Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen saat menggeledah rumah anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Herman Hery (HH).

Kediaman Herman digeledah terkait penyidikan dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Presiden di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

“Untuk hasil kegiatan penyidikan di Jabodetabek info dari penyidik didapatkan dokumen. Penyitaannya didapatkan dokumen,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Gedung Merah Putih, Jumat (26/7/2024).

Tessa enggan mengungkap apakah terdapat barang bukti lain yang diamankan tim penyidik menyangkut dugaan korupsi pengadaan Bansos Presiden.

Ia hanya mengatakan, sampai saat ini kegiatan penyidikan masih berlangsung. Informasi lain akan disampaikan jika sudah ada perkembangan penyidikan.

Herman Hery sedianya diperiksa oleh penyidik pada hari ini dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka IW (Ivo Wongkaren) dalam perkara Bansos Banpres.

Namun, politikus PDI-P itu tidak hadir dengan alasan telah memiliki agenda lain dan meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang.

”Saksi HH yang bersangkutan tiddak hadir namun telah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa ada kegiatan yang sudah terjadwal dan meminta untuk penjadwalan ulang minggu depan,” ujar Tessa.

Meski demikian, Tessa belum mengetahui apakah penyidik bisa mengagendakan pemeriksaan terhadap Herman pekan depan. Sebab, mereka telah memiliki rencana penyidikan yang sudah berjalan. “Kemungkinan akan ada koordinasi lebih lanjut,” kata Tessa.

Sebelum dipanggil KPK, penyidik telah menggeledah kediaman Herman Hery di Depok, Jawa Barat pada Selasa (23/7/2024) dan rumah mewah di Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Kamis (25/7/2024).

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi Bansos Presiden terungkap dalam dakwaan perkara distribusi BSB di Kemensos yang menyeret Ivo Wongkaren (IW).

BSB ditujukan kepada 10 juta KPM pada PKH pada 2020 untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Bantuan tersebut direncanakan dilaksanakan pada Agustus sampai Oktober 2020. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Kemensos juga melaksanakan program Bansos Presiden di Jabodetabek.

Ivo terlibat dalam proyek itu dan menjadi salah satu vendor Pelaksana menggunakan PT Anomali Lumbung Artha (ALA).

"Dalam pekerjaan bansos banpres, PT ALA memiliki paket dalam jumlah lebih besar dibandingkan perusahaan lain yang menjadi vendor pekerjaan bansos banpres," sebagaimana dikutip dari surat dakwaan Jaksa KPK.

Adapun Ivo telah dinyatakan bersalah dalam kasus distribusi bansos beras untuk KPM pada Program PKH Kemensos.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Geledah Rumah Politikus PDI-P Herman Hery, KPK Sita Dokumen",

Anggota DPR RI, Herman Herry Adranacus, tidak menghadiri pemanggilan KPK hari ini, Jumat (26/7). Politisi PDIP itu sedianya akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) presiden di Kemensos.

"Jadi untuk saksi HH, yang bersangkutan tidak hadir, namun telah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa ada kegiatan yang sudah terjadwal," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/7).

Tessa mengatakan, Herman telah meminta penyidik untuk menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada pekan depan. Namun, penyidik belum bisa memberikan keputusan.

"Meminta untuk penjadwalan, ulang minggu depan. Namun, apakah penyidik bisa melakukan kegiatan dimaksud? Tentunya dikembalikan lagi menyesuaikan dengan jadwal pendidikan yang sudah disusun, dan juga rencana pendidikan yang sudah berjalan saat ini," jelas dia.

Herman sedianya diminta untuk hadir memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi dari pihak swasta.

Selain Herman, ada pula 2 saksi lain yang dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan hari ini. Mereka, yakni Fera Sri Herawati, Direktur PT Integra Padma Advertindo; dan Narso, swasta.

KPK mengungkapkan ada 6 juta paket bansos presiden di Kementerian Sosial yang diduga dikorupsi. Jumlah itu merupakan total dari tiga tahap penyaluran yang diduga dikorupsi, yakni tahap 3, 5, dan 6.

Dugaan kerugian negara terkait korupsi bansos itu mencapai Rp 250 miliar. Kerugian itu masih bersifat sementara dan akan terus dihitung oleh KPK.

Kasus bansos presiden yang diusut KPK ini memang bantuan khusus untuk pandemi. Objek korupsinya terkait pengadaan bansos. Modus korupsinya yakni pengurangan kualitas bansos.

KPK belum membeberkan rincian detail, termasuk berapa kualitas atau rupiah yang diambil dari setiap paket bansos. Bila berkaca kasus Juliari, ia diduga meminta fee Rp 10.000 per setiap paket bansos.

