Jakarta -

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bakal melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat minggu depan, 15 November 2024. Dalam RUPSLB itu dikabarkan bahwa Garuda bakal melakukan pergantian jajaran direksi.

Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, menjelaskan RUPSLB tersebut memang memiliki agenda utama untuk melakukan perubahan pada jajaran pengurus, baik di level direksi maupun komisaris perusahaan.

"Tanggal 15 RUPS oke, memang ada RUPS tanggal 15 (November) RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu adalah direksi dan komisaris," ujar Irfan, dilansir dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Irfan merespons juga soal beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan bakal mennggantikan dirinya sebagaiDirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Irfan menegaskan segala keputusan berada di tangan pemegang saham. Sebagai informasi, mayoritas saham garuda dipegang pemerintah melalui Menteri BUMN.

"Ini seluruhnya kewenangan pemegang saham dan kita menghormati itu," ujar Irfan.

Irfan menambahkan, sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti, sesuai keputusan para pemegang saham.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti," kata Irfan.

Ia juga menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemegang saham tanpa mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Pemegang saham tentu pasti punya banyak pertimbangan yang kita juga tidak akan tanyakan karena kita ini profesional," katanya pula.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan RUPSLB Garuda bakal menjelaskan alasan perubahan pengurus tersebut. Lantas, ia meminta untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).
Ketika ditanya apakah akan ada perombakan Direksi Garuda, Erick mengatakan belum bisa dijelaskan dan itu akan terjawab saat RUPSLB nanti.
"Nanti kalau sudah RUPS, diceritakan," ujar Erick.

Simak juga Video Peraih detikcom Awards Tokoh Inspirasi Publik: Juragan 99-Dirut Garuda

[Gambas:Video 20detik]

(ily/hns)

Jakarta -

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bakal melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat minggu depan, 15 November 2024. Dalam RUPSLB itu dikabarkan bahwa Garuda bakal melakukan pergantian jajaran direksi.

Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, menjelaskan RUPSLB tersebut memang memiliki agenda utama untuk melakukan perubahan pada jajaran pengurus, baik di level direksi maupun komisaris perusahaan.

"Tanggal 15 RUPS oke, memang ada RUPS tanggal 15 (November) RUPSLB agendanya adalah perubahan pengurus. Pengurus itu adalah direksi dan komisaris," ujar Irfan, dilansir dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Irfan merespons juga soal beredarnya kabar Plt CEO Lion Air Wamildan Tsani Panjaitan bakal mennggantikan dirinya sebagaiDirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA).

Irfan menegaskan segala keputusan berada di tangan pemegang saham. Sebagai informasi, mayoritas saham garuda dipegang pemerintah melalui Menteri BUMN.

"Ini seluruhnya kewenangan pemegang saham dan kita menghormati itu," ujar Irfan.

Irfan menambahkan, sebagai seorang profesional, dirinya siap menjalankan amanah jika masih dipercaya menjadi dirut dan ikhlas apabila diganti, sesuai keputusan para pemegang saham.

"Kami ini profesional, jadi ketika diminta (menjadi dirut) kita terima kasih, ketika diganti kita juga terima kasih, kalau memang perlu diganti," kata Irfan.

Ia juga menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan yang diambil oleh pemegang saham tanpa mempertanyakan pertimbangan-pertimbangan tersebut.

"Pemegang saham tentu pasti punya banyak pertimbangan yang kita juga tidak akan tanyakan karena kita ini profesional," katanya pula.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan RUPSLB Garuda bakal menjelaskan alasan perubahan pengurus tersebut. Lantas, ia meminta untuk menunggu hasil rapat itu terlebih dahulu.

"Belum RUPS, tunggu aja RUPS-nya," ujar Erick di Jakarta, Kamis (7/11).
Ketika ditanya apakah akan ada perombakan Direksi Garuda, Erick mengatakan belum bisa dijelaskan dan itu akan terjawab saat RUPSLB nanti.
"Nanti kalau sudah RUPS, diceritakan," ujar Erick.

Simak juga Video Peraih detikcom Awards Tokoh Inspirasi Publik: Juragan 99-Dirut Garuda

[Gambas:Video 20detik]

(ily/hns)

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan itu, Erick menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama menggantikan Nicke Widyawati.

Menurut Erick Thohir, Nicke telah menjabat sebagai Direktur Utama selama 6 tahun. Dia menyebut jarang Direktur Utama Pertamina menjabat selama itu.

