Jakarta: 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang terlibat dalam kasus Gregorius Ronald Tannur tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) Kejaksaan Agung (Kejagung). Ketiganya diringkus karena menerima suap.

Ketiga hakim yang ditangkap ialah Erintuah Damanik sebagai Hakim Ketua, Mangapul, dan Heru Hanindyo yang saat itu menjadi Hakim Anggota. Tiga hakim ini memberi vonis bebas Ronald Tannur, terdakwa pembunuh kekasihnya Dini Sera Afrianti.

"Betul (ada penangkapan)," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah saat dikonfirmasi, Rabu, 23 Oktober 2024.
Berikut ini fakta-fakta OTT tiga hakim PN Surabaya yang memberi vonis bebas Ronald Tannur.

1. Ditangkap di Surabaya

Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ditangkap Kejaksaan Agung di Surabaya, Jawa Timur. Ketiga hakim tersebut kini berada Kejati Jatim sebelum dibawa ke Kejagung.

2. Ditetapkan Tersangka

Kejagung menetapkan tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sebagai tersangka. Ketiga hakim ditetapkan tersangka karena ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi yaitu suap dan atau gratifikasi.

"Setelah dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan, maka hari ini 23 Oktober 2024 jaksa penyidik pada Jampidsus menetapkan tiga orang hakim atas nama ED, HH dan M sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar dalam konferensi di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Oktober 2024.

Baca juga: Profil 3 Hakim PN Surabaya, Tersangka Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

3. Seorang Pengacara Ikut Ditangkap

Selain menangkap tiga hakim, Kejagung juga tangkap menangkap seorang pengacara dalam kasus suap ini. Lawyer tersebut ditangkap berbarengan dengan tiga hakim yang vonis bebas Ronald.

Pengacara yang diketahui bernama Lisa Rahmat itu diduga kuat merupakan pemberi suap terhadap ketiga hakim tersebut. "Penyidik menemukan adanya indikasi kuat bahwa pembebasan Ronald Tannur tersebut diduga ED, HH, M, dan menerima suap atau gratifikasi dari pengacara LR," kata Qohar.

4. Sita Duit Rp20 Miliar

Kejagung berhasil mengungkap uang suap senilai Rp 20 miliar yang ditemukan di enam lokasi berbeda, termasuk salah satunya di apartemen di kawasan elit Menteng, Jakarta.
Sitaan Uang dalam 5 Mata Uang Total uang tunai yang disita Kejagung diperkirakan mencapai Rp 20 miliar, terdiri dari pecahan Rupiah, Dolar Amerika Serikat (USD), Dolar Singapura (SGD), Yen, dan Ringgit Malaysia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(RUL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah menerima salinan putusan lengkap Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur, terdakwa penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera Afrianty. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar mengatakan, JPU Kejaksaan Negeri Surabaya bersama Kejaksaan Tinggi Jatim saat ini sedang dalam penyusunan memori kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Kemarin sore, sudah dipastikan bahwa JPU sudah menerima salinan putusan. Dan dalam waktu 14 hari, JPU Kejari Surabaya yang disupervisi Kejati Jawa Timur akan menyusun memori kasasi atas perkara tersebut,” begitu kata Harli saat dihubungi, pada Jumat (2/8/2024).

Harli mengatakan, tim JPU akan menelaah seluruh pertimbangan hukum dalam putusan yang membebaskan Ronald Tannur. Dari telaah tersebut, JPU akan menyusun memori kasasi yang sebaik-baiknya untuk dapat diterima oleh hakim agung di MA.

“JPU terlebih dahulu akan melakukan inventarisir fakta-fakta persidangan yang selama ini sudah terungkap dan diabaikan oleh majelis hakim. Kemudian, akan disesuaikan dengan landasan hukum dalam memori kasasi yang akan disusun sebaik-baiknya oleh JPU,” begitu sambung Harli.

Kejaksaan, kata Harli, meminta masyarakat untuk mendukung upaya hukum yang dilakukan melalui kasasi. Sebab, kata Harli, memang tak wajar jika publik menerima putusan bebas terhadap terdakwa penganiayaan dan pembunuhan itu.

Ronald Tannur adalah putra dari mantan politikus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Edward Tannur. Pada Rabu (24/7/2024), hakim Erintuah Damanik memvonis bebas Ronald Tannur selaku terdakwa dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera pada Oktober 2023 lalu.

