Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus terjadi setiap tahun terbukti tidak efektif dalam menekan jumlah perokok di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan walaupun cukai rokok mengalami kenaikan yang tinggi, para perokok tidak berhenti merokok, tetapi malah beralih ke rokok dengan harga yang lebih murah bahkan ke rokok ilegal.

Situasi ini juga tercermin dari tingginya angka peredaran rokok ilegal, yang kini pengawasan dan penindakannya tengah digencarkan oleh pemerintah.

Di tahun 2022, Bea Cukai mengamankan 12,43 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp9,42 miliar. Angka ini meningkat pada 2023 menjadi 13,09 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian mencapai Rp12,71 miliar. Sementara, hingga September 2024, terdapat 13,69 juta batang rokok ilegal yang telah diamankan oleh Bea Cukai.

Menanggapi hal tersebut, Hasil Kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) menyebutkan bahwa kenaikan tarif cukai rokok yang terlalu tinggi merupakan salah satu pemicu pertumbuhan peredaran rokok ilegal.

Menurut Direktur PPKE UB, Candra Fajri Ananda, ada hubungan signifikan antara harga dan permintaan rokok. Konsumen rokok golongan I, yang lebih sensitif terhadap harga, beralih ke rokok golongan II dan III yang lebih murah saat tarif cukai dinaikkan, tanpa mengurangi total jumlah rokok yang dikonsumsi.

"Hasil analisis tersebut selaras dengan perkembangan industri tembakau, di mana penurunan produksi terjadi paling besar pada golongan I sehingga berdampak juga pada penurunan penerimaan CHT," ujar Candra.

Candra menjelaskan ketika harga rokok golongan I naik akibat kenaikan cukai, banyak konsumen yang memilih rokok dari golongan yang lebih murah (downtrading). Hal ini tidak mengurangi konsumsi, namun justru mendorong pergeseran preferensi konsumen. Selain itu, kebijakan cukai yang terus naik dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang terhitung double digit, juga disebut telah mencapai titik optimum, di mana kenaikan lebih lanjut tidak lagi efektif menurunkan konsumsi.

"Konsumen cenderung beralih ke rokok ilegal atau produk dengan harga lebih murah (downtrading). Hal ini tidak hanya mengurangi volume produksi rokok legal tetapi juga berpotensi menurunkan penerimaan negara dari CHT," tambahnya.

Laporan PPKE UB tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen konsumen rokok di Indonesia mengaku pernah membeli rokok tanpa pita cukai. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif cukai selama ini telah memperburuk situasi. "Ini menjadi indikasi bahwa kebijakan cukai yang terlalu ketat dapat memperparah peredaran rokok ilegal dan menimbulkan kerugian bagi negara," jelas Candra.

Pendapat serupa diutarakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Novat Pugo Sambodo. Menurutnya, kebijakan kenaikan cukai rokok yang tinggi beberapa tahun belakangan justru mendorong downtrading di kalangan konsumen, di mana mereka beralih ke produk rokok yang lebih murah, termasuk rokok ilegal. "Kebanyakan produk yang dikonsumsi masyarakat bawah pada rokok bersifat inelastis. Tidak mengapa turun kualitas, yang terpenting tetap merokok," ujarnya.

Novat menilai bahwa keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif CHT serta melakukan penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) pada tahun 2025 merupakan langkah yang tepat dalam merespons tren downtrading yang semakin marak. Menurutnya, fenomena downtrading ini terlihat dari penurunan produksi rokok golongan I yang terkena cukai lebih tinggi di mana terjadi penurunan produksi sebesar 14%. Sebaliknya, rokok golongan II dan III, yang lebih terjangkau, mengalami peningkatan produksi masing-masing sebesar 11,6% dan 28,2%.

"Keputusan untuk tidak menaikkan CHT dan melakukan penyesuaian HJE di tahun 2025 merupakan upaya pemerintah untuk meminimalisir atau mengurangi tren downtrading dan menjaga stabilitas harga, sehingga diharapkan dapat menahan laju perpindahan konsumen ke rokok dengan harga yang lebih rendah," imbuhnya.

Novat memperingatkan bahwa kenaikan tarif CHT yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan masalah baru. "Kondisi ini pada titik tertentu akan mengakibatkan kebanyakan konsumen dengan karakteristik tersebut justru mencari cara agar tetap merokok walau ilegal," tambahnya. Ia menjelaskan bahwa semakin banyaknya rokok ilegal akan mengakibatkan penerimaan cukai yang tidak mencapai target.