"Bu Nicke saya rasa sudah kerja maksimal. Beliau sampai berapa? 6 tahun saya rasa. Jarang loh Dirut Pertamina selama itu. Jadi saya mengapresiasi kinerjanya," katanya di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan, Simon Aloysius merupakan sosok pimpinan muda. Dia pun mendorong adanya terobosan-terobosan lebih luas lagi.

"Tentu sekarang ada Pak Simon yang saya rasa ini pimpinan muda. Jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan lebih luas lagi, lebih efektif lagi," ungkapnya.

Erick menitipkan sejumlah poin kepada Simon meski belum memaparkan secara rinci. Dia yakin, Simon akan bekerja lebih maksimal.

"Dan saya sudah bertemu Pak Simon waktu menjadi Komut. Ada beberapa poin yang saya titipkan. Dan Insyaallah saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal. Apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung," tutur Erick.

Perombakan susunan direksi-komisaris Pertamina ini diputuskan dalam RUPS yang keputusannya tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Erick Thohir juga mengangkat Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN termasuk Pertamina merupakan kewenangan Pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili oleh Menteri BUMN.

"Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada," ungkap Fadjar dalam keterangannya.

Berikut susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi Pertamina:

Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Mochamad Iriawan
- Wakil Komisaris Utama : Dony Oskaria
- Komisaris Independen : Raden Adjeng Sondaryani
- Komisaris : Heru Pambudi
- Komisaris : Bambang Suswantono
- Komisaris Independen : Condro Kirono
- Komisaris Independen : Alexander Lay
- Komisaris Independen : Iggi H. Achsien

Direksi
- Direktur Utama: Simon Aloysius Mantiri
- Wakil Direktur Utama: Wiko Migantoro
- Direktur Manajemen Risiko: Ahmad Siddik Badruddin
- Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha: A. Salyadi Dariah Saputra
- Direktur Logistik dan Infrastruktur: Alfian Nasution
- Direktur Keuangan: Emma Sri Martini
- Direktur Penunjang Bisnis: Erry Widiastono
- Direktur Sumber Daya Manusia: M Erry Sugiharto

(acd/hns)

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal pergantian bos Pertamina. Ia mengatakan pergantian jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina (Persero) bergantung pada pemimpinnya, Menteri BUMN dan presiden.

"Pertamina itukan BUMN yang sudah sangat mapan sistemnya sudah jalan. Pergantian kepemimpinan itukan hal yang biasa apalagi ya tergantung dari pimpinan, pak menteri BUMN dan bapak presiden," ujar Bahlil ditemui di kantornya, Senin (4/11).

Menteri BUMN Erick Thohir memang baru saja merombak petinggi Pertamina. Dalam perombakan itu, Erick mencopot Nicke Widyawati dari jabatannya sebagai Direktur Utama Pertamina dan menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai gantinya.

Selain merombak jajaran direksi, Erick juga merombak jajaran komisaris dengan menunjuk  Mochamad Iriawan (Iwan Bule) sebagai komisaris utama Pertamina menggantikan Simon. Erick Thohir juga mengangkat Dony Oskaria menjaid Wakil Komisaris Utama.

Bahlil memastikan Erick Thohir memilih sosok tersebut karena dianggap mumpuni dalam menjalankan tugas mengawasi perusahaan pelat merah negara tersebut.

"Pasti MenBUMN mempunyai penilaian-penilain khusus untuk melakukan rotasi kepada siapa saja yang akan diganti, termasuk di dalamnya adalah Pertamina," kata dia.

Menurutnya, dengan pergantian jajaran ini pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan baik dengan Pertamina. Pasalnya, perseroan berperan penting dalam mendukung pemerintah mencapai target lifting migas yang tengah turun.

"Saya berkepentingan sekali sama Pertamina karena 65 persen, lifting kita dikuasai oleh Pertamina. Secara tekniskan Pertaminanya nanti koordinasi dengan kementerian ESDM baik kita akan melakukan eksplorasi, meningkatkan lifting, dan sumur-sumur idle," jelasnya.

Ketua Umum Partai Golkar ini pun memastikan akan segera memanggil pemimpin baru Pertamina untuk melakukan rapat perdana.

"Saya abis ini akan mengundang mereka untuk kami melakukan rapat koordinasi. Minggu inilah. Orang baru dilantik, pasti dia koordinasi," pungkasnya.

Jakarta -

Menteri BUMN, Erick Thohir buka suara mengenai perombakan direksi-komisaris PT Pertamina (Persero). Dalam perombakan tersebut, Erick Thohir menunjuk Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati.

