Bisnis.com, JAKARTA - Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2024 realisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia secara umum mengalami tren kenaikan pada sejak 2018 hingga 2022.

Data tersebut juga menunjukkan terjadinya perubahan kontributor terbesar penyumbang emisi GRK, di mana pada beberapa tahun sebelumnya sektor energi selalu berada pada urutan teratas namun pada 2022 sektor industri pengolahan menggeser sektor energi.

Jika dibandingkan dengan target dalam business as usual (BAU), seperti yang tercantum dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, realisasi tersebut dinilai telah melebih target.

Target emisi yang dinyatakan dalam BAU merupakan emisi hypothetical yang disusun berdasarkan asumsi bahwa setelah tahun dasar tidak ada kebijakan tambahan yang diterbitkan untuk mengatasi isu perubahan iklim.

Indonesia telah menetapkan target untuk mencapai kondisi net-zero emission (NZE) paling lambat pada 2060. Pemenuhan target dalam NDC sangat penting untuk membatasi kenaikan temperatur global melebihi 2 derajat celcius dibanding temperatur sebelum revolusi industri abad 18 (pembatasan lebih ambisius di tingkat 1,5 derajat celcius).

Mencapai NZE pada waktu sekitar 35 tahun akan sangat menantang bagi Indonesia karena pencapaian tersebut tergolong singkat jika memperhatikan tuntutan reformasi untuk mencapai NZE. Reformasi tersebut tersebut antara lain transisi dari ketergantungan pada energi fosil, mengubah gaya hidup, merombak beragam infrastruktur dalam kegiatan perekonomian, menghentikan konversi hutan dan pengembangan dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.

Dalam mencapai tujuan pembatasan kenaikan temperatur global selama ini manusia sangat mengandalkan kemampuan alam untuk menyerap karbon dioksida. Bahkan peran alam dalam mengendalikan emisi GRK dinyatakan secara eksplisit dalam Perpres No. 98 tahun 2021 pasal 3 (4) yang menyatakan bahwa ”Pengurangan Emisi GRK … didukung utamanya oleh pengendalian Emisi GRK Sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon….”

Berdasarkan assesment report 6 yang diterbitkan oleh Intergovermental Panel on Climate Change selama enam dekade ekosistem di daratan dan lautan menyerap sekitar setengah emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Dalam beragam model yang dibangun untuk memprediksi iklim di masa depan, kemampuan alam dalam menyerap emisi karbon dioksida dianggap konstan, dalam arti kemampuan tersebut akan terus berlanjut di masa depan tanpa ada perubahan signifikan. Namun, benarkah alam memiliki kemampuan tidak terbatas dalam menyerap karbon dioksida?

Berdasarkan penelitian Pan et al (2024) di Nature, terdapat indikasi penurunan daya serap ekosistem daratan akibat penuaan umur hutan, konversi hutan dan kondisi kering yang berkepanjangan. Hal yang sama terjadi pada ekosistem lautan yang selama ini menyerap sebagian panas akibat kenaikan temperatur global.

Berdasarkan penelitian Li et al (2024) di Journal of Sea Research mengindikasikan kenaikan temperatur air laut berpotensi menurunkan kemampuan laut dalam penyerapan karbon dioksida.

Peran alam dalam membatasi kenaikan temperatur global dilakukan dengan memperbesar kemampuan alam dalam menyerap dan menyimpan karbon dioksida. Namun, adanya kemungkinan alam akan mencapai titik jenuh dalam menyerap karbon dioksida maka harapan dan perhatian akan tertuju pada pemanfaatan teknologi guna mengendalikan emisi GRK.

Indonesia telah memiliki kebijakan untuk mengendalikan emisi GRK, yaitu Perpres No. 98 tahun 2021. Salah satu tujuan Perpres tersebut berdasarkan pasal 2 (1) adalah ”...dasar penyelenggaraan nilai ekonomi karbon (NEK)...”. Berdasarkan Perpres tersebut NEK didefinisikan sebagai ”nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi”.

Dengan memperhatikan data BPS yang menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan berkontribusi besar terhadap emisi GRK nasional maka diperlukan usaha serius untuk menurunkan emisi pada sektor ini melalui NEK. Bentuk mekanisme NEK pada dasarnya dijalankan dengan mengenakan insentif (atas kondisi pengurangan emisi) dan disinsentif (atas kondisi penambahan emisi) terhadap sektor tertentu.

Salah satu bentuk disinsentif untuk penguranan emisi karbon adalah dengan pengenaan harga atas setiap ton emisi GRK yang terlepas ke atmosfir. Pengenaan harga atas setiap emisi karbon berpotensi menurunkan emisi karbon karena adanya penetapan harga akan membuat pelaku usaha akan memperhatikan dan mengendalikan emisi GRK dalam beroperasi.

Agar implementasi NEK efektif dalam mencapai target pengurangan emisi GRK, maka Perpres tersebut harus diimplementasikan lebih lanjut dengan aturan turunan pada sektor industri.

Misalnya, pembatasan emisi di beberapa sektor industri (terutama industri dengan emisi karbon kelas berat) harus diterapkan dengan mengeluarkan izin emisi karbon. Agar selaras dengan target NDC, yang menuntut usaha yang lebih ambisius mendekati tahun target NZE, maka penerbitan izin emisi karbon harus lebih rendah jumlahnya setiap tahun.

