Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 melambat dibandingkan dua periode sebelumnya. Namun kondisi ini ternyata dapat menjadi lingkaran setan yang terus melemahkan perekonomian Indonesia jika tidak ditangani dengan baik.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menjelaskan rendahnya pertumbuhan ekonomi negara secara langsung dapat memengaruhi laju investasi dan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Artinya, jika laju pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5%, maka hanya mampu meningkatkan pertumbuhan lapangan kerja 5%.

"Penciptaan lapangan kerja baru kan dipengaruhi oleh investasi dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan tahun ini ya di kisaran 5%, ya berarti penciptaan lapangan kerja kita ya di kisaran 5%. Itu tidak akan bisa menyerap dari jumlah total tenaga kerja," kata Piter saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

Padahal menurutnya penciptaan lapangan kerja ini menjadi penting untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga secara nasional. Sebab pada akhirnya masyarakat butuh pekerjaan untuk mendapatkan pemasukan, yang kemudian pemasukan itu digunakan untuk modal konsumsi.

Menurut Piter konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor pendorong terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. Artinya lemahnya konsumsi masyarakat akibat sedikitnya pembukaan lapangan kerja baru akan berdampak langsung terhadap pelemahan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Konsumsi itu kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu besar, sekitar 50% lebih. Maka, ya otomatis pertumbuhan ekonomi akan turun karena turunnya daya beli, turunnya konsumsi," jelasnya.

Nah kondisi berulang seperti inilah yang Piter katakan dapat menjadi lingkaran setan. Di mana lemahnya laju pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan pembukaan lapangan kerja baru, kemudian sedikitnya lapangan kerja baru dapat melemahkan konsumsi, dan lemahnya konsumsi kembali menurunkan kinerja ekonomi nasional.

"Ini kan kayak lingkaran setan ya. Kita untuk tumbuh tinggi kita butuh konsumsi, konsumsi membutuhkan lapangan kerja, lapangan kerja membutuhkan pertumbuhan ekonomi, ya muter seperti itu," terang Piter.

Untuk itu ia berharap pemerintah dapat memutus rantai pelemahan ekonomi ini. Salah satunya dengan meningkatkan investasi dalam negeri yang secara langsung dapat menumbuhkan lapangan kerja. Dari lapangan kerja ini, daya beli masyarakat bisa meningkat dan seterusnya.

"Makanya pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Yaitu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter.

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Senada dengan Piter, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan salah satu penyebab utama melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III hingga di bawah 5% ini adalah menurunnya konsumsi masyarakat.

Ia menjelaskan penurunan ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya ada ketersediaan lapangan kerja, yang dalam hal ini menurut Tauhid belum bisa memberikan pemasukan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

"Konsumsi masyarakat biasanya ada beberapa sebab, pertama ya lapangan pekerjaan yang tersedia itu tidak mampu menyediakan penghidupan yang layak," kata Tauhid.

Belum lagi menurut Tauhid ada masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang semakin menekan ketersediaan lapangan kerja sekaligus menurunkan daya beli masyarakat. Pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan melambat dan siklus itu dapat terus berulang kembali jika tidak ditangani.

"Karena PHK plus pengangguran naik, ya otomatis itu dorongan buat pertumbuhan ekonominya semakin melemah, bener nggak? Kalau ekonomi tumbuh dia bisa menurunkan pengangguran. Tapi kalau pengangguran tinggi juga bisa menurunkan konsumsi," jelasnya.

Untuk itu Tauhid juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Sebab dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan seterusnya.

Saksikan juga video: Jokowi Respons Deflasi 5 Bulan Berturut-turut

[Gambas:Video 20detik]

Donald Trump yang diusung Partai Republik dan Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat saat ini tengah memperebutkan kursi presiden dalam Pilpres Amerika Serikat 2024.

Terlepas dari siapapun yang terpilih, sejumlah kebijakan Indonesia diperkirakan bakal terdampak hasil Pilpres AS 2024, mulai dari perdagangan, target penurunan emisi, hingga "potensi ketegangan geopolitik" di Laut China Selatan, menurut akademisi dan pengamat hubungan internasional.

