IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (PSDMBP) menjajaki kerja sama dengan PT Eramet Indonesia Mining terkait studi dan eksplorasi mineral kritis di Indonesia.

Kepala PSDMBP Agung Pribadi mengatakan PSDMBP tengah berupaya untuk menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan asing, yang difokuskan pada studi mendalam terkait potensi mineral kritis seperti nikel, kobalt, dan lithium,

Mineral tersebut menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan teknologi masa depan, terutama untuk baterai kendaraan listrik. “Dengan adanya studi yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan cadangan mineral kritis baru yang lebih besar dan bernilai ekonomis tinggi," ujar Agung dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (17/10/2024).

Lebih rinci, Agung mengatakan kerja sama yang akan dijalin antara PSDMBP dan Eramet mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah studi dan penyelidikan wilayah prospek mineral kritis yang belum dikembangkan di Indonesia.

Selain itu, karakterisasi bijih serta proses metalurgi terkait nikel, dan eksplorasi litium dari geothermal brine. Kerja sama ini juga membuka peluang pertukaran pengetahuan terkait eksplorasi litium, inventarisasi mineral, serta publikasi ilmiah bersama.

Dalam waktu dekat, lanjut Agung, akan ada agenda rencana penyelidikan litium di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang akan dimulai pada 21 Oktober 2024. Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari studi lithium brine yang diinisiasi pada 2023 di wilayah Bleduk Kuwu dan sekitarnya.

"Kegiatan tersebut akan melibatkan metode geofisika dan geokimia, dengan PSDMBP dan Eramet berkontribusi dalam penggunaan peralatan dan teknik yang berbeda. Dalam hal tersebut, metode geofisika yang akan digunakan antara lain gravity, ground magnetic, dan magnetotelluric oleh PSDMBP, serta geolistrik, self-potential, dan passive seismic oleh Eramet," tuturnya.

Adapun persiapan teknis untuk kegiatan tersebut, kata Agung, telah dilakukan sejak Agustus 2024, dan langkah berikutnya yaitu perizinan serta sosialisasi kepada pemerintah setempat pada 21 Oktober 2024 mendatang.

Selain itu, metode geokimia berupa pengambilan sampel air brine juga akan dilakukan oleh tim PSDMBP untuk dianalisis lebih lanjut di laboratorium.

Selanjutnya, sebagai bagian dari implementasi kerja sama, delegasi dari Badan Geologi dan PSDMBP dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke fasilitas R&D Eramet di Paris, Prancis, pada awal Desember 2024.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari teknologi ekstraksi litium dari geothermal brine yang sedang dikembangkan oleh Eramet, sekaligus memperkuat transfer pengetahuan dalam rangka pengembangan industri mineral kritis di Indonesia.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjajaki kerja sama dengan PT Eramet Indonesia Mining untuk membahas tindak lanjut kolaborasi terkait studi dan eksplorasi mineral kritis di Indonesia.
Kerja sama itu dilakukan ESDM melalui Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (PSDMBP).
Kepala PSDMBP Agung Pribadi mengatakan pihaknya tengah berupaya untuk menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan asing yang difokuskan pada studi mendalam terkait potensi mineral kritis.
Dia menjelaskan mineral kritis, seperti nikel, kobalt dan lithium menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan teknologi masa depan. Ini terutama untuk baterai kendaraan listrik.
"Dengan adanya studi yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan cadangan mineral kritis baru yang lebih besar dan bernilai ekonomis tinggi," ujar Agung melalui keterangan resmi dikutip pada Kamis (17/10/2024).
Lebih rinci, Agung menuturkan kerja sama yang akan dijalin antara PSDMBP dan Eramet mencakup beberapa aspek. Kerja sama ini diantaranya adalah studi dan penyelidikan wilayah prospek mineral kritis yang belum dikembangkan di Indonesia.
Kemudian, penyelidikan karakterisasi bijih serta proses metalurgi terkait nikel dan eksplorasi litium dari geothermal brine.
Agung mengatakan kerja sama ini juga membuka peluang pertukaran pengetahuan terkait eksplorasi litium, inventarisasi mineral, serta publikasi ilmiah bersama.
Dia mengungkapkan dalam Waktu dekat akan ada agenda rencana penyelidikan litium di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang akan dimulai pada 21 Oktober 2024. Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari studi lithium brine yang diinisiasi pada 2023 di wilayah Bleduk Kuwu dan sekitarnya.
Kegiatan tersebut pun akan melibatkan metode geofisika dan geokimia, dengan PSDMBP dan Eramet berkontribusi dalam penggunaan peralatan dan teknik yang berbeda.
"Dalam hal tersebut, metode geofisika yang akan digunakan antara lain gravity, ground magnetic, dan magnetotelluric oleh PSDMBP, serta geolistrik, self-potential, dan passive seismic oleh Eramet," tutur Agung.
Adapun persiapan teknis untuk kegiatan tersebut, telah dilakukan sejak Agustus 2024. Agung menyebut langkah berikutnya adalah perizinan serta sosialisasi kepada pemerintah setempat pada 21 Oktober 2024 mendatang.
Selain itu, metode geokimia berupa pengambilan sampel air brine juga akan dilakukan oleh tim PSDMBP untuk dianalisis lebih lanjut di laboratorium.
Selanjutnya, sebagai bagian dari implementasi kerja sama, delegasi dari Badan Geologi dan PSDMBP dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke fasilitas R&D Eramet di Paris, Prancis, pada awal Desember 2024.
Agung mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari teknologi ekstraksi litium dari geothermal brine yang sedang dikembangkan oleh Eramet. Kunjungan itu sekaligus memperkuat transfer pengetahuan dalam rangka pengembangan industri mineral kritis di Indonesia.