Potensi adanya keterbatasan kemampuan alam untuk menyerap dan menyimpan karbon dioksida menuntut terjadinya pengembangan dan pemanfaaatan teknologi ramah lingkungan. Kendala pembiayan sering menjadi isu terkait teknologi ramah lingkungan. Namun, kendala tersebut berpotensi di atasi dengan memberikan insentif. Salah satu insentif NEK terkandung pada instrumen sertifikat pengurang emisi GRK (SPE-GRK) yang merupakan salah satu instrumen di bursa karbon.

Misalnya, pada sektor energi (yang merupakan sektor yang masuk kategori emisi karbon kelas berat) penurunan emisi dapat dilakukan dengan memanfaatkan panas bumi (geotermal) sebagai pembangkit listik.

Pembangunan geotermal dapat terhalang oleh biaya pengembangan yang besar, namun potensi pendapatan dari geotermal tidak menutupi biaya yang membuat proyek menjadi tidak menarik (dalam bahasa keuangan IRR proyek lebih rendah dari biaya dana).

Rendahnya IRR pernah terjadi saat pembangunan pembangunan geotermal Ulubelu Unit 3-4 dan dan Lahendong 5-6 yang dikelola oleh PT. Pertamina Geotermal Energi. Melalui penerbitan skema carbon credit (yang merupakan SPE-GRKdan bentuk insentif) IRR kedua proyek tersebut dapat ditingkatkan sehingga membuat proyek menjadi lebih menarik.

Akhir kata, implementasi NEK yang tercantum dalam Perpres No. 98 tahun 2021 perlu dilakukan dengan lebih serius agar dapat memberikan dampak pada penurunan emisi karbon. Keseriusan tersebut lebih dituntut saat daya penyerapan karbon oleh alam sudah menurun.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID memproyeksikan kebutuhan energi mencapai 5 Giga Watt (GW) dalam lima tahun ke depan.

Ke depannya, pemenuhan kebutuhan energi ini akan mengedepankan inovasi untuk mendukung optimalisasi produksi sekaligus menekan emisi gas rumah kaca dari operasional.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID, Dilo Seno Widagdo, mengatakan bahwa MIND ID terus konsisten dalam meningkatkan operasional guna mendukung pemerintah dalam program hilirisasi mineral dan batubara Indonesia.

Dengan kebutuhan energi primer sebesar 5 GW dalam 5 tahun ke depan, perseroan mengedepankan implementasi teknologi serta penerapan prinsip ekonomi sirkular, sehingga mampu mengelola emisi pada tingkat yang terkendali.

“Kami akan swadaya menyediakan energi primernya sebesar 5 gigawatt. Tentu ini adalah energi yang sangat besar, dan kami sangat peduli terhadap emisi yang akan dihasilkan. Kami konsisten menerapkan teknologi serta ekonomi sirkular yang baik agar mampu menjaga dan mengurangi emisi,” ujar Dilo dalam siaran pers, dikutip Minggu (27/10).

Dilo menjelaskan, Grup MIND ID tengah berencana menerapkan carbon capture dengan membangun pembangkit berteknologi supercritical. Pembangkit ini akan mampu meningkatkan efisiensi dalam produksi energi dan rendah emisi.

Emisi karbon yang dihasilkan juga akan disimpan, bahkan bisa ditempatkan di laut untuk menjadi blue carbon sehingga mampu menghidupi banyak biota laut.

“Ekonomi sirkular berbasis teknologi inilah yang akan kami kedepankan ke depan. Ini adalah bentuk tanggung jawab sustainable mining yang akan kami tekankan,” jelas Dilo.

Dilo menekankan PT Bukit Asam Tbk. sebagai perusahaan energi kelas dunia akan didorong menjadi pemasok energi bagi pembangkit Grup MIND ID.

“Tentu kami akan meminta agar Bukit Asam menerapkan teknologi terbaik agar pemenuhan energi ini dapat dicapai dengan tetap memperhatikan tingkat emisi karbonnya,” pungkas Dilo.

JAKARTA,investor.id - Laporan terbaru dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) mengungkapkan bahwa konsentrasi gas rumah kaca (GRK) mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, sehingga memicu kenaikan suhu global. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat kemungkinan 80% suhu rata-rata global akan melampaui 1,5 derajat celsius di atas tingkat pra-industri pada satu hingga lima tahun mendatang.

“Indonesia harus mulai mengambil langkah konkret, harus mulai diambil oleh setiap pihak untuk mencegah pemanasan global dunia,” ujar Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) Arifin Lambaga, di Jakarta, dikutip Senin (14/10/2024).

MUTU International, sebagai lembaga Testing, Inspection dan Certification (TIC) yang memiliki keahlian dalam skema GRK berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi krisis iklim ini. Melalui lingkup kegiatannya yang melibatkan validasi dan verifikasi proyek berbasis ISO 14064-2, perusahaan berkomitmen mendukung pengurangan emisi GRK secara signifikan. Proses ini tidak hanya memastikan organisasi menjalankan program keberlanjutan secara tepat, tetapi juga memaksimalkan efisiensi energi dalam kegiatan usaha mereka.

"Validasi dan verifikasi yang kami lakukan sesuai dengan standar internasional, membantu memastikan bahwa setiap langkah mitigasi GRK yang diambil oleh perusahaan-perusahaan dapat mendukung target global sekaligus menjaga transparansi,” ujar Arifin.