Vonis bebas tersebut, terbalik dengan desakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Ronald Tannur dipenjara selama 12 tahun dan membayar restitusi korban senilai Rp 263 juta atas perbuatan kekerasan dan penganiayaan yang menghilangkan nyawa Dini Sera. Atas vonis bebas tersebut, pun JPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Harli Siregar menegaskan, putusan hakim tersebut harus dilawan karena dinilai janggal dan tak memberikan rasa keadilan bagi korban. Padahal, kata Harli, selama pembuktian di persidangan, JPU mampu memberikan bukti-bukti perbuatan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan Ronald Tannur sampai membuat Dini Sera meninggal dunia karena sengaja dilindas mobil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) mengungkapkan adanya tim khusus yang diterjunkan guna menindaklanjuti laporan dari kuasa hukum dan keluarga almarhumah Dini Sera Afriyanti. Tim ini akan mendalami hakim yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) .

Ronald merupakan terdakwa kasus penganiayaan hingga menyebabkan Dini Sera Afriyanti meninggal. Ronald kini sudah menghirup udara bebas di saat air mata keluarga Dini belum kering. "Bawas telah selesai melakukan penelaahan dan langsung membentuk tim pemeriksa," kata Kepala Bawas MA Sugiyanto kepada wartawan, Jumat (2/8/2024).

Sugiyanto menyampaikan tim dari Bawas mulai bekerja sejak aduan itu disampaikan pada 31 Juli 2024. Tim Bawas ini membuka kemungkinan memeriksa para hakim yang membebaskan Ronald.

"Selanjutnya dalam waktu dekat tim akan meluncur ke Surabaya untuk melakukan pendalaman dan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait dan para terlapor," ujar Sugiyanto.

Saat ini, Sugiyanto menyebut tim pemeriksa sedang menghimpun bahan-bahan untuk melakukan pendalaman terhadap Majelis Hakim yang diadukan.

"Untuk memastikan apakah benar ada pelanggaran KEPPH dalam penjatuhan putusan perkara tersebut atau tidak," ucap Sugiyanto.

Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Dini Sera Afriyanti (29) sudah melaporkan majelis hakim PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur ke Bawas MA pada 31 Juli 2024. Aduan sudah dibuat pula ke Komisi Yudisial (KY).

Gregorius Ronald Tannur yang merupakan anak eks anggota DPR RI dari PKB Edward Tannur divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ronald dibebaskan dari segala dakwaan dan segera dibebaskan dari tahanan walau telah menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti hingga meninggal.

Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik memutuskan Ronald dinilai tak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzakki. Baik dalam pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP maupun ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, Komisi III DPR pada Senin (29/7/2024) menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan keluarga korban kasus penganiayaan dengan terpidana Gregorius Ronald Tannur. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sampai melontarkan umpatan setelah mendapati fakta kondisi jenazah Dini Sera Afrianti, sebagaimana dipaparkan saat rapat.

"Astagfirullahaladzim, ya Allah, biadab banget ini," kata Habiburokhman yang memimpin jalannya rapat.

Umpatan tersebut dilontarkan setelah kuasa hukum keluarga almarhum Dini Sera Afrianti, Dimas Yemahura Alfarauq, memaparkan foto korban sebelum diautopsi yang memperlihatkan bekas lindasan ban mobil terdakwa di lengan korban.

"Ini kondisi jenazah sebelum dilakukan autopsi," ujar Dimas seraya menampilkan foto terkait.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni juga mengeluarkan umpatan kegeraman atas fakta jalannya persidangan kasus penganiayaan berujung kematian yang disampaikan oleh kuasa hukum keluarga korban.

"Hakim brengsek," ucap Sahroni yang juga memimpin jalannya rapat.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis bebas Ronald Tannur karena korban dinilai meninggal dunia karena alkohol dan bukan karena penganiayaan yang dilakukan oleh putra anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nonaktif Edward Tannur tersebut.

“Sudah ditanyakan juga oleh majelis hakim pada saat persidangan pemeriksaan ahli forensik, kebetulan saat itu saya hadir. Jadi pada saat saya hadir, sudah ditanyakan apakah ada kandungan alkohol di dalam tubuh korban? Ada. Apakah itu menyebabkan kematian, ahli forensik mengatakan tidak menyebabkan kematian, yang menyebabkan kematian adalah pendarahan hebat di perut dada dan hati,” papar Dimas Yemahura menerangkan.

Sebelumnya, Dimas Yemahura menjelaskan hasil visum almarhum Dini Sera Afrianti yang dilakukan dokter spesialis forensik menyatakan kematian korban disebabkan pendarahan hebat akibat luka robek akibat benda tumpul. Luka robek majemuk didapati pada organ hati korban.

"Jika dikaitkan dengan kronologis dan rekonstruksi bapak, di dalam kronologi dan rekonstruksi itu memang terjadi lindasan di bagian bahu korban, yang di situ memang melindas hampir separuh badan korban. Jadi, bila di sana dikatakan ada luka pendarahan pada bagian perut sampai dengan dada itu memang sudah benar," kata dia.

