JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum PKB Cucun Ahmad Syamsurizal meminta penggeledahan rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) tidak dikaitkan dengan persoalan politik.

Ia menegaskan, penggeledahan di rumah dinas kakak Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu murni masalah hukum.

“Substansinya pokoknya jangan ini menjadi kait-kaitan dengan hal-hal yang lain (politik). Ini kan masalah dana hibah yang di Jawa Timur,” ujar Cucun kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jumat (3/9/2024).

Menurut Cucun, semua perlu berpikir secara positif soal langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengusut perkara dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Ya kita husnudzon aja, ya kita berpikiran positif saja, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat-sahabat saya, asal on the track ini penegakan hukum. Kan bukan bagian daripada hal yang luar biasa,” kata Cucun.

Sebelumnya, KPK melaksanakan penggeledahan di salah satu rumah dinas Gus Halim, yang merupakan kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Jakarta Selatan.

"Bahwa pada Jumat, 6 September 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya, Selasa (10/9/2024).

Tessa menjelaskan, penggeledahan dilakukan terkait dugaan kasus korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur untuk periode 2019-2022.

"Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik," ujarnya.

KPK sebelumnya telah menetapkan 21 orang tersangka dalam kasus dugaan suap alokasi dana hibah Pemprov Jawa Timur.

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap alokasi dana hibah yang diusulkan melalui pokok pikiran (pokir) dari kelompok masyarakat.

"Dalam Sprindik tersebut, KPK telah menetapkan 21 tersangka, yaitu 4 tersangka penerima, dan 17 lainnya sebagai tersangka pemberi," kata Tessa saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Tessa menambahkan bahwa tiga dari empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara, sementara satu orang lainnya adalah staf penyelenggara negara tersebut.

Dari 17 tersangka pemberi suap, sebanyak 15 di antaranya adalah pihak swasta, dan 2 orang lainnya adalah penyelenggara negara.

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka akan disampaikan kepada teman-teman media pada waktunya, bilamana penyidikan dianggap telah cukup," ujar Tessa.

KPK juga telah memanggil dan memeriksa Gus Halim dalam perkara ini pada 22 Agustus 2024.

Dalam pemeriksaannya, Gus Halim membantah menerima suap atau dana hibah Pemprov Jatim.

“Saya tidak pernah menerima dana suap seperti yang dituduhkan. Semua aliran dana dilakukan sesuai prosedur,” kata Gus Halim kepada awak media setelah pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Meski bantahan ini disampaikan, KPK tetap melanjutkan penyidikan untuk mengungkap peran sebenarnya dari Gus Halim dan pejabat lainnya yang diduga terlibat.

Gus Halim juga menegaskan bahwa dia siap bekerja sama dengan KPK dan menyerahkan semua bukti yang diperlukan untuk klarifikasi.

Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim pamitan dari jabatannya sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT).

Hal itu disampaikan saat menghadiri acara peresmian PT. LKM Artha Desa Kabupaten Malang, Rabu (11/9).

Dalam kesempatan itu, awalnya Gus Halim membuka musyawarah desa forum BUMDes bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Jawa Timur.

"Yang kedua, saya juga membuka musyawarah nasional asosiasi BUMDes bersama LKD Nusantara. Jadi ini bukan hanya lokal Kabupaten Malang, bukan hanya regional Jawa Timur, tapi forum ini kategori masuk nasional. Saya tadi ketemu dari Jambi, dari Bengkulu, banyak sekali," ujar Gus Halim dalam pidatonya.

Kemudian, Gus Halim meresmikan PT. LKM Artha Desa Kabupaten Malang yang merupakan lembaga keuangan mikro dengan pemegang saham yang berasal dari BumDes Bersama LKD.

"Dan juga sebagai kelanjutan kerja sama internasional BUMDes Malang untuk yang kedua kalinya, maka hari ini juga saya akan memberangkatkan ekspor anggrek dari Malang ke Florida, Amerika Serikat. Luar biasa BUMDes dan BUMDes bersama dan tentunya yang luar biasa adalah Kabupaten Malang," ucapnya.