Menurutnya, hal ini bukan hanya tentang memenuhi standar, tetapi juga tentang mengambil langkah nyata untuk mengurangi dampak perubahan iklim secara kolektif. Sebagai lembaga terakreditasi Komite Akreditasi Nasional, Arifin juga menegaskan pentingnya penerapan standar pengelolaan GRK secara luas untuk mencapai target penurunan emisi yang ambisius. "Aksi iklim bukan pilihan, tetapi keharusan untuk menciptakan keberlanjutan. Kami siap mendukung perusahaan yang berkomitmen menjadi bagian dari solusi global," tutup Arifin.

Editor: Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sebagian besar proyek yang disepakati Indonesia dan Jepang melalui inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) disebut berpotensi meningkatkan emisi gas rumah kaca (GRK) nasional.

"Kesepakatan AZEC menimbulkan kekhawatiran terkait biaya dan dampaknya pada iklim. Teknologi berbasis fosil, seperti co-firing amonia, CCS, hidrogen abu-abu dan biru, dan LNG, memiliki emisi yang lebih tinggi dibandingkan angin dan surya. Mengandalkan teknologi tersebut justru menjadi cara yang lebih lambat dan lebih mahal untuk dekarbonisasi Asia, dan berisiko menggagalkan target emisi sektor kelistrikan negara-negara yang ditetapkan dalam skenario netral karbon IEA (International Energy Agency)," kata Amy Kong, Peneliti Zero Carbon Analytics dalam keterangannya, Jumat (4/10/2024).

Laporan Zero Carbon Analytics "Zero emissions or fossil fuel? Tracking Japan's AZEC projects" mencatat, sejak AZEC diluncurkan pada Maret 2023, total telah ada 158 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang ditandatangani Jepang dengan berbagai negara di Asia. Indonesia merupakan negara dengan terbanyak yang meneken MoU (43%) dalam inisiatif ini dengan total 68 MoU.

Sebanyak 27 MoU dari kesepakatan tersebut, masih berkaitan dengan bahan bakar fosil, yang mencakup proyek gas, gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), co-firing amonia, hidrogen, dan teknologi penangkapan dan pemanfaatan kembali emisi karbon (CCS/CCUS).

Sementara MoU yang fokus pada teknologi energi terbarukan dan elektrifikasi hanya 15 MoU, sisanya 9 MoU terkait biomassa, 2 MoU tentang pasar karbon, dan 15 MoU lainnya.

"Rencana AZEC saat ini sangat membutuhkan lebih banyak rencana pengembangan energi terbarukan dan jaringan listrik, mengingat negara-negara Asia baru memanfaatkan sedikit dari potensinya. Fokus berlebihan pada jalur transisi yang belum terbukti dan berbiaya tinggi dapat membahayakan transisi energi, lantaran berujung pada teknologi-teknologi yang justru memperpanjang pemanfaatan bahan bakar fosil sementara energi terbarukan kurang dikembangkan," tambah Putra Adhiguna, Managing Director Energy Shift Institute.

Laporan Zero Carbon Analytics mengungkap, didorongnya LNG sebagai energi transisi akan meningkatkan emisi metana, yang berasal dari kebocoran berbagai infrastruktur gas. Metana membuat pemanasan global 80 kali lebih parah dibanding emisi karbon dalam 20 tahun setelah dilepaskan ke atmosfer. Selain itu, produksi, pengangkutan, pencairan, dan regasifikasi kembali LNG menghasilkan emisi karbon sama besarnya dengan ketika gas dibakar.

Kemudian, di Asia, teknologi CCS/CCUS lebih banyak digunakan dalam operasi minyak dan gas bumi untuk menaikkan produksinya. Salah satunya, PT Pertamina (Persero) dan Japan Petroleum Exploration Corporation memulai proyek uji coba injeksi CO2 untuk pengurasan minyak (enhanced oil recovery/EOR) di lapangan Sukowati pada pertengahan 2023. Keberhasilan proyek ini diikuti kesepakatan injeksi CO2 yang lebih luas dengan dukungan Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC).

Teknologi CCS/CCUS memungkinkan pembakaran bahan bakar fosil terus berlanjut yang dapat menghabiskan 30% sisa anggaran karbon global. Pasalnya, tingkat keberhasilan teknologi ini dalam menangkap karbon tercatat lebih rendah dari yang dijanjikan. Selain itu, IPCC menemukan bahwa teknologi CCS/CCUS kurang efektif menangkap emisi dan lebih mahal biayanya dibandingkan dengan beralih ke elektrifikasi.

"Langkah Jepang melalui kesepakatan AZEC yang mendorong negara-negara berkembang untuk mengimpor teknologi yang lebih mahal dan problematik seperti CCS, akan menaikkan beban utang yang berdampak pada ruang fiskal negara berkembang dan kinerja keuangan BUMN," ungkap Bhima Yudhistira, Direktur Center for Economic and Law Studies (CELIOS).

Selanjutnya, co-firing amonia di pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti gas dan batu bara juga problematik. Co-firing amonia dengan rasio di bawah 50% akan hasilkan emisi karbon lebih besar daripada pembangkit listrik berbahan bakar gas. Di sisi lain, co-firing amonia dengan rasio 20% saja, akan menaikkan modal belanja pembangkit listrik hingga 11%. Semakin besar rasio amonia, semakin besar pula kenaikan biayanya.

Laporan Zero Carbon Analytics tidak memasukkan biomassa sebagai energi terbarukan lantaran emisinya. Pembakaran biomassa kayu akan hasilkan emisi karbon 30% lebih banyak daripada batu bara. Tak hanya itu, dibutuhkan 44-104 tahun atau bahkan lebih, bagi pohon baru untuk menyerap emisi yang dilepas ketika ada penebangan pohon.