Pada Rabu (24/7/2024), majelis hakim PN Surabaya, Jawa Timur, membebaskan Gregorius Ronald Tannur yang merupakan putra dari mantan salah satu anggota DPR RI Edward Tannur, dari segala dakwaan dalam kasus penganiayaan yang berakibat kekasihnya bernama Dini Sera Afrianti meninggal dunia.

Atas vonis PN Surabaya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya menyatakan kasasi. "Dari alat bukti seperti surat visum et repertum atau VER sudah ditegaskan mengenai adanya luka di hati korban akibat dari benda tumpul," kata Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana kepada wartawan di Surabaya, Kamis pekan lalu.

Mewakili Tim Penuntut Umum dari Kejari Surabaya, Putu menandaskan hasil VER juga membuktikan adanya bekas ban mobil yang menindas bagian tubuh korban Dini Sera Afrianti. "Itu merupakan suatu bukti bahwa ada fakta yang seharusnya dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim," ujarnya.

Sebelumnya Jaksa mendakwa dengan Pasal 338, 351 ayat 1 dan 3, serta 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu melakukan penganiayaan berat di sebuah tempat hiburan malam terhadap korban yang saat itu berusia 29 tahun.

Dari rekaman kamera pengawas (CCTV) di parkiran tempat hiburan yang berlokasi Surabaya Selatan tersebut, terdakwa Ronald Tannur terlihat sempat menelantarkan kekasihnya itu, meski kemudian dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik menilai penyebab kematian korban karena banyak mengonsumsi minuman beralkohol, bukan akibat penganiayaan berat seperti dalam dakwaan Jaksa.

Diakui Putu, memang hasil VER juga menemukan kadar alkohol yang berlebihan di lambung korban. Namun, dalam permohonan kasasi perkara ini ke Mahkamah Agung, tim penuntut umum Kejari Surabaya berharap hakim agung juga mempertimbangkan hasil VER lainnya, yaitu terkait bekas-bekas penganiayaan berat oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang menyebabkan kematian terhadap kekasihnya tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menilai putusan bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur menjadi catatan buruk penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan. Putusan bebas itu juga meneguhkan prasangka bahwa hukum tumpul ke atas, namun tajam ke bawah.

"Putusan bebas dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kepada terdakwa Gregorius Ronald Tannur telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban dan keluarganya," kata anggota Komnas Perempuan Tiasri Wiandani, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Komnas Perempuan mendukung jaksa penuntut umum (JPU) untuk mengajukan upaya hukum kasasi dan meminta Badan Pengawasan MA (Bawas MA) serta Komisi Yudisial (KY) untuk memberikan perhatian dan pengawasan terhadap kasus ini sebagai upaya pemenuhan hak atas keadilan dan pemulihan korban dan keluarga korban.

Tiasri Wiandani menyampaikan peristiwa penganiayaan yang menyebabkan kematian korban pada Selasa, 3 Oktober 2023, menunjukkan proses yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan fisik dan psikis luar biasa terhadap korban. Yaitu pemukulan sejak dari dalam ruangan, ke ruang parkir, penempatan korban di dalam bagasi, perekaman dengan pengejekan, pelindasan dengan mobil, dan menunda membawa korban ke rumah sakit.

"Rangkaian penganiayaan ini menunjukkan bahwa ragam kekerasan yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai femisida, yaitu pembunuhan perempuan dengan alasan tertentu ataupun karena ia perempuan, dalam relasi kuasa timpang berbasis gender terhadap pelaku, dalam hal ini relasi antara korban dan pelaku yang adalah pacarnya," katanya.

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Nur Basuki Minarno pun menilai putusan vonis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti itu tidak berdasar hukum.

"Menurut pendapat saya, putusan pengadilan negeri pada fakta-fakta yang ada di dalam persidangan itu tidak berdasar hukum," kata Prof Basuki dihubungi di Surabaya, Kamis, pekan lalu.

Basuki menjelaskan maksud dari tidak berdasarkan hukum itu karena ada bukti-bukti dalam persidangan yang disuguhkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) telah dikesampingkan majelis hakim. Salah satu bukti yang dikesampingkan adalah hasil visum et repertum oleh ahli yang mana sebelum memberikan keterangan ahli telah mengangkat sumpah dan terikat dengan sumpah.

"Kalau kemudian dikesampingkan seperti itu tanpa ada dasar yang kuat, tentu keliru dalam membuat putusan. Berarti salah dalam penerapan hukumnya," ujarnya.

