Sumber: Fortune | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - Google bekerja sama dengan Kairos Power mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk membangun 7 reaktor nuklir kecil ini Amerika Serikat (AS). Ini dilakukan untuk memberi tenaga sistem artificial intelegent (AI) yang dikembangkannya.

Pembangkit listrik pertama diharapkan beroperasi pada tahun 2030, sedangkan reaktor lainnya akan digunakan pada tahun 2035. Secara total, kesepakatan tersebut akan menyalurkan daya sebesar 500 megawatt ke teknologi AI milik perusahaan. Jumlah tersebut cukup untuk memberi daya pada kota berukuran sedang.

“Solusi nuklir menawarkan sumber daya yang bersih dan tersedia sepanjang waktu yang dapat membantu kita memenuhi permintaan listrik dengan andal dengan energi bebas karbon setiap jam setiap hari,” tulis Google dalam posting blog tersebut.

Pihak Google menyakini dengan memajukan sumber daya ini dengan komunitas lokal akan bisa mendorong dekarbonisasi jaringan listrik di seluruh dunia.”

Sebenarnya reaktor yang lebih kecil yang dibuat oleh Kairos, perusahaan rintisan energi nuklir, berbeda dari menara yang kebanyakan orang pikirkan ketika membayangkan reaktor nuklir. Perusahaan tersebut menggunakan sistem pendingin garam cair (mirip dengan yang akan digunakan untuk reaktor di lokasi yang sedang dibangun di kampus Universitas Kristen Abilene), yang beroperasi pada tekanan yang lebih rendah.

Perusahaan tersebut mulai membangun reaktor demonstrasi, yang tidak akan diberi daya, awal tahun ini di Tennessee. Namun Google tidak mengungkapkan biaya kemitraan tersebut, hingga penetapan lokasi proyek.

Para ahli telah memperingatkan bahwa pusat data dapat menjadi beban besar pada jaringan listrik AS, dengan proyeksi pertumbuhan sembilan tahun untuk Amerika Utara. Tahun lalu, perkiraan lima tahun dari Grid Strategies memproyeksikan pertumbuhan sebesar 2,6%. Angka itu sejak itu hampir dua kali lipat menjadi 4,7. Para perencana memperkirakan permintaan puncak akan tumbuh sebesar 38 gigawatt. Dalam dunia nyata, itu cukup untuk memberi daya pada 12,7 juta rumah.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengajak Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau untuk melakukan kerja sama pengembangan teknologi reaktor nuklir skala kecil atau small modular reactor (SMR).

Hal tersebut dirinya sampaikan dalam pertemuan ketiga Trudeau dengan para petinggi negara-negara anggota Asean pada KTT Khusus Asean-Kanada di Keketuaan Asean Laos, Kamis (10/10/2024).

SMR adalah teknologi energi nuklir skala kecil menengah yang saat ini mulai banyak dikembangkan di dunia sebagai sumber energi bersih yang lebih murah dan aman.

“Indonesia sendiri sudah mulai melakukan asesmen SMR,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (11/10/2024).

Adapun, Indonesia tengah mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada 2025-2035 yang tertuang pada PP No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN).

Salah satu teknologi nuklir yang dapat dimanfaatkan adalah SMR yang bekerja sama dengan US DoS melalui program Foundational Infrastructure for the Responsible Use of SMR Technology (FIRST).

Lebih lanjut, Airlangga juga mendorong kerja sama teknologi transisi energi lainnya, yakni bahan bakar berbasis kelapa sawit.

Dalam kesempatan tersebut pula, Airlangga meminta Kanada segera menyelesaikan perundingan perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) antara Asean dan Kanada.

“Perundingan perjanjian perdagangan bebas antara Kanada dan Asean perlu segera diselesaikan tahun depan, guna meningkatkan akses pasar dan memperkuat rantai pasok global, termasuk mineral kritis,” ungkapnya.

Kerja sama lainnya yang pemerintah harapkan adalah Asean dapat mengadopsi teknologi transisi bersih atau clean technology yang banyak berkembang di Kanada.

Bukan hanya dalam bidang perdagangan dan energi, Asean dan Kanada menyepakati Asean-Canada Joint Leaders' Statement on Strengthening Food Security and Nutrition in Response to Crises yang menjadi dasar komitmen bersama penguatan ketahanan pangan dan gizi.