Jakarta -

Indonesia dinilai memiliki peran sentral dalam menjamin ketersediaan pasokan nikel dunia yang kian mendesak. Mineral nikel juga dinilai sebagai kunci untuk merealisasikan masa depan kendaraan listrik dan mendukung energi transisi yang sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia.

"Ada landasan yang kuat untuk membangun seluruh rantai pasokan baterai di sini. Kami yakin akan hal ini karena menurut kami produksi nikel Indonesia adalah yang paling kompetitif," ujar Presiden Direktur Eramet Indonesia Jérôme Baudelet dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2024).

Hal ini disampaikan oleh Jérôme saat berbicara di forum International Critical Minerals and Metals Summit 2024, Kamis (5/9). Jérôme menjelaskan dalam lanskap industri mineral global yang terus berubah, surplus pasokan nikel terus mengalami peningkatan.

Hal ini terlihat dari persediaan LME (London Metal Exchange) yang meningkat dari 50.000 ton menjadi 120.000 ton sejak awal tahun 2024.

"Pergeseran surplus tersebut terjadi dari nikel kelas II (nickel-pig iron) menjadi kelas I (nickel metal)," ujar Jérôme.

Lebih lanjut Jérôme menyinggung masuknya investasi Cina yang dinilai telah menjadi katalisator utama dalam mentransformasi industri nikel di Indonesia.

"Meski demikian, hal ini dapat juga memunculkan kekhawatiran terjadinya potensi ketergantungan ekonomi pada negara tersebut," kata Jérôme.

Terkait kesadaran penggunaan energi bersih, Jérôme melihat tren tersebut semakin hari terus meningkat kesadarannya. Meski saat ini, ia mengatakan pasar masih belum sepenuhnya siap membayar lebih tinggi untuk produksi nikel rendah karbon.

"Kami melihat adanya tren positif. Minat terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan semakin meningkat, termasuk industri nikel," kata Jérôme.

Lalu terkait lanskap geopolitik, termasuk perang Ukraina dan Rusia, Jérôme mengatakan kondisi tersebut memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas pasokan nikel. Namun, Jérôme menekankan Eramet tetap optimis dengan prospek jangka panjang untuk permintaan nikel, yang didorong oleh pertumbuhan pasar kendaraan listrik dan pertumbuhan stabil untuk pasar stainless steel.

"Di Eramet, prioritas kami ada pada pengolahan sumber daya mineral yang bertanggungjawab, sembari menjalin kemitraan yang kuat dengan pemerintah dan mitra industri lainnya. Kami berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Indonesia dengan mengembangkan ekosistem pertambangan yang berkelanjutan," kata Jérôme.

Jérôme juga menambahkan sebagai pemasok utama nikel, Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan regulasi internasional seperti Inflation Reduction Act (IRA) untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat dari pasar Barat.

"Selain itu, mengembangkan produk nikel yang kompetitif dan menerapkan praktik-praktik ESG yang kuat akan menjadi kunci untuk menarik investasi asing dan mitra global," ujar Jérôme.

Demi memastikan produksi nikel yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, Eramet dan beberapa perusahaan tambang di Indonesia mengadopsi standar IRMA yang sangat ketat. Sebagai sebuah inisiatif multi-pemangku kepentingan yang melibatkan lebih dari 100 entitas, IRMA telah menjadi tolok ukur global untuk praktik pertambangan yang berkelanjutan.

"Dengan mengadopsi standar IRMA, kami tidak hanya akan memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melacak asal usul nikel mereka, tetapi juga membuka peluang bagi produsen Indonesia untuk menempatkan posisi yang strategis di pasar nikel," pungkasnya.