Basuki menambahkan, merujuk pada surat dakwaan JPU, ada empat pasal yang menjadi dasar dakwaan. Yaitu, pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP, pasal 359 KUHP, dan 351 ayat 1 KUHP.

Yang perlu diketahui, dari ketiga pasal itu adalah, korbannya meninggal dunia, sedangkan kalau pasal 351 ayat 1 itu terkait dengan penganiayaan biasa.

"Lah, empat pasal itu kalau di dalam KUHP namanya delik materiil, yaitu yang dilarang adalah akibatnya. Oleh karena itu, dalam persidangan harus dibuktikan adanya hubungan langsung antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan matinya korban atau penganiayaan yang diderita oleh si korban. Harus ada hubungan langsung," ujarnya.

Soal bukti-bukti yang dikesampingkan majelis hakim PN Surabaya, juga disinggung oleh anggota DPR Rieke Diah Pitaloka. Rieke kemarin ikut mendampingi keluarga almarhumah Dini membuat laporan ke Komisi Yudisial (KY).

Rieke menyebut perkara ini wajib ditindaklanjuti serius oleh KY. Pasalnya, Rieke mencurigai hakim malah mengabaikan bukti kamera pengawas.

"Ini putusan bukan hanya tindakan pelaku yang ekstrem, tapi putusan Majelis Hakim terindikasi kuat juga ekstrem, mengandung kekerasan ekstrem dengan diduga mengabaikan bukti CCTV diduga mengabaikan visum," ucap pemeran Oneng dalam sitkom Bajaj Bajuri itu.

Rieke menegaskan, aduan ke KY penting supaya hakim mewujudkan keadilan bagi korban. Pasalnya, Rieke mengamati putusan hakim ini tak sesuai keadilan bagi korban.

"Penegakkan hukum ini yang utama adalah memenuhi rasa keadilan terutama rasa keadilan korban," ucap Rieke.

Selain itu, Rieke mendapati informasi bahwa KY sudah telah bergerak langsung atas putusan bebas Ronald. Langkah yang diambil KY ialah membentuk tim investigasi dan tim pengawas hakim.

"Laporan ini memang menjadi salah satu prasyarat agar segera ada tindak lanjut," ujar Rieke.

Adapun Ujang, ayah kandung dari korban pembunuhan Dini Sera Afrianti tak terima dengan vonis tak bersalah terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Sebagai masyarakat biasa, kata Ujang, dirinya tak habis pikir dengan putusan majelis hakim PN Surabaya, Jawa Timur (Jatim) yang membebaskan anak dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edward Tannur itu.

Padahal, kata Ujang, atas kasus yang menghilangkan nyawa putrinya itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah menuntut Ronald Tannur selama 12 tahun penjara. “Enggak masuk akal ini (putusan bebas) buat bapak. Apalagi orang-orang ini (hakim-hakim) pintar semua. Walaupun saya orang bodoh, ini (putusan bebas) tidak masuk akal. Sudah dituntut 12 tahun, tetapi dibebaskan (oleh hakim). Apa-apaan hakim begitu?,” kata Ujang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar mencegah dan menangkal (cekal) terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti, Gregorius Ronald Tannur untuk bepergian ke luar negeri. Desakan itu dikeluarkan meski pun hakim telah menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

“Meskipun sudah ada putusan dari majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, namun melihat perkembangan seperti ini, agar institusi yang berwenang melakukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tannur untuk tidak pergi ke luar negeri,” kata Rieke usai mendampingi keluarga Dini Sera mengadu ke Kantor Komisi Yudisial, Jakarta, Senin.

Menurut Rieke, putusan majelis hakim PN Surabaya, Jawa Timur yang memvonis bebas Ronald Tannur merupakan sesuatu hal yang ekstrem. “Menurut saya dan teman-teman dalam aliansi ini, ini keputusan bukan hanya tindakan pelaku yang ekstrem, tapi putusan majelis hakim terindikasi kuat juga ekstrem,” katanya.

Ia mengatakan, vonis bebas yang diberikan hakim kepada terdakwa pembunuhan yang juga mengindikasikan adanya kekerasan fisik ini perlu menjadi perhatian semua pihak. “Ketika kejahatan berupa indikasinya ada kekerasan fisik, psikologis, sampai penghilangan nyawa, divonis bebas, maka yang harus menjadi perhatian kita semua kejahatan-kejahatan lainnya yang derajatnya di bawah itu bisa dianggap bukan kejahatan,” ujar dia.

Oleh sebab itu, Rieke yang tergabung dengan aliansi #JusticeForDiniSera meminta dukungan seluruh elemen masyarakat untuk terus menyuarakan dan mengawal proses peradilan etik terhadap majelis hakim yang memutus perkara Ronald Tannur.