Berikut analisis dari akademisi, pengusaha, diplomat, dan pengamat hubungan internasional mengenai dampak Pilpres AS bagi Indonesia.

Siapa yang diinginkan menang oleh ekonom dan pengusaha Indonesia?

Kalangan pengusaha Indonesia mengaku tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap hasil Pilpres AS.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani, menuturkan merujuk pada rekam jejak pergantian presiden AS, siapa pun yang terpilih tidak banyak berdampak terhadap perdagangan dan investasi antara Indonesia-AS.

"Dalam parameter pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS dan pertumbuhan investasi AS di Indonesia selama ini tidak berubah signifikan antara era Trump dengan era Biden," ujar Shinta kepada Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (04/11).

"Keduanya hanya menciptakan pertumbuhan aktivitas ekonomi bilateral secara modest, pertumbuhan kurang lebih 5% - 10% per tahun, dan konsentrasi kerja sama ekonomi pun tak banyak berubah," kata perempuan yang juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Getty Images

Shinta memprediksi perbedaan yang kentara kemungkinan akan terjadi pada cara pendekatan hubungan bilateral antara Trump dengan Harris. Selebihnya, menurut Shinta, "akan relatif sama".

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengamini pendapat kalangan pengusaha.

Menurut peneliti INDEF, Andry Satrio Nugroho, pendapat tersebut berkaca pada rekam jejak beberapa tahun belakangan dan ketika Trump menjabat Presiden AS.

"Para pelaku usaha kan maunya biaya untuk ketidakpastian itu bisa ditekan. Tapi untuk kedua pasangan sih menurut saya, berkaca pada yang kemarin dan sebelum-sebelumnya, masih belum begitu besar dampaknya ke Indonesia," kata dia.

Getty Images

Akan tetapi, Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika di Universitas Indonesia (UI), Suzie Sudarman, mengingatkan kebijakan ekonomi Indonesia sama-sama berisiko mengalami kendala, siapa pun pemenang Pilpres AS nanti.

"Kita akan terkendala dalam berdagang karena aturan Biden bahwa jangan sampai perusahaan China di Indonesia memiliki saham lebih [dari] 25%," jelas Suzie, dengan asumsi Kamala Harris menang dan melanjutkan kebijakan perdagangan pendahulunya, Joe Biden.

"Kalau Trump sudah mengatakan, anggota BRICS akan terkendala, dalam berdagang ada tarif tinggi."

Trump, lanjut Suzie, pernah melontarkan ancaman bakal mempersulit perdagangan dengan siapa pun yang mengecilkan nilai tukar mata uang AS.

Sementara situasi tersebut, menurutnya, kemungkinan tak akan terjadi jika Harris yang menang.

"Harris tetap menaruh perhatian pada potensi Indonesia dan akan mendisiplinkan jika memang Indonesia tidak good governance dan akuntabel," kata dia.

Apa dampak Pilpres AS pada perdagangan Indonesia?

Andry Satrio Nugroho dari INDEF mengatakan, selama ini kebijakan ekonomi dan perdagangan Indonesia "masih berkiblat pada China".

Perdagangan Indonesia, menurut Andry, langsung terdampak ketika permintaan domestik dari China menurun.

Indonesia kesulitan melarikan produk ekspor mengingat ketergantungan yang tinggi terhadap China.

Andry menekankan, perlu antisipasi jika kelak Trump yang memenangi Pilpres AS.

Ia menduga kebijakan pembatasan produk-produk China yang diterapkan Trump berpotensi "lebih ekstrem dan akan cukup berdampak bagi Indonesia".

"Kalau Harris terpilih, kita akan melihat business as usual saja gitu. Tapi kalau Trump yang terpilih, siap-siap saja."