Novat menegaskan bahwa pergeseran ini berpotensi mengurangi penerimaan cukai negara, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. "Ini malah membuat transaksinya tidak tercatat dan tidak bisa kita monitor. Dan juga penerimaan cukai kita bahkan malah berkurang," tutupnya.

Selain itu, Novat juga menyoroti pentingnya regulasi yang dapat memberikan kepastian bagi industri tembakau dalam jangka panjang. Menurutnya, pemerintah sebaiknya segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru untuk memberikan kepastian usaha. "Dengan adanya kepastian ini, industri hasil tembakau diharapkan bisa melakukan perencanaan jangka panjang, berinvestasi, serta menjaga daya saing," tutupnya.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dapat merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, sejumlah pasal dalam PP dan RPMK itu seperti pembatasan penjualan di sekitar institusi pendidikan, pembatasan iklan rokok, hingga kebijakan kemasan polos dapat menekan kinerja industri hasil tembakau (IHT) secara keseluruhan dari hulu hingga hilir.

Tekanan kinerja inilah yang kemudian dinilai dapat menghilangkan potensi ekonomi RI hingga total Rp 306 triliun atau setara 1,5% dari PDB. Di mana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos ini memberi dampak terbesar yakni sekitar Rp 182,2 triliun.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom seperti ditulis Sabtu (2/11/2024).

Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri. Sehingga kinerja atau hasil penjualan rokok konvensional atau legal bisa turun drastis, khususnya untuk rokok golongan I dan II.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya.

Lebih lanjut, untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga total kerugian atau hilangnya potensi ekonomi negara hingga Rp 84 triliun.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga nilai ekonomi yang hilang dari sektor itu mencapai Rp 41,8 triliun.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun atau 1,5% dari PDB," pungkasnya.

Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 tahap pertama resmi dibuka pada 1-20 Oktober 2024, dan tahap kedua akan berlangsung pada 17 November hingga 31 Desember 2024.

Calon pelamar diwajibkan memahami kategori pendaftaran dan syarat yang berlaku sebelum mendaftar melalui laman resmi sscasn.bkn.go.id.

Pemerintah juga telah merilis rincian gaji dan tunjangan bagi PPPK, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 yang mengubah Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Gaji PPPK 2024 Berdasarkan Golongan

Gaji PPPK 2024 dibagi berdasarkan golongan, mulai dari Golongan I hingga Golongan XVII, dengan rentang gaji yang cukup beragam.

Berikut ini daftar lengkap gaji PPPK 2024 berdasarkan golongan:

- Golongan I: Rp1.938.500 - Rp2.900.900
- Golongan II: Rp2.206.500 - Rp3.071.200
- Golongan III: Rp2.206.500 - Rp3.201.200
- Golongan IV: Rp2.299.800 - Rp3.336.600
- Golongan V: Rp2.511.500 - Rp4.189.900
- Golongan VI: Rp2.742.800 - Rp4.367.100

- Golongan VII: Rp2.858.800 - Rp4.551.800
- Golongan VIII: Rp2.979.700 - Rp4.744.400
- Golongan IX: Rp3.203.600 - Rp5.261.500
- Golongan X: Rp3.339.100 - Rp5.484.000
- Golongan XI: Rp3.480.300 - Rp5.716.000
- Golongan XII: Rp3.627.500 - Rp5.957.800
- Golongan XIII: Rp3.781.000 - Rp6.209.800
- Golongan XIV: Rp3.940.900 - Rp6.472.500
- Golongan XV: Rp4.107.600 - Rp6.746.200
- Golongan XVII: Rp4.462.500 - Rp7.329.000.

Rincian Tunjangan PPPK 2024

Selain gaji, PPPK juga berhak atas tunjangan-tunjangan yang setara dengan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tunjangan ini diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut beberapa tunjangan utama yang akan diterima oleh PPPK:

1. Tunjangan Istri/Suami: PPPK yang sudah menikah berhak menerima tunjangan sebesar 10 persen dari gaji pokok.
2. Tunjangan Anak: Anak di bawah usia 21 tahun, belum menikah, dan belum bekerja, berhak mendapatkan tunjangan sebesar 2 persen dari gaji pokok.

