KOMPAS.com – PT Pertamina (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan. Inovasi yang dilakukan Pertamina dalam bidang komunikasi publik menjadikan perseroan semakin dipercaya, baik di tingkat nasional maupun global.

Pertamina memanfaatkan berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, media cetak, seperti Energia, dan layanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pertamina.

Berkat inovasi tersebut, Pertamina Group berhasil meraih 12 penghargaan kehumasan pada ajang The 6th Anugerah Humas Indonesia (AHI) Awards 2024.

Penghargaan tersebut meliputi predikat Gold hingga Bronze untuk berbagai kategori, seperti kanal digital Media Sosial Instagram @pertamina dan @nicke_widyawati, majalah cetak internal Energia, serta program kehumasan "SportArtCular – Energizing Your Goals".

Pertamina juga dinobatkan sebagai PPID Utama Terbaik dalam Inovasi Penyajian Informasi Publik untuk Disabilitas.

Penghargaan itu tidak hanya diraih oleh Pertamina pusat, tetapi juga oleh subholding, anak perusahaan, dan afiliasinya, seperti PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Gas, PT Pertamina Hulu Indonesia, PT Pertamina EP Lirik, dan PT Perta Life Insurance.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menyatakan bahwa Pertamina sebagai BUMN memiliki komitmen tinggi dalam menyampaikan informasi publik dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Pertamina berkomitmen memenuhi kebutuhan energi seluruh Indonesia, sekaligus menyediakan informasi publik yang terbuka dan mudah diakses. Ini adalah bagian dari dukungan kami terhadap profesionalisme Humas untuk Indonesia Emas,” ujar Fadjar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/10/2024).

Penilaian dalam Anugerah Humas Indonesia 2024 dilakukan oleh dewan juri yang terdiri dari pakar humas, pakar komunikasi publik, jurnalis senior, akademisi, dan pakar branding. Mereka menilai ratusan korporasi, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang ikut serta dalam kompetisi tersebut.

Sebagai pemimpin dalam transisi energi, Pertamina juga berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 melalui berbagai program yang berkontribusi langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya itu sejalan dengan penerapan prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Jakarta: PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau Taspen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam hal keterbukaan informasi. Taspen menyelenggarakan pelatihan “PPID Awareness 2024” yang bertujuan memberikan pemahaman komprehensif kepada seluruh Insan Taspen terkait pengelolaan informasi publik.

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring di 57 Kantor Cabang dan 19 unit kerja Kantor Pusat, dan dihadiri oleh perwakilan dari Komisi Informasi Pusat (KIP), perwakilan karyawan Unit Kerja Kantor Pusat, Human Capital & General Affairs Section Head, serta Human Capital & General Affairs Staff selaku PPID Pelaksana Daerah dari seluruh kantor cabang Taspen.

“Taspen senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi dengan mudah dan dapat memberikan masukan serta feedback,” kata Corporate Secretary Taspen Henra dalam keterangan tertulisnya, Senin, 23 September 2024.
Dengan materi-materi mengenai keterbukaan informasi yang komprehensif, ia berharap Taspen dapat menjadi panduan bagi Insan Taspen untuk melahirkan inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan informasi yang dapat semakin memperkuat posisi Taspen sebagai badan publik yang informatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca juga: Cuan! UMKM Sirop Buah Kawista Khas Rembang Bisa Kantongi Puluhan Juta/Tahun

Materi pelatihan PPID Awareness 2024 mencakup beberapa aspek penting terkait keterbukaan informasi publik. Peserta diberikan pemahaman mendalam mengenai regulasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya.

Selain itu, mereka dibekali dengan tata cara pengelolaan informasi, termasuk bagaimana menerima, memproses, dan memberikan informasi publik dengan benar, tepat waktu, dan sesuai regulasi. Pelatihan juga memperkenalkan sistem informasi yang digunakan di Taspen untuk mengelola informasi publik serta memberikan pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa informasi.

“Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan akses masyarakat terhadap informasi publik yang dikelola oleh Taspen akan menjadi lebih mudah dan cepat. Ini merupakan langkah maju dalam mewujudkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi,” ujar Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP) Tya Tirtasari.

Taspen juga meraih penghargaan 'Most Consistent Keterbukaan Informasi Publik' pada ajang BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024. Selain itu selama 2022-2023, Taspen juga berhasil mendapatkan predikat sebagai Lembaga Publik Kategori Informatif dari KIP.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong lembaga publik di daerah untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi publik. Untuk memudahkan lembaga dan pemerintah daerah menyebarkan informasi publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo menyediakan aplikasi info.go.id.

