Dua calon menteri kabinet era Presiden Terpilih Prabowo Subianto yakni Budi Arie Setiadi dan Maman Abdurrahman bertemu Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, di kantornya, Jumat (18/10/2024).

Keduanya menyambangi Kantor KemenKop UKM di tengah isu keterlibatan keduanya dan pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM.

Terpantau di lokasi, Maman tiba lebih dulu sekitar pukul 09.05 WIB. Tidak lama berselang, menyusul Budi Arie yang tiba di sekitar pukul 09.09 WIB. Dijemput Teten di lobby, keduanya pun bergegas naik ke lantai 8 Gedung menuju ruang diskusi.

Ditemui usai pertemuan yang memakan waktu lebih dari 1,5 jam itu, baik Budi Arie maupun Maman enggan membeberkan secara rinci pembahasannya. Budi Arie hanya meminta untuk menunggu pengumuman resmi dari Prabowo.

"Tunggu pengumuman resmi dari Presiden Terpilih (Prabowo)," kata Budi Arie, kepada awak media.

Budi Arie menjamin, proses transisi akan berjalan baik. Begitu pula sinergi yang terjalin antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM ke depannya.

Tidak jauh berbeda, Maman juga meminta waktu 2-3 hari ke depan hingga serah terima jabatan (Sertijab) dilangsungkan. Barulah, ia akan memaparkan rencana-rencananya ke depan. Diskusi lebih lanjut juga baru akan dilangsungkan usai sertijab tersebut.

"Sementara pembicaraan kita, nanti setelah pelantikan dan sertijab baru akan kita diskusikan," ujar Maman.

Usai pertemuan itu, Teten dan Maman lanjut berangkat ke Gedung SMESCO yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto. Teten membocorkan kalau Gedung SMESCO akan menjadi kantor Maman, sehingga Kantor KemenKop UKM yang berlokasi di Kuningan saat ini akan menjadi Kantor Budi Arie.

"Kita mau lihat kantor Pak Maman di SMESCO," ujar Teten, sembari mengajak Maman ke mobil.

Sebagai informasi, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie disebut-sebut akan menduduki posisi sebagai Menteri Koperasi di era Prabowo. Sedangkan Politisi Golkar Maman, akan menduduki posisi sebagai Menteri UMKM.

"Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di Menteri Koperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman dari yang akan di UMKM," kata Teten, di Kantor KemenKop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Teten juga menyatakan, akan membantu keduanya selama proses transisi dalam memisahkan sektor koperasi dan UKM. Hal ini termasuk juga dengan membawa keduanya bersinergi, meski sektor terkait kini dipisah.

Sementara itu, menurutnya, langkah perombakan struktur kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo, termasuk pemecahan kementerian. Hal ini menjadi bagian dari persoalan politik di pemerintahan yang akan datang.

"Presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif," ujarnya.

Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki buka suara terkait dengan pemecahan kementeriannya menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM di era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Teten mengatakan, langkah perombakan struktur kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo, termasuk pemecahan kementerian. Apalagi, ia mendengar kalau Prabowo punya perhatian khusus terhadap koperasi.

"Presiden terpilih itu kan punya hak prerogatif," kata Teten, ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

"Kita tahulah kakeknya beliau itu Pak Margono kan itu dulu ada buku yang ditulis oleh kakeknya. Itu antara perkembangan kooperasi antara tahun 1930 sampai tahun 40, saya sudah baca dan beliau dulu sebagai pengawas kooperasi," sambungnya.

Teten mengatakan, dirinya juga telah berkomunikasi dengan dua calon menteri. Adapun keduanya antara lain Budi Arie sebagai Menteri Koperasi terpilih dan Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM terpilih.

"Tadi pagi saya sudah bicara dengan Pak Budi Arie yang akan ditempatkan di Menteri Kooperasi. Beberapa hari sebelumnya saya juga sudah bicara dengan Pak Maman dari yang akan di UMKM," ujarnya.

Ia juga menyatakan, akan membantu keduanya selama proses transisi dalam memisahkan sektor koperasi dan UKM. Hal ini termasuk juga dengan membawa keduanya bersinergi, meski sektor terkait kini dipisah.