Erick Thohir menilai, Nicke Widyawati telah bekerja secara maksimal. Ia menilai, jarang ada Dirut Pertamina bertahan sampai 6 tahun.

"Bu Nicke saya rasa sudah kerja maksimal. Beliau sampai berapa? 6 tahun saya rasa. Jarang loh Dirut Pertamina selama itu. Jadi saya mengapresiasi kinerjanya," katanya di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan, Simon Aloysius merupakan pimpinan muda. Dia mendorong adanya terobosan-terobosan lebih luas lagi.

"Tentu sekarang ada Pak Simon yang saya rasa ini pimpinan muda. Jadi mungkin juga kita bisa dorong terobosan-terobosan lebih luas lagi, lebih efektif lagi," ungkapnya.

Erick menitipkan sejumlah poin kepada Simon meski belum memaparkan secara rinci. Dia yakin, Simon akan bekerja lebih maksimal.

"Dan saya sudah bertemu Pak Simon waktu menjadi Komut. Ada beberapa poin yang saya titipkan. Dan insyaallah saya yakin beliau bisa bekerja lebih maksimal. Apalagi dengan terobosan-terobosan yang sudah didiskusikan langsung," ungkapnya.

(acd/eds)

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini buka-bukaan terkait nasib tunjangan kinerja (tukin) para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah kementerian. Adapun pemindahan kementerian ini seiring dengan perombakan struktur kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Rini memastikan, tukin yang diterima ASN masih akan tetap mengacu pada kementerian tempat ia bekerja sebelum dipindahkan sehingga tidak akan ada penurunan tukin. Hal ini sembari menunggu rampungnya Peraturan Menteri PAN-RB (PermenPAN-RB).

"Kalau misalnya di kementerian yang berbeda-beda (penempatannya), maka tetap dia akan menggunakan (tukin) yang lama sambil kita sedang menyesuaikan juga PermenPAN-RB untuk penyesuaian," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ia pun mencontohkan dengan tukin Kementerian Imigrasi. Adapun di pemerintahan sebelumnya, persoalan imigrasi masuk ke dalam lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, Kementerian Imigrasi nantinya akan mengikuti besaran tukin yang lama.

Tukin pegawai ASN sendiri berbeda-beda menyesuaikan jabatan dan asal kementerian. Ada kementerian yang tukinnya 80% dan ada juga yang sudah mencapai 100%. Rini menekankan kembali, untuk tahap awalnya ini tukin pegawai ASN yang pindah kementerian masih akan tetap mengacu pada tukin di kementerian lama.

"Ada yang dipindahkan ke mana, ada (kementerian) yang masih 80%, dia sudah 100 dan sebagainya, dia masih mengikuti yang lama dulu, sesuai dengan organisasi asal. Pokonya tidak merugikan ASN," ujarnya.

Rini mengatakan, proses transisi ini akan berlangsung hingga bulan Desember 2024. Proses tersebut pun telah berjalan secara bertahap sembari menunggu peraturan presiden (Perpres) dari seluruh kementerian/Lembaga (KL) yang akan menjadi acuannya diterbitkan. Seiring dengan itu, ke depan juga akan terbit aturan turunan lainnya.

"Transisi ini kan sampai bulan Desember harus kita selesaikan, mudah-mudahan nanti Januari sudah mulai ada peraturan. Jadi KemenPAN-RB lagi ngebut nih, banyak yang harus diselesaikan hari ini," kata dia.

Selaras dengan kebijakan menyangkut tukin ini, Rini juga memastikan kebijakan serupa terhadap gaji ASN yang pindah kementerian. Ia memastikan tidak akan mendatangkan dampak negatif terhadap para pegawai bersangkutan.

"Keberlangsungan dari penghasilan pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan. Bagi pegawai yang tidak berubah, tetap menerima penghasilan. Tapi kalau yang berpindah, menerima penghasilan sesuai KL aslinya," ujar Rini, dalam Raker.

Rini menambahkan, persoalan penggunaan dan pengalihan SDM ini juga diatur dalam Perpres No. 139 tahun 2024 atau Perpres Transisi. Di dalamnya, diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian hingga pemecahan substansi penggabungan, serta kedudukan SDM.

"Termasuk bagaimana kita bagi SDM yang menduduki jabatan dengan catatan SDM yang saat ini menjabat tetap menjalankan tugas dan fungsinya," katanya.

