Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya praktik suap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu (PAW) lain dengan modus menyerupai kasus Harun Masiku. Waktu terjadinya perkara itu juga diduga dalam periode yang sama dengan kasus buron KPK itu.

Untuk diketahui, Harun Masiku merupakan tersangka KPK yang diduga memberikan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait dengan penetapan PAW 2019-2024. Saat ini, mantan caleg PDIP dapil Sumatra Selatan 1 itu masih berstatus buron.

Sejalan dengan penyelesaian perkara Harun, KPK pada awal pekan ini memeriksa saksi bernama Alexius Akim, Senin (5/8/2024). Dia pernah menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR PDI Perjuangan (PDIP) dari Dapil Kalimantan Barat 2019-2024.

Pria yang juga merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat itu diduga mengetahui soal modus serupa ihwal praktik suap PAW, yang terjadi di dapilnya.

"Yang bersangkutan didalami keterangannya terkait modus yang menyerupai tersangka HM [Harun Masiku] yang terjadi di dapil Kalimantan Barat pada tempus yang sama," ungkap Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (8/8/2024).

Menurut Tessa, pihak KPK berpeluang untuk mengembangkan lagi kasus suap PAW yang menjerat Harun usai ditemukannya praktik dengan modus serupa di Kalimantan Barat.

Tak hanya itu, Tessa mengungkap bahwa pihaknya masih fokus untuk mendalami modus serupa yang terjadi di PDIP itu. Dia belum mengungkap apabila modus serupa juga terjadi di partai politik lain.

"Saat ini iya [modusnya masih hanya ditemukan di PDIP]. Saya belum mendapatkan info mengarah ke partai yang lain," ungkap pria yang juga bertugas sebagai penyidik KPK itu.

Adapun Alexius juga diperiksa oleh penyidik KPK terkait dengan keberadaan Harun. Meski demikian, mantan caleg PDIP itu mengaku tidak tahu menahu soal Harun, maupun mengenal sosok tersebut.

Alexius mengaku bahwa pada saat dia maju sebagai caleg PDIP di 2019, dia diberhentikan. Dia pun mengaku sampai saat ini tidak mengetahui apa alasan dirinya dicoret oleh partai.

"Ya jadi yang banyak [ditanya] berkaitan dengan masalah saya sendiri karena saya waktu itu ikut pemilu legislatif 2019. Yang jelas saya yang harusnya dilantik tapi saya kan diberhentikan. Alasannya enggak jelas," ungkapnya ke wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Pria itu juga mengaku tidak pernah menerima surat pemecatan dari PDIP.

Sebagai informasi, penyidik KPK belum lama ini juga memeriksa sejumlah saksi dari internal PDIP berkaitan dengan kasus suap yang menjerat Harun Masiku. Salah satunya yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin (10/6/2024).

Pada saat pemeriksaan Hasto, penyidik turut menyita ponsel dan buku catatan miliknya yang diklaim berisi informasi tentang strategi PDIP dalam Pilkada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, yang merupakan mantan terpidana kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

Sekitar 7 bulan yang lalu, mantan terpidana kasus suap itu sempat kembali diperiksa KPK pada Desember 2024 lalu terkait dengan kasus tersebut.Dia kembali dipanggil penyidik KPK terkait dengan tersangka Harun Masiku (HM), yang saat ini masih berstatus buron.

"Betul saksi WS hadir dan diminta keterangan dalam perkara suap dengan tersangka HM," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto saat dimintai konfirmasi, Senin (29/7/2024).

Adapun pada pemeriksaan sebelumnya di Desember 2023 lalu, penyidik KPK memeriksa Wahyu berkaitan dengan keberadaan mantan caleg PDI Perjuangan (PDIP) yang sudah masuk ke dalam DPO KPK sejak 2020 itu.