(hnu/ega)

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan pertambangan asal Prancis, Eramet, mengungkapkan Indonesia memiliki peran sentral dalam menjamin ketersediaan pasokan nikel dunia yang kian mendesak. Mineral nikel juga dinilai sebagai kunci untuk merealisasikan masa depan kendaraan listrik dan mendukung energi transisi yang sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia.

Presiden Direktur Eramet Indonesia, Jérôme Baudelet mengatakan, dalam lanskap industri mineral global yang terus berubah, surplus pasokan nikel terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari persediaan LME (London Metal Exchange) yang meningkat dari 50.000 ton menjadi 120.000 ton sejak awal tahun 2024.

"Pergeseran surplus tersebut terjadi dari nikel kelas II (nickel-pig iron) menjadi kelas I (nickel metal)," ujar Jérôme dalam keterangan resmi, Jumat (20/9).

Terkait kesadaran penggunaan energi bersih, Jérôme melihat tren tersebut semakin hari terus meningkat kesadarannya. Meski saat ini, pasar masih belum sepenuhnya siap membayar lebih tinggi untuk produksi nikel rendah karbon.

"Kami melihat adanya tren positif. Minat terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan semakin meningkat, termasuk industri nikel,” kata Jérôme.

Lalu terkait lanskap geopolitik, termasuk perang Ukraina dan Rusia, Jérôme mengatakan kondisi tersebut memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas pasokan nikel. Namun, Eramet tetap optimistis dengan prospek jangka panjang untuk permintaan nikel yang didorong oleh pertumbuhan pasar kendaraan listrik dan pertumbuhan stabil untuk pasar stainless steel.

Jérôme menambahkan sebagai pemasok utama nikel, Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan regulasi internasional seperti Inflation Reduction Act (IRA) untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat dari pasar Barat.

“Selain itu, mengembangkan produk nikel yang kompetitif dan menerapkan praktik-praktik ESG yang kuat akan menjadi kunci untuk menarik investasi asing dan mitra global,” ujar Jérôme.

Untuk diketahui, Eramet hadir di Indonesia lebih dari 17 tahun yang lalu, dengan investasi eksplorasi nikel di Halmahera Tengah, Maluku Utara, Indonesia.

Eramet bermitra dengan Tsingshan Group di Weda Bay Nickel (WBN), yang bergerak di bidang pertambangan nikel dan produksi feronikel.

JAKARTA - Indonesia dinilai memiliki peran sentral dalam menjamin ketersediaan pasokan nikel dunia, yang menjadi kunci untuk merealisasikan masa depan kendaraan listrik dan mendukung transisi energi yang sejalan dengan komitmen pemerintah. Hal itu diungkapkan Presiden Direktur Eramet Indonesia Jerome Baudelet dalam forum International Critical Minerals and Metals Summit 2024.

"Ada landasan yang kuat untuk membangun seluruh rantai pasokan baterai di sini. Kami yakin akan hal ini karena menurut kami produksi nikel Indonesia adalah yang paling kompetitif," ujar Jerome dalam keterangannya kepada media, Jumat (20/9/2024).

Jerome menjelaskan, dalam lanskap industri mineral global yang terus berubah, surplus pasokan nikel terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari persediaan LME (London Metal Exchange) yang meningkat dari 50.000 ton menjadi 120.000 ton sejak awal tahun 2024. "Pergeseran surplus tersebut terjadi dari nikel kelas II (nickel-pig iron) menjadi kelas I (nickel metal)," ujarnya.

Jerome juga menyinggung masuknya investasi China yang dinilai telah menjadi katalisator utama dalam mentransformasi industri nikel di Indonesia. "Meski demikian, hal ini dapat juga memunculkan kekhawatiran terjadinya potensi ketergantungan ekonomi pada negara tersebut," imbuhnya.

Terkait kesadaran penggunaan energi bersih, Jerome melihat tren tersebut semakin hari terus meningkat kesadarannya. Meski saat ini, ia mengatakan pasar masih belum sepenuhnya siap membayar lebih tinggi untuk produksi nikel rendah karbon. "Tapi kami melihat adanya tren positif. Minat terhadap praktik pertambangan yang berkelanjutan semakin meningkat, termasuk industri nikel," tuturnya.

Mengenai lanskap geopolitik, termasuk perang Ukraina dan Rusia, Jerome mengatakan kondisi tersebut memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas pasokan nikel. Namun, dia mengatakan bahwa Eramet tetap optimis dengan prospek permintaan nikel jangka panjang, yang didorong oleh pertumbuhan pasar kendaraan listrik dan pertumbuhan stabil untuk pasar stainless steel.

