita," ujar Megawati. 

Megawati juga menekankan pentingnya menyosialisasikan sejarah dan visi bangsa serta membiasakan untuk memulai dengan Salam Pancasila. 

"Pekikan 'Merdeka' menggambarkan perjuangan yang tidak pernah luntur di era kemerdekaan ini. Indonesia adalah negara demokratis, rakyat memiliki hak untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat," katanya.

Selain itu, Megawati juga mengingatkan gotong royong, kekeluargaan dan Bhinneka Tunggal Ika sudah mulai luntur oleh anak bangsa sendiri. 

"Duplikat Sang Saka Merah Putih sebenarnya moral kita yang membuat negara lain memberikan hormat, karena menggambarkan nilai perjuangan dan kejuangan. Jaga dan berikan tempat yang layak," ucapnya.

Acara ini diakhiri dengan penyerahan duplikat bendera pusaka, teks proklamasi dan buku pendidikan Pancasila kepada seluruh kepala daerah. 

"Alhamdulillah, selaku Pj Gubernur Sultra saya tadi mendapat amanah untuk menerima duplikat bendera pusaka dari Kepala BPIP yang disaksikan Ibu Presiden RI ke-5. Ini merupakan momentum bersejarah bagi kita semua," ujar Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto.

"Bendera Pusaka tersebut akan disimpan dengan baik, dan selanjutnya akan diserahkan kepada putra/i terbaik Sultra yang tergabung dalam Paskibraka untuk dikibarkan pada saatnya," katanya.

Andap mengutarakan rasa bangganya dapat menghadiri acara tersebut.

"Penyerahan duplikat bendera pusaka ini merupakan momen yang sangat penting untuk mengingatkan kita semua akan sejarah dan perjuangan bangsa. Ini juga menjadi dorongan bagi kita untuk terus berupaya menjaga keutuhan dan memajukan daerah masing-masing," kata Andap.

Acara penyerahan duplikat bendera pusaka ini diharapkan dapat mengokohkan semangat kebangsaan dan cinta akan tanah air di kalangan masyarakat Indonesia, utamanya generasi muda.

Sebagai informasi, penyerahan duplikat bendera pusaka ini dibuat dengan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terakhir dilaksanakan pada tahun 1969. Bendera yang akan dibagikan tidak memiliki jahitan antara warna merah dan putih, sesuai dengan ketentuan tersebut.

Turut hadir dalam acara ini, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Sekretaris Pengarah BPIP, anggota pengarah BPIP, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Wakil Kepala BPIP, para gubernur/pj gubernur dan Ketua Umum Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Yuslihayanti.

Editor: Donald Karouw

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden kelima RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri menyerahkan duplikat bendera pusaka ke seluruh kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, Senin (5/8/2024). Megawati secara simbolis menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Selanjutnya, Megawati menyaksikan Wakil Ketua Dewan Pengarah Jenderal TNI Purn Try Sutrisno, Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi, Menteri PPA Bintang Puspayoga, dan jajaran pimpinan BPIP menyerahkan kepada para gubernur dan pj gubernur.

Selain itu, juga diberikan salinan teks Proklamasi, teks pidato Pancasila 1 Juni 1945, dan buku teks utama pendidikan Pancasila. Penyerahan itu berlangsung hikmat. Dalam arahannya, Megawati meminta agar duplikat bendera itu juga dijaga dengan baik.

Megawati menceritakan duplikat bendera pusaka ini merujuk pada Sang Saka Merah Putih yang kali pertama dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dijahit secara langsung oleh Ibu Negara Fatmawati. Bendera Merah Putih ini disebut sebagai Bendera Pusaka. Sementara itu, yang akan diserahkan sebagai penggantinya adalah duplikatnya untuk dikibarkan di seluruh Nusantara.

Dalam kesempatan ini, perwakilan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka di seluruh Indonesia juga turut hadir. Megawati berpesan agar bendera duplikat dikibarkan dengan sepenuh hati. Panitia juga memutarkan video percakapan dan tanya jawab hangat antara Megawati dan empat paskibra tentang sejarah bendera pusaka.

Dalam Kegiatan Penyerahan Duplikat Bendera Pusaka RI kepada gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, penyerahan duplikat Bendera Pusaka merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 ayat (1) sampai (3).

"Peraturan Presiden tersebut menyatakan dengan jelas bahwa Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan ideologi Pancasila, dalam hal ini BPIP RI, mendistribusikan duplikat Bendera Pusaka kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta lembaga lainnya," ujar Yudian di Balai Samudra, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Menurutnya, duplikat bendera ini sebagaimana diatur Pasal 48 Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana PP Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang digunakan selama 10 tahun.

Kendati demikian, apabila sebelum waktu 10 tahun Bendera Pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan RI di luar negeri dan/atau lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat Bendera Pusaka secara tertulis kepada BPIP.

"Kami berharap agar duplikat Bendera Pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Kelima RI yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri yang menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada seluruh Kepala Daerah se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta, Senin.

Megawati tiba di lokasi bersama Menteri Anak dan Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.