Jakarta -

Basuki Hadimuljono resmi dilantik jadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hari ini. Dia mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto usai dirinya dilantik jadi Kepala OIKN.

Dia bilang usai dilantik, Prabowo langsung menyalaminya dan langsung bilang segera melaksanakan perintahnya. Basuki pun menjawab siap melakukan perintah.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024)

Arahan Prabowo sendiri, Basuki bilang IKN harus bisa selesai dalam 4 tahun ke depan, tepatnya di 2028. Dia diminta untuk menggeber pembangunan fasilitas untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap," tegas Basuki.

Lihat Video 'Momen Prabowo Lantik Basuki Hadimuljono Jadi Kepala Otorita IKN':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(hal/fdl)

Jakarta -

Groundbreaking proyek swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan bakal tetap dilakukan. Hal ini dipastikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto.

Basuki mengatakan dalam waktu dekat kemungkinan akan ada lagi groundbreaking yang dilakukan di IKN, namun, jadwalnya belum ditetapkan. Basuki perlu mengatur itu semua setelah efektif dilantik jadi Kepala Otorita IKN.

"Mungkin ada tapi nggak tahu persis, ini baru mau ke kantor lagi," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2024).

Lantas, apakah Prabowo akan ikut melakukan groundbreaking seperti yang dilakukan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya? Basuki bilang sampai saat ini belum ada arahan langsung kepada dirinya mengenai masalah itu.

"Kalau itu saya nggak, nggak, belum saya harus tanya beliau lagi mekanisme dan perintahnya," sebut Basuki.

Sejauh ini, Basuki bilang pihaknya akan mempercepat pembicaraan awal dan komitmen para investor untuk berinvestasi di IKN. Sementara itu bagi investor yang sudah melakukan groundbreaking, diminta untuk mempercepat pembangunannya.

"Saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong membangun yang masih pembicaraan dipercepat untuk disepakati," ungkap Basuki.

(hal/fdl)

JAKARTA - Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta pada pagi hari ini Selasa 5 November 2024. Pantauan di lokasi, Basuki tiba sekitar pukul 09.50 WIB.

Basuki nampak mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan dasi berwarna biru. Basuki mengaku bakal dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). "Undangannya seperti itu" kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/10/2024).

Sebagaimana diketahui Kepala Otoritas IKN termasuk bagian dari susunan pemerintahan di IKN. Keberadaan, tugas dan wewenang Kepala Otorita IKN telah diatur dalam aturan perundang-undangan.

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), Otorita IKN adalah sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus IKN. Otoritas IKN bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus IKN.

Kepala Otorita IKN berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Menurut Pasal 10 UU IKN, masa jabatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menunjuk Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Prabowo disebut-sebut telah mengirim surat ke DPR. Lantas, bagaimana persiapan kantor untuk Basuki?

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan, Kantor Otorita IKN di Nusantara sudah siap pada akhir Desember 2024.

"Kalau kantor kita mudah-mudahan kita nanti akhir Desember ini, untuk kantor Otorita IKN itu sudah akan bisa," katanya di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dalam rapat antara Komisi II dan Jajaran Otorita IKN, Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, pihaknya telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya.

Oleh karena itu, dia mengatakan, tanya jawab pada rapat tersebut akan ditiadakan. "Sehingga saya kira sesi tanya jawab nanti mungkin kita akan tiadakan dulu, karena begitu nanti definitif kita akan undang kembali," katanya.

Sebagai informasi, peletakan batu pertama atau groundbreaking Kantor Otorita IKN dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 17 Januari 2024. Saat itu, Jokowi mengatakan, proyek tersebut menelan biaya konstruksi hingga Rp 509 miliar.

Jokowi mengatakan, proyek ini akan dibangun di atas lahan 28.000 meter persegi dan dapat menampung 600 orang untuk tahap pertamanya.

"Gedung Kantor Otorita IKN ini dibangun di atas lahan kurang lebih 28.000 meter persegi dengan nilai konstruksi Rp 509 miliar," kata Jokowi dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden.