Setelah itu, Gus Halim menyampaikan permintaan maaf di hadapan Bupati, Sanusi dan tamu yang hadir, atas kinerjanya selama ini.

"Terima kasih Pak Bupati, terima kasih semuanya, dan tentu saya mohon maaf apabila di dalam memandu, di dalam mendampingi, di dalam memfasilitasi bapak ibu sekalian, utamanya yang terkait dengan penguatan-penguatan BUMDesa atau BUMDesma bersama LKD, tentu saya banyak sekali kekurangannya," ungkapnya.

Ia juga sekalian menyampaikan pamit dari jabatannya sebagai Mendes PDTT. Dia akan dilantik jadi anggota DPR RI pada awal Oktober nanti.

"Oleh karena itu, bulan September ini saya bulan terakhir posisi saya sebagai menteri desa. Karena Insya Allah kalau tidak ada alang melintas tanggal 1 Oktober saya sudah harus mundur dari menteri desa karena saya dilantik jadi DPR RI," katanya.

"Mohon doa, mudah-mudahan tugas baru yang akan segera saya masuki bisa saya laksanakan dengan sebaik-baiknya," lanjutnya.

Ketua DPW PKB Jatim, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, diperiksa di Gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, Jumat (9/8). Pemeriksaan itu terkait dengan laporannya terhadap eks Sekjen PKB, Muhammad Lukman Edy.

Lukman dilaporkan Gus Halim ke Polda Jatim atas dugaan pencemaran nama baik PKB secara lembaga dan nama baik Ketua PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Laporan itu dibuat pada Selasa (6/8).

"Jadi hari ini saya memenuhi panggilan untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan terkait pelaporan yang sudah saya masukkan berkenaan dengan ujaran kebencian yang sifatnya memfitnah yang (diduga) dilakukan oleh saudara Lukman Edy," ujar Gus Halim di Mapolda Jatim, Jumat (9/8).

Dalam pemeriksaan itu, kata Gus Halim, ia kembali menegaskan kepada penyidik soal pernyataan Lukman yang diduga memfitnah pengurus PKB.

Gus Halim menganggap bahwa Lukman telah memfitnah pengurus PKB di semua level, mulai tingkat DPC, DPW hingga DPP.

"Saya tadi dimintai ketegasan lagi kenapa kok melaporkan, sisi mana yang menyinggung perasaan sebagai ketua DPW. Itu sangat jelas sekali saya tegaskan, bahwa pernyataan Lukman yang menyatakan bahwa keuangan PKB tidak dikelola secara transparan itu sangat menyakiti dan itu adalah sebuah fitnah yang sengaja, kejahatan yang direncanakan," ungkapnya.

Atas pernyataan Lukman, Gus Halim mengaku sempat ditanya sejumlah orang untuk meminta penjelasan perihal transparansi dana Pilpres 2024. Padahal, kata dia, pihaknya sama sekali tak ikut mengelola anggaran tersebut.

"Sehari sebelum (laporan dibuat) saya didatangi banyak orang, yang mempermasalahkan dan mengklarifikasi pernyataan Lukman Edy, 'apa benar itu PKB enggak transparan? Berarti PKB selama ini duitnya dibawa ke mana?'," ujarnya.

"Saya tanya 'duit apa? Duit Pilpres yang selama ini kan banyak itu katanya, terus itu dibawa ke mana sama PKB?' Ya saya bilang PKB enggak pernah mengelola duit Pilpres. 'Lah kok sampean ngomong begitu?' 'Lah itu katanya Lukman Edy, PKB mengelola duit Pilpres'. Nah berdampak, sangat berdampak," lanjut dia.

Atas dasar itulah Gus Halim melaporkan Lukman ke Polda Jatim pada Selasa (6/8) lalu. Hal itu untuk pembuktian dan pertanggungjawaban secara hukum.