Baca juga:

• Pilpres Amerika 2024: Kamala Harris vs Donald Trump, kapan kita tahu siapa pemenangnya?
• Bagaimana nasib Gaza, Ukraina, dan situasi global di tangan Kamala Harris atau Donald Trump?
• Pilpres Amerika 2024: Sisi lain Kamala Harris dan Donald Trump

Perang dagang antara AS dan China mempengaruhi sektor perdagangan global sejak 2018saat Donald Trump menjabat presiden Amerika Serikat.

Andry mengatakan era Biden-Harris memang telah menaikkan tarif impor terhadap sejumlah produk China, namun dia memperkirakan jika Trump terpilih maka kebijakan pembatasan akan lebih ketat.

"China berpotensi lebih sulit menjual produknya dengan kondisi ketika Trump yang memimpin," jelas Andry.

Akibatnya, Indonesia diprediksi akan mendapatkan "limpahan produk-produk China lantaran kemungkinan besar sulit terserap di pasar Amerika".

BBC

BBC News Indonesiahadir diWhatsApp,TikTok,X,InstagramdanFacebook.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia.

BBC

Konsekuensinya, menurut Andry, industri dalam negeri akan kian tertekan.

"Sekarang kan dengan daya beli yang rendah ya, mereka akan banyak membeli produk-produk China. Karena harganya jauh lebih rendah. Produk-produk ini kan disupport kebijakan dumping," cetus Andry.

Dumping adalah praktik dagang eksportir dengan cara menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri.

Praktik ini dianggap sebagai hambatan lantaran merupakan praktik perdagangan yang tidak jujur dan tidak adil.

Praktik dumping dianggap akan membahayakan kelangsungan industri dalam negeri dari negara tujuan karena produsen lokal tidak dapat bersaing.

Getty Images

"Harus berhati-hati karena banyak negara kan sudah melakukan proteksionisme. Proteksionisme yang menurut saya belum terlihat juga di Indonesia," tambah Andry.

Shinta dari KADIN mengungkapkan, kedua kandidat memiliki agenda ekonomi yang sama-sama berpotensi bisa mendatangkan restriksi atau pembatasan ekspor dan impor bagi Indonesia.

Hanya saja, kepemimpinan Trump diduga akan lebih "mudah merestriksi atau lebih tepatnya mencari celah untuk mencegah produk Indonesia masuk ke AS".

Sementara pengamat hubungan internasional, Suzie Sudarman, memperkirakan jika Trump terpilih sebagai presiden, dia akan mudah melarang impor produk tertentu karena alasan "national security".

Apa dampak Pilpres AS terhadap konflik Laut China Selatan?

Suzie Sudarman menilai Kamala Harris diprediksi tidak akan banyak memedulikan geopolitik di Laut China Selatan.

Sementara pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, memprediksi Trump akan lebih "berani mengganggu kredibilitas dari nine dash line China".

"Dengan berani berlayar di situ [Laut China Selatan], karena ini adalah hukum internasional," terang dia.

Nine dash line atau sembilan garis putus-putus adalah klaim klasik China atas wilayah mereka di Laut China Selatan.

Pada saat yang bersamaan Trump, kata Rezasyah, diperkirakan bakal memperkuat aliansi bilateral, masing-masing dengan Filipina dan Vietnam.

Getty Images

Kemenangan Trump, menurut Rezasyah, akan berdampak pada ketegangan di kawasan, sebab China kemungkinan juga akan mencoba keberanian Trump.

"Misalnya dengan mengganggu Taiwan, dengan mengganggu aset-aset di Laut China Selatan. Memang suasana akan tegang, tapi untuk itu memang Trump membutuhkan coalition of the willing yang semakin banyak," tambah dia.

• Sugiono anak ideologis Prabowo jadi Menteri Luar Negeri Indonesia Karpet merah Prabowo tampil ke panggung internasional?
• Prabowo dan Gibran akan hadapi masalah Israel dan Palestina hingga Laut China Selatan 'Tidak ada bulan madu
• Mengapa Indonesia ingin bergabung dengan BRICS Barisan negara yang tidak puas dengan status quo?