Bansos presiden di Kemensos yang diusut adalah penyaluran dari tahap 1 sampai 12. Isi paket bansos itu meliputi sembilan bahan pokok atau sembako, kebutuhan pokok dapur.

KPK sudah menetapkan tersangka, yakni seorang pengusaha. Namun KPK belum mengungkap siapa tersangka tersebut.

Terakhir, KPK juga tengah melakukan penggeledahan terhadap sejumlah lokasi di Jabodetabek dalam rangka penyidikan kasus ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah rumah anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Herman Hery terkait dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 hari ini, Kamis (25/7/2024).

Kali ini, penyidik KPK menggeledah rumah Herman di kawasan elite Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Kompas.com pada Kamis siang sekitar pukul 13.00 WIB, ada 6 mobil penyidik KPK yang sudah terparkir di halaman rumah.

Seorang petugas keamanan mengakui bahwa Herman biasa menempati rumah tersebut, tetapi Herman sedang pergi saat penyidik KPK datang menggeledah.

"Ya (Herman biasa di rumah ini)," kata petugas tersebut.

"Lagi berangkat kerja," kata dia melanjutkan.

Pada pukul 13.20 WIB, beberapa mobil penyidik KPK tampak meninggalkan lokasi.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto tidak membantah bahwa KPK kembali menggeledah kediaman Herman Herry.

Ia mengakui pihaknya melakukan penggeledahan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Masih ada kegiatan Penyidikan perkara Bansos Banpres di Jabodetabek," kata Tessa saat dikonfirmasi Kompas.com.

"Untuk lokasi di mana saja dan apa yang disita saya belum bisa publish karena masih berlangsung sampai dengan hari ini," ujar dia.

Sebelumnya, penyidik telah menggeledah rumah Herman di Depok Jawa Barat pada Selasa (23/7/2024) untuk mengumpulkan barang bukti perkara suap bansos.

Adapun kasus bansos Covid-19 ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

Dalam perkara ini, penyidik membidik dugaan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Saat ini, terdapat tiga kasus bansos yang tengah diusut KPK.

Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret Juliari.

Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.

Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy berharap, institusi penegak hukum, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak digunakan sebagai alat politik kekuasaan.

Hal ini disampaikan merespons penggeledahan rumah anggota DPR RI Fraksi PDI-P Herman Hery oleh KPK, Selasa (23/7/2024).

Ia meyakini semua kader PDI-P adalah orang yang taat hukum.

"Kita juga berharap jangan sampai institusi terhormat seperti KPK ini dipakai untuk tujuan-tujuan politik kekuasaan," kata Ronny kepada Kompas.com, Rabu (24/7/2024).

Sebab, menurut Ronny, hal ini akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap institusi negara.

"Publik nanti semakin skeptis dengan agenda besar pemberantasan korupsi kalau KPK jadi alat kekuasaan dan bisa diatur-atur," ujar dia.

Terkait penggeledahan rumah Herman Hery, Ronny baru mengetahuinya dari pemberitaan media massa.

Ia pun mengaku belum mengetahui informasi lebih detail terkait penggeledahan tersebut.

"Kalau membaca dari media, ini kasus lama yang dimunculkan lagi. Ini kok jadi seperti kejar setoran?" ucap Ronny.

Oleh karena itu, ia menyampaikan, sulit untuk tidak mengatakan bahwa penggeledahan tersebut murni persoalan hukum.

Ia pun menyerahkan semua yang terjadi kepada publik untuk menilainya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi bansos Covid-19.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap Bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara pada 2019.

Salah satu lokasi yang digeledah adalah kediaman anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Herman Hery (HH) di Depok, Jawa Barat.

“(Geledah rumah HH) kegiatan penyidikan di Jabodetabek berkaitan dengan penyidikan perkara Bansos Covid-19,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (23/7/2024).

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Herman Hery (HH) di Depok, Jawa Barat.

Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap Bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara pada 2019.

“(Geledah rumah HH) kegiatan penyidikan di Jabodetabek berkaitan dengan penyidikan perkara Bansos Covid-19,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (23/7/2024).

Tessa mengatakan, penyidik menggeledah sejumlah lokasi di kawasan Jabodetabek. Namun, ia enggan menyebutkan lokasi detail kegiatan penyidik.

Ketika ditemui di Gedung Merah Putih KPK Selasa sore, Tessa menyebut, kegiatan penggeledahan itu masih berlangsung.

“Seandainya nanti ada hasil dari penyidik kita akan update lagi apa sih yang dilakukan atau barang-barang apa yang disita,” ujar Tessa.

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu mengatakan, selama ini KPK tidak pernah menghentikan kasus bansos Covid-19.