"Di Eramet, prioritas kami ada pada pengolahan sumber daya mineral yang bertanggung jawab, sembari menjalin kemitraan yang kuat dengan pemerintah dan mitra industri lainnya. Kami berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Indonesia dengan mengembangkan ekosistem pertambangan yang berkelanjutan," kata Jerome.

Diamenambahkan, sebagai pemasok utama nikel, Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan regulasi internasional seperti Inflation Reduction Act (IRA) untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat dari pasar di negara-negara Barat. "Selain itu, mengembangkan produk nikel yang kompetitif dan menerapkan praktik-praktik ESG yang kuat akan menjadi kunci untuk menarik investasi asing dan mitra global," ujarnya.

Demi memastikan produksi nikel yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, lanjut dia, Eramet dan beberapa perusahaan tambang di Indonesia telah mengadopsi standar IRMA yang sangat ketat. Sebagai sebuah inisiatif multi-pemangku kepentingan yang melibatkan lebih dari 100 entitas, IRMA telah menjadi tolok ukur global untuk praktik pertambangan yang berkelanjutan.

"Dengan mengadopsi standar IRMA, kami tidak hanya akan memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melacak asal usul nikel mereka, tetapi juga membuka peluang bagi produsen Indonesia untuk menempatkan posisi yang strategis di pasar nikel," tegas Jerome.

Jakarta -

Perusahaan tambang dan metalurgi asal Prancis, Eramet resmi memperkenalkan Presiden Direktur Eramet Indonesia yang baru, Jérôme Baudelet. Jérôme efektif menggantikan Bruno Faour per September 2024.

Di bawah kepemimpinan yang baru, Eramet siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pengembangan industri kendaraan listrik (EV) dan target transisi energi RI.

"Eramet melihat peluang besar di Indonesia dalam rantai pasok industri electric vehicle (EV). Dengan keahlian kami pada bidang pertambangan mineral kritis yang bertanggung jawab, kami berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah Indonesia dalam mendukung transisi energi global," ujar Jérôme Baudelet dalam keterangan tertulis, Jumat (20/9/2024).

Diketahui Jérôme Baudelet sudah menapaki karier di Eramet selama lebih dari dua dekade, dimulai sebagai Analis Pasar di Eramet USA pada tahun 1994. Ia kemudian menempati berbagai posisi manajerial di Taiwan, China, dan Prancis sebelum menjadi Direktur Sales dan Marketing Nickel dan Lithium sejak 2013.

Dengan pengalaman global yang luas di industri nikel dan baja tahan karat, Baudelet membawa visi kuat untuk mendorong Eramet Indonesia menjadi mitra strategis pemerintah dan menjadi salah satu pemain kunci di ekosistem EV global.

Eramet di Indonesia

Eramet telah hadir di Indonesia sejak tahun 2006, dimulai dari proses eksplorasi di Halmahera, Maluku Utara. Pada tahun 2017, Eramet bermitra dengan Tsingshan, membentuk perusahaan patungan (joint venture), yaitu PT Weda Bay Nickel. Dalam struktur kepemilikan WBN, Strand Minerals memegang kepemilikan saham sebesar 90%, yang terdiri dari Eramet (43%) dan Tsingshan (57%). Sisanya, 10% besaran saham dimiliki oleh PT Antam Tbk, mewakili Pemerintah Indonesia. Melalui kemitraan strategis ini, Eramet membawa keahlian teknis dalam pengelolaan tambang yang berstandar internasional dan berkontribusi pada pengembangan industri nikel Indonesia yang berkelanjutan.

Perusahaan mencatatkan kemajuan substansial dalam produksi nikel di WBN. Hal ini tentunya tidak lepas dari fakta Weda Bay yang merupakan salah satu tambang nikel terbesar di dunia. Laporan terbaru Eramet mencatat sekitar +52% volume bijih nikel diproduksi di Indonesia.

Selain nikel, Eramet juga fokus pada mineral kritis lainnya dalam rantai nilai baterai EV, seperti lithium. Tahun ini, Eramet telah menandatangani nota kerjasama dengan Badan Geologi ESDM untuk melakukan studi bersama terkait potensi sumber daya lithium di Indonesia.

Di samping itu, pada tahun 2023, Eramet bersama Kalla Group, PowerCo, dan Stellantis membentuk konsorsium untuk pengembangan pusat kendaraan listrik ramah lingkungan, 'Responsible Green Electric Vehicle' (RGEV), di Indonesia, yang bertujuan untuk mengedepankan praktik ekstraksi dan pengolahan yang berkelanjutan.

Jérôme menekankan ke depannya Eramet akan fokus mengejar ambisi untuk menjadi pemain kunci di industri EV di Indonesia dengan memprioritaskan investasi dan pengembangan mineral kritis yang mendukung transisi energi, termasuk di antaranya nikel, lithium dan kobalt.