"Dikhawatirkan AZEC akan memantik pemanfaatan biomassa yang akan mendorong deforestasi secara masif di Indonesia dan akan memperpanjang usia PLTU batu bara. Hal ini akan menggagalkan target netral karbon," tutur Bhima.

Dari total 158 MoU di bawah inisiatif AZEC, sebanyak 56 MoU (35%) mencakup teknologi fosil. Sementara 54 MoU (34%) terkait teknologi energi terbarukan dan elektrifikasi, dan hanya 11 MoU di dalamnya yang menyangkut proyek energi angin dan/atau surya. Sebanyak 11 negara tercatat menjadi mitra AZEC, yakni Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Jepang, dan Indonesia.

KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berkomitmen dalam pengembangan kilang modern serta penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang lebih rendah sulfur.

Inisiatif tersebut adalah bagian dari upaya BPH Migas untuk mendukung energi bersih dan ramah lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatkan kualitas udara.

Komite BPH Migas Abdul Halim mengatakan bahwa penerapan BBM bersih dan ramah lingkungan merupakan langkah penting dalam transisi energi nasional, menuju kemandirian energi dan menciptakan masa depan, serta berkelanjutan.

“Selain mendorong pengembangan kilang modern, BPH Migas juga berfokus pada penguatan regulasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya energi bersih dan berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (3/10/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Halim dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Kajian Penugasan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan di Yogyakarta, Rabu (2/10/2024).

Lebih lanjut, Halim mengatakan bahwa BPH Migas menyadari bahwa perubahan tersebut bukanlah hal yang mudah, dengan tantangan kompleks di bidang teknis, ekonomi, dan regulasi.

Ia yakin melalui semangat kolaborasi dan inovasi, tantangan tersebut dapat diatasi dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk industri, akademisi, pemerintah daerah (pemda), dan masyarakat.

“Dukungan dari semua pihak sangat penting untuk keberhasilan kebijakan tersebut,” tutur Halim.

DOK. Humas BPH Migas Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Persiapan Kajian Penugasan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan di Yogyakarta, Rabu (2/10/2024). (DOK. BPH Migas)

Dalam mendukung implementasi BBM rendah sulfur, BPH Migas merujuk pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Aturan ini mengatur penugasan Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian BBM ramah lingkungan.

Pemerintah juga sedang mematangkan regulasi Peta Jalan BBM Bersih dan Ramah Lingkungan yang akan menjadi acuan bagi BPH Migas dalam memberikan penugasan dan pengawasan implementasi.

“Saat ini adalah periode transisi menuju penerapan BBM rendah sulfur. Kita perlu memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin untuk berkoordinasi dengan semua pihak,” jelas Halim.

“Koordinasi ini mencakup spesifikasi BBM rendah sulfur, harga komersialnya, dan kompensasinya. Semua ini harus kita petakan dengan baik agar badan usaha penugasan dapat menjalankan tugas dari pemerintah dalam koridor hukum yang berlaku,” sambungnya.

Rapat koordinasi selanjutnya akan melibatkan stakeholder terkait, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Halim mengatakan bahwa stakeholder terkait akan memberikan berbagai untuk menyempurnakan kebijakan dan implementasinya di lapangan.

Perlu persiapan matang

Pada kesempatan yang sama, anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menekankan bahwa penerapan BBM ramah lingkungan memerlukan persiapan yang matang sebelum dilaksanakan oleh badan usaha penugasan.

“Berdasarkan pemaparan dari badan usaha penugasan, persiapan untuk penerapan BBM rendah sulfur ini sudah cukup baik. Namun demikian, pasti akan ada tantangan terkait aspek teknis dan operasional dalam implementasinya. Di sinilah koordinasi menjadi sangat penting,” ucap pria yang akrab disapa Tiko.

Ia berharap koordinasi antara semua pihak terkait terus dilakukan agar implementasinya berjalan lancar.

Sementara itu, Senior Vice President (SVP) Government Program Management PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azop juga menyambut baik koordinasi dan masukan dari stakeholder terkait rencana implementasi BBM ramah lingkungan, termasuk BPH Migas.

“Koordinasi ini penting untuk mempersiapkan penerapan BBM rendah sulfur atau BBM bersih dan ramah lingkungan. Tujuannya agar saat implementasi, kita menjalankannya sesuai aturan yang berlaku. Dari pertemuan ini, alhamdulillah banyak masukan, dan kami merasa lebih siap melaksanakan kebijakan ini,” tuturnya.

Aris mengungkapkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti masukan-masukan tersebut secara internal dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian ESDM serta pihak lainnya.

Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut juga hadir anggota Komite BPH Migas lainnya, termasuk Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, Saleh Abdurrahman, dan Yapit Sapta Putra.

Selain itu, hadir pula Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP serta Vice President (VP) Public Service Obligation (PSO) Management Pertamina Irto Ginting.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi remi meluncurkan Kalkulator Hijau untuk menghitung emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menggunakan smartphone.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menyampaikan keberadaan kalkulator hijau akan menjadi early warning kepada sektor keuangan dan industri keuangan, karena dapat menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi mereka dan efeknya bagi emisi karbon.

"Kalkulator hijau ini adalah upaya kita untuk memfasilitasi industri, baik itu korporasi non-keuangan maupun industri keuangan di dalam menghitung seberapa hijaunya aktivitas ekonomi mereka," ungkapnya dalam Peluncuran Aplikasi Kalkulator Hijau dan Buku KSK No. 43 di kantor BI, Rabu (2/10/2024).