Soal potensi ketegangan geopolitik jika Trump menang ini juga diutarakan mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, dengan asumsi Trump melanjutkan kebijakannya dalam periode pertama pemerintahannya.

Kemungkinan ketegangan itu muncul lantaran negara-negara sekutu di kawasan menghadapi ketidakpastian komitmen payung keamanan AS.

"Negara-negara sekutu di kawasan kemungkinan terdorong untuk mengembangkan kemandirian kemampuan pertahanannya, termasuk pada bidang ballistic missile technology dan maritim.

Ketegangan ini, menurut Marty, menganduk risiko "action-reaction".

Apa dampak Pilpres AS pada kebijakan iklim?

Direktur pusat kajian wilayah Amerika di Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, memperkirakan Indonesia akan semakin sulit menerapkan kebijakan penanganan krisis iklim dan mencapai target penurunan emisi, jika Donald Trump menang.

Sebab, arah kebijakan Trump disebut Suzie "hanya mementingkan kebutuhan korporasi" dan tidak mempedulikan persoalan lingkungan.

Dengan begitu, perusahaan tidak bakal dibebankan tanggung jawab menangani krisis iklimtermasuk upaya menekan emisi, menurut Suzie.

"[Dampaknya] ke Indonesia kita akan kena climate change karena emisi dilakukan negara-negara kaya. Kita kena imbasnya," tukas Suzie.

• Panduan sederhana Pilpres AS 2024 Kapan digelar, siapa saja kandidat presiden dan bagaimana mekanismenya?
• Imigran memakan hewan piaraan, inflasi terparah, larangan aborsi Bagaimana hasil cek fakta debat capres AS?
• Apa saja kebijakan Kamala Harris dan Donald Trump soal ekonomi, imigrasi dan aborsi?

Sebaliknya, Suzie meyakini jika Harris terpilih sebagai presiden, dia akan cenderung menempuh langkah menanggulangi krisis iklim.

"Kita [Indonesia] akan mendapat perhatian karena rain forest ada di kita. Juga ada upaya-upaya mengajarkan teknologi energi baru terbarukan yang kita butuhkan," Suzie memprediksi.

Harris juga diyakini akan menjaga pola yang dibangun Obamadalam perjanjian Parisberlanjut melalui aturan-aturan dalam negeri yang membatasi ketamakan korporasi, menurut Suzie.

Beberapa di antaranya soal ketentuan tanggung jawab penurunan emisi dan kewajiban menyertakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Getty Images

Sebelumnya, ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, sempat mengingatkan upaya Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca berpotensi terhambat jika Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS.

Apalagi, Trump punya rekam jejak tidak percaya terhadap krisis iklim.

Indonesia sendiri berulang kali menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi demi mengatasi krisis iklim. Salah satunya tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).

Indonesia berkomitmen menurunkan target emisi dari semula 29 persen menjadi 31,89% pada 2030 melalui transisi energi terbarukan dan perdagangan karbon.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat tercapainya Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat dengan dukungan internasional.

Apa yang perlu disiapkan Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah Indonesia memantau perkembangan Pilpres AS, yang diperkirakan bakal mengubah kebijakan pemerintahan negara itu jika berganti kepemimpinan.

Menurut Airlangga, penurunan jumlah kelas menengah di Amerika saat ini akan mengurangi permintaan sejumlah barang dan jasa di Indonesia. Sebab, Indonesia dan negara-negara ASEANmasih mengandalkan konsumsi di AS, Eropa, dan China.

"Itu makanya pekerjaan presiden terpilih itu penting untuk mengangkat kelas menengah. Nah, bagi Indonesia, tentu kelas menengah yang turun akan mengurangi demand terhadap produk-produk Indonesia," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (05/11), seperti dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, ketua asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan Indonesia perlu menavigasi relasi bilateral Indonesia-AS sesuai karakter dan fokus kebijakan presiden AS terpilih.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani. (Getty Images)

Sementara, mantan menteri luar negeri Marty Natalegawa menyarankan pemerintah menyusun rencana kebijakan yang jelas seraya mengingatkan tidak ada yang bisa menebak secara pasti arah kebijakan presiden AS terpilih ke depan.