Sebagai tindak lanjut, Kanada telah membuka Indo-Pacific Agriculture and Agri-Food Office (IPAAO) di Manila, guna memastikan kelancaran pasokan pupuk.

Pada kesempatan tersebut, PM Kanada Justin Trudeau menyambut positif inisiatif kerja sama small modular reactor yang diusulkan Indonesia, mengingat Kanada memiliki keunggulan di bidang energi nuklir dan terbarukan.

Trudeau juga menyampaikan pentingnya pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang bertanggung jawab dan inklusif sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh kalangan.

Untuk diketahui, hubungan ekonomi Asean dan Kanada secara umum mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir meskipun turut terdampak oleh pandemi Covid-19 pada 2020 dan perlambatan perekonomian pada tahun lalu.

Nilai total perdagangan Kanada dan Asean tercatat sebesar US$20,27 miliar per 2023, naik dari US$17,15 miliar pada 2019. Investasi Kanada ke Asean juga menunjukkan performa relatif stabil, yaitu pada kisaran US$3-4 miliar, kecuali pada 2022 yang hanya US$825 juta.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Kejuruan Teknik Nuklir menilai biaya operasional pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) lebih murah dibandingkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) lainnya.

Ketua Dewan Pakar Badan Kejuruan Teknik Nuklir Persatuan Insinyur Indonesia, Anhar Riza Antariksawan mengatakan jika merujuk pada studi Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) PLTN berdaya 1.000 megawatt elektrik (mWe) lebih kompetitif.

"Masalah keekonomian itu macam-macam nanti kita bergantung pada bunga saat itu dan sebagainya tetapi secara umum, kalau di dalam jangka panjang nuklir akan kompetitif," kata Anhar saat ditemui Bisnis, Kamis (10/10/2024).

Kendati demikian, dia tak memungkiri investasi yang dibutuhkan lebih mahal. Namun, biaya bahan bakar operasional lebih murah karena ongkos angkutan uranium untuk PLTN hanya memerlukan 21 ton dalam setengah tahun. Terlebih, harga bahan baku nuklir juga cenderung lebih stabil harganya.

"Investasinya lebih mahal memang iya tetapi biaya bahan bakar operasionalnya lebih murah karena kita tidak setiap hari ngangkut bahan bakar seperti batubara," ujarnya.

Di sisi lain, operasionalnya dapat berlangsung hingga 80 tahun, lebih lama dibandingkan PLTU yang hanya 30 tahun. Anhar juga membeberkan bahwa setiap unit PLTN setidaknya dapat menerap tenaga kerja 500-800 pekerja.

Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa Indonesia telah memiliki kesiapan infrastruktur yang hampir memadai, khususnya dalam kehadiran sumber daya manusia. Dia menilai Indonesia telah memiliki infrastruktur pendidikan dan sebagian pelatihan dasar dalam ketenaganukliran.

"Human resource development sebetulnya sudah dikatakan siap," imbuhnya.

Tak hanya itu, dia menyebut dari 19 kategori infrastruktur yang disebutkan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA), 16 infrastruktur di Indonesia telah lolos penilaian lembaga internasional tersebut.

"Tahun 2019 sudah ada tim expert dari IAEA yang menilai kesiapan dari 19 infrastruktur itu, dan 16 sudah dinyatakan siap, hanya 3 saja yang belum yaitu national position, management, dan stakeholder involvement," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap estimasi kebutuhan biaya investasi yang diperlukan untuk mendukung rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklit (PLTN) yang ditargetkan mulai pada 2032.

Pengembang Teknologi Nuklir Ahli Utama BRIN, Suparman, mengatakan biaya operasional PLTN lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) lainnya, meskipun dibutuhkan investasi yang tinggi.

"Dari sisi ekonomis, kalau bisa hitung cashflow secara keseluruhan jatuhnya bisa lebih murah PLTN daripada pembangkit yang lain," kata Suparman dalam Forum Discussion Group (FGD) Kedaulatan dan Ketahanan Energi Nasional: Percepatan Implementasi PLTN di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Dalam catatannya, BRIN memproyeksi paling lambat Indonesia dapat memiliki PLTN dengan kapasitas daya listrik mencapai 2-3 gigawatt (GW) pada 2035. Kendati demikian, Indonesia akan memulai dengan small modular reactor (SMR) berkapasitas 250 MW pada 2032.

