Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan era Prabowo Subianto memastikan bahwa kebijakan pajak karbon akan berjalan efektif. Hal itu karena pajak karbon dinilai sebagai salah satu instrumen fiskal untuk mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Anggawira mengatakan pajak karbon sudah diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), namun implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan teknis dan koordinasi.

Menurutnya pemerintahan Prabowo akan fokus memastikan kebijakan ini berjalan secara efektif. “Terutama dengan dukungan regulasi yang lebih jelas dan implementasi yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor yang terdampak,” jelas Anggawira kepada Kontan, Minggu (6/10).

Anggawira menjelaskan pemerintah saat ini sedang dalam tahap finalisasi berbagai kebijakan yang mendukung penerapan pajak karbon. Termasuk di dalamnya adalah integrasi pajak karbon dengan mekanisme bursa karbon yang telah berjalan.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan insentif bagi pelaku industri untuk mengurangi emisi karbon, sembari memastikan kebijakan pajak karbon tidak memberatkan perekonomian. “Pemerintah juga tengah melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan sektor-sektor industri yang berpotensi terdampak besar, sehingga implementasinya dapat berjalan lancar dan inklusif,” ujarnya.

Meski begitu, menurut Anggawira hitungan untuk penerimaan pajak karbon masih dalam proses evaluasi. Ia mengatakan potensi pajak karbon di Indonesia cukup besar, terutama dari sektor energi, manufaktur, dan transportasi yang merupakan penyumbang emisi terbesar.

Berdasarkan perhitungan awal, pajak karbon diperkirakan dapat menghasilkan penerimaan negara yang signifikan, sekaligus menurunkan tingkat emisi karbon. Pemerintah tengah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan tarif pajak karbon yang diterapkan proporsional dan tidak merugikan daya saing industri domestik.

“Dengan demikian, kebijakan pajak karbon dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan Indonesia tetap berkomitmen pada pengendalian perubahan iklim, sembari menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

JAKARTA - PT Gunung Raja Paksi Tbk (GRP) , salah satu produsen baja swasta terbesar di Indonesia dan pemimpin industri dalam produksi baja rendah karbon di Asia menandatangani perjanjian pembiayaan hingga USD60 juta atau setara Rp916,2 miliar (Kurs Rp15.270 per USD) dengan International Finance Corporation (IFC). Ini adalah investasi pertama IFC di sektor baja Asia dalam lebih dari satu dekade.

Kemitraan antara GRP dan IFC, lembaga pembangunan terbesar di dunia yang berfokus pada sektor swasta di negara-negara berkembang, akan membantu GRP meningkatkan produksi baja rendah karbon berkualitas tinggi di pabrik seluas 200 hektar di Jawa Barat. Pabrik ini akan menghasilkan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata global.



Selain pinjaman ini, IFC juga telah menandatangani Advisory Engagement Letter dengan GRP untuk membantu mengembangkan dan menerapkan strategi dekarbonisasi serta mendukung upaya GRP mengurangi emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan standar internasional.

Dukungan ini mencakup menjajaki berbagai opsi pendanaan untuk mendukung keputusan GRP menonaktifkan Blast Furnace yang baru dibangun namun belum pernah dioperasikan, serta meningkatkan efisiensi energi teknologi EAF dan menilai opsi dan teknologi proses hilir yang baru.

Permintaan baja global diperkirakan akan meningkat 30% pada tahun 2050, dan sebagian besar dari peningkatan tersebut akan dipenuhi oleh Asia. Produksi baja Indonesia sendiri telah meningkat lebih dari 90% sejak tahun 2019, dan diperkirakan akan terus meningkat tahun ini.

Oleh karena itu, investasi IFC di GRP datang pada waktu yang tepat, seiring dengan ambisi Indonesia untuk menjadi produsen baja global dan mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060. Investasi ini juga membantu GRP mencapai target mereka untuk emisi nol bersih pada tahun 2050.

Industri baja adalah salah satu penyumbang terbesar terhadap krisis iklim global, bertanggung jawab atas 8% emisi gas rumah kaca dunia. Jika tidak ditangani, sektor ini bisa menghabiskan seperempat dari anggaran karbon dunia untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celcius pada tahun 2050.

GRP telah menggunakan teknologi produksi baja rendah karbon (EAF) sejak tahun 2016, menjadikannya salah satu produsen baja rendah karbon paling berpengalaman dan maju di Asia. Walaupun beberapa produsen lain kini menggunakan EAF, GRP adalah satu-satunya pabrik terintegrasi dari hulu ke hilir di Asia yang menggunakan baja rendah karbon.

"Melalui kemitraan dengan IFC ini, GRP akan terus menetapkan standar baru untuk dekarbonisasi produksi baja di Asia. Investasi penting ini mengakui kepemimpinan awal GRP sebagai salah satu produsen baja rendah karbon pertama di Asia," ujar Chairman of Executive Committee GRP, Kimin Tanoto.