"Yang hanya kita bisa lakukan adalah kita identifikasi exposure kita, keterpaparan Indonesia atau keterpaparan Asia Tenggara terhadap apa yang sedang terjadi di Washington, itu di bidang apa saja," ujar Marty.

"Setelah kita ada bidang-bidangnya, baru kita memberikan penilaian, kalau Presiden Trump bentuknya kayak gimana, kalau Presiden Harris seperti apa. Ada skenario, dengan berbagai opsi-opsinya," usul Marty.

"Jadi bagi negara seperti Asia, apa pun yang terjadi, apakah itu Presiden Trump atau apakah itu Presiden Harris, kita harus mengembangkan apa yang sebenarnya kita harapkan dan inginkan di kawasan," tutur Marty.

• Apa saja kebijakan Kamala Harris dan Donald Trump soal ekonomi, imigrasi dan aborsi?
• Pilpres Amerika 2024: Kamala Harris vs Donald Trump, kapan kita tahu siapa pemenangnya?
• Bagaimana nasib Gaza, Ukraina, dan situasi global di tangan Kamala Harris atau Donald Trump?

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dapat merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, sejumlah pasal dalam PP dan RPMK itu seperti pembatasan penjualan di sekitar institusi pendidikan, pembatasan iklan rokok, hingga kebijakan kemasan polos dapat menekan kinerja industri hasil tembakau (IHT) secara keseluruhan dari hulu hingga hilir.

Tekanan kinerja inilah yang kemudian dinilai dapat menghilangkan potensi ekonomi RI hingga total Rp 306 triliun atau setara 1,5% dari PDB. Di mana aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos ini memberi dampak terbesar yakni sekitar Rp 182,2 triliun.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom seperti ditulis Sabtu (2/11/2024).

Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri. Sehingga kinerja atau hasil penjualan rokok konvensional atau legal bisa turun drastis, khususnya untuk rokok golongan I dan II.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya.

Lebih lanjut, untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga total kerugian atau hilangnya potensi ekonomi negara hingga Rp 84 triliun.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga nilai ekonomi yang hilang dari sektor itu mencapai Rp 41,8 triliun.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan dampak ekonomi yang akan hilang setara Rp 308 triliun atau 1,5% dari PDB," pungkasnya.

Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

Cukai Hasil Tembakau, Peluang dan Tantangan dalam Pemberantasan Rokok Ilegal

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan sejumlah dampak buruk imbas beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terhadap perekonomian negara jika benar diterapkan.

Sejumlah pasal 'bermasalah' yang dimaksud ini mencakup aturan kemasan rokok polos tanpa merek, jarak larangan penjualan, dan pembatasan iklan.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan sejumlah dampak yang dimaksud mulai dari hilangnya potensi ekonomi Rp 308 triliun dan penerimaan pajak Rp 160,6 triliun.

Di luar itu, sejumlah pasal bermasalah ini juga diproyeksikan dapat menggerus pasar tenaga kerja RI atau berpotensi terjadinya PHK massal. Secara keseluruhan 2.293.957 orang atau 1,6% dari total penduduk bekerja diperkirakan akan terdampak PP dan RPMK tersebut.

Secara khusus, untuk aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berimbas terhadap 1.221.424 pekerja. Sebab dengan berlakunya aturan kemasan rokok tanpa merek ini dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal dalam negeri yang secara langsung membatasi pertumbuhan produsen rokok legal.

"Kemasan polos mendorong downtrading hingga switching ke rokok illegal lebih cepat, berdampak pada permintaan produk legal sebesar 42,09%," terangnya kepada detikcom, seperti ditulisSabtu (2/11/2024).

Kemudian untuk aturan terkait larangan berjualan 200 m dari satuan pendidikan formal berdampak pada 33,08% dari total ritel. Sehingga aturan ini akan berdampak terhadap 734.799 pekerja.