3. Tunjangan Pangan: PPPK juga akan menerima tunjangan pangan dalam bentuk beras sebesar 10 kilogram atau uang tunai senilai beras 10 kilogram per bulan untuk setiap anggota keluarga yang tercantum dalam daftar gaji.

4. Tunjangan Jabatan Struktural: Bagi PPPK yang menduduki jabatan struktural, tunjangan berkisar antara Rp360.000 hingga Rp5.500.000 sesuai dengan jabatan yang diemban, berdasarkan Perpres Nomor 26 Tahun 2007.

5. Tunjangan Jabatan Fungsional: Besaran tunjangan jabatan fungsional disesuaikan dengan ketentuan peraturan presiden untuk masing-masing rumpun jabatan fungsional di instansi terkait.

6. Tunjangan Umum: PPPK yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural atau fungsional akan menerima tunjangan umum dengan besaran antara Rp175.000 hingga Rp190.000 per bulan.

Tonton:Ingin Jadi PPPK Nakes Tahun 2024? Ini Syarat dan Tipsnya!

7. Tunjangan Kinerja (TPP): Tunjangan kinerja atau Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bervariasi tergantung kebijakan instansi tempat PPPK bekerja.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: "Daftar Gaji PPPK 2024, Berikut Rinciannya hingga Tunjangan yang Diterima"

Daya listrik adalah kebutuhan utama di setiap rumah tangga, industri, hingga perkantoran. Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyediakan beragam pilihan daya listrik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan penggunaan.

Mengetahui urutan daya listrik yang tersedia penting untuk memastikan bahwa kamu sudah memilih listrik yang sesuai dengan konsumsi energinya. Berikut urutan daya listrik PLN

Urutan Daya Listrik PLN

Terdapat urutan daya listrik PLN yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 berdasarkan golongan tarif tenaga listrik. Berikut di antaranya:

1. Tenaga Listrik untuk Keperluan Rumah Tangga

• 450 VA
• 900 VA-900 VA-RTM
• 1.300 VA
• 2.200 VA
• 3.500-5.500 VA
• 6.600 VA/lebih.

2. Tenaga Listrik untuk Keperluan Pelayanan Sosial

• 450 VA
• 900 VA
• 1.300 VA
• 2.200 VA
• 3.500 VA-200 kVA.

3. Tenaga Listrik untuk Keperluan Bisnis

• 450 VA-5.500 VA
• 6.600-200 kVA-200 kVA
• lebih dari 200 kVA.

4. Tenaga Listrik untuk Keperluan Industri

• 450 VA-14 kVA
• 14 KvA-200 kVA
• lebih dari 200 kVA-kurang dari 30.000 kVA
• 30.000 kVA atau lebih.

5. Tenaga listrik untuk keperluan fasilitas Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum

• 450 VA
• 900 VA
• 1.300 VA
• 2.200 VA-5.500 VA
• 6.600 VA-200 kVA
• lebih dari 200 kVA.

Tarif Listrik per kWH

Pada beberapa golongan tarif tenaga listrik dilakukan penyesuaian tarif yang dilaksanakan setiap tiga bulan. Berikut penetapan penyesuaian tarif tenaga listrik (Tarif Adjustment) pada Oktober-Desember 2024:

• Golongan R-1/ tegangan rendah (TR) daya 900 VA: Rp 1.352 per kWh
• Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA: Rp 1.444,70 per kWh
• Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA: Rp 1.699,53 per kWh
• Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas: Rp 1.699,53 per kWh
• Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp 1.444,70 per kWh
• Golongan B-3/ tegangan menengah (TM) daya di atas 200 kVA: Rp 1.114,74 per kWh
• Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA: Rp 1.114,74 per kWh
• Golongan I-4/ tegangan tinggi (TT) daya 30 ribu kVA ke atas: Rp 996,74 per kWh
• Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA: Rp 1.699,53 per kWh
• Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA: Rp 1.522,88 per kWh
• Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum: Rp 1.699,53 per kWh
• Golongan L/ TR, TM, TT: Rp 1.644,52 per kWh.

Daftar Daya Baru Pengguna Listrik PLN pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7

Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, terdapat perluasan yang disebut dengan stratifikasi atau pelebaran batas daya. Sebelum Permen 7 ini, golongan listrik mengacu pada Permen Nomor 28 Tahun 2016.