(acd/ara)

Jakarta -

Basuki Hadimuljono bakal melanjutkan tugas sebagai Kepala Badan Otorita IKN di Kabinet Merah Putih pimpinan Prabowo Subianto. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Sebelumnya Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo. Kemudian, dia ditugaskan sebagai Plt Kepala Otorita sejak bulan Juni 2024. Kini Basuki akan diangkat menjadi pejabat definitif sebagai Kepala Otorita IKN.

"Iya," kata Prasetyo menjawab soal nasib Basuki apakah akan diangkat jadi Kepala Otorita lagi atau tidak oleh awak media di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Bahkan hari ini pun kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang.

"Belum, sabar dulu, baru pulang dulu," ujar Prasetyo.

Ketika ditanya soal Wakil Kepala Otorita juga Prasetyo enggan menjawab. "Wakilnya juga belum," sebutnya singkat.

Sebelumnya, kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurutnya, pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan Menteri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"So lanjut (Basuki) jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," tegasnya.

(hal/rrd)

Jakarta -

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bakal menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif. Saat era Jokowi, Basuki rangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan Menteri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"So lanjut (Basuki) jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," tegasnya.

Menurutnya dalam kepemimpinan Prabowo, pemerintah akan berfokus membangun sarana dan prasarana kota. Sebab hingga saat ini IKN masih belum memiliki fasilitas yang memadai untuk bisa berfungsi dengan baik sebagai ibu kota baru.

"IKN akan diteruskan dan akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi ya. So, ini kemarin ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap untuk dimulai sebagai suatu ibu kota yang fungsional," tegasnya.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Basuki Ngaku Jadi Kepala Otorita IKN

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono juga sudah mengonfirmasi dirinya akan menjabat sebagai Kepala Otorita IKN definitif, walaupun hingga saat ini proses pelantikannya masih diurus Kementerian Sekretariat Negara. Jabatan Basuki sebagai Plt OIKN telah selesai.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin kemarin.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan. "Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Dalam kesempatan itu Basuki juga memastikan target pembangunan IKN saat ini akan berfokus pada ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

(hns/hns)

Jakarta -

Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut telah diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif. Diisukan, pelantikannya akan dilakukan pada Kamis (24/10/2024).

Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan berbicara banyak. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut.

"Saya belum dengar. Oh gitu ya?," kata AHY, ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Adapun Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin AHY ini merupakan kementerian baru. Nantinya, kementerian ini juga akan banyak berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyangkut pembangunannya.

Ditemui terpisah, Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti juga menunjukkan respons serupa. Diana enggan berbicara banyak, namun terlihat wajahnya berseri sembari menahan senyum saat menjawab pertanyaan tentang pelantikan Basuki.

"Kita lihat dulu ya nanti ya. Saya baru belum dengar soalnya (Basuki besok dilantik jadi Kepala OIKN Definitif). Tapi mudah-mudahan ya (isu tersebut benar)," ujarnya.

Sebagai informasi, Basuki sendiri sebelumnya telah menduduki posisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN. Ia menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri pada Juni 2024.

Ditemui saat serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian PUPR beberapa hari lalu, Basuki mengaku diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Proses Basuki menjadi Kepala OIKN definitif sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Basuki juga memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya pembangunan ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

"Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, dia menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu adalah eksekutifnya dalam beberapa tahun, dua tahun nanti, yudikatif dan legislatif harus dibangun," tuturnya.

(kil/kil)

JAKARTA - Basuki Hadimuljono mengaku telah diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) . Hal ini disampaikan oleh Pak Bas -sapaan akrab Basuki Hadimuljono- saat menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Permukiman (Menteri PUPR) di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

"Ini bukan saya mendahului, tapi menurut pak Setneg, saya masih di IKN. Sekarang Plt. sudah berhenti, sekarang sedang diurus oleh pak Setneg. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," kata Basuki.