"Aplikasi info.go.id dirancang untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat, sekaligus sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan dan akuntabilitas. Aplikasi layanan informasi publik ini mempunyai tujuan utama untuk memberikan akses mudah dan cepat kepada masyarakat akan informasi yang mereka butuhkan,” jelas Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Kominfo Hasyim Gautama dalam Bimbingan Teknis Pemanfaatan info.go.id dalam Pelayanan Informasi Publik di Senggigi Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dilansir pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Hasyim mengatakan pengembangan sistem ini merupakan upaya memudahkan masyarakat yang akan mengakses informasi publik di seluruh badan publik negara. Menurut dia, selama ini setiap badan publik negara mengembangkan sistem informasi yang terpisah.
"Meski pengembangan sistem informasi ini bertujuan baik, di sisi lain mengindikasikan adanya penggunaan anggaran tidak efektif akan menyulitkan. Masyarakat jadi harus melakukan pendaftaran berulang–ulang jika meminta informasi ke badan publik yang berbeda,” tutur dia.

Pengembangan sistem-sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien agar dapat diakses dengan mudah merupakan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, Menteri Kominfo melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik bersama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, membangun dan menetapkan Aplikasi Info.go.id sebagai Aplikasi Umum Layanan Informasi Publik sejak Agustus 2023.

Kominfo sebagai instansi pembina teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang komunikasi dan informatika berusaha memfasilitasi dalam hal teknologi. Salah satunya dengan aplikasi umum layanan informasi publik info.go.id.

“Aplikasi ini diharapkan dapat mengkonsolidasikan layanan informasi publik menjadi satu aplikasi umum untuk mempermudah layanan bagi masyarakat,” tegas Hasyim.

Baca Juga: Transformasi Digital Memberikan Peluang Besar untuk Beri Solusi Inovatif

Dia menyampaikan info.go.id dapat mengatasi hambatan geografis dan memastikan informasi penting dapat diakses oleh semua orang.

“Informasi publik yang akurat, jelas, dan tepat waktu adalah kunci dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih partisipatif dan cerdas,” ujar Direktur Hasyim Gautama.

Latih Petugas PPID Agar Lebih Mahir

Melalui acara bimbingan teknis, Hasyim berharap peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dan menjadi agen perubahan dalam penyampaian informasi publik.

"Saya ingin berterima kasih atas kerjasama Pemerintah Provinsi NTB yang telah bantu kami dalam mewujudkan acara ini. Kami berharap, melalui Bimtek ini, para peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dan menjadi agen perubahan dalam penyampaian informasi publik," ungkap dia.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB Najamuddin Amy mengapresiasi Kominfo yang telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis pemanfaatan platform info.go.id dalam pelayanan informasi publik. Kadiskomintik NTB menjelaskan bimbingan teknis info.go.id menjadi wadah penting dalam mendukung keterbukaan informasi dan transparansi pemerintahan.

"Dengan adanya pelatihan itu Diskominfotik Nusa Tenggara Barat berharap pegawai PPID di NTB dapat lebih mahir dalam memanfaatkan platform tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik," ujar dia.

Najam mengatakan keterampilan mengelola dan menyebarkan informasi publik yang akurat dan transparan menjadi kunci membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh peserta Bimtek untuk memanfaatkan pengetahuan guna mendukung misi pemerintah provinsi NTB dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Mari kita bersama-sama memanfaatkan Bimtek ini dalam meningkatkan kemampuan kita," ujar dia.

(AZF)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono memaparkan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelayanan publik. Thomas atau Tommy, mengatakan partainya juga selalu mengutamakan keterbukaan informasi.

“Saya adalah salah satu pejabat di partai, dalam hal ini Gerindra, waktu itu sangat mengutamakan KIP, kami juga bekerja sama dengan KIP (Komisi Informasi Pusat),” ujar Tommy dalam Seminar Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, Selasa, 6 Agustus 2024.

Pernyataan tersebut dipaparkan Tommy Djiwandono di depan pejabat Kemenkeu. Hari ini, Kementerian Keuangan menyelenggarakan pertemuan membahas peningkatan keterbukaan informasi untuk transparansi kebijakan transfer ke daerah.

Keponakan Prabowo Subianto itu menekankan komitmen transparansi kebijakan. Ia juga mengapresiasi penerapannya di Kementerian Keuangan. “Di Gerindra kami hanya (menerapkan) di level DPP (Dewan Pimpinan Pusat). Di Kementerian Keuangan itu sampai jenjang bawah,” ucapnya.

Tommy mengaku sebagai seseorang yang paham proses KIP, karena itu Ia mengapresiasi kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu. Khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Keterbukaan informasi publik, menurut dia, dapat dilakukan dengan mendirikan portal yang mudah diakses.

Ia berujar, kepercayaan publik dapat meningkat ketika masyarakat bisa mengamati masuk dan keluarnya setoran. “Dengan memahami dan melihat langsung bagaimana pajak dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, kesediaan publik untuk menjadi pembayar pajak yang patuh dapat meningkat,” ujar Wakil Menkeu Sri Mulyani Indrawati tersebut.