"Jadi tarif ini sebenarnya ya kita sebut bukan revisi, tapi baru ya, melengkapi yang sudah lama, yang sudah kita lakukan yaitu Permen 28 Tahun 2016," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Hutajulu pada Rabu (31/7/2024), mengutip arsip detikFinance

Berdasarkan data tersebut, golongan rumah tangga paling tinggi 6.600 VA ke atas menggunakan tegangan rendah (TR). Kemudian, golongan bisnis paling tinggi, yaitu di atas 220 KVA menggunakan tegangan menengah (TM). Kemudian, golongan traksi paling tinggi di atas 200 KVA menggunakan TM dan golongan curah paling tinggi di atas 200 KVA menggunakan TM.

Di dalam peraturan baru ini, berikut 4 golongan pelanggan PLN yang mengalami pelebaran batas daya, yaitu:

• Rumah Tangga Tegangan Rendah (R-3/TR) daya 6.600 VA s/d 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Menengah (R-3/TM) daya di atas 200 kVA
• Bisnis Tegangan Menengah (B-3/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (B-3/TT) daya 30.000 kVA ke atas
• Traksi Tegangan Menengah (T/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (T/TT) daya 30.000 kVA ke atas
• Curah Tegangan Menengah (C/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Rendah (C/TR) daya s.d. 200 kVA dan Tegangan Tinggi (C/TT) daya 30.000 kVA ke atas

Itulah informasi mengenai urutan daya listrik PLN. Semoga informasi ini membantumu ya.

DPR Siapkan Aturan soal Energi Terbarukan Demi Tekan Impor Migas

DPR Siapkan Aturan soal Energi Terbarukan Demi Tekan Impor Migas

Tarif untuk Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) akan segera mengalami penyesuaian alias naik dalam waktu dekat. Para pengguna jalan tol perlu bersiap-siap untuk menyiapkan saldo e-toll lebih banyak.

Hal ini diumumkan oleh operator jalan tol yakni PT Lintas Marga Sedaya (ASTRA Tol Cipali). Disebutkan, penyesuaian telqh disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan akan segera diberlakukan

Direktur Astra Tol Cipali Rinaldi mengatakan, penyesuaian tarif Jalan Tol Cipali ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan dan pemeliharaan jalan tol tetap optimal.

"Sehingga, perjalanan pengguna jalan dipastikan tetap aman dan nyaman," kata Rinaldi, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Adapun penyesuaian ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) tentang Penyesuaian Tarif Tol dan Penetapan Golongan Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol Cikampek-Palimanan Nomor 2789/KPTS/M/2024 tanggal 15 Oktober 2024.

Di sisi lain, operator jalan belum mengumumkan kapan tarif baru ini akan mulai diberlakukan. Rinaldi memastikan, pihaknya akan segera menerbitkan pengumuman resmi terkait hal tersebut.

"Adapun tanggal pemberlakuan tarif akan diumumkan melalui pengumuman resmi berikutnya," ujar Rinaldi.

Penyesuaian tarif tol ini didasari oleh Undang-Undang (UU) No. 02 Tahun 2022 yang mengatur evaluasi dan penyesuaian tarif tol setiap 2 tahun sekali. Hal ini mengacu pada pengaruh lajur inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol.

Berikut rangkuman tarif Tol Cipali yang akan berlaku:

Tarif Terdekat (Cikopo-Kalijati)

Gol I: Rp 30.500
Gol ll & III: Rp 50.500
Gol IV & V: Rp 63.500

Tarif Terjauh (Cikopo-Palimanan)

Gol I: Rp 132.000
Gol ll & III: Rp 217.500
Gol IV & V: Rp 273.000

Sementara itu, dikutip dari laman Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tarif Tol Jakarta-Tangerang-Cikupa saat ini mengacu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 263/KPTS/M/2022 untuk SS Tomang-Tangerang-Cikupa.

Adapun tarif yang berlaku saat ini sebagai berikut:

Tarif Terdekat (Cikopo-Kalijati)

Gol I: Rp 27.500
Gol ll & III: Rp 45.500
Gol IV & V: Rp 57.500

Tarif Terjauh (Cikopo-Palimanan)

Gol I: Rp 119.000
Gol ll & III: Rp 196.000
Gol IV & V: Rp 246.000

Apabila membandingkan dari tarif tol yang lama, terlihat bahwa terdapat kenaikan sebesar Rp 3.000 s.d 6.500 jarak terdekat. Sedangkan untuk jarak terjauh kenaikannya berada di kisaran sebesar Rp 13.000 s.d 27.000.