Sebagai operator tambang, dia menegaskan perusahaan berkomitmen mewujudkan praktik tambang berkelanjutan. Salah satunya melalui penerapan standar internasional Initiative Responsible Mining Assurance (IRMA), yang telah diakui secara global.

Di sisi lain, pemain besar nikel ini juga menyiapkan CSR Roadmap untuk tahun 2024-2026 bertajuk 'Act for Positive Mining' untuk memperkuat komitmen keberlanjutan tersebut.

"Eramet berkomitmen untuk memastikan pengelolaan tambang di Weda Bay Nickel mengikuti CSR Roadmap tersebut. Di tingkat global, Eramet telah menjadwalkan audit oleh IRMA di seluruh wilayah operasional kami," tegasnya.

(prf/ega)

Jakarta -

Pemerintah terus mendorong berbagai upaya dalam rangka menjaga lingkungan pada industri pertambangan, salah satunya menerapkan smart mining dalam proses dekarbonisasi.

Diketahui, dekarbonisasi merupakan proses mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) dan emisi gas rumah kaca (GRK). Sementara smart mining menggabungkan perkembangan IT untuk melakukan efisiensi energi demi menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus kelestarian lingkungan di masa depan.

Sebagai perusahaan tambang dan metalurgi global asal Prancis yang beroperasi di Indonesia, Eramet turut mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk transisi energi. Environment & Permitting Expert Eramet, Novi Gusman menjelaskan secara global, Eramet berfokus pada mineral-mineral kritis, seperti nikel, mangan, litium, dan mineral sands. Di Indonesia sendiri, Eramet berfokus pada mineral kritis yang berfungsi untuk transisi energi.

"Jadi sudah ada kerja sama antara Eramet dan Kementerian ESDM untuk melakukan studi mencari mineral-mineral di Indonesia. Salah satunya, kita menjajaki potensi litium untuk mendukung proses transisi energi itu sendiri, khususnya industri electric vehicle," ujar Novi dalam talkshow Greentalk bertema 'Dekarbonisasi Pertambangan Melalui Penerapan Smart Mining' di detikPagi beberapa waktu lalu.

Novi mengatakan, Eramet juga membentuk CSR Roadmap bertajuk 'Act for Positive Mining', yang bertujuan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan di dalam siklus pertambangan. Dalam roadmap ini, dekarbonisasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan Eramet dalam mewujudkan responsible mining.

"Jadi salah satu upayanya adalah dengan dekarbonisasi. Eramet punya komitmen untuk mengurangi emisi karbon," ucap Novi.

"Success story-nya, di tahun 2019 hingga tahun 2022 ini secara global, kita berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 12%. Di tahun 2035, kita berkomitmen lagi untuk menurunkan emisi sebesar 40% dan mencapai karbon netral di tahun 2050," sambungnya.

Novi menambahkan, Eramet juga membentuk Research and Development (R&D) Centre dengan tim-tim ahli di dalamnya. Adapun tim ini diharuskan untuk mencari inovasi-inovasi strategis yang dapat mendukung upaya dekarbonisasi.

Dalam kegiatan eksplorasi tambang, Novi mengungkapkan Eramet menerapkan sistem drone guna menekan konsumsi bahan bakar fosil.

"Kalau kita di tambang itu ada yang namanya kegiatan eksplorasi, kita menggunakan drone untuk wilayah pertambangan yang tujuannya untuk mengurangi yang namanya konsumsi bahan bakar fosil tadi, jadi tidak ada emisi. Kita juga sedang dalam uji coba penggunaan electric vehicle, khususnya truk tambang untuk area operasional," jelasnya.

Selanjutnya, Eramet juga berkomitmen untuk diaudit sesuai dengan standar Initiative Responsible Mining Assurance (IRMA), yang saat ini merupakan standar internasional paling tinggi dan ketat untuk perusahaan tambang. Sebagaimana diketahui, IRMA merupakan koalisi multi-stakeholder dengan lebih dari 100 entitas, termasuk perusahaan pertambangan, perusahaan pembeli produk tambang, organisasi buruh, LSM, komunitas sekitar operasi, dan perusahaan di bidang investasi dan keuangan.

"Jadi ada standar internasional yang sudah diakui dan itu berkomitmen untuk melihat adanya implementasi dari good mining practice. Kita mengadopsi standar IRMA ini bersinergi antara CSR 'Act for Positive Mining' untuk melihat apakah kita mendukung program dekarbonisasi tersebut," pungkasnya.

