TEMPO.CO, Jakarta - Forest Watch Indonesia (FWI) menyebutkan usaha untuk menjalankan transisi energi dan penggunaan energi terbarukan malah menimbulkan paradoks. Menurut hasil temuan FWI, pemroduksian salah satu biomassa yaitu wood pellet di Gorontalo harus mengorbankan hutan alam untuk ditebangi.

“Kami identifikasi (produksi wood pellet) sebagai deforestasi terencana di Gorontalo,” kata juru kampanye FWI, Anggi Putra Prayoga dalam agenda Diskusi FWI bertajuk Peran Media dalam Mengawal Proyek Energi dan Deforestasi di Gorontalo pada Kamis, 26 September 2024.

Pengerjaan proyek produksi wood pellet di Gorontalo ini dilakukan setelah keluarnya Izin Pemanfaatan Hutan Hak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Izin ini berawal dari Hak Guna Usaha (HGU) lahan tersebut yang dialihkan menjadi Hak Pemanfaatan Hutan. Padahal, lahan yang digunakan tersebut merupakan Hutan Alam, bukan Hutan Tanaman Industri (HTI) ataupun Hutan Tanaman Energi (HTE).

“Ini paradoks ketika izin ini diterbitkan, kita punya agenda transisi energi mengurangi emisi dari sektor FOLU (Net Sink 2030), tapi justru implementasi di lapangannya justru malah ditebang hutan alamnya,” ucap Anggi.

Padahal menurut Anggi, produksi wood pellet seharusnya bukan lewat penebangan pohon secara besar-besaran di hutan. Hal itu dianggapnya malah melenceng dari konsep awal transisi energi itu sendiri karena bukannya dilakukan di lahan HTI ataupun HTE, namun malah membajak Hutan Alam di Gotontalo.

“Harusnya ini (wood pellet) berasal dari hutan tanaman, hasil dari rehabilitasi,” ujarnya.

Proyek ini disebut-sebut sebagai salah satu proyek bioenergi terbesar di Indonesia. Menurut data FWI, terdapat total 4 izin operasi dengan total luas lahan mencapai 282.100 hektar untuk proyek wood pellet ini. Sebagai informasi, total luas hutan di Gorontalo hanya tersisa 693.795 hektar atau 57 persen dari total luas wilayah daratan di Gorontalo.

Proyek ini dijalankan oleh PT Biomassa Jaya Abadi yang mendapatkan suplai kayu dari dua konsensi utama, yaitu PT Inti Global Laksana (IGL) serta PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL). Dua konsesi lainnya dijalankan oleh PT Gema Nusantara Jaya (GNJ) serta PT Gorontalo Citra Lestari (GCL) dan menyuplai untuk PT Gorontalo Panel Lestari.

Belakangan di Gorontalo disebut juga ada rencana penerbitan enam izin baru lagi untuk produksi wood pellet yang akan menggunakan sekitar 180 ribu hektar lahan di Pohuwato, Boalemo, dan Gorontalo Utara. Anggi juga menyebut ada rencana produksi wood pellet di wilayah lain seperti di Aceh, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimatan Timur, Kalimantan Tengah, NTB, Maluku Utara dan terakhir di Pulau Buru, Maluku.

TEMPO.CO, Jakarta - Forest Watch Indonesia (FWI) menyebutkan usaha untuk menjalankan transisi energi dan penggunaan energi terbarukan malah menimbulkan paradoks. Menurut hasil temuan FWI, pemroduksian salah satu biomassa yaitu wood pellet di Gorontalo harus mengorbankan hutan alam untuk ditebangi.

“Kami identifikasi (produksi wood pellet) sebagai deforestasi terencana di Gorontalo,” kata juru kampanye FWI, Anggi Putra Prayoga dalam agenda Diskusi FWI bertajuk Peran Media dalam Mengawal Proyek Energi dan Deforestasi di Gorontalo pada Kamis, 26 September 2024.

Pengerjaan proyek produksi wood pellet di Gorontalo ini dilakukan setelah keluarnya Izin Pemanfaatan Hutan Hak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Izin ini berawal dari Hak Guna Usaha (HGU) lahan tersebut yang dialihkan menjadi Hak Pemanfaatan Hutan. Padahal, lahan yang digunakan tersebut merupakan Hutan Alam, bukan Hutan Tanaman Industri (HTI) ataupun Hutan Tanaman Energi (HTE).

“Ini paradoks ketika izin ini diterbitkan, kita punya agenda transisi energi mengurangi emisi dari sektor FOLU (Net Sink 2030), tapi justru implementasi di lapangannya justru malah ditebang hutan alamnya,” ucap Anggi.

Padahal menurut Anggi, produksi wood pellet seharusnya bukan lewat penebangan pohon secara besar-besaran di hutan. Hal itu dianggapnya malah melenceng dari konsep awal transisi energi itu sendiri karena bukannya dilakukan di lahan HTI ataupun HTE, namun malah membajak Hutan Alam di Gotontalo.