Tarif tol Cipali Naik Foto: Dok. Astra Tol Cipali

Tarif tol Cipali Naik Foto: Dok. Astra Tol Cipali

Saksikan juga Blak-blakan: Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh Ala Ahmad Syaikhu

[Gambas:Video 20detik]

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah pegawai instansi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Mereka punya status kepegawaian tetap, dan menikmati berbagai hak seperti gaji, tunjangan, hingga jaminan pensiun.

Dari tahun ke tahun, perubahan dalam struktur gaji PNS juga mencerminkan kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi negara.

Saat ini, gaji PNS 2024 mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas atau Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Mengacu PP tersebut, di 2024 gaji PNS golongan tertingginya berkisar Rp 6 jutaan dan terendahnya sekitar Rp 1,6-2 jutaan.

Dari catatan detikFinance, terhitung sejak 1997, kenaikan gaji PNS telah terjadi setidaknya 19 kali hingga 2024.

Di era pemerintahan Presiden Jokowi saja, gaji PNS mengalami kenaikan pada 2015, 2019, dan 2024. Berikut adalah besaran gaji PNS dari tahun-ketahun.

Gaji PNS Tahun 1997

Jika dibandingkan pada tahun 1997, tentu gaji PNS sangatlah rendah kalau dilihat saat ini. Kala itu, gaji pokok PNS golongan tertingginya hanya sekitar Rp 120 ribu. Sementara itu golongan terendahnya hanya Rp 12 ribuan sebulan.

Gaji PNS Awal Tahun 2000-an

Memasuki tahun 2000-an, gaji PNS mengalami kenaikan dalam dua tahun sekali sampai 2007. Pada 2001, gaji PNS untuk golongan terendah adalah Rp 500 ribu dan untuk golongan tertingginya sekitar Rp 1.500.000.

Gaji PNS Tahun 2007-2015

Gaji PNS terus naik setiap tahunnya dari 2007 hingga 2015. Pada 2007, gaji PNS golongan terendahnya mencapai Rp 760.500, sementara untuk golongan tertingginya di angka Rp 2.405.400.

Gaji PNS Tahun 2019-2022

Terakhir pada 2019 hingga April 2022, besaran gaji PNS berkisar Rp 1.560.800 hingga Rp 5.901.200.

Rincian Gaji PNS 2024

Mengutip situs resmi JDIH Database Peraturan BPK, berikut adalah rincian gaji PNS 2024 berdasarkan golongannya yang berlaku sejak 1 Januari 2024:

Golongan I

• Golongan Ia: Rp 1.685.700-2.522.600
• Golongan Ib: Rp 1.840.800-2.670.700
• Golongan Ic: Rp 1.918.700-2.783.700
• Golongan Id: Rp 1.999.900-2.901.400

Golongan II

• Golongan IIb: Rp 2.385.000-3.797.500
• Golongan IIc: Rp 2.485.900-3.958.200
• Golongan IId: Rp 2.591.100-4.125.600

Golongan III

• Golongan IIIa: Rp 2.785.700-4.575.200
• Golongan IIIb: Rp 2.903.600-4.768.800
• Golongan IIIc: Rp 3.026.400-4.970.500
• Golongan IIId: Rp 3.154.400-5.180.700

Golongan IV

• Golongan IVa: Rp 3.287.800-5.399.900
• Golongan IVb: Rp 3.426.900-5.628.300
• Golongan IVc: Rp 3.571.900 -5.866.400
• Golongan IVd: Rp 3.723.000-6.114.500
• Golongan IVe: Rp 3.880.400-6.373.20

Sebagai informasi, besaran gaji PNS di atas itu masih di luar sejumlah tunjangan yang bisa diterima seorang PNS setiap bulannya.

Video: Dosen ASN Kemendikbudristek Sambut Gembira Tukin Turun 2025, Tapi...

Video: Dosen ASN Kemendikbudristek Sambut Gembira Tukin Turun 2025, Tapi...

Daftar tarif listrik September 2024 untuk 13 pelanggan non-subsidi PT PLN (Persero) tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya. Artinya tarif listrik bulan ini masih mengikuti harga kuartal III atau periode Juli-September 2024.