Suparman menilai Indonesia masih menunggu kajian keamanan teknologi dari sejumlah negara yang juga tengah membangun SMR. Hal ini untuk meminimalisir risiko, sehingga teknologi yang akan digunakan di Indonesia sudah terbukti.

Di samping itu, meskipun membangun skala kecil, Indonesia setidaknya harus membangun 4 unit pembangkit sehingga biaya operasional dan kapasitas nya dapat setara dengan PLTN besar. Kendati demikian, Supraman menuturkan investasi SMR lebih mahal dibandingkan PLTN besar.

"Supaya bisa menyamai paling tidak untuk yang PLTN besar itu sekitar 1.000 MW ke atas, berarti kita butuh 4 PLTN yang kecil," jelasnya.

Dari perhitungan estimasi kebutuhan investasi, Suparman menuturkan setiap negara memiliki perhitungan berbeda karena sejumlah faktor seperti komponen lokal, lokasi, besaran kapasitas, teknologi, insentif dan jaminan pemerintah.

Berdasarkan World Nuclear Association, rata-rata biaya overnight capital cost berdasarkan wilayah yaitu US$4.000 sampai US$6.000 per kilowatt electric (kWe).

Dia menyebutkan ongkos modal PLTN di China US$3.500 per kWe, sedangkan di Eropa US$5.500 per kWe, dan di Amerika Serikat lebih rendah 10% dibandingkan Eropa.

Dalam laporan Studi Pra-kelayakan PLTN dengan SMR di Kalbar tahun 2019, ongkos modalnya berkisar US$5.000 hingga US$7.000 per kWe. Biayanya lebih mahal dibandingkan PLTN besar dengan estimasi US$2.400 hingga US$6.000 per kWe.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) mengungkap sejumlah operator teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dari berbagai negara telah menunjukkan minat untuk membangun proyek di Indonesia.

Anggota DEN Abadi Poernomo mengatakan, merujuk pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), pengembangan PLTN akan dimulai dan diharapkan sudah ada pembangkit skala kecil yang dapat menjadi motor penggerak sumber energi tersebut.

"Banyak [investor], dari Rusia minat, Amerika, China juga banyak yang minat," kata Abadi kepada wartawan, Rabu (9/10/2024).

Dia pun menyebutkan, lokasi yang dinilai telah stabil dan potensial untuk pembangunan PLTN, yaitu Belitung dan Kalimantan. Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian lokasi-lokasi potensial lainnya yang aman untuk pembangkit listrik tenaga nuklir.

Sebelumnya, Abadi juga menerangkan alasan pemerintah mulai membuka opsi untuk mengembangkan PLTN yakni lantaran terjadi perubahan-perubahan kondisi strategis yang memengaruhi kebutuhan energi kelistrikan yang disebut masuk dalam kelompok energi baru terbarukan.

Merujuk pada PP No 79/2014, DEN memperhitungan kembali kebutuhan pasokan listrik dari segi pertumbuhan ekonomi dan populasi. Dalam aturan lama, asumsi pertumbuhan populasi hanya 0,6% pada 2019, sementara kenyataannya mencapai 1,5%.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh 7%-8%, kendati demikian saat ini masih dikisaran 5%. Hal ini yang membuat pemerintah memutar otak mencari alternatif produksi listrik untuk kebutuhan di masa mendatang.

"Dengan perhitungan semua resource yang ada untuk energi kita maksimalkan, kita butuh nuklir, tanpa nuklir kebutuhan energi di 2060 tidak bisa kita capai," ujarnya.

Dalam peta jalan PLTN, pemerintah merencanakan untuk membangun PLTN dengan skala kecil pada 2032 dengan kapasitas pembangkit dikisaran 2 x 250 megawatt (MW).

Menurut Abadi, pengembangan PLTN juga dapat sejalan dengan cita-cita Indonesia menuju Net Zero Emission pada 2050 yang tidak hanya mengembangkan energi baru terbarukan, tetapi juga energi bersih.