(kil/kil)

Jakarta -

Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto berisikan 48 kementerian. Jumlah ini terbilang sangat banyak dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang hanya 34 kementerian.

Lalu, apakah 'penggemukan' kabinet ini akan membuat lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan makin besar?

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB) Rini Widiyantini mengatakan, pihaknya belum membicarakan lebih lanjut tentang pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2025.

"Kita belum membicarakan itu ya dengan Bapak Presiden (Prabowo). Jadi tentunya kan kita sekarang sudah menyesuaikan dengan CPNS yang sudah berjalan, nanti kita akan disesuaikan lagi untuk formasi-formasi," kata Rini, ditemui usai Rapat Kerja Perdana dengan Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Pemerintah saat ini tengah dalam prioritas untuk penataan struktur kabinet pemerintahan dan pelaksanaan seleksi CPNS serta PPPK yang sudah berjalan.

Dari formasi ini, Rini menjelaskan, akan disesuaikan Kembali dengan kementerian baru. Hal ini mengingat formasi pada CPNS dan PPPK 2024 masih menyesuaikan dengan pemerintahan Presiden 2024-2024 Joko Widodo (Jokowi).

"Kan ada formasinya juga disesuaikan dengan unit-unit itu, nanti kita akan sesuaikan. Tetapi apakah ada penambahan untuk CPNS? Kita belum membicarakan ke sana dengan Bapak Presiden," ujarnya.

Di sisi lain, Rini juga belum dapat memastikan apakah pihaknya akan membuka seleksi CPNS untuk tahun depan. Hal ini belum dibicarakan dengan Prabowo.

Ia memastikan, pemenuhan kebutuhan untuk kementerian-kementerian baru akan memanfaatkan terlebih dulu para pegawai ASN yang terdampak perombakan kementerian. Secara keseluruhan, total ada sebanyak 229.901 pegawai ASN yang terdampak perubahan struktur Kabinet Merah Putih.

Rinciannya terdiri atas Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebanyak 2.072 pegawai ASN, Kementerian Hukum dan HAM 64.879 ASN, Kemenko Marves 453, KemenKop UKM 710, Kementerian LHK 19.545, KemenParekraf 2.256, Kementerian PUPR 22.202, Kemendikbud Ristek sebanyak 117.784 pegawai ASN.

"Kan kita sudah dibagi fungsi-fungsinya tadi. Jadi, misal Kementerian Imigrasi, ya sudah Dirjen Imigrasinya, pindah, pindah semua dengan sumber dayanya. Jadi, kita sudah punya data untuk itu. Kita sudah dihitung, BKN juga melihat misalnya dari imigrasi ada berapa orang, ini berapa orang. Jadi, kita tinggal dipindahkan," terang Rini.

(shc/kil)

Jakarta -

Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki buka-bukaan tentang pemisahan kementeriannya menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Ia juga telah mengkonfirmasi nama-nama yang akan menduduki posisi sebagai pimpinan kementerian terkait.

Teten membenarkan bahwa Budi Arie Setiadi yang akan menggantikannya sebagai Menteri Koperasi. Sedangkan Maman Abdurrahman yang akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM.

Ia juga telah berkomunikasi dengan para calon menteri, baik Budi Arie maupun Maman Abdurahman menyangkut pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM ini. Komunikasi ini diharapkan dapat memastikan kelancaran transisi sekaligus sinergi ke depannya.

"Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di Menteri Kooperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman dari yang akan di UMKM," kata Teten, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Teten juga menyatakan, akan membantu keduanya selama proses transisi dalam memisahkan sektor koperasi dan UKM. Hal ini termasuk juga dengan membawa keduanya bersinergi, meski sektor terkait kini dipisah.

Sementara itu, menurutnya, langkah perombakan struktur kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo, termasuk pemecahan kementerian. Hal ini menjadi bagian dari persoalan politik di pemerintahan yang akan datang.

"Presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif," ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan fokus Prabowo yang disebut-sebut punya cita-cita besar untuk memperbesar koperasi. Hal ini juga berkaitan dengan kakek Prabowo, Margono Djojohadikusumo, yang merupakan pelopor gerakan koperasi di Indonesia.

"Kita tahulah kakeknya beliau itu Pak Margono kan itu dulu ada buku yang ditulis oleh kakeknya. Itu antara perkembangan kooperasi antara tahun 1930 sampai tahun 40, saya sudah baca dan beliau dulu sebagai pengawas kooperasi," ujar Teten.