“Harusnya ini (wood pellet) berasal dari hutan tanaman, hasil dari rehabilitasi,” ujarnya.

Proyek ini disebut-sebut sebagai salah satu proyek bioenergi terbesar di Indonesia. Menurut data FWI, terdapat total 4 izin operasi dengan total luas lahan mencapai 282.100 hektar untuk proyek wood pellet ini. Sebagai informasi, total luas hutan di Gorontalo hanya tersisa 693.795 hektar atau 57 persen dari total luas wilayah daratan di Gorontalo.

Proyek ini dijalankan oleh PT Biomassa Jaya Abadi yang mendapatkan suplai kayu dari dua konsensi utama, yaitu PT Inti Global Laksana (IGL) serta PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL). Dua konsesi lainnya dijalankan oleh PT Gema Nusantara Jaya (GNJ) serta PT Gorontalo Citra Lestari (GCL) dan menyuplai untuk PT Gorontalo Panel Lestari.

Belakangan di Gorontalo disebut juga ada rencana penerbitan enam izin baru lagi untuk produksi wood pellet yang akan menggunakan sekitar 180 ribu hektar lahan di Pohuwato, Boalemo, dan Gorontalo Utara. Anggi juga menyebut ada rencana produksi wood pellet di wilayah lain seperti di Aceh, Jambi, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimatan Timur, Kalimantan Tengah, NTB, Maluku Utara dan terakhir di Pulau Buru, Maluku.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu siang, 20 Agustus 2024 dimulai dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuka 500 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024.

Kemudian informasi mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai transformasi digital di sektor perbankan tak akan mengurangi tenaga kerja.

Selain itu berita tentang Forest Watch Indonesia atau FWI menilai pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara menggeser masyarakat adat dan merusak lingkungan. Berikut ringkasan ketiga berita tersebut:

1. Daftar Formasi CPNS BRIN 2024 dan Persyaratan Pendidikannya

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuka 500 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2024. Kesempatan diberikan kepada lulusan doktor (S3) untuk mengisi jabatan fungsional Peneliti Ahli Muda.

Mengutip Surat Pengumuman Sekretaris Utama BRIN Nomor: B-19477/II.2/KP.01.01/8/2024 tentang Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2024, terdapat sebanyak 263 formasi kebutuhan umum, 75 kebutuhan khusus lulusan terbaik, 10 formasi penyandang disabilitas, 125 formasi diaspora, 2 formasi putra dan putri Papua, serta 25 formasi putra dan putri Kalimantan yang disediakan.

Peneliti Ahli Muda BRIN bertugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun rentang penghasilan yang akan diperoleh CPNS BRIN 2024 sebesar Rp7.000.000 hingga Rp11.000.000 per bulan.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. OJK Sebut Digitalisasi Perbankan Tak Akan PHK Karyawan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai transformasi digital di sektor perbankan tak akan mengurangi tenaga kerja. Langkah ini diklaim justru membutuhkan banyak tenaga kerja yang terampil dan memiliki skill.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae mengatakan logika digitalisasi akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK itu keliru. “Tidak seperti itu logikanya. Contohnya, suatu bank yang mengembangkan super apps, tenaga kerja yang diperlukan itu mungkin hampir 300-400 untuk menangani masalah itu,” kata Dian usai meluncurkan buku Panduan Resiliensi Digital di Hotel Four Season, Jakarta Selatan, pada Selasa, 20 Agustus 2024.

Dian mengatakan dalam transformasi digital industri perbankan justru membutuhkan tenaga kerja yang terampil di bidang IT. Dia mengatakan saat ini para pegawai perbankan juga bisa dilatih IT agar lebih adaptif di era digital.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Forest Watch: IKN Menggusur Masyarakat Adat dan Merusak Lingkungan, Hutan Mangrove Dibabat

Forest Watch Indonesia atau FWI melayangkan kritik pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Proyek yang digagas Presiden Joko Widodo itu dinilai menggeser masyarakat adat dan merusak lingkungan.

Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Putra Prayoga, mengatakan penggeseran masyarakat itu terjadi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN. "IKN mengeksklusi masyarakat adat dan lokal," kata Anggi kepada Tempo, Selasa, 20 Agustus 2024.

Dia mencontohkan, di Desa Bukit Harapan, kini kawasan pusat pemerintahan IKN, warga sudah tak bisa tinggal di situ. Bahkan mereka sudah tak bisa membangun rumah. "Ladang dan sawah mereka rusak. Padahal itu sumber penghidupan bagi masyarakat," tutur dia.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, hidup dan tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN), menambah panjang usia minimal 10 tahun karena lingkungan dan udara di sana masih bersih serta terjaga sehingga dapat menambah umur seseorang.

"Hidup di IKN Insya Allah akan bertambah panjang (usia) minimal 10 tahun," ujar Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa, 20 Agustus 2024.