"Apakah kendaraan listrik clean energy? Belum karena kalau kita memakai kendaraan listrik, selama sumber energi dari batubara karena 80% pembangkit batu bara, maka EV akan menghasilkan 720 gr CO2 padahal konsumsinya kendaraan listrik cukup banyak," tuturnya.

Untuk itu, pemerintah mendorong energi bersih dari pembangkit di hulu. Dalam hal ini, hidrogen menjadi opsi bahan bakar paling bersih pengganti BBM, namun implementasinya dinilai masih lebih mahal ketimbang nuklir.

"Peta jalannya dari kendaraan listrik bermotor jarang untuk hidrogen, maka yang paling murah itu dari nuklir, hidrogen bisa terproduksi apabila ada listrik, listriknya dari hydrogen, bukan dari batu bara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia merencanakan membuat pembangkit listrik tenaga nuklir di bulan bersama dengan China dan India.

Melansir Radio France Internationale (RFI), perusahaan energi atom Rusia, Rosatom, mengatakan reaktor bulan akan dibangun dengan “keterlibatan manusia yang minimal” dan dikerahkan sekitar tahun 2036.

Adapun menurut kantor berita Rusia, Tass, CEO Rosatom Alexei Likhachev mengatakan pada pertemuan Forum Ekonomi Timur di Vladivostok awal bulan ini bahwa India dan China telah menunjukkan minat pada proyek tersebut.

“Tugas yang sedang kami kerjakan adalah pembuatan pembangkit listrik tenaga nuklir bulan dengan kapasitas energi hingga setengah megawatt,” kata Likhachev pada pertemuan calon investor, dikutip dari RFI, Selasa (8/10/2024).

Ia pun mengatakan bahwa China dan India sangat tertarik dengan kolaborasi ini.

“Mitra kami di China dan India sangat tertarik untuk berkolaborasi seiring kami meletakkan dasar bagi beberapa proyek luar angkasa internasional,” klaim kepala eksekutif Rosatom.

Rencananya, pembangkit listrik ini akan didirikan pangkalan yang disebut Stasiun Penelitian Bulan Internasional (ILRS), baik di tanah bulan atau di orbit bulan.

ILRS akan berfungsi sebagai titik tumpu penelitian ilmiah dan akan terbuka untuk semua negara dan “mitra internasional” setelah mulai beroperasi antara tahun 2035 dan 2045.

Namun tentu saja hal ini memerlukan pasokan listrik yang stabil-yang hanya dapat disediakan oleh reaktor nuklir, karena malam bulan yang panjang di Bulan membuat energi matahari tidak dapat diandalkan.

Meskipun direncanakan bergabung, namun proyek besar ini terpisah dari ambisi India untuk mendirikan stasiun luar angkasa pada tahun 2035 dan meluncurkan misi berawak ke Bulan lima tahun kemudian.

Para analis mengatakan bahwa India berambisi menciptakan koloni manusia di Bulan dan secara aktif mencari peluang potensial untuk mempercepat ambisi luar angkasanya itu.

Di sisi lain, Delhi juga belum mengomentari dugaan kolaborasi tersebut karena adanya masalah mengenai selisih dengan China.

Bisnis.com, JAKARTA - Rusia merencanakan membuat pembangkit listrik tenaga nuklir di bulan bersama dengan China dan India.

Melansir Radio France Internationale (RFI), perusahaan energi atom Rusia, Rosatom, mengatakan reaktor bulan akan dibangun dengan “keterlibatan manusia yang minimal” dan dikerahkan sekitar tahun 2036.

Adapun menurut kantor berita Rusia, Tass, CEO Rosatom Alexei Likhachev mengatakan pada pertemuan Forum Ekonomi Timur di Vladivostok awal bulan ini bahwa India dan China telah menunjukkan minat pada proyek tersebut.

“Tugas yang sedang kami kerjakan adalah pembuatan pembangkit listrik tenaga nuklir bulan dengan kapasitas energi hingga setengah megawatt,” kata Likhachev pada pertemuan calon investor, dikutip dari RFI, Selasa (8/10/2024).

Ia pun mengatakan bahwa China dan India sangat tertarik dengan kolaborasi ini.