“Termasuk juga rekan-rekan di kampus untuk memfasilitasi, melakukan eksaminasi publik, kita buka ruang eksaminasi di fakultas hukum yang berkenan silakan untuk menghubungi kami,” ucapnya.

Pada hari ini, Senin, Rieke ikut mendampingi keluarga Dini Sera melaporkan majelis hakim PN Surabaya dimaksud ke KY RI. Pihak korban meyakini terdapat kontradiksi antara surat dakwaan maupun tuntutan dan hasil pertimbangan majelis hakim dalam putusan itu.

Oleh karena itu, keluarga Dini Sera ingin KY memeriksa dugaan pelanggaran kode etik serta menjatuhkan rekomendasi pemecatan bagi ketiga hakim yang memutus perkara tersebut.

“Kami meminta kiranya KY dapat memberikan rekomendasi yang terbaik, yakni harapan kami adalah penghentian hakim yang memeriksa perkara ini di PN Surabaya. Itu harapan kami,” ucap kuasa hukum keluarga Dini Sera, Dimas Yemahura.

Sebelumnya, Rabu (24/7), majelis hakim PN Surabaya memutus bebas Gregorius Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Hakim Ketua Erintuah Damanik menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

Vonis majelis hakim berbeda dengan tuntutan jaksa. Pada peraka itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Gregorius Ronald Tannur dengan pidana penjara 12 tahun karena dianggap terbukti melakukan pembunuhan.

Diketahui, Dini Sera Afrianti (29), tewas usai karaoke bersama teman kencannya, Gregorius Ronald Tannur, di salah satu tempat hiburan malam yang ada di Jalan Mayjen Jonosewojo, Lakarsantri, Surabaya pada Rabu (4/10/2023) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyindir majelis hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur di kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti. Sahroni menyebut majelis hakim itu kurang informasi.

Hal itu dikatakan Sahroni setelah Komisi III DPR RI menerima audiensi keluarga dan kuasa hukum Dini. Sahroni meminta majelis hakim supaya lebih bijak dalam perkara Dini dengan menyerap suara keadilan di tengah masyarakat.

"Sampai saya katakan, kalau tiga hakim ini nggak punya TV dan nggak punya HP bagus, saya beliin," kata Sahroni dalam audiensi itu di Gedung DPR RI pada Senin (29/7/2024).

Sahroni sebenarnya kaget saat mengetahui vonis bebas Ronald. Sahroni merasa majelis hakimnya bermasalah hingga menelurkan putusan aneh bin ajaib.

"Sampai hari ini saya bilang tiga hakim yang memutuskan vonis bebas sakit semua," ujar Sahroni.

Sahroni mengungkapkan, persidangan telah gamblang memaparkan kesalahan Ronald. Oleh karena itu, Sahroni mempertanyakan penyebab kematian Dini versi hakim ialah akibat karena alkohol.

"Jelas fakta perkara pidananya mutlak, tadi sudah disampaikan, makanya tadi saya tanya, apakah ada yang disangkakan oleh dokter forensik tadi menyatakan bahwa meninggal dikarenakan alkohol. Saya punya teman, pemabuk semua, tetapi nggak ada yang pernah meninggal. Paling pingsan. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol," ujar Sahroni.

Sebelumnya, Gregorius Ronald Tannur yang merupakan anak eks anggota DPR RI dari PKB Edward Tannur divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ronald dibebaskan dari segala dakwaan dan segera dibebaskan dari tahanan walau telah menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti hingga meninggal.

Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik memutuskan Ronald dinilai tak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzakki. Baik dalam pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP maupun ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) tak tinggal diam atas bebasnya anak mantan anggota DPR RI, Gregorius Ronald Tannur. KY tengah menerjunkan tim investigasi guna mendalami hal tersebut.

Bebasnya Ronald Tannur diketok oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ronald merupakan terdakwa penganiayaan berujung pembunuhan Dini Sera Afrianti.

Anggota sekaligus juru bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata telah menerima laporan soal putusan tersebut dari keluarga korban yang ditemani oleh tim kuasa hukumnya dan anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. "Laporan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat," kata Mukti dalam keterangannya pada Senin (29/7/2024).

KY bakal mendalami berbagai bahan dan dokumen dari para saksi seusai melewati proses administrasi. Selanjutnya, pimpinan KY bakal menggelar rapat panel guna menentukan tindak lanjut dari aduan keluarga Dini.

"Jika ditindaklanjuti, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terakhir terhadap majelis hakim," ujar Mukti

Mukti menyebut, KY telah menerjunkan tim investigasi guna mendalami putusan bebas terhadap Ronald. Tapi tambahan-tambahan data ini belum bisa disampaikan secara terbuka kepada publik karena sifatnya memang tertutup. "Tim investigasi juga telah bergerak dan progres," ucap Mukti.