Sedangkan untuk aturan Pembatasan iklan rokok dapat menurunkan permintaan jasa periklanan hingga 15%. Sehingga kehadiran aturan ini dapat mempengaruhi 337.735 pekerja.

"Jika tiga skenario (kemasan rokok polos, pembatasan penjualan, dan larangan iklan) dijalankan maka akan ada potensi 2,3 juta orang yang pekerjaannya terdampak atau 1,6% dari total penduduk bekerja," ungkapnya.

Terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10) lalu. Melihat total anggota kabinet yang bertabah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti beberapa hal.

Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengatakan kabinet Prabowo dapat disebut dengan kabinet obesitas alias super gemuk. Dengan banyaknya anggota kabinet itu, dia menilai kemungkinan belum ada akselerasi di berbagai sektor dalam dua tahun ke depan.

"Size itu matters dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban. Padahal Prabowo sendiri inginkan gerak yang cepat gaspol dalam menjalankan berbagai program dan visi," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia juga menyoroti persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan antar kementerian/lembaga. Menurutnya, dengan pembentukan badan dan kementerian koordinator yang baru memicu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

"Sekarang ini saja dengan Kabinet Jokowi, presiden sebelumnya masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi oleh para menteri yang menjalankan berbagai program dan kebijakan. Dengan pembentukan kabinet super gemuk plus ditambah dengan pembentukan kementerian koordinator yang baru, kepala badan ini saya nggak bisa dibayangkan koordinasi itu dilakukan. Satu dan lainnya banyak yang overlapping dalam pemberdayaan masyarakat juga ada, Kemenko juga ada bidang PMK dan seterusnya. Ya overlapping lah domainnya itu. Masalah koordinasi masalah persoalan ke depan," terangnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan menteri-menteri di bidang ekonomi pada Kabinet Prabowo sebagian besar diisi oleh wajah lama di era sebelumnya. Melihat hal tersebut, dia pesimistis adanya akselerasi di berbagai sektor ke depannya. Padahal ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

"Kalau kita lihat yang susunan kabinet yang di ekonomi ini stok lama. Padahal kita percaya bahwa menteri-menteri di bekerja di bidang ekonomi ini masa lalu menggunakan kapasitas maksimum dongkrak kinerja perekonomian tapi tetap berkisar tataran yang relatif rendah di berbagai sektor. Saya sendiri tidak berharap banyak adanya akselerasi pertumbuhan yang bisa digenjot dengan tatanan kabinet ekonomi yang ada sekarang," katanya.

Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi yang stagnan membuat dampak negatif, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial ekonomi.

Dia menekankan pentingnya segera menangani pengangguran dan kemiskinan. Sebab, saat ini gelombang PHK masih berlanjut sehingga jumlah pengangguran terus meningkat setiap hari.

"Setiap hari mendengar, PHK terus tumbuh lapangan kerja semakin berkurang karena itu kabinet baru drive ini secara appropriate. Industrialisasi ini sangat penting karena harap dasar mengatasi lapangan kerja dan lompatan ekonomi ke depan," terangnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10) lalu. Melihat total anggota kabinet yang bertabah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti beberapa hal.

Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengatakan kabinet Prabowo dapat disebut dengan kabinet obesitas alias super gemuk. Dengan banyaknya anggota kabinet itu, dia menilai kemungkinan belum ada akselerasi di berbagai sektor dalam dua tahun ke depan.

"Size itu matters dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban. Padahal Prabowo sendiri inginkan gerak yang cepat gaspol dalam menjalankan berbagai program dan visi," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia juga menyoroti persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan antar kementerian/lembaga. Menurutnya, dengan pembentukan badan dan kementerian koordinator yang baru memicu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