Kalkulator Hijau dapat digunakan oleh pelaku ekonomi seperti perbankan dan pelaku usaha termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BI dalam hal ini memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengembangan keuangan berkelanjutan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) pasal 35B.

Sejalan dengan mandat tersebut, Bank Indonesia bersinergi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengembangkan Kalkulator Hijau mendukung orkestrasi nasional dalam upaya transisi menuju ekonomi hijau.

Juda menyampaikan kehadiran kalkulator penghitung karbon ini memiliki peran penting dalam beberapa hal.

Pertama, dapat bermanfaat untuk memantau tingkat kehijauan aktivitas ekonomi dan tingkat keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau.

Kedua, Kalkulator Hijau memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan pelaporan keberlanjutan (disclosure) yang diprasyaratkan oleh regulator dan pasar global.

Ketiga, dengan demikian, Kalkulator Hijau dapat membuka akses lebih luas kepada investasi dan pendanaan hijau.

"Nanti punya implikasi apakah bank memberikan insentif untuk dalam arti memberikan kredit," tuturnya.

Basis Data Penurunan Emisi Karbon

Pada kesempatan yang sama, Deputi Kemenko Marves Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti menyampaikan Kalkulator Hijau akan menjadi basis data bagi pemerintah dalam mengukur pengurangan emisi GRK.

"Data ini bisa mengukur dan harus terlihat upayanya juga. Upaya dalam konteks mengurangi emisi itu. Itu juga yang perlu menjadi hal positif yang bisa digunakan," jelasnya.

Pada awal peluncuran, Ruang lingkup Kalkulator Hijau meliputi sumber penambah emisi serta sumber pengurang dan aktivitas penghindaran emisi mengacu pada SNI ISO 14064-1:2018.

Scope 1.a mencakup emisi dari mesin bakar tidak bergerak seperti genset, pemanas air, kompor. Sementara Scope 1.b mencakup emisi dari mesin bakar bergerak seperti mobil, motor, dan kendaraan lainnya.

Kemudian Scope 2 golongan untuk emisi dari pemakaian listrik yang berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Ke depannya, pengembangan Kalkulator Hijau akan diperluas secara bertahap agar mencakup seluruh aktivitas penghasil emisi (perluasan scope 1 dan 2, serta penambahan scope 3).

Aplikasi Kalkulator Hijau tersedia pada platform iOS dan Android versi mobilephone dan tablet dan dapat digunakan mulai 2 Oktober 2024.

Berikut tautan untuk mengunduh Kalkulator Hijau:

PlayStore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.bi.carboncalculator

AppStore https://play.google.com/store/apps/details?id=id.go.bi.carboncalculator

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meluncurkan aplikasi kalkulator hijau, guna mendukung orkestrasi nasional dalam upaya transisi menuju ekonomi hijau.

Kalkulator Hijau merupakan alat penghitung emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berbasis smartphone yang dapat digunakan oleh pelaku ekonomi secara mudah, voluntarily, dan gratis.

Deputi Gubernur BI Juda Agung menyampaikan, dengan adanya kalkulator hijau ini, Indonesia bisa memiliki standar pengukuran emisi karbon yang sama, sehingga dapat menghitung jejak karbon menuju target yang ingin dicapai.

“BI me launching aplikasi kalkulator hijau. Sebagai bagian dari orkestrasi melengkapi infrastruktur yang sudah ada,” tutur Juda dalam agenda Peluncuran Kajian Stabilitas Keuangan (KSK), Selasa (2/10).

Adapun, terdapat tiga tujuan dari aplikasi kalkulator hijau ini. Pertama, kalkulator hijau ini dapat digunakan untuk memantau tingkat kehijauan dari sebuah aktivitas ekonomi, dan tingkat keberhasilan menuju ekonomi hijau.

Kedua,kalkulator hijau diharapkan memberikan kemudahan bagi perbankan dan dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan pelaporan atau disclosure, yang saat ini sudah mulai dipersalahkan oleh regulator dan pasar luar global.

Ketiga,dengan adanya pelaporan, maka kalkulator hijau dapat membuka akses lebih luas kepada investasi dan pendanaan hijau, baik itu pendanaan dari perbankan maupun dari pasar keuangan global.

“Untuk itu kami berharap kalkulator hijau ini katalis untuk mendorong pengurangan emisi karbon di Indonesia. Ini adalah living tools,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kemenko Marves Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti menyampaikan, dengan adanya kalkulator hijau ini nantinya akan memperoleh data yang bisa mengukur, terkait upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi emisi.

“(Aplikasi) ini diperlukan untuk mengukur sebenarnya tingkat kehijau dari industri keuangan tersebut. Lebih penting lagi adalah juga untuk bisa dimasukkan ke dalam laporan. Jadi laporan inilah yang nanti bisa bermanfaat untuk pengembangan industri keuangan,” tutur Nani.

Sebagai informasi, kalkulator hijau ini dapat digunakan oleh pelaku ekonomi seperti perbankan dan pelaku usaha termasuk UMKM.

Ruang lingkup Kalkulator Hijau meliputi sumber penambah emisi, sumber pengurang dan aktivitas penghindaran emisi mengacu pada SNI ISO 14064-1:2018.

Penghitungan emisi GRK pada Kalkulator Hijau menggunakan faktor emisi nasional (faktor emisi berdasarkan sample nasional, kecuali untuk emisi briket batubara dan arang yang menggunakan faktor emisi global (faktor emisi berdasarkan sampel internasional/ Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC2).