Selain itu, KY belum memperoleh salinan putusan secara utuh dari PN Surabaya. "Sehingga KY belum bisa mendalami dan mempelajari dari putusan tersebut yang biasanya menjadi indikasi-indikasi untuk kemungkinan adanya pelanggaran KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim)," ujar Mukti.

Keluarga dan kuasa hukum Dini Sera Afrianti baru saja melaporkan tiga majelis hakim yang menyidangkan perkara itu ke KY pada hari ini. Gregorius Ronald Tannur yang merupakan anak eks anggota DPR RI dari PKB Edward Tannur yang baru saja divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ronald tak dihukum apapun meski dituntut 12 tahun oleh jaksa penuntut umum (JPU).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ujang, ayah kandung dari korban pembunuhan Dini Sera Afrianti tak terima dengan vonis tak bersalah terdakwa Gregorius Ronald Tannur. Sebagai masyarakat biasa, kata Ujang, dirinya tak habis pikir dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) yang membebaskan anak dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edward Tannur itu.

Padahal, kata Ujang, atas kasus yang menghilangkan nyawa putrinya itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah menuntut Ronald Tannur selama 12 tahun penjara. “Enggak masuk akal ini (putusan bebas) buat bapak. Apalagi orang-orang ini (hakim-hakim) pintar semua. Walaupun saya orang bodoh, ini (putusan bebas) tidak masuk akal. Sudah dituntut 12 tahun, tetapi dibebaskan (oleh hakim). Apa-apaan hakim begitu?,” kata Ujang saat ditemui di Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Senin (29/7/2024).

Ujang, bersama-sama tim advokasi Dini Sera mendatangi KY pada Senin (29/7/2024). Kedatangan mereka untuk melaporkan tiga hakim PN Surabaya, yang memutus bebas Ronald Tannur sebagai terdakwa pelaku kekerasan dan pembunuhan yang menghilangkan nyawa Dini Sera pada 2023 lalu. Pengacara Keluarga Dini Sera, Dimas Yemahura mengatakan laporannya ke KY tersebut, lantaran merasa janggal putusan majelis hakim tersebut.

“Putusan bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya ini, kami lihat kontradiksi antara tuntutan, dan dakwaan dengan hasil pertimbangan hakim. Kami meminta agar KY melakukan pemeriksaan prilaku, dan etik hakim-hakim yang memutuskan perkara ini,” kata Dimas.

“Kami berharap, laporan kami ini, kiranya KY dapat memberikan rekomendasi terbaik,” sambung Dimas.

Pada Rabu (24/7/2024) Hakim Erintuah Damanik memvonis bebas Ronald Tannur, selaku terdakwa dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera pada Oktober 2023 lalu. Vonis bebas tersebut, terbalik dengan desakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Ronald Tannur dipenjara selama 12 tahun, dan membayar restitusi korban senilai Rp 263 juta atas perbuatan kekerasan, dan penganiayaan yang menghilangkan nyawa Dini Sera.

Atas vonis bebas tersebut, JPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar menegaskan, putusan hakim tersebut harus dilawan karena dinilai janggal, dan tak memberikan rasa keadilan bagi korban.

Padahal, kata Harli, selama pembuktian di persidangan, JPU mampu memberikan bukti-bukti perbuatan kekerasan, dan penganiayaan yang dilakukan Ronald Tannur sampai membuat Dini Sera meninggal dunia karena sengaja dilindas mobil.

“Ya, kita (kejaksaan) menyatakan kasasi atas putusan majelis hakim tersebut,” kata Harli melalui pesan singkat, Kamis (25/7/2024).

Menurut Harli, tim JPU masih menunggu salinan putusan lengkap dari PN Surabaya. Namun begitu, kata Harli melanjutkan, dari Kejakgung sudah menyampaikan kepada tim JPU dalam kasus tersebut untuk segera menyiapkan memori kasasi.

“JPU masih punya waktu untuk penyusunan memori kasasi selama 14 hari,” kata Harli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keluarga Dini Sera Afrianti menyatakan, Gregorius Ronald Tannur tak pernah meminta maaf sejak peristiwa meninggalnya Dini. Padahal, Ronald ialah terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap Dini.

Hal tersebut dikatakan ayah Dini, Ujang ketika melaporkan tiga majelis hakim yang menyidangkan perkara itu ke Komisi Yudisial (KY). Ujang mengaku belum pernah bertemu dengan Ronald Tannur. Ujang juga belum mendengar permintaan maaf dari Ronald Tannur. "Enggak, enggak pernah. Belum pernah (minta maaf)," kata Ujang di kantor KY, Senin (29/7/2024).