(ncm/ega)

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perusahaan tambang Prancis, Eramet kini sedang menjajaki kemitraan dengan perusahaan pemasok kobalt asal China, Zhejiang Huayou Cobalt Co, guna menggarap produksi baterai berbasis nikel di Indonesia.

Sebelumnya, proyek smelter nikel-kobalt untuk bahan baku baterai listrik di kawasan Teluk Weda, Maluku Utara, direncanakan akan digarap Eramet bersama perusahaan Jerman, BASF.

Namun, BASF memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama ini karena adanya perubahan kondisi pasar nikel yang signifikan, khususnya pada pilihan nikel yang menjadi suplai bahan baku baterai kendaraan listrik.

Melansir dari Bloomberg Minggu (7/7), selain menjajaki kerja sama, Eramet juga mempertimbangkan untuk mengambil saham di pabrik Huafei yang dikendalikan oleh Huayou.

Pabrik ini merupakan fasilitas High Pressure Acid Leach (HPAL) atau pengolahan dan pemurnian nikel limonit terbesar di dunia.

Sayangnya, juru bicara Eramet menolak mengomentari langkah tersebut. Dalam pernyataan sebelumnya, mereka menyebutkan bahwa pihaknya terus mengevaluasi investasi lebih lanjut di Indonesia. Huayou juga tidak segera menanggapi email yang meminta komentar terkait kerjasama ini.

Langkah ini menggarisbawahi kesulitan yang dihadapi perusahaan-perusahaan Barat dalam menciptakan rantai pasokan mineral penting yang bebas dari pengaruh Tiongkok.

Bulan lalu, Eramet membatalkan rencana untuk membangun kilang nikel-kobalt senilai US$2,6 miliar dengan BASF di Teluk Weda, dengan alasan meningkatnya ketersediaan nikel tingkat baterai.

Proyek tersebut akan menjadi satu-satunya fasilitas HPAL di Indonesia yang memiliki pemegang saham dari negara-negara Barat, sehingga berpotensi layak menerima subsidi besar berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi Amerika Serikat.

Namun, perusahaan-perusahaan Tiongkok mampu membangun pabrik tersebut jauh lebih cepat dan lebih murah dibandingkan perusahaan-perusahaan di Barat, meskipun mereka juga menghadapi kekhawatiran mengenai cara mereka mengelola tailing yang memiliki risiko kontaminasi parah.

Dengan kemampuan ini, diprediksi akan lebih banyak pabrik HPAL buatan China yang mengolah bijih nikel untuk digunakan dalam baterai akan beroperasi di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang untuk memenuhi meningkatnya permintaan dari sektor kendaraan listrik.

Sebagai catatan, Huayou sudah mengoperasikan dua unit di Indonesia dan berencana membangun dua unit lagi melalui kemitraan dengan Vale SA dari Brasil.

Nickel Industries Ltd yang terdaftar di Bursa Efek Australia dan konglomerat Indonesia PT Harum Energy Tbk (HRUM) juga tengah membangun pabrik bersama perusahaan swasta China, Tsingshan Holding Group, yang merupakan produsen nikel dan baja tahan karat terbesar di dunia.

Perusahaan tambang asal Perancis, Eramet SA, tengah menjajaki kemitraan dengan Zhejiang Huayou Cobalt Co. untuk memproduksi nikel bahan baku baterai, setelah hengkang dari proyek smelter Sonic Bay bersama perusahaan Jerman, BASF.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (7/7), saat ini Eramet sedang dalam pembicaraan untuk perjanjian pasokan bijih ke smelter dengan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) milik perusahaan China tersebut, di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Sumber Bloomberg juga menyebutkan, Eramet mempertimbangkan untuk mengambil saham di pabrik Huafei yang dikendalikan oleh Huayou, yang merupakan fasilitas HPAL terbesar di dunia.

Meski begitu, Juru bicara Eramet dan Huayou menolak mengomentari pembicaraan tersebut. Sementara dalam pernyataan sebelumnya, pihak Eramet terus mengevaluasi investasi lebih lanjut di Indonesia.

Langkah ini dinilai untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi perusahaan-perusahaan Barat dalam menciptakan rantai pasokan mineral penting yang bebas dari pengaruh China.

Bulan lalu Eramet membatalkan rencana membangun smelter nikel-kobalt senilai USD 2,6 miliar dengan BASF Jerman di Teluk Weda, dengan alasan meningkatnya ketersediaan nikel untuk bahan baku baterai.

Proyek tersebut akan menjadi satu-satunya fasilitas HPAL di Indonesia yang memiliki pemegang saham dari negara-negara Barat, sehingga berpotensi layak menerima subsidi besar di Amerika Serikat (AS) melalui kebijakan Inflation Reduction Act (IRA).