Kalkulator Hijau menggunakan angka faktor emisi nasional yang sudah disetujui oleh Kementerian/Lembaga terkait, sehingga dapat menyediakan hasil penghitungan yang akurat sesuai dengan karakteristik Indonesia. Kalkulator Hijau menyediakan standar pengukuran emisi karbon yang sama secara nasional, sehingga dapat menghitung jejak emisi menuju target yang ingin dicapai.

Adapun tautan untuk mengunduh aplikasi tersebut dapat diakses melalui website Bank Indonesia dengan tautan sbb.: https://www.bi.go.id/id/default.aspx.

Bisnis.com, MAKASSAR – PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) mengukuhkan komitmennya dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dengan menerapkan strategi transisi energi yang komprehensif.

Tidak tanggung-tanggung, perusahaan tambang nikel ini mengadopsi berbagai inisiatif untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dengan beralih ke energi hijau seperti biomassa dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

Head of Strategic & Corporate Affairs PT Vale Indonesia Budiawansyah menyatakan perusahaan berkomitmen mencapai Net Zero Emissions pada 2050 pada COP26, atau lebih cepat satu dekade dari target pemerintah pada 2060.

"Kami fokus pada pengurangan karbon absolut, dengan target awal 33% pada 2030. Ini bukan gagah-gagahan, tetapi investasi jangka panjang," ujarnya dalam Talk Show Energy Transition For Accelerating NDC 2030 Target di Balikpapan, Jumat (20/9/2024).

Dia mengungkapkan bahwa sumber utama intensitas karbon terbesar ada di proses pengolahan. Langkah-langkah yang diambil melibatkan konversi dari penggunaan minyak atau batu bara sebagai zat reduktor ke gas.

Lebih lanjut, dia memaparkan biomassa juga dapat menggantikan batu bara.

"Awalnya dianggap sulit karena kebutuhan karbon dalam proses, tetapi setelah dikaji, ternyata bisa digantikan oleh gas, yang dapat mengurangi emisi hingga 50%,” ungkapnya.

Namun, transisi energi menuju NDC bukan tanpa batu sandungan. Tantangan utama termasuk penggunaan LNG meski Indonesia memiliki gas yang melimpah.

"Masalahnya adalah siapa yang akan menjadi pembeli utama LNG. Di sisi lain, penggunaan biomassa juga tidak mudah karena keterbatasan pasokan dan lahan," tegasnya.

Sementara itu, PT Vale juga mengkaji penggunaan teknologi waste heat recovery untuk mengurangi energi yang hilang dalam proses pengolahan.

"Smelter di China, misalnya, sangat efisien dengan mengoptimalkan energi mulai dari preheating hingga peleburan. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak,” sebutnya

Dengan segudang inisiatif ini, Budiwansyah optimistis untuk mencapai target pengurangan emisi GRK sebesar 33% pada 2030 serta mencapai Net Zero Emission pada 2050.

Talk Show Energy Transition For Accelerating NDC 2030 Target di Balikpapan, Jumat (20/9/2024).

Kosentrasi gas rumah kaca (GRK) cetak rekor tertinggi sepanjang sejarah berdasarkan data yang dikoordinasikan oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO). Kondisi ini memicu kenaikan suhu global.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan terdapat kemungkinan 80 persen suhu rata-rata global di dekat permukaan Bumi akan melebihi 1,5 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri, pada setidaknya satu hingga lima tahun mendatang. Selain itu, terdapat 47 persen kemungkinan bahwa rata-rata suhu lima tahun dari 2024-2028 akan melampaui ambang batas tersebut.

Sementara 2023 menjadi tahun terpanas dalam sejarah dengan selisih yang signifikan, disertai dengan cuaca ekstrem yang meluas. Tren ini berlanjut pada paruh pertama tahun 2024.

Kesenjangan emisi antara aspirasi dan kenyataan masih sangat besar. Berdasarkan kebijakan saat ini, terdapat dua pertiga kemungkinan bahwa pemanasan global akan mencapai 3 derajat Celcius pada abad ini, menurut laporan United in Science.

"Kita membutuhkan tindakan mendesak dan ambisius, sekarang, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, aksi iklim, dan pengurangan risiko bencana. Keputusan yang kita buat hari ini bisa menjadi perbedaan antara keruntuhan masa depan atau terobosan menuju dunia yang lebih baik," kata Sekretaris Jenderal WMO, Celeste Saulo, dalam konferensi pers PBB dikutip dari Anadolu, Kamis (19/9).

Saulo mencatat dunia telah mengalami rangkaian suhu permukaan daratan dan laut yang sangat tinggi secara global sejak Juni 2023.

"Meski ada kemungkinan kemunculan peristiwa pendinginan jangka pendek La Nina, hal itu tidak akan mengubah trajektori jangka panjang dari kenaikan suhu global akibat gas rumah kaca yang menjebak panas di atmosfer," katanya.

Saulo mengatakan, sembilan tahun terakhir telah menjadi yang terpanas dalam sejarah, meski ada pengaruh pendinginan dari La Nina yang berlangsung beberapa tahun dari 2020 hingga awal 2023.

Peristiwa El Nino 2023 hingga 2024 mulai muncul pada Juni 2023. Fenomena ini memuncak pada November 2023 - Januari 2024 sebagai salah satu dari lima El Nino terkuat yang tercatat.