Proses hukum itu bergantung pada adanya bukti baru yang ditemukan dan ketersediaan sumber daya penyidik.

“Kalau seandainya dibilang ini perkara lama kemudian naik Kembali, saya pikir itu tentunya membuktikan bahwa perkara ini tidak dihentikan,” tutur Tessa.

“Perkara ini tetap berjalan, cuma masalah Waktu, kesiapan penyidik dan sebagainya,” tambah Tessa.

Dalam kasus ini, KPK mengusut dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Saat ini, terdapat tiga kasus bansos yang tengah diusut KPK. Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret Juliari.

Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.

Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek.

Kompas.com telah menghubungi Tim Kuasa Hukum PDI-P sekaligus Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy. Namun, hingga berita ini ditulis ia belum merespons.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Geledah Rumah Anggota DPR PDI-P terkait Bansos Covid-19"

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap Bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara pada 2019.

Salah satu lokasi yang digeledah adalah kediaman anggota DPR RI dari Fraksi PDI-PHerman Hery (HH) di Depok, Jawa Barat.

“(Geledah rumah HH) kegiatan penyidikan di Jabodetabek berkaitan dengan penyidikan perkara Bansos Covid-19,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (23/7/2024).

Tessa mengatakan, penyidik menggeledah sejumlah lokasi di kawasan Jabodetabek. Namun, ia enggan menyebutkan lokasi detail kegiatan penyidik.

Ketika ditemui di Gedung Merah Putih KPK Selasa sore, Tessa menyebut, kegiatan penggeledahan itu masih berlangsung.

“Seandainya nanti ada hasil dari penyidik kita akan update lagi apa sih yang dilakukan atau barang-barang apa yang disita,” ujar Tessa.

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu mengatakan, selama ini KPK tidak pernah menghentikan kasus bansos Covid-19.

Proses hukum itu bergantung pada adanya bukti baru yang ditemukan dan ketersediaan sumber daya penyidik.

“Kalau seandainya dibilang ini perkara lama kemudian naik Kembali, saya pikir itu tentunya membuktikan bahwa perkara ini tidak dihentikan,” tutur Tessa.

“Perkara ini tetap berjalan, cuma masalah Waktu, kesiapan penyidik dan sebagainya,” tambah Tessa.

Dalam kasus ini, KPK mengusut dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Saat ini, terdapat tiga kasus bansos yang tengah diusut KPK.

Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret Juliari.

Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.

Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek.

Kompas.com telah menghubungi Tim Kuasa Hukum PDI-P sekaligus Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy.

Namun, hingga berita ini ditulis ia belum merespons.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman anggota DPR RI dari Fraksi PDI-PHerman Hery (HH) di Depok, Jawa Barat.

Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19.

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap Bansos Covid-19 yang menjerat Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara pada 2019.

“(Geledah rumah HH)) kegiatan penyidikan di Jabodetabek berkaitan dengan penyidikan perkara Bansos Covid-19,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi, Selasa (23/7/2024).

Tessa mengatakan, penyidik menggeledah sejumlah lokasi di kawasan Jabodetabek. Namun, ia enggan menyebutkan lokasi detail kegiatan penyidik.

Ketika ditemui di Gedung Merah Putih KPK Selasa sore, Tessa menyebut, kegiatan penggeledahan itu masih berlangsung.

“Seandainya nanti ada hasil dari penyidik kita akan update lagi apa sih yang dilakukan atau barang-barang apa yang disita,” ujar Tessa.

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu mengatakan, selama ini KPK tidak pernah menghentikan kasus bansos Covid-19.

Proses hukum itu bergantung pada adanya bukti baru yang ditemukan dan ketersediaan sumber daya penyidik.

“Kalau seandainya dibilang ini perkara lama kemudian naik Kembali, saya pikir itu tentunya membuktikan bahwa perkara ini tidak dihentikan,” tutur Tessa.

“Perkara ini tetap berjalan, cuma masalah Waktu, kesiapan penyidik dan sebagainya,” tambah Tessa.

Dalam kasus ini, KPK mengusut dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Saat ini, terdapat tiga kasus bansos yang tengah diusut KPK.

Pertama, menyangkut kerugian keuangan negara dalam pengadaan Bansos Covid-19 yang menyeret Juliari.

Kemudian, distribusi bantuan sosial beras (BSB) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Sosial.

Lalu, pengadaan 6 juta paket Bansos Bantuan Presiden (Banpres) atau Bansos Presiden di kawasan Jabodetabek.

Kompas.com telah menghubungi Tim Kuasa Hukum PDI-P sekaligus Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy.

Namun, hingga berita ini ditulis ia belum merespons.