Sebelumnya Basuki Hadimuljono mengisi posisi Plt. Kepala Otorita IKN. Pada kesempatan tersebut, Basuki mengatakan salah satu tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo adalah untuk mempercepat pembangunan IKN. Terutama untuk pemenuhan kantor lembaga Legislatif dan Yudikatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar.

"Waktu saya bertemu pak Prabowo, beliau menyampaikan, akan dipercepat, kalau sekarang yang sudah dibangun eksekutifnya, dalam 2 kedepan yudikatif dan legislatif sudah dibangun," tambah Basuki.

Meski demikian, Basuki menambahkan, hingga saat ini belum diketahui sosok pengganti Plt. Wakil Kepala OIKN yang sebelumnya dijabat oleh Raja Juli Antoni.

"(Wakil kepala OIKN), wah itu belum tahu," pungkas Basuki.

Jakarta -

Basuki Hadimuljono buka-bukaan soal rencananya usai tak lagi menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut pengakuan Basuki, ia diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Adapun jabatannya sebagai Plt OIKN telah selesai. Proses Basuki menjadi Kepala OIKN definitif sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Basuki juga memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya pembangunan ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

"Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, dia menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu adalah eksekutifnya dalam beberapa tahun, dua tahun nanti, yudikatif dan legislatif harus dibangun," tuturnya.

(ily/hns)

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengumumkan satu lagi investor asing masuk ke IKN. Dengan perkembangan ini, total ada tiga investor asing yang telah terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota baru tersebut.

Ketiga investor asing tersebut masing-masing berasal dari China, Australia, dan yang terbaru dari Rusia. Investor asal China adalah Delonix Group yang akan membangun mal, hotel, dan apartemen dengan investasi sekitar Rp500 miliar. Kemudian ada Australian Independent School yang ajan membangun lembaga pendidikan dengan nilai investasi Rp150 miliar.

Sementara yang terbaru adalah investor Rusia, yakni Magnum Estate yang akan berinvestasi untuk membangun kawasan mixed use di IKN. "Magnum ini dari Rusia," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Sabtu (21/9/2024).

Basuki, mengatakan groundbreaking proyek milik para investor itu akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Acara seremonial itu akan menunggu dan mencocokkan dengan kunjungan Presiden ke IKN. Menurut Basuki, Presiden telah menjadwalkan kembali kunjungan kerjanya ke IKN setelah melakukan rapat kabinet pekan lalu.

Rencananya, kata dia, Presiden akan menyambangi IKN pada 24-27 September mendatang. Di sela-sela kunjungannya ke IKN itulah, Presiden akan melaksanakan groundbreaking untuk tahap VIII.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melaporkan total investasi yang masuk ke IKN sudah menembus angka Rp56,2 triliun. Investasi dari bermacam badan usaha ke IKN itu meliputi berbagai sektor, terdiri dari 6 proyek di bidang kesehatan, 3 proyek ritel, logistik 10 proyek, dan hotel 8 proyek.

Selanjutnya, di sektor energi dan transportasi 2 proyek, sektor perkantoran dan perbankan 14 proyek, hunian dan area hijau 9 proyek, serta media dan teknologi 3 proyek.

Jakarta -

Mantan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara(IKN) Bambang Susantono memandang saat ini Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki dua wajah. Apa maksudnya?

Maksud dua wajah itu adalah masyarakat tahu IKN kota yang modern. Namun, di sisi lain masih ada kehidupan yang timpang dari masyarakat lokal di balik gemerlapnya infrastruktur IKN.

"Kita ingin melihat IKN itu menjadi salah satu contoh. Tapi kan kita juga melihat bahwa sekarang ini ada dua wajah di IKN. Satu wajah modern, ditunjukkan kemarin 17 Agustus dan sampai akhir tahun. Satu lagi wajah kecamatan Sepaku, dengan 39.900 orang loh. Nggak sedikit lah. Dan itu saudara-saudara kita yang sudah ada di sana kan," terang Bambang dia ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024).

Menurutnya, dalam pembangunan IKN harus dipikirkan juga masyarakat yang sudah lebih dulu ada di sana, agar tidak hanya menjadi penonton di tengah pembangunan ibu kota baru di sana.