“Mitra kami di China dan India sangat tertarik untuk berkolaborasi seiring kami meletakkan dasar bagi beberapa proyek luar angkasa internasional,” klaim kepala eksekutif Rosatom.

Rencananya, pembangkit listrik ini akan didirikan pangkalan yang disebut Stasiun Penelitian Bulan Internasional (ILRS), baik di tanah bulan atau di orbit bulan.

ILRS akan berfungsi sebagai titik tumpu penelitian ilmiah dan akan terbuka untuk semua negara dan “mitra internasional” setelah mulai beroperasi antara tahun 2035 dan 2045.

Namun tentu saja hal ini memerlukan pasokan listrik yang stabil-yang hanya dapat disediakan oleh reaktor nuklir, karena malam bulan yang panjang di Bulan membuat energi matahari tidak dapat diandalkan.

Meskipun direncanakan bergabung, namun proyek besar ini terpisah dari ambisi India untuk mendirikan stasiun luar angkasa pada tahun 2035 dan meluncurkan misi berawak ke Bulan lima tahun kemudian.

Para analis mengatakan bahwa India berambisi menciptakan koloni manusia di Bulan dan secara aktif mencari peluang potensial untuk mempercepat ambisi luar angkasanya itu.

Di sisi lain, Delhi juga belum mengomentari dugaan kolaborasi tersebut karena adanya masalah mengenai selisih dengan China.

Jakarta -

Hasil pemungutan suara dari referendum, masyarakat Kazakhstan telah memberikan suara mengenai rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di negara itu.

Kemudian hasil yang keluar menunjukkan sebagian besar masyarakat mendukung gagasan yang dipromosikan oleh kabinet Presiden Kassym-Jomart Tokayev. Pembangunan PLTN itu sebagai cara untuk menghentikan PLT batu bara yang mencemari lingkungan.

Komisi Pemilihan Umum Pusat menyebut hampir 64% pemilih terdaftar memberikan suara mereka pada pukul 8 malam waktu setempat. Sementara Lembaga survei lokal SOCIS-A dari sekitar 284.000 pemilih menunjukkan 69,8% dari mereka memberikan suara mendukung rencana pembangunan PLTN.

Kazakhstan sendiri sudah mengimpor listrik, sebagian besar dari Rusia. Importasi dilakukan karena fasilitas sendiri banyak sudah tua, sehingga kesulitan memenuhi permintaan domestik. Sementara batu bara dianggap sebagai sumber energi yang paling berpolusi.

Pemerintah mengatakan pasokan energi yang andal diperlukan untuk melengkapi sumber terbarukan seperti tenaga surya dan angin.

Karena Kazakhstan adalah salah satu produsen uranium terbesar di dunia, tenaga nuklir adalah pilihan yang logis. Kebutuhan biaya pembangunan PLTN itu diperkirakan akan menelan biaya US$ 10 miliar- US$ 12 miliar

Namun, rencana tersebut juga telah menghadapi kritik publik karena kekhawatiran tentang bahaya pengujian nuklir dan dicurigai Rusia akan terlibat dalam proyek tersebut.

"Saya telah sampai pada kesimpulan bahwa keputusan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, dan membangunnya dengan (perusahaan nuklir negara Rusia) Rosatom, telah dibuat di (kantor Tokayev) dan masyarakat Kazakhstan diundang ke tempat pemungutan suara sebagai 'notaris' untuk mengesahkan keputusan ini dengan suara mereka," tulis blogger populer Vadim Boreiko.

(ada/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA — Filipina menetapkan target ambisius dengan merencanakan operasional fasilitaspembangkit listrik tenaga nuklir(PLTN) di negaranya pada 2032.

Dengan demikian, Filipina menyusul Indonesia dan Vietnam yang sebelumnya telah mempertimbangkan pemanfaatan energi nuklir guna memenuhi permintaan listrik yang meningkat pesat dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Jakarta: Ledakan penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membuat perusahaan sekelas Microsoft harus rela mengeluarkan dana operasional lebih besar. Terbaru, merek sampai harus menyewa satu pembangkit listrik tenaga nuklir.

Tidak main-main, sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang ditutup hingga harus dihidupkan lagi karena Microsoft sebagai penyewa tunggal secara eksklusif. Nantinya fasilitas listrik ini akan digunakan untuk mendukung operasional server, datacenter, dan fasilitas Microsoft yang menyediakan solusi AI.