Ujang masih mempertanyakan vonis yang diketok hakim. Sebab vonis itu menurutnya di luar batas kewajaran. "Walau pun orang bodoh juga enggak masuk diakal, 12 tahun dituntut, sekarang divonis bebas, ada apaan itu hakim begitu," kata Ujang.

Ujang mengaku kaget ketika mengetahui vonis itu. Terlebih lagi terdakwa tak pernah menunjukkan itikad baik dengan keluarga korban. "Gimana perasaan bapak, kecewa lah. Jangankan untuk kasih biaya atau santunan, minta maaf. Gimana perasaan bapak, orang kecil lagi ya, seorang petani disakiti begitu. Anaknya korban, orang tuanya juga," ujar Ujang.

Atas dasar itulah, Ujang berharap pelaporannya ke KY ini dapat menghadirkan keadilan bagi anaknya yang sudah tiada. Ujang mendesak KY menindaklanjuti aduan itu dalam waktu dekat. "Mudah-mudahan mohon kepada semuanya, mohon diadili yang sebenar-benarnya. Harapannya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan mudah-mudahan jaksa, hakim, dan semua penegak hukum adil," ujar Ujang.

Gregorius Ronald Tannur yang merupakan anak eks anggota DPR RI dari PKB Edward Tannur divonis bebas oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Ronald dibebaskan dari segala dakwaan dan segera dibebaskan dari tahanan walau telah menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti hingga meninggal.

Ketua Majelis Hakim PN Surabaya Erintuah Damanik memutuskan Ronald dinilai tak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Muzakki. Baik dalam pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP maupun ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gregorius Ronald Tannur, terdakwa kasus kekerasan dan penganiayaan yang menyebabkan kekasihnya Dini Sera Afrianti (29 tahun) mati, divonis bebas di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim), pada Rabu (24/7/2024). Tiga hakim yang memutuskan putra dari politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tak bersalah melakukan penganiyaan, dan pembunuhan adalah hakim Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul.

Dalam kasus tersebut, menempatkan Hakim Erintuah Damanik sebagai ketua majelis pengadil. Sedangkan Hakim Heru Hanindyo, dan Hakim Mangapul adalah dua anggota majelis pengadil. Tak ada dissenting opinion atau beda pendapat dari para hakim dalam putusan bebas terhadap Ronald Tannur itu.

Padahal, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam tuntuannya, meminta para ‘Wakil Tuhan’ itu menghukum Ronald Tannur 12 tahun penjara, dan mewajibkan restitusi senilai Rp 263 juta untuk keluarga korban.

Dalam tuntutannya, JPU mengacu pada terbuktinya pendakwaan terhadap Ronald Tannur dalam persidangan. Jaksa pada saat pendakwaan, menebalkan sangkaan Pasal 338 KUH Pidana tentang pembunuhan, dan Pasal 351 ayat (1) dan ayat (3) KUH Pidana tentang kekerasan, dan penganiayaan higga mati seseorang, serta Pasal 359 tentang kealpaan yang membuat orang lain hilang nyawa. Akan tetapi, dalam putusan para hakim, Ronald Tannur, tak terbukti melakukan penghilangan nyawa Dini Sera seperti yang dituduhkan JPU.

Alih-alih divonis bersalah, para hakim dalam putusannya malah ‘menyalahkan’ korban Dini Sera yang meninggal dunia karena minum-minuman beralkohol bersama Ronald Tannur.

Hakim berkeyakinan tuduhan JPU kepada Ronald Tannur tak bisa dibuktikan. Karena hakim menyatakan JPU tak mampu menghadirkan saksi-saksi yang melihat langsung terjadinya kekerasan, penganiayaan, maupun pembunuhan yang dilakukan Ronald Tannur terhadap Dini Sera pada Oktober 2023 lalu.

“Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tannur, anak dari Edward Tannur, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP, atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau Ketiga-kesatu Pasal 359 KUHP, dan kedua pasal 351 (1) KUHP,” kata Ketua Majelis Hakim Erintuah saat membacakan putusan di PN Surabaya, Rabu (24/7/2024).

Atas vonis tersebut, majelis hakim membebaskan Ronald Tannur. “Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum tersebut di atas, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdaka dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya,” kata putusan hakim.

Dari penelusuran Republika, Kamis (25/7/2024) latar belakang para hakim pengadil yang membebaskan Ronald Tannur dari dakwaan pembunuhan sebetulnya punya reputasi yang positif dalam penanganan kasus-kasus populer di peradilan.