"Sekarang ini saja dengan Kabinet Jokowi, presiden sebelumnya masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi oleh para menteri yang menjalankan berbagai program dan kebijakan. Dengan pembentukan kabinet super gemuk plus ditambah dengan pembentukan kementerian koordinator yang baru, kepala badan ini saya nggak bisa dibayangkan koordinasi itu dilakukan. Satu dan lainnya banyak yang overlapping dalam pemberdayaan masyarakat juga ada, Kemenko juga ada bidang PMK dan seterusnya. Ya overlapping lah domainnya itu. Masalah koordinasi masalah persoalan ke depan," terangnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan menteri-menteri di bidang ekonomi pada Kabinet Prabowo sebagian besar diisi oleh wajah lama di era sebelumnya. Melihat hal tersebut, dia pesimistis adanya akselerasi di berbagai sektor ke depannya. Padahal ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

"Kalau kita lihat yang susunan kabinet yang di ekonomi ini stok lama. Padahal kita percaya bahwa menteri-menteri di bekerja di bidang ekonomi ini masa lalu menggunakan kapasitas maksimum dongkrak kinerja perekonomian tapi tetap berkisar tataran yang relatif rendah di berbagai sektor. Saya sendiri tidak berharap banyak adanya akselerasi pertumbuhan yang bisa digenjot dengan tatanan kabinet ekonomi yang ada sekarang," katanya.

Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi yang stagnan membuat dampak negatif, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial ekonomi.

Dia menekankan pentingnya segera menangani pengangguran dan kemiskinan. Sebab, saat ini gelombang PHK masih berlanjut sehingga jumlah pengangguran terus meningkat setiap hari.

"Setiap hari mendengar, PHK terus tumbuh lapangan kerja semakin berkurang karena itu kabinet baru drive ini secara appropriate. Industrialisasi ini sangat penting karena harap dasar mengatasi lapangan kerja dan lompatan ekonomi ke depan," terangnya.

Presiden Prabowo Subianto kembali memilih Sri Mulyani menempati posisi Menteri Keuangan di kabinetnya. Terpilihnya kembali Sri Mulyani, membuat sejumlah ekonom mempertanyakan nasib Badan Penerimaan Negara yang digembor-gemborkan tim Prabowo sebelumnya.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan mengatakan penunjukkan Sri Mulyani yang menjabat sebagai Bendahara Negara, pembentukan Badan Penerimaan Negara tidak akan terealisasi. Padahal sejumlah program-program Prabowo membutuhkan anggaran besar. Badan Penerimaan Negara menjadi salah satu upaya menambah pendapatan negara.

"Anggaran tersebut datang dari Badan Penerimaan Negara yang meningkatkan tax ratio jadi 23%. Persoalannya adalah program pembentukan ini is dead now dengan dipilihnya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia merasa pesimistis Sri Mulyani dapat meningkatkan pajak rasio. Sebab, selama menjabat kurang lebih 10 tahun sebagai Menkeu, dia belum mampu menaikkan pajak rasio menjadi minimal 12%.

"Itu tidak akan terlaksana, karena belum ada track-record Sri Mulyani dalam peningkatan tax ratio menjadi 12% misalnya. Sekarang kan 10%. Diharapkan itu bisa ditingkatkan dengan Badan Penerimaan Negara. Ini akan menjadi program yang ingin dijalankan Prabowo ini sulit tercapai dengan kabinet yang super gemuk ini," jelasnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan Badan Penerimaan Negara berkaitan dapat menaikka rasio pajak yang terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Dia menilai sistem perpajakan saat ini ada kaitannya dengan turunnya kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian.

Dia pun menyoroti kemampuan sosok Wakil Menteri (Wamen) yang digadang-gadang ditugasi untuk mengurus penerimaan negara. Dia akan menunggu gebrakan-gebrakan positif selama 6-12 bulan ke depan.

"Badan Penerimaan Negara yang semula kita harapkan ada badan yang dibentuk terpisah dengan keuangan penuh kemudian ditiadakan. Tentu pertanyaan kita adalah dengan skema yang sifatnya suboptimum seperti ini di mana penerimaan negara akan ditangani wakil menteri (wamen). Apakah figur Wamen ini cukup mampu menangani isu penerimaan negara ini, cukup memadai merespons persoalan terkait perpajakan dan bisa diselesaikan atau tidak," kata Nawir.