Selain itu, menurut Teten, koperasi merupakan alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro seperti pertanian. Dengan demikian, koperasi punya potensi besar untuk turut serta menggeber pertumbuhan ekonomi.

"Selama ini kita menggunakan kooperasi itu sebagai alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro, terutama misalnya di sektor pertanian, di agrikultur, di jaringan retail juga. Saya lihat di dunia benar-benar bisa lewat kooperasi. Jadi potensinya itu saya kira meskipun dipecah saya kira akan bisa disinergikan," kata Teten.

(shc/hns)

JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengungkapkan alasan Menteri BUMN, Erick Thohir mengangkat aktor kondang, Fauzi Baadilla sebagai salah satu komisaris independen PT Pos Indonesia. Alasannya, sosok Fauzi Baadilla dibutuhkan untuk mengembangkan industri kreatif.

Arya mengatakan, PT Pos Indonesia tengah mengalami perombakan perannya sebagai perusahaan negara yang bergerak di bidang logistik. PT Pos Indonesia kini mengemban tugas untuk mengembangkan industri kreatif di kalangan milenial dan Gen-Z, sehingga dapat memaksimalkan potensi aset yang sudah ada seperti Pos Bloc di Jakarta.

"Artinya apa? Memang ini bagian transformasi kepada urusan-urusan yang namanya kreatif, digital, dan sebagainya. Dan kalian tahu nggak? Berapa banyak asetnya PT Pos yang harus kita berdayakan dengan digabungkan dengan industri kreatif," ungkap Arya selepas menghadiri acara di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Arya menambahkan PT Pos yang mendukung pada industri kreatif dan digital, kini juga mulai meluas ke seluruh Indonesia. Contohnya Pos Bloc di Kota Medan, Sumatera Utara, yang tetap beroperasi hingga tengah malam guna mendukung keberlangsungan para pegiat industri kreatif disana.

"Lihat Pos Bloc Medan. Sampai jam berapa malam? Mungkin cuma dialah tempat yang dimana Mall sudah tutup semua, dia masih buka. Dan di sana tiap Minggu, banyak banget teman-teman kreatif itu, pegiat Industri kreatif, dan sebagainya," ujarnya.

Arya menegaskan Kementerian BUMN membutuhkan sosok seperti Fauzi Baadilla, yang telah malang melintang dalam industri kreatif tanah air sebagai aktor. Sosok Fauzi, dipandang mewakili geliat pegiat Industri kreatif kekinian di tanah air.

"Dan kami butuh namanya Fauzi Baadilla. Dia pergi ke PT Pos Indonesia (karena) kita mau pergi ke arah mengawinkan PT Pos ini dengan Industri kreatif, gitu," tegas Arya.

Diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Fauzi Baadilla menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero).

Erick Thohir juga menetapkan Muhammad Budi Djatmiko selaku Komisaris Independen perusahaan. Pada saat yang sama, pemegang saham memberhentikan Guntur Iman Nofianto dari jabatannya, efektif sejak 1 April 2024 karena masa tugasnya yang telah berakhir.

Selain berperan sebagai aktor, Fauzi Baadila pernah ditunjuk Partai Gerindra untuk memimpin relawan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Saat itu dia menjadi koordinator relawan.

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin merespons pernyataan eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal perombakkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, kesalahan dilakukan oleh perorangan.

"Kerjanya KPU itu bukan perorangan, tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus, tidak berarti seluruh terkena (kasus) kan ya, yang bersalah saja," ujar Wapres di Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Wapres menegaskan tidak dimungkinkan dilakukan pergantian komisioner KPU. Terlebih pilkada sudah menjadi agenda nasional yang terjadwal.
Oleh karena itu, Wakil Kepala Negara menilai kinerja KPU hanya perlu diperkuat. Ia menyakini lembaga tersebut mampu menyelenggarkan Pilkada 2024.

"Dikuatkan saja KPU yang ada, dan hal-hal yang masih kurang ya dibetulkan," tandasnya.

Baca juga: Mahfud MD Bongkar Borok Komisioner KPU: Tak Layak Menyelenggarakan Pilkada

Sebelumnya, Mahfud menyoroti kualitas KPU setelah terungkapnya perbuatan asusila Hasyim Asy'ari. Ia menilai jajaran KPU tidak layak menjadi penyelenggara Pilkada 2024.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tulis Mahfud dalam akun X @mohmahfudmd, Senin, 8 Juli 2024.

(ABK)