Perlu diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penyesuaian tarif listrik setiap tiga bulan. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Artinya pemerintah baru akan melakukan penyesuaian tarif listrik bulan depan untuk periode Oktober-Desember 2024. Namun berdasarkan aturan tersebut, perubahan tarif listrik ini baru dilakukan jika ada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro (kurs, Indonesian Crude Price/ICP, dan inflasi) serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Berdasarkan dokumen penetapan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) Juli-September 2024, berikut daftar tarif listrik PLN se-Indonesia bulan ini:

Daftar Tarif listrik September 2024

1. Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 900 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.352

2. Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 1.300 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70

3. Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga kecil (R-1/TR) dengan daya 2.200 VA,tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70

4. Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga menengah (R-2/TR) dengan daya 3.500-5.500 VA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53

5. Golongan tarif listrik untuk keperluan rumah tangga besar (R-3/TR) dengan daya 6.600 VA ke atas, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.699,53

6. Golongan tarif listrik untuk keperluan bisnis menengah (B-2/TR) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA, tarif listrik per kWh reguler dan prabayar Rp 1.444,70

7. Golongan tarif listrik untuk keperluan bisnis besar (B-3/TM) dengan daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh

8. Golongan tarif listrik untuk keperluan industri menengah (I-3/TM) dengan daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh

9. Golongan tarif listrik untuk keperluan industri besar (I-4/TT) dengan daya 30.000 kVA ke atas, seharga Rp 996,74 per kWh

10. Golongan tarif listrik untuk keperluan kantor pemerintah sedang (P-1/TR) dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA, seharga Rp 1.699,53 per kWh

11. Golongan tarif listrik untuk keperluan kantor pemerintah besar (P-2/TM) dengan daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.522,88 per kWh

12. Golongan tarif listrik untuk keperluan penerangan jalan umum pada tegangan rendah (P-3/TR), seharga Rp 1.699,53 per kWh

13. Golongan tarif listrik untuk keperluan layanan khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/TR, TM, TT), seharga Rp 1.644,52 per kWh

Bagi pelanggan sosial, rumah tangga kecil, bisnis kecil, industri kecil, serta usaha mikro dan menengah (UMKM), yang termasuk ke dalam 25 golongan pelanggan bersubsidi, tidak akan mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.

Daftar Tarif Listrik Rumah Tangga September 2024

1. Pelanggan Rumah Tangga Daya 450 Volt Ampere (VA) bersubsidi sebesar Rp 415 per kWh

2. Pelanggan Rumah Tangga Daya 900 VA bersubsidi sebesar Rp 605 per kWh

Demikianlah daftar tarif listrik per kWh atau tarif adjusment bagi pelanggan non-subsidi terbaru pada September 2024. Semoga informasi ini bermanfaat ya detikers!

Dalam jenjang karier PNS, dikenal tingkatan yang disebut pangkat dan golongan PNS. Pangkat dan golongan ini disusun berdasarkan aturan sesuai dengan prinsip kepastian, profesionalisme, dan transparansi.

Sedangkan penetapan pangkat dan golongan PNS pada seseorang dinilai berdasarkan beberapa faktor, seperti lama waktu pengabdian, diklat jabatan yang pernah diikuti, tingkat pendidikan, kinerja, dan prestasi.

Dalam artikel ini akan kita ulas urutan pangkat dan golongan PNS. Selain itu, kita ulas pula mengenai kenaikan pangkat dalam institusi pemerintahan.

Mengenal Pangkat dan Golongan PNS

Dilansir dari situs BKD Provinsi Banten, berikut ini urutan pangkat dan golongan PNS:

1. Golongan I

Golongan I dibagi menjadi empat jenis pangkat dengan sebutan 'Juru'.

• Golongan Ia disebut Juru Muda
• Golongan Ib disebut Juru Muda Tingkat I
• Golongan Ic disebut Juru
• Golongan Id disebut Juru Tingkat I

2. Golongan II

Golongan II dibagi menjadi empat jenis pangkat dengan sebutan 'Pengatur'.

• Golongan IIa disebut Pengatur muda
• Golongan IIb disebut Pengatur Muda Tingkat I
• Golongan IIc disebut Pengatur
• Golongan IId disebut Pengatur tingkat I

3. Golongan III

Golongan III dibagi menjadi empat jenis pangkat dengan sebutan 'Penata'.

• Golongan IIIa disebut Penata Muda
• Golongan IIIb disebut Penata Muda Tingkat 1
• Golongan IIIc disebut Penata
• Golongan IIId disebut Penata Tingkat I

4. Golongan IV

Golongan IV dibagi menjadi lima jenis pangkat dengan sebutan 'Pembina'.