Kecerdasan Buatan (AI)

Saulo mengatakan, kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin telah muncul sebagai teknologi yang berpotensi merevolusi prakiraan cuaca dan dapat membuatnya lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses.

"Teknologi satelit canggih dan realitas virtual yang menjembatani dunia fisik dan digital membuka cakrawala baru, misalnya dalam pengelolaan lahan dan air," kata Celeste Saulo.

Namun, dia menambahkan bahwa sains dan teknologi saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Di dunia yang semakin kompleks, Negara-negara harus merangkul beragam pengetahuan, pengalaman, dan perspektif untuk menciptakan solusi bersama.

Perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia telah mengakibatkan perubahan yang luas dan cepat di atmosfer, lautan, cryosphere (wilayah es), dan biosfer. Tahun 2023 adalah yang terpanas dalam sejarah dengan margin yang signifikan, disertai dengan cuaca ekstrem yang meluas. Tren ini berlanjut pada paruh pertama tahun 2024.

Emisi gas rumah kaca (GRK) global naik sebesar 1,2 persen dari 2021 ke 2022, mencapai 57,4 miliar ton setara karbon dioksida (CO2). Konsentrasi rata-rata permukaan global dari CO2, metana (CH4), dan nitrous oxide juga mencapai level tertinggi baru.

Ketika Perjanjian Paris PBB diadopsi pada 2015, emisi gas rumah kaca diproyeksikan meningkat sebesar 16 persen pada 2030 dibandingkan dengan tahun 2015. Peningkatan yang diproyeksikan sekarang sebesar 3 persen, menunjukkan adanya kemajuan, menurut laporan tersebut.

Namun, kesenjangan emisi untuk tahun 2030 tetap tinggi. Untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius dan 1,5 derajat Celcius (di atas era pra-industri), emisi GRK global pada 2030 harus dikurangi masing-masing sebesar 28 persen dan 42 persen dari level yang diproyeksikan oleh kebijakan saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF) terus mendorong penggunaan energi terbarukan di seluruh unit operasional emiten Grup Salim itu.

Direktur Indofood Franciscus Welirang menyampaikan perusahaan mengintegrasikan keberlanjutan dalam seluruh aspek kegiatan bisnis operasional.

Indofood berpartisipasi secara aktif untuk melakukan mitigasi terhadap risko-risiko yang berkaitan dengan perubahan iklim melalui upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilakukan secara terpadu.

Beragam upaya yang ditempuh oleh INDF dalam pengurangan emisi GRK a.l. efisiensi energi, memperbanyak pengunaan sumber energi terbarukan, implementasi perkebunan berkelanjutan dan penyerapan karbon kumulatif melalui konservasi tanaman bakau.

“Saat ini untuk mendukung kegiatan bisnis di seluruh unit operasional, Indofood menggunakan lebih dari 65% energi terbarukan yang berasal dari panel surya dan biomassa,” paparnya dalam keterangan resmi dikutip Senin (9/9/2024).

Tidak hanya itu, lanjutnya, Indofood juga berkomitmen untuk menggunakan air secara efisien dan bertanggung jawab. Salah satu upayanya ialah dengan melakukan penilaian risiko air untuk mengidentifikasi risiko kelangkaan air pada unit operasional dan juga secara berkala melakukan penilaian untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air.

“Kami juga menerapkan sistem seawater reverse osmosis [SWRO] untuk menurunkan pengunaan air tanah,” jelas Franciscus.

Di sektor agribisnis, INDF menegaskan komitmen untuk menjalankan perkebunan berkelanjutan dengan penerapan kebijakan yang kuat terhadap larangan deforestasi, konservasi area Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) dan Stok Karbon Tinggi (SKT), larangan pembakaran dan larangan penanaman di area gambut dengan berapapun kedalamannya.

Fraciscus memaparkan visi dan strategi keberlanjutan Indofood dinyatakan melalui tiga pilar yaitu Tangguh dalam Menghadirkan Produk Pangan untuk Semua, Perlindungan terhadap Lingkungan dan Tumbuh Bersama Karyawan dan Masyarakat.

Tiga pilar tersebut mewakili salah satu komponen dalam triple bottom line yang mencakup aspek masyarakat, lingkungan dan ekonomi.

“Ketiga pilar tersebut menjadi kerangka pedoman bagi kami dalam menjalankan program keberlanjutan Indofood. Dengan penerapan kerangka ini kami dapat meningkatkan nilai ekonomi dan sosial di dalam rantai pasokan kami untuk masyarakat, termasuk melindungi hak asasi manusia, serta menjaga kelestarian lingkungan,” lanjut Franciscus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Transisi energi menjadi hal vital. Sebuah kampanye yang terus digaungkan secara global.

Indonesia sendiri mempunyai target mencapai net zero emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyusun roadmap terkait hal itu. Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Sahid Junaidi mengatakan kerangka tersebut dirincikan dari 2022 hingga 2060.

Ia menerangkn, pada 2030 menjadi puncak emisi gas rumah kaca. Itu akan diskenarionakan, agar turun secara bertahap. Terdapat beberapa strategi untuk mencapai NZE.

Pertama, efisiensi energi. Kedua, di sektor elektrivikasi, yakni penggunaan kendaraan listrik, dan sebagainya. Ketiga moratorium pembangkit listrik tenaga batubara yang baru, dan pengurangan penggunaan batubara secara bertahap.