Meski begitu, dia menilai sosok yang harus mengurusi penerimaan negara sebaiknya sosok yang garang. Sebab, sosok tersebut harus dapat mengubah rasio pajak menjadi lebih baik.

"Kalau teman-teman guyon kalau ngurus penerimaan itu orang-orang yang agak garang, ya setengah preman. Sepertinya kalau lihat seoarany bukan figur seperti itu yang diminta untuk tukang tagih pajak sehingga ada keraguan how rasio penerimaan bisa diimprove sehingga bisa menyelesaikan paling tidak persoalan penerimaan dari tahun ke tahun isu mendasar," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono pun buka suara terkait badan penerimaan negara yang tak kunjung dibentuk. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menjelaskan.

"Semua nanti akan kita jelaskan bersama-sama Bu Menteri di Kementerian Keuangan," sebut Thomas sesaat sebelum dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Di sisi lain, Sri Mulyani didampingi 3 Wakil Menteri (Wamen) Keuangan. Selain Thomas Djiwandono, ada Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu. Kabarnya, akan ada pembagian tugas di antara tiga Wamen tersebut, termasuk yang mengurus soal penerimaan. Soal pembagian tugas ini, Thomas tak mau bicara banyak.

"Nanti kita bicarakan," sebutnya singkat.

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto langsung melantik menteri dan wakil menteri (wamen) usai menyandang orang nomor satu di Indonesia. Totalnya, ada 48 menteri, 56 wamen, dan 5 pejabat di luar kementerian koordinator.

Menyoroti hal tersebut, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan mengatakan kabinet Prabowo dapat disebut dengan kabinet super gemuk. Dengan banyaknya anggota kabinet itu, dia menilai belum ada akselerasi di berbagai sektor dalam dua tahun ke depan.

"Size itu matters dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban. Padahal Prabowo sendiri inginkan gerak yang cepat gaspol dalam menjalankan berbagai program dan visi," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia juga menyoroti persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya, dengan pembentukan badan dan kementerian koordinator yang baru memicu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

"Sekarang ini saja dengan Kabinet Jokowi, presiden sebelumnya masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi oleh para menteri yang menjalankan berbagai program dan kebijakan. Dengan pembentukan kabinet super gemuk plus ditambah dengan pembentukan kementerian koordinator yang baru, kepala badan ini saya nggak bisa dibayangkan koordinasi itu dilakukan. Satu dan lainnya banyak yang overlapping dalam pemberdayaan masyarakat juga ada, kemenko juga ada bidang PMK dan seterusnya. Ya overlapping lah domainnya itu. Masalah koordinasi masalah persoalan ke depan," terangnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan menteri-menteri di bidang ekonomi yang diisi pada Kabinet Prabowo sebagian besar diisi oleh wajah lama di era sebelumnya. Melihat hal tersebut, dia pesimistis adanya akselerasi di berbagai sektor ke depannya. Padahal ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

"Kalau kita lihat yang susunan kabinet yang di ekonomi ini stok lama. Padahal kita percaya bahwa menteri-menteri di bekerja di bidang ekonomi ini masa lalu menggunakan kapasitas maksimum dongkrak kinerja perekonomian tapi tetap berkisar tataran yang relatif rendah di berbagai sektor. Saya sendiri tidak berharap banyak adanya akselerasi pertumbuhan yang bisa digenjot dengan tatanan kabinet ekonomi yang ada sekarang," katanya.

Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi yang stagnan membuat dampak negatif, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial ekonomi.

Dia menekankan pentingnya segera menangani pengangguran dan kemiskinan. Sebab, saat ini gelombang PHK masih berlanjut sehingga jumlah pengangguran terus meningkat setiap hari.

"Setiap hari mendengar, PHK terus tumbuh lapangan kerja semakin berkurang karena itu kabinet baru drive ini secara appropriate. Industrialisasi ini sangat penting karana harap dasar mengatasi lapangan kerja dan lompatan ekonomi ke depan," terangnya.