"Di situ lah kemudian saya bilang, 'oke karena sampean sudah menggeruduk saya dan mempermasalahkan akibat pernyataan Lukman Edy, maka besok saya akan lapor ke polda supaya semuanya clear'" kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengisyaratkan tak nyaman dengan wacana duet Tri Rismaharini-KH Marzuki Mustamar untuk Pilkada Jawa Timur (Jatim). Sebagai partai pemenang di Jatim, PKB memang bisa mengusung satu pasang cagub-cawagub tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.

PKB melempar wacana baru dengan membuka peluang mengusung Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jatim itu dinilai memiliki modal politik yang kuat untuk melawan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak. Gus Halim juga dinilai pemegang kunci untuk menyalakan mesin partai.

"Karena ketua wilayah (Gus Halim), kalau beliau maju pasti mesin langsung nyala. Meski PKB itu mesin besar, mesin turbo lah di Jawa Timur, 30 persen. Apalagi, bareng PDIP, hampir separuh," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Kamis (25/7/2024).

Ia menilai, Gus Halim merupakan sosok yang bisa menghidupkan mesin PKB di Jatim. Karena itu, menurut dia, Gus Halim sangat berpeluang untuk maju di Pilgub Jatim. "Kan mesin PKB di Jawa Timur di bawah kendali Gus Halim," ujar Jazilul.

Namun, ia menyatakan, status Gus Halim saat ini adalah anggota DPR terpilih. Artinya, untuk maju pilgub, yang bersangkutan harus mundur dari statusnya sebagai anggota dewan terpilih.

"Itu saja yang kira-kira menjadi pertimbangan PKB terkait dengan para kandidat calon kepala daerah di Jawa Timur sama di Jawa Barat juga begitu," ujar dia.

Pengamat politik Universitas Jember, Muhammad Iqbal mengatakan, pasangan bakal calon Risma-Marzuki dapat membuka peluang besar mengubah permainan politik karena dijiwai oleh spirit untuk menyelamatkan masa depan demokrasi. Iqbal menilai, sosok Tri Rismaharini yang diduetkan dengan KH Marzuki Mustamar bisa mengubah peta politik Pilkada Jatim. Duet tersebut diyakini menjadi lawan tanding seimbang untuk Khofifah-Emil.

"Bila konstelasi pasangan bakal calon Tri Rismaharini-Marzuki Mustamar (Risma-Marzuki) terbentuk, bukan mustahil pasangan itu bisa mengubah peta politik Jatim," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (22/7/2024).

Dia mengatakan, konstelasi Pilkada Jatim 2024 sejauh ini masih menyisakan tiga partai politik yang belum menentukan arah dukungan atau kepastian berkoalisi. Ketiganya yakni PKB yang menguasai 27 kursi DPRD Jatim, PDIP memiliki 21 kursi, dan Partai Nasdem memiliki 10 kursi.

Iqbal mengatakan, sejauh ini PKB mewacanakan kiai kharismatik NU asal Malang KH Marzuki Mustamar yang diduetkan dengan politisi Senayan dari PKB Arzeti Bilbina. Sedangkan elite PDIP menegaskan tidak akan membiarkan Pilkada Jatim diwarnai pertarungan melawan "kotak kosong". "Kami tentu sangat mengapresiasi antusiasme dan heroisme PKB dan PDIP, tentu juga Nasdem sebagai tiga parpol yang masih ketat mengalkulasi secara taktis pasangan bakal calon di Pilkada Jatim," ucap pengajar FISIP Unej itu.

Menurutnya, sudah semestinya ketiga parpol itu mengedepankan pilihan rasional. PKB mungkin bisa berbesar hati tidak memaksakan KH Marzuki sebagai bakal cagub, tapi bisa jadi bakal cawagub mendampingi Risma. "Kendati tiket istimewa PKB memang berhak atas posisi bakal cagub, namun elektabilitas Kiai Marzuki harus diakui masih jauh di bawah Risma, sehingga yang paling rasional ya Risma-Marzuki atau 'Riski' dapat membuka peluang dalam Pilkada Jatim," tuturnya.

