Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto berisikan 48 kementerian. Jumlah ini terbilang sangat banyak dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang hanya 34 kementerian.

Lalu, apakah 'penggemukan' kabinet ini akan membuat lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan makin besar?

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini mengatakan, pihaknya belum membicarakan lebih lanjut tentang pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2025.

"Kita belum membicarakan itu ya dengan Bapak Presiden (Prabowo). Jadi tentunya kan kita sekarang sudah menyesuaikan dengan CPNS yang sudah berjalan, nanti kita akan disesuaikan lagi untuk formasi-formasi," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Pemerintah saat ini tengah dalam prioritas untuk penataan struktur kabinet pemerintahan dan pelaksanaan seleksi CPNS serta PPPK yang sudah berjalan.

Dari formasi ini, Rini menjelaskan, akan disesuaikan Kembali dengan kementerian baru. Hal ini mengingat formasi pada CPNS dan PPPK 2024 masih menyesuaikan dengan pemerintahan Presiden 2024-2024 Joko Widodo (Jokowi).

"Kan ada formasinya juga disesuaikan dengan unit-unit itu, nanti kita akan sesuaikan. Tetapi apakah ada penambahan untuk CPNS? Kita belum membicarakan ke sana dengan Bapak Presiden," ujarnya.

Di sisi lain, Rini juga belum dapat memastikan apakah pihaknya akan membuka seleksi CPNS untuk tahun depan. Hal ini belum dibicarakan dengan Prabowo.

Ia memastikan, pemenuhan kebutuhan untuk kementerian-kementerian baru akan memanfaatkan terlebih dulu para pegawai ASN yang terdampak perombakan kementerian. Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih.

Rinciannya terdiri atas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebanyak 2.072 pegawai ASN, Kementerian Hukum dan HAM 64.879 ASN, Kemenko Marves 453, KemenKop UKM 710, Kementerian LHK 19.545, KemenParekraf 2.256, Kementerian PUPR 22.202, Kemendikbud Ristek sebanyak 117.784 pegawai ASN.

"Kan kita sudah dibagi fungsi-fungsinya tadi. Jadi, misal Kementerian Imigrasi, ya sudah Dirjen Imigrasinya, pindah, pindah semua dengan sumber dayanya. Jadi, kita sudah punya data untuk itu. Kita sudah dihitung, BKN juga melihat misalnya dari imigrasi ada berapa orang, ini berapa orang. Jadi, kita tinggal dipindahkan," terang Rini.

Posisi Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan akan berakhir. Budi Karya telah menjabat selama 8 tahun, sejak 2016, menggantikan posisi Ignasius Jonan kala itu.

Itu artinya, Budi Karya telah membantu Jokowi sejak berada di Kabinet Kerja hingga Kabinet Indonesia Maju. Pada awal jabatannya, ia mendapat dua pesan dari Jokowi yakni memperbaiki masalah konektivitas dan memberdayakan masyarakat. Menurutnya, titipan Jokowi tersebut ada yang belum tuntas.

"Tentu namanya hidup, bekerja, optimum selalu jadi cita-cita. Saya mengaku memang belum tuntas, karena ketuntasan itu tidak pernah terjadi," kata Budi Karya di Gramedia Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2024).

Di samping itu, ia menyampaikan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih di sektor perhubungan yakni masalah keamanan atau safety. Padahal, menurutnya keamanan merupakan suatu hal yang sangat penting. Berikutnya, ia juga menyoroti tentang keseriusan transisi menuju kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Keberlanjutan juga harus ada komitmen. EV, nggak ada satu komitmen tentang EV. Dianggap itu berat betul. Bagaimana China kurang dalam 10 tahun jadi EV semua. Tugas kita untuk melalukan itu, sayang ini belum maksimal," ujarnya.

Selain itu, menurutnya juga ada pekerjaan rumah (PR) besar untuk menyelesaikan masalah kemacetan. Di Jakarta sebagai satu pionir, pihaknya telah mencoba melakukan banyak hal. Kira-kira hampir 30% masyarakat Jakarta menggunakan transportasi umum.

"Yang menggembirakan itu bahwa pemda-pemda di seluruh Indonesia itu eager untuk membuat ini. Sayang fiskalnya belum mungkin. Jadi kalau nanti angkutan masalah perkotaan yang modern seperti Jakarta ini dibuat di tempat lain, insyaallah kemacetan di daerah berubah," kata dia.

Budi Karya menambahkan, sejumlah langkah kerja sama dengan pihak asing telah diupayakan untuk mendorong transportasi massal di kota-kota lain, seperti Jerman yang mau membantu KRL di Surabaya, lalu World Bank yang membantu Bus Raya Terpadu (BRT) di Medan dan Bandung.

Saat ditanya lebih lanjut terkait pesan untuk Menteri Perhubungan Era Prabowo Subianto, Budi Karya enggan bicara. Ia juga tidak menanggapi dengan serius pertanyaan tentang rencananya usai purnatugas.