Dikutip dari situs The Verge, Microsoft menyetujui kontrak sewa 20 tahun dari fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir Three Mile Island di Pennsylvania, Amerika Serikat. Diketahui fasilitas ini pernah ditutup tahun setelah tahun 1979 terjadi kebocoran reaktor nuklir.
Meskipun begitu, reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir Three Mile Island yang akan disewa Microsoft sendiri baru ditutup pada tahun 2019 dengan alasan ekonomi, berbeda dari reaktor sebelahnya yang ditutup pada 1979.

Perusahaan pengelola, Constellation, menyebut bahwa fasilitas pembanhkit listrik tenaga nuklir mereka baru akan beroperasi untuk Microsoft pada tahun 2028 mendatang. Berapa besar tenaga listrik yang dihasilkan dan akan dikonsumsi oleh teknologi AI Microsoft?

Constellation mengklaim bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir yang disewa Microsoft akan menghasilkan pasokan 837 megawatts, setara untuk menyediakan daya listrik ke 800.000 rumah.

Di sisi lain, proyek luar biasa ini bisa menjadi salah satu kunci Microsoft mendukung gerakan zero net emission karena menggunakan pembangkit listrik tenaga nuklir yang termasuk penghasil energi bersih.

“Perjanjian ini merupakan pencapaian luar biasa dari Microsoft dalam berkontribusi mengurangi emisi karbon. Microsoft akan terus berkolaborasi dengen penyedia energi (listri) untuk mengembangan sumber daya energi bersih dalam memenuhi kapasitas dan kebutuhan,” tutur VP of Energy Microsoft, Bobby Hollis.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(MMI)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan, terdapat tiga lokasi yang potensial untuk menjadi tempat pengembangan dan pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Kementerian ESDM memandang potensi energi nuklir sangat besar sehingga mampu dimanfaatkan dalam percepatan untuk mencapai net zero emission (NZE) dan juga target Nationally Determined Contribution (NDC).

Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Harris menyampaikan bahwa PLTN yang nantinya dikembangkan di Indonesia merupakan PLTN dengan skala kecil.

Harris mengatakan, pemerintah telah mengidentifikasi tiga tempat yang potensial untuk dijadikan sebagai lokasi pembangunan PLTN.

“Lalu, di mana mau ditaruh nuklir itu? Ada beberapa skenario. Satu, kalau kita lihat di peta ini, di situ ada namanya Pulau Gelasa, di daerah Kepulauan Bangka Belitung. Pulau itu tidak berpenghuni,” kata Harris dalam pembukaan Energy Week IEE Series 2024 di Jiexpo Kemayoran, Rabu (28/8/2024).

Adapun, Pulau Gelasa di Kepulauan Bangka Belitung ini rencananya menjadi lokasi PLTN dengan teknologi thorium molten salt reactor (TMSR) pertama di Indonesia yang dikembangkan oleh PT ThorCon Power Indonesia (PT TPI)

Selain Pulau Gelasa, Harris menyampaikan, tempat kedua yang berpotensi menjadi lokasi pengambangan PLTN adalah pulau di wilayah Kalimantan Barat. Namun, dirinya tidak memerinci pulau mana yang nantinya akan dibangun PLTN.

Kemudian, lokasi ketiga adalah pulau-pulau kecil yang dilalui oleh transmisi listrik dari Kalimantan ke Jawa juga menjadi alternatif tempat untuk dibangun PLTN.

“Sepanjang transmisi dari Kalimantan ke Jawa, di situ nanti akan melewati pulau-pulau kecil yang bisa dipakai untuk membangun nuklir di sana sehingga langsung masuk ke green,” ucapnya.

Adapun, pemerintah belakangan mempercepat target operasi komersial PLTN ke 2032, dari yang sebelumnya ditenggat pada 2039 dalam peta jalan nol emisi karbon nasional.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa dari 16 persyaratan pengoperasian PLTN, Indonesia hanya perlu menyelesaikan dua persyaratan lagi.