Sejalan dengan pemeriksaa Wahyu akhir tahun lalu, penyidik KPK juga sempat menggeledah rumahnya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tim KPK mendapatkan informasi terkait penanganan perkara Harun Masiku dari penggeledahan tersebut.

Adapun belum lama ini, lembaga antirasuah telah mengajukan cegah ke luar negeri kepada lima orang baru di kasus Harun Masiku. Mereka adalahKusnadi (swasta), Simeon Petrus (pengacara), Yanuar Prawira Wasesa (pengacara), Donny Tri Istiqomah (Pengacara) serta Dona Berisa (Swasta).

Kusnadi merupakan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang belum lama ini juga diperiksa KPK masih terkait dengan kasus Harun Masiku. Barang-barang pribadi Kusnadi seperti ponsel dan kartu ATM ikut disita penyidik saat pemeriksaan Hasto, Senin (10/6/2024).

Teranyar, KPK juga tengah mengendusmengendus upaya perintangan penyidikan atauobstruction of justicedalam perkara Harun Masiku.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/7/2024), mengumumkan telah memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap lima orang terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku (HM). Pencegahan ke luar negeri tersebut berlaku selama 6 bulan ke depan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.

"Hari ini KPK merilis larangan bepergian ke luar negeri untuk perkara suap yang diduga dilakukan tersangka HM, bahwa terhitung sejak 22 Juli 2024 KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 942 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama lima orang berinisial K, SP, YPW, DTI, dan DB," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Tessa mengatakan bahwa pemberlakuan cegah ke luar negeri tersebut karena kelima orang tersebut dibutuhkan keterangannya dalam pencarian dan penyidikan tersangka HM. Tessa juga mengungkapkan beberapa di antara pihak yang dicegah tersebut telah diperiksa oleh penyidik KPK.

"Pencekalan ini tentunya menggunakan dasar sprindik suap untuk tersangka HM," ujar Tessa.

Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020. Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017—2022 Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute merespons langkah KPK yang akan membuka perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan dalam perburuan Harun Masiku. IM57+ Institute mendorong KPK meringkus oknum di internalnya sendiri yang diduga merintangi penyidikan.

IM57+ Institute mendukung upaya KPK itu. Tapi IM57+ Institute menekankan bahwa KPK jangan hanya menyasar target politisi saja. "Yang masuk sebagai objek penyidikan jangan hanya tokoh politik yang terlibat, tetapi juga para pihak penegak hukum maupun potensi oknum pimpinan KPK yang menghalangi," kata Ketua IM57+ Institute, M Praswad Nugraha kepada Republika, Jumat (19/7/2024).

Praswad memandang sangat pantas sprindik tersebut misalnya ditujukan kepada beberapa nama potensial di internal KPK. Mantan penyidik KPK itu menyentil Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang pernah mengumumkan penangkapan Masiku dilakukan dalam waktu sepekan. IM57+ Institute juga menyinggung KPK yang malah memecat pegawainya yang hampir menangkap Masiku lewat cara Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Seperti pimpinan KPK yang mengumumkan akan menangkap Harun Masiku, padahal seharusnya rahasia, serta yang memecat melalui TWK pada saat akan menangkap. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat penghalangan pada saat tanggal 8-9 Januari 2020 di PTIK," ujar Praswad.

Oleh karena itu, IM57+ Institute mengingatkan KPK agar menghentikan segala akrobat dan bargain politik. IM57+ Institute meminta KPK langsung menangkap Masiku tanpa berkoar-koar.

"Saatnya KPK melakukan perbuatan konkret. Segera tetapkan tersangka baru jika memang memenuhi dua alat bukti. Tapi ingat, jangan coba-coba melakukan akrobat politik," ujar Praswad.

Baru-baru ini, KPK membuka penyidikan obstruction of justice atau perintangan penyidikan di perkara Harun Masiku. Hal ini berpotensi dilakukan seusai KPK mendalami istri dari Saeful Bahri bernama Dona Berisa pada Kamis (18/7/2024). Saeful Bahri tercatat sebagai salah satu terpidana di perkara korupsi yang menjerat Masiku.