• Golongan IVa disebut Pembina
• Golongan IVb disebut Pembina Tingkat I
• Golongan IVc disebut Pembina Muda
• Golongan IVd disebut Pembina Madya
• Golongan IVe disebut Pembina Utama

Kenaikan Pangkat PNS

Dilansir dari situs BKD Provinsi Nusa Tenggara Barat, berikut ini tiga jenis kenaikan pangkat dalam institusi PNS:

1. Kenaikan Pangkat Reguler

Kenaikan pangkat reguler diberikan setiap minimal 4 tahun sekali atau setelah PNS tersebut dilantik pada posisi terakhir dalam rentang waktu 4 tahun.

Hal ini diatur pada pasal 1 ayat (3) PP Nomor 99 Tahun 2000 yang berbunyi: "Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan".

Kenaikan pangkat ini diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional dan tidak melebihi pangkat atasan langsungnya.

Pangkat ini dipengaruhi pendidikan tertinggi hingga penilaian prestasi sesuai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama 2 tahun terakhir.

2. Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural

Kenaikan pangkat jabatan struktural PNS diberikan kepada PNS yang menempati jabatan struktural pada unit dinas tertentu setelah memenuhi kriteria.

Syarat lain yang harus dipenuhi yaitu sudah menjabat minimal satu tahun dalam pangkat dan satu tahun dalam jabatan. PNS juga mendapatkan nilai SKP baik selama 2 dua tahun terakhir.

3. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional

Kenaikan pangkat jabatan fungsional PNS diberikan kepada PNS yang memiliki tugas fungsional tertentu. Pengangkatannya sesuai batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Jabatan fungsional diberikan kenaikan pangkat pilihan. Syarat yang harus dipenuhi di antaranya adalah penilaian SKP baik dalam 2 tahun terakhir, dan lulus ujian dinas kenaikan pangkat untuk PNS yang pindah golongan.

Nah, itulah tadi telah kita ketahui pangkat dan golongan PNS yang terdiri dari Golongan I atau pangkat Juru hingga Golongan IV atau pangkat Pembina. Semoga bermanfaat.

BBM subsidi tak akan naik harga. Namun pembeliannya bakal dibatasi untuk golongan tertentu yang memang berhak menerima.

Penyaluran BBM subsidi belum tepat sasaran. Masih banyak kendaraan yang seharusnya tak menggunakan BBM subsidi justru menikmatinya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, mengingatkan agar masyarakat yang harusnya tidak menggunakan BBM subsidi bisa lebih legowo dan menggunakan BBM nonsubsidi.

Sementara itu, dengan rencana pembatasan BBM subsidi, nantinya hanya golongan tertentu yang bisa menikmatinya. Golongan yang dimaksud antara lain UMKM, nelayan, pengendara motor, hingga angkutan umum.

"Tapi di satu sisi, tadi mungkin ada golongan-golongan yang harusnya sudah bisa kita minta keikhlasan mereka, legowo jangan pakai BBM subsidi. Di situ mungkin akan tidak boleh lagi beli, karena memang filosofinya harusnya bukan itu. Ini subsidi tepat menjadi urgensi, kebetulan Solar kan udah mulai," kata Rachmat dikutip detikFinance.

Rachmat juga mengungkap para pengguna kendaraan dengan bahan bakar diesel mendapat keuntungan besar lantaran mengisi BBM subsidi jenis solar. Khususnya bagi pengguna mobil diesel sekelas Kijang Innova, Fortuner, hingga Pajero Sport yang masih ditemui menggunakan BBM subsidi jenis solar.

"Nah, kasar-kasarnya bensin Rp 1.800 (subsidi), Rp 2.000-an lah. Solar Rp 7.700-an, Rp 8.000, empat kali lipat. Kalau orang naik motor, kita anggap dengan pola pemakaian tertentu dapat (subsidi) Rp 1 ya, karena kan dia pakai berapa liter, dapat subsidi berapa kita normalize dia Rp 1," ungkap Rachmat.

Dengan perhitungan tersebut, pengguna Pertalite untuk mobil Agya misalnya bisa mendapat Rp 4 sementara Innova Rp 5. Padahal kalau secara peruntukkan, harusnya mobil sekelas Innova lebih kecil atau tak dapat sama sekali.