"Saya kira saya akan coba bantu bagaimana membelah ini, termasuk supaya mereka kedua-duanya begitu menjabat saya kira tetap bisa sinergi," sambungnya.

Selain itu, menurut Teten, koperasi merupakan alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro seperti pertanian. Dengan demikian, koperasi punya potensi besar untuk turut serta menggeber pertumbuhan ekonomi RI.

"Selama ini kita menggunakan kooperasi itu sebagai alat konsolidasi agregasi bagi usaha-usaha mikro, terutama misalnya di sektor pertanian, di agrikultur, di jaringan retail juga. Saya lihat di dunia benar-benar bisa lewat kooperasi. Jadi potensinya itu saya kira meskipun dipecah saya kira akan bisa disinergikan," kata Teten.

Simak juga Video 'Menguak Fakta Fenomena 'Tanah Abang' Digital':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

JAKARTA, investor.id - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa penentuan bakal cagub-cawagub di Pilkada Jakarta tergantung hak prerogatif Ketum Megawati Soekarnoputri. Termasuk, kata Djarot, wacana duet Pramono Anung dan Rano Karno di Pilgub Jakarta 2024.

"Daerah-daerah yang sangat strategis itu adalah kewenangan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, ketua umum. Jadi kita berikan sepenuhnya kepada ibu ketua umum untuk menggunakan hak prerogatifnya," ujar Djarot di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Djarot mengakui, ada aspirasi di internal PDIP yang mendukung Pramono Anung dan Rano Karno untuk Pilgub Jakarta. PDIP, kata dia, tidak kekurangan kader untuk maju di Pilgub Jakarta.

"Aspirasi ada. Aspirasi kita menjaring aspirasi yang disampaikan dari bawah itu ada namanya Rano Karno, ada namanya Ahok, betul nggak? Ada namanya Adian, ada namanya Ronny, ada namanya Eriko Sotarduga, ada namanya Prasetyo, ada namanya Andika bahkan, ya boleh," jelas Djarot.

Djarot meminta publik bersabar soal pasangan cagub-cawagub yang akan diusung PDIP untuk Pilgub Jakarta. Dengan hak prerogatifnya, Megawati akan mengumumkan paslon di Pilgub Jakarta dalam waktu 2-3 hari ke depan.

"Masih belum (duet Pramono-Rano), itu kewenangan hak prerogatif dari ketua umum, maka sabarlah sedikit 1-2 hari pasti ketua umum akan menyampaikan," tandas Djarot.

Selain Jakarta, kata Djarot, DPP PDIP juga belum memutuskan sosok yang akan diusung di Pilkada Jawa Barat dan Jawa Timur. "Siapa yang nanti akan dicalonkan di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi tunggu saja 1-2 hari," pungkas Djarot.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merespons isu reshuffle kabinet terhadap Menkumham Yasonna Laoly serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siri Nurbaya. Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi sehingga bisa dilakukan kapan saja terhadap semua menteri kabinet. 

“Kami belum bahas masalah itu, tapi itu merupakan hak prerogatif presiden apalagi dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan satu paket yah. Bisa saja kan awalnya cuma 2 bulan (Resuffle) padahal untuk 5 tahun ke depan (pemerintahan Prabowo-Gibran) kan gak apa-apa.” ujar Ahok di DPP PDIP, Jakarta. Rabu, (13/08/2024). 

Sebelumnya, Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim menanggapi isu tentang kemungkinan reshuffle kabinet yang melibatkan menteri dari PDIP. Terdapat kabar bahwa kader PDIP, Yasonna Laoly, akan terkena reshuffle dan digantikan oleh politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas.

Chico mengaku belum menerima informasi resmi mengenai reshuffle tersebut. Ia berharap jika reshuffle memang terjadi, tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama menjelang transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Kami belum mendapat informasi terkait reshuffle ini. Namun, kami berharap jika reshuffle terjadi, hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan,” ujar Chico kepada wartawan pada Selasa (13/8/2024).

Isu yang beredar menyebutkan Jokowi akan melakukan reshuffle terhadap menteri dari PDIP dan Partai Nasdem. Selain Yasonna Laoly, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya yang merupakan kader Nasdem, juga dikabarkan akan digantikan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, yang merupakan sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News