"Industri baja sangat penting bagi kemakmuran Asia dan dunia, tetapi kita harus cepat melakukan dekarbonisasi untuk mempertahankan kemakmuran ini bagi generasi mendatang. Jika perusahaan baja tidak beradaptasi dengan transisi hijau, aset mereka bisa menjadi tidak bernilai. Keberlanjutan selalu menjadi panduan GRP ke depan," lanjutnya.

Investasi senilai USD60 juta dari IFC juga akan membantu memperkuat kasus bisnis baja rendah karbon di seluruh dunia, termasuk mengeksplorasi produk baja bernilai tinggi yang sesuai dengan teknologi EAF GRP dan bisa diterapkan di seluruh industri baja global.

"Kemitraan kami dengan GRP adalah langkah besar dalam mendukung dekarbonisasi industri di Indonesia, dan ini menandai investasi baja pertama IFC di Asia dalam lebih dari satu dekade," kata Euan Marshall, IFC Country Manager untuk Indonesia dan Timor Leste.

"Kami senang bisa memberikan dukungan investasi dan konsultasi untuk membantu GRP mengembangkan bisnis yang berkelanjutan secara komersial dan lingkungan," bebernya.

GRP berencana memanfaatkan kemitraan dengan IFC untuk meningkatkan daya saing mereka dalam mengekspor baja rendah karbon ke Uni Eropa, dibandingkan produsen baja tradisional. Selain itu, GRP juga ingin mengeksplorasi peluang baru untuk menggantikan baja impor di Indonesia yang dihasilkan dari negara-negara dengan emisi CO2 per ton yang lebih tinggi dibandingkan dengan baja rendah karbon GRP.

Kelvin Fu, Chief Transformation Officer GRP, menambahkan, pengumuman hari ini dengan IFC adalah pengakuan kuat atas visi GRP untuk merevolusi industri baja, tidak hanya di Asia tapi juga di dunia. Bersama-sama, kita menunjukkan apa yang mungkin dicapai.

"Saya bangga bahwa kemitraan ini memperkuat kemampuan kita untuk memproduksi baja rendah karbon, mengeksplorasi peluang pasar baru, terutama di Eropa, dan memastikan posisi GRP sebagai pemain utama dalam masa depan ekonomi dan lingkungan Indonesia. Dengan teknologi canggih dan aliansi strategis, kita tidak hanya memenuhi standar lingkungan global, tetapi juga melampauinya," ungkap Kelvin Fu.

IDXChannel - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengajak delegasi dari sejumlah negara yang hadir dalam International Sustainability Forum (ISF) mengoptimalkan kerja sama di bidang teknologi hijau.

"Dengan dukungan seluruh negara baik secara teknis maupun finansial saya meyakini transisi global menuju ekonomi rendah karbon dapat terwujud dengan lebih adil dan merata," kata Wapres dalam Gala Dinner ISF di Plaza Barat Monumen Nasional (Monas) Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Wapres juga mengajak agar seluruh delegasi negara yang hadir bersinergi dalam merumuskan inisiatif kebijakan global yang inklusif dan berkeadilan. Inisiatif yang dihasilkan harus memiliki jaminan atas pemerataan pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat rentan.

"Mari kita dorong perluasan peran lembaga keuangan internasional dalam pembiayaan proyek hijau di negara berkembang. Kemudahan mengakses mekanisme pembiayaan dan variasi skema yang dapat ditawarkan agar memberikan kontribusi signifikan terhadap berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi ramah lingkungan," ujarnya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Hal ini sejalan dengan upaya global dalam memerangi perubahan iklim yang ekstrem. Target ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk beralih menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan rendah karbon.

Dalam mendukung tujuan nasional, PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) dan PT Pertamina Maintenance and Construction (PertaMC) sepakat untuk berkolaborasi dalam melakukan pemantauan pada lingkungan, termasuk uji emisi gas rumah kaca (GRK) serta verifikasi dan validasi karbon. Kolaborasi ini ditandai dengan adanya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di Graha PertaMC Jakarta, (20/08/2024)

?Kolaborasi ini tidak hanya menjadi langkah strategis untuk mendukung target netralitas karbon nasional, tetapi juga sebagai wujud nyata dari komitmen kami yang berada di dalam institusi untuk menjaga kelestarian lingkungan,? ujar Presiden Direktur MUTU International, Arifin Lambaga.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Testing, Inspection, dan Certification (TIC), MUTU International berkomitmen untuk turu serta mengawal agar instansi lainnya dapat ikut serta dalam melakukan upaya pengurangan emisi karbon.

Dengan serangkaian pengujian yang dilakukan oleh MUTU International, sebuah instansi dapat mengukur berapa jauh langkah yang telah dilakukan dalam rangka mengurangi penggunaan emisi karbon.

?Apabila hal ini dilakukan bersama-sama, bukan hanya target ambisius pemerintah yang dapat dicapai, namun kita juga dapat meninggalkan warisan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang,? tutup Arifin.