"Lifetimekita akan bertambah panjang karena polusinya nol, airnya bagus, lingkungan (enviroment) untuk bekerja hanya berjarak 10 menit dari rumah ke kantor," katanya.

Basuki juga menyampaikan bahwa lingkungan dan udara di IKN yang asri dan terbebas dari polusi juga sangat sehat khususnya bagi anak-anak.

"Anak-anak kita sekarang di Jakarta ini rentan penyakit karena polusinya yang sudah tinggi sekali," ujarnya.

Berdasarkan Lampiran Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa prinsip dasar pengembangan kawasan dalam IKN didasarkan pada delapan prinsip pembangunan IKN yang mengedepankan alam, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.

Perencanaan IKN dijalin dengan konsep berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, lingkungan terbangun, dan sistem sosial secara harmonis. Selain itu, prinsip dasar pengembangan IKN juga menjaga kemungkinan buruknya dampak urbanisasi serta cuaca ekstrem yang dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana, seperti banjir dan kekurangan air baku.

Oleh karena itu, prinsip dasar pengembangan Kawasan IKN akan memadukan tiga konsep kegiatan perkotaan, yaitu IKN sebagai kota hutan atauforest city, kota spons atausponge city,dan kota cerdas atausmart city.

Pengembangan Kawasan IKN dan ketiga konsep perkotaan tidak dapat dilepaskan dari kota-kota mitra di sekitar IKN dan tidak akan berhasil tanpa dukungan kota-kota di sekitarnya. Dengan demikian, penerapan IKN sebagai kota hutan, kota spons, dan kota cerdas harus mengedepankan kerja sama yang harmonis dengan kota-kota mitra di sekitarnya.

IKN yang akan dibangun adalah IKN yang salah satunya merepresentasikan kota yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan. Kota yang mengelola sumber dayanya secara efisien, serta memberikan layanan yang efektif.

Hal ini dicapai melalui efisiensi penggunaan air dan sumber daya energi, pengolahan limbah, moda transportasi terpadu, lingkungan yang sehat, serta sinergi antara lingkungan alami dan buatan.

IKN Dituding Membabat Hutan

Forest Watch Indonesia atau FWI menilai pembangunan IKN telah menggeser masyarakat adat dan merusak lingkungan.

Manajer Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Putra Prayoga, mengatakan penggeseran masyarakat itu terjadi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP IKN. "IKN mengeksklusi masyarakat adat dan lokal," kata Anggi kepada Tempo, Selasa, 20 Agustus 2024.

Dia mencontohkan, di Desa Bukit Harapan, kini kawasan pusat pemerintahan IKN, warga sudah tak bisa tinggal di situ. Bahkan mereka sudah tak bisa membangun rumah. "Ladang dan sawah mereka rusak. Padahal itu sumber penghidupan bagi masyarakat," tutur dia.

Masyarakat di pesisir terkena dampak pembangunan proyek IKN terutama pembabatan hutan mangrove, yang menyebabkan laut tercemar, hasil tangkapan berkurang. "Hutan mangrovenya dibabat, diganti dengan proyek pelabuhan logistik, jalan tol, dan lainnya. Spekulan tanah, klaim sepihak, bermunculan mengkavling hutan dan lahan yang tadinya mangrove," ujar dia.

Dari pembabatan itu, kata Anggi, tidak ada lagi 'rumah' yang nyaman bagi masyarakat pesisir, bahkan untuk pesut, bekantan, rangkong, pasca-pembangunan IKN. "Habitat satwa terfragmentasi. Padahal nelayan memanfaatkan keberadaan pesut sbg tanda tempat ikan berkumpul," ujarnya.

Berdasarkan data FWI, sepanjang 2018-2019 terjadi deforestasi hutan seluas 2.601 hektare. Pada 2019-2020 hutan yang digundul seluas 6.102 hektare. Meningkat pada 2020-2021 seluas 9.299 hektare. Pada 2021-2022 deforestasi lagi luas hutan sebesar 4.860 hektare. Sementara pada 2022-2023 ada penebangan hutan seluas 897,94 hektare. Adapun 2023-2024 deforestasi hutan sebesar 357,18 hektare. Total deforestasi hingga saat ini mencapai 22.861 hektare.

Kepala Divisi Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Fanny Tri Jambore Christanto, mengatakan, di tengah berjalannya proyek IKN muncul kenyataan yang menunjukkan berbagai problem timbul di sana. "Ada konflik sosial, perampasan sumber-sumber kehidupan, pelanggaran hak asasi manusia," kata Fanny, melalui aplikasi perpesanan, Senin, 19 Agustus 2024.

Dampak lain dari proyek yang digagas Presiden Jokowi itu, menurut Fanny, menurunnya keanekaragaman hayati, terutama pada Teluk Balikpapan. Keanekaragaman hayati yang terkikis berujung pada ancaman kerusakan dan kehancuran di wilayah tersebut.