Hakim Erintuah Damanik, sebelum menjadi salah-satu hakim utama di PN Surabaya, adalah Pejabat Humas PN Medan di Sumatera Utara (Sumut) pada 2019 lalu. Saat menjadi hakim di PN Medan, dia pernah menjatuhkan pidana mati terhadap Zuraida, terdakwa pembunuhan Hakim Jamaluddin pada 2019 lalu. Hakim Erintuah Damanik, juga menolak permohonan praperadilan ajuan para tersangka korupsi-suap Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho.

Sedangkan Hakim Heru Hanindyo, sebelum beracara di PN Surabaya sejak 2023, adalah hakim di PN Jakarta Pusat (Jakpus). Ia pernah menjadi pengadil perkara-perkara tindak pidana korupsi di PN Manokwari, Papua Barat pada 2018.

Sedangkan Hakim Mangapul adalah mantan Ketua PN Tebing Tinggi, di Sumut. Selama bertugas sebagai pengadil di PN Surabaya sejumlah kasus tenar pernah ditanganinya. Seperti dalam kasus kematian massal 132 suproter sepak bola di Malang, yang dikenal sebagai Tragedi Kanjuruhan 2022.

Dalam kasus tersebut, Hakim Mangapul yang juga membebaskan mantan Kabag Operasional Polres Malang, Wahyu Setyo Pranoto, dan mantan Kasat Samapta Polres Malang, Bambang Sidik Achmadi karena tak terbukti bersalah dalam peristiwa tersebut.

Namun atas putusan bebas tersebut, JPU ketika itu juga mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Dalam putusannya membatalkan vonis tak bersalah terhadap dua anggota kepolisian itu. Namun hakim agung, mengubah putusan dengan menghukum kedua anggota Polres Malang itu dengan penjara masing-masing 2 tahun enam bulan, dan dua tahun.

Pada kasus pembunuhan Dini Sera yang menjadikan Ronald Tannur sebagai terdakwa bebas ini, pun JPU sudah memastikan akan melakukan kasasi ke MA. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar menegaskan, pengajuan kasasi tersebut, dilakukan karena menilai janggal putusan hakim yang membebaskan Ronald Tannur. Kata Harli, upaya hukum kasasi, untuk mengoreksi putusan PN Surabaya, sekaligus untuk memberikan rasa adil bagi keluarga korban.

“Menyikapi putusan bebas tersebut, penuntut umum, akan melakukan kasasi. Dan saat ini tim penuntut umum menunggu salinan putusan dari pengadilan, untuk selambat-lambatnya 14 hari untuk melayangkan memori kasasi,” kata Harli, di Kejakgung, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi Yudisial (KY) mengambil inisiatif memeriksa hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) yang memvonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, meskipun belum ada pelaporan resmi, namun otoritasnya memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik hakim yang memutuskan kasus tersebut.

Mukti beralasan, putusan bebas untuk anak mantan politikus PKB Eward Tannur tersebut, saat ini menjadi kecurigaan publik. “Karena belum ada laporan resmi ke KY, sedangkan putusan ini sudah menjadi perhatian publik, maka KY menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan pemeriksaan kasus tersebut,” kata Mukti dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Mukti menerangkan, KY memang tak punya otoritas untuk mengomentari putusan hakim yang sudah dijatuhkan. Namun begitu, kata Mukti, KY memiliki kewenangan untuk memeriksa hakim pemutus perkara tersebut. Pun mengerahkan tim investigasi yang sesuai kewenangan KY, untuk menyelidiki suatu dugaan pelanggaran etik hakim dalam memutus perkara

“KY memungkinkan untuk menurunkan tim investigasi menyelidiki, serta mendalami putusan tersebut, guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) dalam putusan tersebut,” ujar Mukti.

Ronald Tannur, adalah putra dari mantan politikus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Edward Tannur. Pada Rabu (24/7/2024) Hakim Erintuah Damanik memvonis bebas Ronald Tannur, selaku terdakwa dalam kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera pada Oktober 2023 lalu.

Vonis bebas tersebut, terbalik dengan desakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Ronald Tannur dipenjara selama 12 tahun, dan membayar restitusi korban senilai Rp 263 juta atas perbuatan kekerasan, dan penganiayaan yang menghilangkan nyawa Dini Sera. Atas vonis bebas tersebut, pun JPU mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar menegaskan, putusan hakim tersebut harus dilawan karena dinilai janggal, dan memberikan rasa adil bagi korban. Padahal, kata Harli, selama pembuktian di persidangan, JPU mampu memberikan bukti-bukti perbuatan kekerasan, dan penganiayaan yang dilakukan Ronald Tannur sampai membuat Dini Sera meninggal dunia karena sengaja dilindas mobil.