Sebelumnya, tim penyidik KPK sudah mengonfirmasi keberadaan Harun Masiku kepada sejumlah saksi seperti advokat Simeon Petrus, mahasiswa atas nama Hugo Ganda, dan Melita De Grave hingga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beserta stafnya atas nama Kusnadi. Dalam pemeriksaan terhadap Hasto, ponsel dan dokumennya ikut disita KPK.

Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron. Sedangkan Wahyu sudah menghirup udara bebas pascamenuntaskan masa hukuman penjaranya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harapan mendorong KPK secepatnya menciduk buronan Harun Masiku. Yudi mengibaratkan KPK dapat menggunakan penangkapan metode makan bubur.

Hal itu dikatakan Yudi menyangkut peluang KPK membuka penyidikan obstruction of justice atau perintangan penyidikan di perkara Harun. Hal ini berpotensi dilakukan seusai KPK mendalami istri dari Saeful Bahri bernama Dona Berisa pada Kamis (18/7/2024). Saeful Bahri tercatat sebagai salah satu terpidana di perkara korupsi yang menjerat Masiku.

"KPK memang harus gerak cepat menemukan Harun Masiku dengan cara teknis makan bubur yaitu dari pinggir dulu baru ke tengah," kata Yudi kepada Republika, Jumat (19/7/2024).

Yudi menyebut, menangkap buronan tidak mungkin bisa dilakukan dengan langsung ke Harun Masiku. Tetapi dengan cara mencari pihak-pihak yang diduga menyembunyikan Harun Masiku, membiayai Harun Masiku atau tahu tempat persembunyian Harun Masiku selama ini.

"Seperti itulah yang saya ibaratkan teknisnya seperti makan bubur dari pinggir dulu," ujar Yudi.

Yudi selama di KPK sudah menangani beberapa kasus obstruction of justice. Ia menegaskan undang-undang tindak pidana korupsi sudah memberikan kewenangan bagi KPK ketika ada pihak yang merintangi penyidikan khususnya sesuai pasal 21 UU Tipikor maka bisa dipidanakan.

"Dalam kasus Harun Masiku ini jelas kok bahwa penyidikan kasus suap komisioner KPU tidak akan tuntas kalau Harun Masiku tidak tertangkap," ucap Yudi.

Yudi juga menyentil KPK mengapa tak dari dulu melakukan hal tersebut. "Oleh karena itu jika KPK punya bukti kuat ada obstruction of justice dalam persembunyian Harun ya tetapkan saja sebagai tersangka. Jangan terlalu lama," ujar Yudi.

Sebelumnya, tim penyidik KPK sudah mengonfirmasi keberadaan Harun Masiku kepada sejumlah saksi seperti Advokat Simeon Petrus, mahasiswa atas nama Hugo Ganda dan Melita De Grave hingga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beserta stafnya atas nama Kusnadi. Dalam pemeriksaan terhadap Hasto, ponsel dan dokumennya ikut disita KPK.

Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR. Tapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron.

Bahkan Wahyu sendiri sudah menghirup udara bebas pascamenuntaskan masa hukuman penjaranya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengkritisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang membuka peluang mengusut dugaan perintangan penyidikan dalam perburuan buronan Harun Masiku. Ronny meminta KPK fokus menangkap Masiku daripada memperlebar perkara.

"Pekerjaan Rumah KPK sebenarnya tinggal menangkap buron Harun Masiku," kata Ronny kepada Republika, Jumat (19/7/2024).