“Jadi persyaratan yang 16 itu, kita sisa 2. Nepio [Organisasi Pelaksana Program Energi Nuklir] sama Go Nuklir. Pemerintah kan harus menyatakan Go Nuklir apakah ada Perpres atau apa nanti karena ini belum sama Nepio lagi kita bahas,” kata Dadan di Kantor Dirjen Migas dikutip, Minggu (16/6/2024).

Dadan menyebut, sampai dengan saat ini, penerimaan masyarakat terhadap pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir sudah melebih angka 50%.

Tercatat, kata Dadan, saat ini penerimaan pengoperasian PLTN sudah di atas 60% dan itu merupakan data yang tercatat 4 tahun yang lalu.

Terkait dengan pengembangan teknologi nuklir, Dadan menuturkan, pemerintah telah berkomunikasi dengan Rusia. Selain Rusia, ESDM juga menjalin komunikasi dengan Jepang, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat (AS).

"[Rusia] kan sudah panjang sih, kita juga memang komunikasi tidak hanya dengan Rusia, kita juga komunikasi dengan Jepang, kita juga komunikasi dengan Korea, kita juga komunikasi dengan Amerika, ya dibuka saja semua, nanti pada saatnya kan kita pilih yang terbaik," ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) fokus untuk membangun reaktor nuklir skala kecil atau Small Modular Reactor (SMR) dibandingkan reaktor nuklir skala besar. Pembangunan energi nuklir tersebut dinilai dibutuhkan untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

"Mungkin SMR ya karena untuk skala besar belum ada area yang bisa memanfaatkannya secara penuh," ujar Menteri ESDM, Arifin Tasrif saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (8/8)

Arifin mengatakan, saat ini pemerintah sudah menargetkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 2040 yang tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).

"Nuklir memang perlu buat kita ke depan. Kita juga sudah menyiapkan rencana untuk pemakaian energi nuklir itu kita rencanakan beyond 2040," ujarnya.

Meski begitu, pemerintah tidak menutup kemungkinan memanfaatkan energi nuklir lebih cepat dari 2040 yang tertuang Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang sedang dilakukan pembahasan oleh Dewan Energi Nasional (DEN).

"Kalau memang teknologinya aman, komersial kompetitif, kenapa enggak," ucapnya.

Target On Grid 2033

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) akan on grid atau masuk ke sistem jaringan listrik utama pada 2033. Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan pemerintah memberikan kuota sebesar 250 megawatt (MW) untuk PLTN perdana di Indonesia tersebut.

Eniya mengatakan,pemerintah Indonesia tengah menyusun Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) sebagai salah satu syarat pembangunan PLTN. Organisasi tersebut diketuai oleh Presiden RI Joko Widodo.

"Nah struktur di bawahnya ini yang sekarang sedang didiskusikan, nanti kita konsolidasikan di dalam perpres," ujar Eniya dalam dalam acara Katadata Sustainability Action For The Future Economy (SAFE) 2024 di Jakarta, Kamis (8/8).

Eniya mengatakan, pemerintah membuka pintu kepada siapa saja yang ingin menanamkan dananya untuk pembangunan PLTN di Indonesia. Hal itu termasuk perusahaan asal Amerika, Thorcon yang saat ini sudah melakukan penelitian nuklir di Indonesia.

Menurut Eniya, pembangunan PLTN juga menghadapi tantangan sosial karena mendapatkan sejumlah penolakan dari warga. Namun, ia meyakini isu negatif terkait PLTN sudah mulai memudar di Indonesia. Pasalnya, berdasarkan data yang ada terdapat peningkatan penerimaan masyarakat akan penerapan energi nuklir di Indonesia.

"Jadi setiap tahun ada perhitungan untuk penerimaan masyarakat (akan nuklir) itu sudah naik sampai 75%," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, PLTN masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang sedang digodok Dewan Energi Nasional (DEN).

Di draf RPP KEN kapasitas PLTN yang beroperasi di 2032 sebesar 200 megawatt (MW). Nantinya, Kapasitasnya (PLTN) akan ditingkatkan hingga 9 gigawatt (GW) pada 2060 oleh pemerintah.

Dalam pembaruan PP KEN DEN menyebut pembangkit nuklir akan setara dengan energi baru dan terbarukan (EBT) lainnya, bukan sebagai pilihan terakhir.