Keempat, memaksimalkan energi terbarukan, baik on grid, off grid, dan biofuel. Lalu kelima, pemanfaatan energi baru (nuclear, hydrogen, ammonia). Keenam, penerapan Carbon Capture and Storage (CCS) atau Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) atau teknologi yang dimanfaatkan untuk mitigasi pemanasan global pada aktivitas penghasil energi di pembangkitan atau kilang.

"Kalau kita lihat di roadmap, nanti di tahun 2060 kebutuhan listrik itu sekitar 367 GW dan akan didominasi oleh solar ya (sebesar 115 gigawatt). Solar ini mendominasi sejak tahun 2045 (64 GW), Indonesia emas," ujar Sahid.

Ia menegaskan, pada intinya, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar. Itu tersebar dari Sabang-Merauke. Ada energi yang berasal dari solar. Ini potensinya mencapai 3294 gigwatt (GW). Baru dimanfaatkan sekitar 675 megawatt (MW). Lalu energi angin, potensinya mencapai 155 GW. Baru dimanfaatkan sekitar 152 MW.

Berlanjut ke energi air (Hydro), potensinya mencapai 95 GW. Baru dimanfaatkan sekitar 6.697 MW. Kemudian Bioenergy (Biodiesel dan Bioehanol), potensinya mencapai57 GW. Saat ini baru dimanfaatkan sekitar 3408 MW.

Lalu Geothermal, potensinya mencapai 23 GW. Baru 2.597 MW yang digunakan. Lalu upaya mengkonversi batubara menjadi produk gas (COAL Gassification) sudah sekitar 250 MW.

"Dengan total kapasitas ini potensinya adalah 3.687. Itu asil survei pada tahun 2021. Sekarang kami di Kementerian ESDM akan mempunyai program untuk mengupdate potensi ini sehingga lebih akurat untuk menarik investasi," ujar Sahid.

Secara keseluruhan, potensi berbagai sumber EBT yang termanfaatkan baru sekitar 13,781 atau atau 0,3 persen. Ini menjadi tantangan bersama agar bisa terus dioptimalisasi. Menurutnya, tentu harus berkolaborasi dengan semua stakeholder, baik pemerintah, LSM, media, akademisi, dan sebagainya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) atau PI, Rahmad Pribadi menyatakan Pupuk Indonesia Grup berkomitmen mendukung program konversi motor bahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik yang telah diluncurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program ini menjadi bagian percepatan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB) guna mewujudkan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Kementerian ESDM akan melakukan program konversi 1.000 unit motor BBM menjadi motor listrik secara gratis untuk masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek. Rahmad mengatakan Pupuk Indonesia Grup siap mendukung program tersebut.

"Kami mendukung program konversi kendaraan listrik bagian dari transisi KLBBi yang akan dimanfaatkan masyarakat untuk operasional maupun kendaraan pribadi para insan Pupuk Indonesia Grup," ujar Rahmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Rahmad menyampaikan Kementerian ESDM akan menjalankan program konversi secara bertahap, yang mana sebanyak 500 unit akan dilaksanakan pada tahap pertama dan 500 unit selanjutnya masuk pada tahap kedua. Hingga saat ini, Pupuk Indonesia Grup telah mendukung program konversi motor BBM menjadi motor listrik sebanyak 300 unit yang dimiliki oleh masyarakat sekitar maupun para siswa dan guru SMK yang berada di lingkungan perusahaan.

"Rinciannya, Pupuk Indonesia sebanyak 60 unit motor yang dikonversi, PT Petrokimia Gresik sebanyak 80 unit motor, PT Pupuk Kujang sebanyak 20 unit motor, PT Pupuk Kaltim sebanyak 100 unit motor, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebanyak 40 unit," ucap Rahmad.

Dalam mendukung program tersebut, ucap Rahmad, Pupuk Indonesia telah menjalin kerja sama telah menjalin kerja sama dengan PT Wika Industri Manufaktur (WIMA) yang merupakan mitra kendaraan listrik di Indonesia. Rahmad mengatakan penggunaan motor listrik di wilayah operasional Pupuk Indonesia Grup hingga saat ini tercatat sebanyak 280 unit motor.

"Seluruh motor listrik ini menjadi kendaraan operasional di perusahaan, baik di pabrik maupun para tenaga pemasaran khususnya Account Executive (AE) dan Assistant Account Executive (AAE), sehingga Pupuk Indonesia dapat berkontribusi dalam mewujudkan masa depan yang bersih dan berkelanjutan," kata Rahmad.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengapresiasi Pupuk Indonesia yang telah mendukung program konversi dan penggunaan motor listrik di lingkungan perusahaan. Dadan mengatakan program konversi memerlukan pendanaan sebesar Rp 16 juta untuk satu unit motor.

"Kementerian ESDM akan memberikan dana sebesar Rp 10 juta dan sisanya dibantu perusahaan," ujar Dadan.

Dadan menyampaikan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dapat menghemat biaya dan mendukung masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Dadan mengilustrasikan bahwa 1 liter motor BBM menghasilkan emisi sebesar 2,5 kilogram (kg) Co2, sementara motor listrik berbasis baterai setiap 1 KwH menghasilkan 1 kg emisi. Tidak hanya itu, dari sisi biaya, setiap pengisian 1 KwH dikenakan sekitar Rp 2.400, sementara kendaraan berbasis BBM sekitar Rp 13.700 per liter.

"Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah bekerja keras memajukan teknologi konversi kendaraan listrik ini, terima kasih atas dedikasi, dukungan yang telah diberikan," kata Dadan.