Pernyataan tersebut dikatakan Ronny menyangkut peluang membuka penyidikan obstruction of justice atau perintangan penyidikan di perkara Harun. Hal ini berpotensi dilakukan seusai KPK mendalami istri dari Saeful Bahri bernama Dona Berisa pada Kamis (18/7/2024). Saeful Bahri tercatat sebagai salah satu terpidana di perkara korupsi yang menjerat Masiku

Ronny menuding KPK sebenarnya tak mau menangkap Masiku. Tapi KPK malah berupaya membuka penyidikan baru.

"Dan semua orang tau KPK sebenarnya bukan tidak mampu, tapi tidak mau menangkap HM yang sudah berkali-kali mereka bilang sudah terdeteksi," ujar Ronny.

Ronny menyindir Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang pernah berujar Masiku dapat tertangkap dalam waktu dekat.

"Bahkan terakhir berjanji akan tangkap dalam satu minggu saja, tapi sudah lewat mau sebulan belum juga ditangkap," lanjut Ronny.

Terlepas dari itu, Ronny menyampaikan kubu PDIP masih menunggu perkembangan sejumlah laporan menyangkut tindakan penyidik KPK AKBP Rossa. Ronny yang juga pengacara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto itu memprotes penyitaan yang dilakukan Rossa terhadap buku dan ponsel kliennya.

"Kami masih menunggu tindaklanjut laporan kami ke Dewas dan jawaban KPK atas surat dari berbagai lembaga seperti Komnas HAM dan LPSK terkait pelanggaran hukum dan etis penyidik," ujar Ronny.

Sebelumnya, tim penyidik KPK sudah mengonfirmasi keberadaan Harun Masiku kepada sejumlah saksi seperti Advokat Simeon Petrus, mahasiswa atas nama Hugo Ganda dan Melita De Grave hingga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beserta stafnya atas nama Kusnadi. Dalam pemeriksaan terhadap Hasto, ponsel dan dokumennya ikut disita KPK.

Harun Masiku diketahui merupakan eks caleg PDIP yang terjerat perkara dugaan suap dalam PAW anggota DPR periode 2019-2024. Harun diduga menyuap Komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR.

Tetapi, sejak OTT terhadap Wahyu dan sejumlah pihak lain pada 8 Januari 2020 hingga saat ini, Harun Masiku masih buron. Bahkan, Wahyu sendiri sudah menghirup udara bebas usai menuntaskan masa hukuman penjaranya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sampai saat ini belum mengetahui informasi buronan kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR, Harun Masiku, yang diduga berada di Jakarta.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan mereka juga terus mencari lokasi persembunyian Harun yang diburu sejak 2020 silam.

"Pak HM [Harun Masiku] ada di Jakarta kenapa enggak ditangkap? Ya Jakarta kan luas, ada 10 juta warga, dan saya enggak tahu ngumpetnya di mana gitu kan," kata Alexander kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, seperti dikutip dari Tribunnews.com pada Rabu (10/7/2024).

"Kalau kawan-kawan ada yang tahu, ya beritahukan, nanti kita jemput bersama," sambung Alexander.

Mantan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta itu memastikan penyidik lembaga antirasuah terus berupaya mencari Harun.

"Jadi upaya itu terus kami lakukan, memang tidak mudah, tapi kami meyakini bahwa cepat atau lambat nanti pasti akan ketemu juga," ujar Alexander.

Informasi tentang Harun Masiku diduga berada di Jakarta disampaikan oleh kuasa hukum Advokat PDI Perjuangan Donny Tri Istiqomah, Army Mulyanto, di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024 kemarin.

Kasus suap Harun Masiku berawal saat tim KPK menggelar operasi tangkap tangan pada 8 Januari 2020. Dari hasil operasi, tim KPK menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempat tersangka adalah Wahyu Setiawan, eks Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Akan tetapi, saat itu Harun lolos dari penangkapan. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan.

Harun hingga kini berstatus buron dan masuk DPO. Harun, diduga menyuap Wahyu dan Agustiani untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR melalui pergantian antarwaktu (PAW).

Saat ini, pencarian Harun Masiku sudah memasuki tahun keempat.