JAKARTA - Bank Mandiri juga memperhatikan Environmental, Social, dan Governance (ESG) dalam menjalankan praktik bisnisnya. Bank berlogo pita emas itu memiliki ESG Framework yang terdiri dari tiga pilar, yaitu Sustainable Banking, Sustainable Operation, dan Sustainability Beyond Banking.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri, Alexandra Askandar mengatakan, Bank Mandiri terus mendukung pembiayaan berkelanjutan di Indonesia.

?Kami terus mendorong nasabah kami untuk bertransisi menuju ekonomi rendah karbon melalui instrumen keuangan yang inovatif serta membangun ESG center for clients sebagai akselerator dalam pencapaian-pencapaian kami,? kata Alexandra di acara Sustainability Action for the Future Economy (SAFE) 2024 di Hotel Kempinski, Jakarta Rabu (7/8).

Dari pilar Sustainable Banking, Alexandra menyatakan, saat ini Bank Mandiri telah menyalurkan Sustainable Portofolio sebesar Rp278 triliun dengan pertumbuhan 14,7% secara year on year. Di mana Rp139 triliun temasuk ke dalam Green Portfolio yang menjadikan Bank Mandiri sebagai Green Market Leader di Indonesia dan Rp139 triliun berasal dari Social Portfolio.

Hal ini tercapai didukung dengan berbagai Sustainable Financing Products, baik untuk nasabah wholesale maupun retail, seperti Sustainability-Linked-Loan, Corporate-in-Transition Financing, EV Financing, dan Green Mortgage. Mandiri juga menyediakan ESG Advisory Services melalui pembentukan ESG Center untuk nasabah.

?Sebagai prefered banking partner nasabah, kami telah berkomitmen untuk menerapkan client-centered approach dalam penerapan ESG di Bank Mandiri? kata Alexandra.

Untuk pilar ESG kedua yakni Sustainable Operation, Bank Mandiri memiliki inisiatif menghitung emisi karbon sejak 2019. Total emisi operasional, per Juni 2024 turun menjadi 117.566 tCO2e dan penghitungan masih terus berlangsung sampai akhir tahun.

Penurunan ini menunjukkan tren yang positif, sebab perhitungan pertama Bank Mandiri (baseline) berjumlah sebesar 358.753 tCO2e pada tahun 2019. Pencatatan emisi operasional ini dilakukan melalui platform Digital Carbon Tracking yang melakukan pengukuran hingga ke level cabang.

Tak kalah penting, Alexandra melanjutkan, manajemen juga mendorong program budaya keberlanjutan atau Green Business Mindset kepada seluruh karyawan, yang disebut sebagai Mandirian, dalam menjalankan kegiatan operasional Bank Mandiri.

?Kami juga bertransisi dengan mengganti kendaraan operasional Bank Mandiri dengan kendaraan listrik dan instalasi solar panel di gedung kantor operasional secara bertahap. Bank Mandiri juga sudah memiliki gedung yang tersertifikasi sebagai green building,? ujarnya.

Terakhir untuk pilar Sustainability Beyond Banking, Alexandra mengatakan, bahwa Bank Mandiri berfokus pada pemberdayaan masyarakat yang selaras dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), melalui Corporate Social Responsibility (CSR), dan inklusi keuangan.

Misalnya melalui program Wirausaha Muda Mandiri (WMM) yang telah melahirkan 751 orang wirausaha, Mandiri Sahabatku yang telah menyasar 18.403 Pekerja Migran Indonesia, Rumah BUMN yang telah diserap oleh 6.590 UMKM, serta Rice Milling Unit yang telah membantu lebih dari 27.520 petani.

?Tentu dalam mewujudkan target-target ESG tersebut, Bank Mandiri juga menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, pilihan project green yang ada di pasar keuangan relatif terbatas atau tidak banyak. Hal ini terjadi karena berdasarkan persepsi nasabah hal tersebut tergolong masih mahal, jika dibandingkan dengan benefit jangka pendek dan regulasinya masih terus berkembang,? ujar Alexandra.

?Bank Mandiri turut mengapresiasi pemerintah Indonesia, banyak regulasi yang telah diterbitkan juga dengan launching-nya bursa karbon pada tahun 2023 lalu, saya optimis perkembangannya ke depan akan semakin baik lagi,? jelas Alexandra.

Menyeimbangkan antara peluang bisnis dan kepatuhan regulasi adalah hal yang krusial. Bank Mandiri percaya bahwa beralih dari partisipasi voluntary menjadi mandatory dapat meningkatkan dampak kolektif kami dan memperkuat upaya keberlanjutan.

?Saya berharap dapat menggerakkan upaya kolaboratif di antara semua pihak untuk mengembangkan serangkaian kebijakan inisiatif iklim yang komprehensif, yang diharmonisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan memastikan adanya mutual alignment,? tegas Alexandra.