"Yang kita harus hormati mereka, kita harus tingkatkan mereka, supaya mereka nggak jadi penonton. Itu sebetulnya harus segera membalas antara fisik, yang menggah, monumental, di kawasan inti pusat pemerintahan, sama yang di sekitar," jelasnya.

Selain itu, Bambang menilai pembangunan IKN ini tidak dari nol. Pasalnya, di kawasan itu sudah ada penduduk asli yang diperkirakan mencapai 214.000 orang.

"Jadi kalau orang bilang ada satu miskonsepsi. IKN itu mulai dari nol, menurut saya nggak. Sudah ada orang di sana. IKN itu sudah memiliki 214.000 orang," ucapnya.

Bambang juga berharap pembangunan IKN diharapkan bukan sekedar membangun sebuah properti, tetapi bisa berdampak pada warganya sebagai penghuni ibu kota.

"Saya ingin melihat balance, lebih balance antara fisik dan hal-hal yang bersifat sosial, kultural, masyarakat. Kita ini membentuk membangun kota, bukan membangun seperti developer. Bukan membangun properti saja, bukan. Yang kita bangun kota. Kalau kota itu intinya adalah warga kota, masyarakatnya yang dibangun," tuturnya

Bambang menambahkan sekaligus mengingatkan jangan sampai Indonesia yang telah memindahkan ibu kotanya bernasib sama dengan Myanmar.

"Jadi kalau kita lihat, kita tidak ingin terjebak di dalam kesalahan seperti di Myanmar. Di mana Myanmar itu bagus, semuanya bagus gitu ya. Hotelnya ada, kemudian fasilitas pemerintahan bagus-bagus, ada dua lapangan golf, ada kebun binatang, segala macam. Tapi orangnya ngga ada. Dalam arti tidak terbentuk," pesannya.

(ada/hns)

JAKARTA - Plt. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono buka suara soal Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha , Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara ( IKN ).

Basuki menjelaskan, salah satu ketentuan yang dirubah dalam regulasi terbaru itu adalah soal skema pemberian HGB (hak guna bangunan), HGU (hak guna usaha), dan Hak Pakai bagi para calon investor IKN yang diatur dalam pasal 18 PP Nomor 29 tahun 2024.

Jika lewat aturan sebelumnya, PP 12/2023, Hak Atas Tanah tersebut diberikan secara berjenjang, yaitu pemberian hak 30 tahun, perpanjangan hak 20, dan pembaharuan hak 30 tahun, sehingga totalnya 80 tahun untuk HGB dan Hak Pakai. Maka lewat PP 29/2024 ketentuan berjenjang tersebut telah dihapus, sehingga investor bisa langsung mengantongi HGB dan Hak Pakai selama 80 tahun dalam 1 siklus, dan bisa diperbaharui 80 tahun lagi untuk siklus kedua.

Ketentuan yang sama juga berlaku terkait pemberian HGU, sehingga investor bisa langsung mengantongi HGU selama 95 tahun untuk 1 siklus penuh, dan bisa diperpanjang selama 95 tahun lagi untuk siklus kedua.

"Jadi ini untuk IKN dispesialkan, jadi sebelumnya itu jadi lama gitu prosesnya. Jadi pemberian HGB langsung 80 tahun untuk siklus pertama, kalau dulu mungkin tidak langsung 80 tahun, diberikan 30 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun, ini kita jadikan satu jadi langsung 80 tahun," kata Menteri Basuki saat ditemui di Kantornya, Selasa (20/8/2024).

Basuki mejelaskan salah satu alasan dihapuskannya ketentuan skema pemberian Hak Atas Tanah di IKN secara berjenjang untuk memangkas proses administrasi, sehingga mampu memberikan daya tarik yang lebih untuk para investor.

"Revisi ini menang untuk memayungi hak atas tanah, saya lupa itu rezim pertanahan, jadi sebelumnya lama gitu prosesnya. Ini khusus di IKN saja," tambahnya.