"Yang menarik lagi kalau dia diesel, karena dia lebih gede. Walaupun dia lebih hemat, asumsinya 30% lebih hemat, dia bisa dapat 11 sampai 13. Padahal nggak ada mobil diesel yang LCGC. Mobil diesel mau beli yang mana, Pajero Sport, Fortuner, Land Cruiser. Nggak ada Agya diesel kan. Jadi orang yang naik itu dapat 11 sampai 13, itu yang terus terang mengusik rasa keadilan," ujarnya.

Meski begitu Rachmat menyebut pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi saat kualitasnya dinaikkan. Ia menegaskan komitmen pemerintah menjaga golongan-golongan prioritas tadi.

"Kita nggak ada rencana untuk menaikkan harga BBM subsidi. Jadi BBM subsidinya harganya sama.Yang kita inginkan sebenarnya adalah kualitasnya secara bertahap bisa naik. Wait until future ya, bisa benar-benar regulasinya selesai, dan golongan-golongan tadi, UMKM, nelayan, pengendara motor misalnya, taksi online, angkutan umum, ojek online, kita jaga lah," tutup dia.

Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

BBM subsidi tak akan naik harga. Namun pembeliannya bakal dibatasi untuk golongan tertentu yang memang berhak menerima.

Penyaluran BBM subsidi belum tepat sasaran. Masih banyak kendaraan yang seharusnya tak menggunakan BBM subsidi justru menikmatinya.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rachmat Kaimuddin, mengingatkan agar masyarakat yang harusnya tidak menggunakan BBM subsidi bisa lebih legowo dan menggunakan BBM nonsubsidi.

Sementara itu, dengan rencana pembatasan BBM subsidi, nantinya hanya golongan tertentu yang bisa menikmatinya. Golongan yang dimaksud antara lain UMKM, nelayan, pengendara motor, hingga angkutan umum.

"Tapi di satu sisi, tadi mungkin ada golongan-golongan yang harusnya sudah bisa kita minta keikhlasan mereka, legowo jangan pakai BBM subsidi. Di situ mungkin akan tidak boleh lagi beli, karena memang filosofinya harusnya bukan itu. Ini subsidi tepat menjadi urgensi, kebetulan Solar kan udah mulai," kata Rachmat dikutip detikFinance.

Rachmat juga mengungkap para pengguna kendaraan dengan bahan bakar diesel mendapat keuntungan besar lantaran mengisi BBM subsidi jenis solar. Khususnya bagi pengguna mobil diesel sekelas Kijang Innova, Fortuner, hingga Pajero Sport yang masih ditemui menggunakan BBM subsidi jenis solar.

"Nah, kasar-kasarnya bensin Rp 1.800 (subsidi), Rp 2.000-an lah. Solar Rp 7.700-an, Rp 8.000, empat kali lipat. Kalau orang naik motor, kita anggap dengan pola pemakaian tertentu dapat (subsidi) Rp 1 ya, karena kan dia pakai berapa liter, dapat subsidi berapa kita normalize dia Rp 1," ungkap Rachmat.

Dengan perhitungan tersebut, pengguna Pertalite untuk mobil Agya misalnya bisa mendapat Rp 4 sementara Innova Rp 5. Padahal kalau secara peruntukkan, harusnya mobil sekelas Innova lebih kecil atau tak dapat sama sekali.

"Yang menarik lagi kalau dia diesel, karena dia lebih gede. Walaupun dia lebih hemat, asumsinya 30% lebih hemat, dia bisa dapat 11 sampai 13. Padahal nggak ada mobil diesel yang LCGC. Mobil diesel mau beli yang mana, Pajero Sport, Fortuner, Land Cruiser. Nggak ada Agya diesel kan. Jadi orang yang naik itu dapat 11 sampai 13, itu yang terus terang mengusik rasa keadilan," ujarnya.

Meski begitu Rachmat menyebut pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi saat kualitasnya dinaikkan. Ia menegaskan komitmen pemerintah menjaga golongan-golongan prioritas tadi.

"Kita nggak ada rencana untuk menaikkan harga BBM subsidi. Jadi BBM subsidinya harganya sama.Yang kita inginkan sebenarnya adalah kualitasnya secara bertahap bisa naik. Wait until future ya, bisa benar-benar regulasinya selesai, dan golongan-golongan tadi, UMKM, nelayan, pengendara motor misalnya, taksi online, angkutan umum, ojek online, kita jaga lah," tutup dia.

Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti

Ekspresi Jokowi Saat Tepis Kabar Beli BBM Subsidi Dibatasi Agustus Nanti