Sementara itu, Huayou tercatat sudah mengoperasikan dua unit smelter di Indonesia dan berencana membangun dua unit lagi melalui kemitraan dengan Vale SA dari Brasil.

Sebelumnya, Direktur Eramet Indonesia, Bruno Faour, mengkonfirmasi kedua perusahaan sudah memutuskan untuk hengkang dari proyek smelter Sonic Bay, bukan menunda.

"Sesuai dengan press release yang kami umumkan sebelumnya, di mana setelah melakukan evaluasi menyeluruh, Eramet dan BASF memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi Proyek Sonic Bay," tegasnya saat dihubungi kumparan, Jumat (5/7).

BASF bekerja sama dengan Eramet yang telah memiliki legalitas usaha atas nama PT Eramet Halmahera Nikel (PT EHN) di Proyek Sonic Bay. Proyek senilai USD 2,6 miliar itu berupa pengembangan smelter HPAL yang menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitates (MHP).

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif bahwa pemerintah akan mencari mitra lain untuk melanjutkan proyek Smelter Sonic Bay.

"Ya kalau mundur ya kita cari yang lain, ya, masih banyak yang lain yang mau," katanya saat ditemui di kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (28/7).

Arifin mengatakan, BASF memutuskan untuk tidak melanjutkan investasinya di proyek Sonic Bay karena sudah mengamankan pasokan bahan baku dari tempat lain. Padahal rencananya, BASF yang akan menyerap produk akhir dari smelter Sonic Bay. Dia tidak membeberkan lebih lanjut alasan dari pihak Eramet.

“Dikatakan bahwa BASF sudah bisa mendapatkan pengamanan supply, jadi dia memutuskan tidak masuk di Indonesia. Mungkin dia sudah ada dari tempat lain, tapi kita tidak tahu di balik itu ada apanya,” ungkap Arifin.

Perusahaan tambang asal Perancis, Eramet SA, tengah menjajaki kemitraan dengan Zhejiang Huayou Cobalt Co. untuk memproduksi nikel bahan baku baterai, setelah hengkang dari proyek smelter Sonic Bay bersama perusahaan Jerman, BASF.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (7/7), saat ini Eramet sedang dalam pembicaraan untuk perjanjian pasokan bijih ke smelter dengan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) milik perusahaan China tersebut, di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Sumber Bloomberg juga menyebutkan, Eramet mempertimbangkan untuk mengambil saham di pabrik Huafei yang dikendalikan oleh Huayou, yang merupakan fasilitas HPAL terbesar di dunia.

Meski begitu, Juru bicara Eramet dan Huayou menolak mengomentari pembicaraan tersebut. Sementara dalam pernyataan sebelumnya, pihak Eramet terus mengevaluasi investasi lebih lanjut di Indonesia.

Langkah ini dinilai untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi perusahaan-perusahaan Barat dalam menciptakan rantai pasokan mineral penting yang bebas dari pengaruh China.

Bulan lalu Eramet membatalkan rencana membangun smelter nikel-kobalt senilai USD 2,6 miliar dengan BASF Jerman di Teluk Weda, dengan alasan meningkatnya ketersediaan nikel untuk bahan baku baterai.

Proyek tersebut akan menjadi satu-satunya fasilitas HPAL di Indonesia yang memiliki pemegang saham dari negara-negara Barat, sehingga berpotensi layak menerima subsidi besar di Amerika Serikat (AS) melalui kebijakan Inflation Reduction Act (IRA).

Sementara itu, Huayou tercatat sudah mengoperasikan dua unit smelter di Indonesia dan berencana membangun dua unit lagi melalui kemitraan dengan Vale SA dari Brasil.

Sebelumnya, Direktur Eramet Indonesia, Bruno Faour, mengkonfirmasi kedua perusahaan sudah memutuskan untuk hengkang dari proyek smelter Sonic Bay, bukan menunda.

"Sesuai dengan press release yang kami umumkan sebelumnya, di mana setelah melakukan evaluasi menyeluruh, Eramet dan BASF memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi Proyek Sonic Bay," tegasnya saat dihubungi kumparan, Jumat (5/7).

BASF bekerja sama dengan Eramet yang telah memiliki legalitas usaha atas nama PT Eramet Halmahera Nikel (PT EHN) di Proyek Sonic Bay. Proyek senilai USD 2,6 miliar itu berupa pengembangan smelter HPAL yang menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitates (MHP).

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif bahwa pemerintah akan mencari mitra lain untuk melanjutkan proyek Smelter Sonic Bay.

"Ya kalau mundur ya kita cari yang lain, ya, masih banyak yang lain yang mau," katanya saat ditemui di kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (28/7).