Iqbal menilai, duet Risma-Marzuki bisa menjadi antitesis dari kekuatan populisme, karena merepresentasikan sosok birokratik dan ulama kharismatik. "Keduanya bisa menjadi alternatif yang rasional buat figur pemimpin teknokratik dan penjunjung nilai moral, tanpa dinodai kasus hukum yang banal," ujarnya.

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar memberikan apresiasi terhadap produk-produk hasil program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad) melalui kegiatan demonstrasi plot (demplot).

Menurut pria yang akrab disapa Gus Halim itu, demplot merupakan contoh nyata dari keberhasilan ketahanan pangan di desa-desa di Papua Pegunungan yang mengandalkan kearifan lokal dan potensi setempat.

“Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi model dalam pemanfaatan dana desa (DD). Ini karena demplot dalam program Tekad dilaksanakan oleh warga desa yang dibantu oleh penyuluh teknis dan fasilitator, sesuai dengan kekayaan potensi yang ada di setiap kampung ujar,” Gus Halim, sapaan akrabnya, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (18/7/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Halim setelah melihat pameran produk ketahanan pangan desa hasil demplot dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (17/7/2024).

Dalam kegiatan tersebut, ia didampingi oleh Pejabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai, Project Manager Program Tekad M Fachri, serta para bupati se-Papua Pegunungan.

Gus Halim mengungkapkan bahwa program Tekad merupakan bentuk kolaborasi dan stimulasi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengentaskan daerah-daerah tertinggal.

Ia menegaskan bahwa berbagai kebijakan yang diambil harus berlandaskan pada adat istiadat setempat.

Program Tekad di Papua telah membuktikan diri sebagai solusi dalam membangun ekonomi mandiri di kampung-kampung, khususnya di Kabupaten Jayawijaya. Program ini telah berjalan sejak 2020 di sembilan provinsi, 25 kabupaten, dan mencakup 1.110 kampung.

Di Papua, program Tekad tersebar di enam provinsi, yaitu Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan yang terdiri dari 16 kabupaten.

Lokasi program Tekad di Papua Pegunungan meliputi dua kabupaten, yaitu Yahukimo dan Jayawijaya. Di Kabupaten Yahukimo, program ini meliputi tujuh distrik, 35 kampung, dengan dukungan dari 14 fasilitator distrik dan 35 kader kampung.

Sementara itu, program Tekad di Kabupaten Jayawijaya mencakup 11 distrik, 52 kampung, dengan dukungan dari 22 fasilitator distrik dan 52 kader kampung.

Berbagai kegiatan dari program Tekad

DOK. Humas Kemendesa PDTT Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat melihat pameran produk ketahanan pangan desa hasil demplot dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Rabu (17/7/2024).

Pada tahun anggaran 2023, Program Tekad di Jayawijaya dan Yahukimo melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk coaching clinic yang melibatkan pendamping desa, kepala desa, dan perwakilan lembaga ekonomi di 52 kampung di Jayawijaya serta 35 kampung di Yahukimo.

Di tahun yang sama, Jayawijaya mendapatkan bantuan demplot yang diberikan kepada 10 kelompok penerima bantuan (KPB) di 10 kampung dengan total nilai bantuan mencapai Rp 1 miliar.

Setiap KPB menerima bantuan sebesar Rp 100 juta. Demplot tersebut mencakup sektor perkebunan kopi, pertanian umbi-umbian, sayur dan buah, budi daya ikan air tawar, serta peternakan babi dan madu.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan demplot menunjukkan bahwa dari 10 kampung yang menerima bantuan, 8 kampung telah berhasil menjalankan program sesuai harapan.

Namun, dua kampung lainnya yang fokus pada sektor peternakan babi masih mengalami kendala dalam mencapai hasil maksimal.

Sementara itu, pada 2024, anggaran bantuan demplot dalam Program Tekad telah ditetapkan sebesar Rp 4,2 miliar yang akan dialokasikan untuk 42 KPB.

Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk pelatihan manajemen informasi sistem.

Tujuan program Tekad

Pelaksanaan program Tekad bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan SDGs Desa, di mana masyarakat desa bukan hanya mendapatkan stimulan berupa bantuan.

Sebagai informasi, pelaksanaan program Tekad bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dengan memberikan stimulan berupa bantuan.

Bantuan tersebut dilengkapi dengan peningkatan kapasitas masyarakat desa untuk membangun kemandirian ekonomi secara berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang ada.

Selain itu, program tersebut juga mencakup pendampingan dan penguatan kapasitas aparatur kampung.

Alokasi anggaran dari dana desa diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan, sesuai dengan mandat bahwa minimal 20 persen dari dana desa digunakan untuk prioritas tersebut. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan skala dan mengulang keberhasilan kegiatan usaha yang sudah terbukti dalam program Tekad.

Dalam implementasi program tersebut, penting untuk mengintegrasikan berbagai program dari pusat, seperti pendamping desa, dana desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta memperoleh komitmen dari pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupaten melalui alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Selain itu, pendampingan dari penyuluh teknis dalam sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan juga menjadi kunci dalam kesuksesan program ini.

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengajak tokoh adat di berbagai daerah untuk terlibat dalam berbagai proses percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Menurunya, tokoh adat, selain sebagai penjaga dan penegak nilai serta norma, juga berperan penting dalam mengonsolidasi masyarakat untuk menyukseskan program percepatan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan oleh menteri yang akrab disapa Gus Halim saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu (17/7/2024).

"Kita sangat bangga, di sini ada Majelis Rakyat Papua yang semua kebijakan didasarkan pada adat budaya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik bagi percepatan pembangunan di Papua, khususnya. Dan umumnya bagi percepatan pembangunan setiap daerah tertinggal," jelas Profesor Kehormatan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini dalam siaran persnya.

Gus Halim menjelaskan bahwa semua pihak berperan menentukan masa depan mereka, terutama dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Adapun pembangunan daerah tertinggal membutuhkan strategi yang objektif dan tepat sasaran agar efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari segi hasil.

Pemilihan strategi pembangunan ini penting karena menentukan peran pemerintah dan masyarakat. Kedua pihak harus mampu berperan secara optimal dan bersinergi dalam meratakan pembangunan yang berkeadilan.

"Pada hakikatnya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita semua, agar menjadi percepatan. Sehingga kesenjangan antar daerah mulai bisa diperkecil jaraknya," beber Doktor Honoris Causa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu.

Gus Halim berharap agar pemerintah mendatang dapat menuntaskan masalah ketertinggalan wilayah maupun sumber daya manusia di Indonesia Timur.

DOK. Kementerian Desa PDTT Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berfoto bersama tokoh adat dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 2024 di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu (17/7/2024).

Hal tersebut, kata Gus Halim, selaras dengan visi Indonesia Sentris yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bertujuan agar kebijakan pemerintah dapat dirasakan kehadirannya di seluruh pelosok Indonesia, khususnya Indonesia Timur.

Dengan demikian, keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, melampaui batas Pulau Jawa dan mencakup seluruh wilayah pinggiran Indonesia.

"Sebagai masukan untuk pemerintah transisi, dari Pak Presiden Jokowi, kepada Presiden terpilih Pak Prabowo, supaya sejak diksinya sudah positif," ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.

"Di mana pun kelembagaannya tidak penting. Apakah di Kementerian Desa, atau langsung di bawah Presiden. Yang penting, segera selesaikan urusan daerah Indonesia Timur yang selama ini mengalami kesenjangan dengan daerah barat atau Jawa," tegasnya.

Hadir mendampingi Gus Halim dalam acara tersebut adalah Direktur Jenderal (Dirjen) PPDT Kementerian Desa PDTT Nugroho Setijo Nagoro, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan Felix Wanggai, serta jajaran Forrum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di lingkungan Provinsi Papua Pegunungan.