Arifin mengatakan, BASF memutuskan untuk tidak melanjutkan investasinya di proyek Sonic Bay karena sudah mengamankan pasokan bahan baku dari tempat lain. Padahal rencananya, BASF yang akan menyerap produk akhir dari smelter Sonic Bay. Dia tidak membeberkan lebih lanjut alasan dari pihak Eramet.

“Dikatakan bahwa BASF sudah bisa mendapatkan pengamanan supply, jadi dia memutuskan tidak masuk di Indonesia. Mungkin dia sudah ada dari tempat lain, tapi kita tidak tahu di balik itu ada apanya,” ungkap Arifin.

Bisnis.com, JAKARTA - Eramet SA, perusahaan tambang asal Prancis, dikabarkan tengah menjajaki kerja sama dengan Zhejiang Huayou Cobalt Co. untuk memproduksi baterai berbasis nikel di Indonesia, setelah proyek serupa dengan BASF batal terealisasi.

Mengutip Bloomberg, Minggu (7/7/2024), Eramet sedang dalam pembicaraan untuk perjanjian pasokan bijih nikel ke smelter high-pressure acid leach (HPAL) yang dioperasikan oleh perusahaan China itu di Kawasan Industri Indonesia Weda Bay, menurut orang yang mengetahui masalah tersebut.

Salah satu sumber Bloomberg menyebut, Eramet juga mempertimbangkan untuk mengambil saham di pabrik Huafei yang dikendalikan oleh Huayou, yang merupakan fasilitas HPAL terbesar di dunia.

Juru bicara Eramet menolak untuk mengomentari pembicaraan tersebut. Dalam pernyataan sebelumnya, Eramet menyatakan bahwa mereka terus mengevaluasi investasi lebih lanjut di Indonesia. Huayou juga tidak segera menanggapi email permintaan komentar terkait hal tersebut.

Langkah ini menggarisbawahi kesulitan yang dihadapi perusahaan-perusahaan Barat dalam menciptakan rantai pasok mineral kritis yang bebas dari pengaruh China.

Bulan lalu, Eramet membatalkan rencana untuk membangun smelter nikel-kobalt yang akan memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik senilai US$2,6 miliar atau setara dengan Rp42,72 triliun (asumsi kurs Rp16.431 per US$), dengan perusahaan asal Jerman, BASF SE di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, dengan alasan ketersediaan baterai berbasis nikel yang terus meningkat.

Proyek tersebut akan menjadi satu-satunya fasilitas HPAL di Indonesia dengan pemegang saham dari Barat, yang berpotensi membuatnya memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi yang besar di bawah kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) Amerika Serikat (AS).

Adapun, perusahaan-perusahaan China telah mampu membangun smelter HPAL, yang mengolah bijih nikel menjadi bahan baku baterai, jauh lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Barat, tetapi juga menghadapi kekhawatiran mengenai bagaimana mereka mengelola limbah tailing yang memiliki risiko kontaminasi yang parah.

Akan ada banyak lagi smelter HPAL yang dibangun oleh perusahaan China akan beroperasi di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang untuk memenuhi permintaan yang meningkat dari sektor kendaraan listrik.

Huayou telah mengoperasikan dua pabrik di Indonesia dan akan membangun dua pabrik lagi melalui kemitraan dengan Vale SA dari Brasil.

Nickel Industries Ltd yang terdaftar di Australia dan emiten milik taipan batu bara Kiki Barki, PT Harum Energy Tbk. (HRUM), juga sedang membangun pabrik dengan Tsingshan Holding Group.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai, Eramet dan BASF masih bisa berkontribusi untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Sebelumnya, kedua perusahaan telah menarik diri dari rencana investasi proyek pemurnian nikel-kobalt (Sonic Bay) denga nilai investasi mencapai US$ 2,6 miliar.

Staf Khusus Menteri ESDM Agus Tjahajana mengatakan, masih ada potensi proyek ini dilanjutkan. Terlebih, kedua perusahaan telah memiliki konsesi tambang nikel.

"Pastinya ya ditunda karena mereka kan punya konsesi, jadi gak (disebut) mundur," kata Agus di Kementerian ESDM, Jumat (5/7).

Agus menjelaskan, kedua perusahaan tentunya melakukan kajian mengenai proyeksi perdagangan internasional.

Di sisi lain, dengan lahan tambang yang dimiliki, kedua perusahaan dinilai masih dapat berkontribusi pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

"Bukan berarti tidak bisa menjual cadangannya ke pabrik yang akan datang. Kan bisa saja, tidak harus membuat (smelter) sendiri juga. Misalnya nanti LG jadi, kan bisa jual pas itu atau Eramet bisa menjual nanti dengan Indonesia Baterry Corporation (IBC) kalau misalnya kurang," pungkas Agus.