Pada akhirnya, kata dia, hal ini akan berdampak pada penerimaan negara yang lebih besar. Ia pun menekankan keterbukaan informasi publik juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi, sebab musuh besar investasi adalah ketidakpastian.

JAKARTA - Indonesia Re turut andil dalam menjalankan transparansi dan keterbukaan informasi sebagaimana prinsip Good Corporate Governance (GCG) . Rabu 10 Juli, Indonesia Re menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mempersiapkan layanan informasi publik yang terintegrasi di Indonesia Re Group.

Hadir dalam acara ini Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM & Corporate Secretary Indonesia Re, Robbi Y. Walid, Direktur SDM & Manajemen Risiko PT Asuransi Asei Indonesia, David Sy., Direktur Utama PT Reasuransi Syariah Indonesia, Tati Febriyanti dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Indonesia Re Group.

Keterbukaan informasi publik menjadi fokus utama bagi Indonesia Re untuk membentuk ekosistem yang transparan, akuntabel dan terintegrasi. Juga merupakan kepatuhan atas prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang dijalankan perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham, investor, dan masyarakat serta mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

?Implementasi pelaksanaan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Indonesia Re ini merupakan komitmen Indonesia Re Group terhadap keterbukaan informasi publik. Upaya ini juga merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi hak atas kebutuhan informasi dan pelayanan publik yang berkaitan dengan perusahaan,? ujar Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan, SDM & Corporate Secretary Indonesia Re, Robbi Y. Walid.

Menurut Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro pelaksanaan keterbukaan informasi publik di perusahaan harus didukung oleh seluruh level di perusahaan.

?Struktur kelembagaan PPID yang kuat dan transparan akan mendorong penyampaian informasi publik yang baik, dan yang paling fundamental perlu dilakukan oleh perusahaan adalah membangun ekosistem layanan informasi yang konsisten dalam memberikan informasi kepada publik dan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,? ujarnya.

Handoko menambahkan, ?Seperti dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) perusahaan harus dilakukan secara terbuka, transparan, akuntable, adil dan memiliki integritas atau tidak memihak. Masyarakat berhak mengetahui informasi yang terkait pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh perusahaan. Namun informasi yang disajikan kepada masyarakat dapat disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku.?

Salah satu bentuk komitmen Indonesia Re terhadap penerapan keterbukaan informasi publik, yaitu dengan memiliki sistem dan infrastruktur yang komprehensif dan terintegrasi. Saat ini, Indonesia Re memiliki website, aplikasi e-PPID dan kantor layanan PPID yang dapat diakses oleh publik. Hal tersebut guna mendukung arahan dari Menteri BUMN, Erick Thohir, agar seluruh perusahaan BUMN dapat menjadi perusahaan yang informatif.

Bagi Indonesia Re, implementasi Good Corporate Governance tidak hanya dipandang jadi bagian dari kepatuhan terhadap regulasi, akan tetapi sebagai kebutuhan dalam meningkatkan kinerja perusahaan menuju well governed company.

KOMPAS.com - Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang berwenang membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan pembangunan infrastruktur, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) berkomitmen mengoptimalkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu dilakukan sebagai upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyelenggaraan kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik untuk para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Hutama Karya.

Dalam penyelenggaraan workshop yang digelar di Jakarta, Kamis (11/7/2024) ini, Hutama Karya menggandeng bersama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (RI).

Acara bertemakan "Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Transparan” tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi RI Arya Sandhiyudha serta Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Samrotunnajah Ismail.

Hadir pula Direktur Human Capital & Legal (DHCL) Hutama Karya Muhammad Fauzan serta Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya Adjib Al Hakim.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyudha menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak bagi seluruh anak bangsa.

“Hal ini ditekankan pada Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 bahwa informasi itu adalah hak bagi human rights atau dalam Sustainable Development Goals (SDGs) termasuk dalam hak universal,” ujar Arya melalui siaran persnya, Kamis.

Dibuka dengan Laporan mengenai Implementasi Layanan Informasi Publik di Perusahaan, EVP Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya Adjib Al Hakim menjelaskan kinerja dan strategi layanan informasi publik di lingkungan perusahaan.

Ia menjelaskan, Hutama Karya telah berhasil membawa perusahaan mempertahankan predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat selama 2022-2023.

“Penguatan layanan informasi publik terus menjadi fokus perusahaan yang menitikberatkan pada tiga aspek yakni layanan, kualitas informasi, dan peningkatan sumber daya. Alhamdulillah, hingga semester I-2024, lebih dari 50 persen rencana action telah berjalan semua dan masih sesuai target,” ujar Adjib.

Kegiatan yang disambut antusias oleh 40 perangkat PPID HK Group itu juga mendapatkan perhatian penuh dari DHCL Hutama Karya Muhammad Fauzan.

Ia menyebutkan, manajemen sangat mendukung penuh implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan mengapresiasi pendampingan aktif yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

Menurutnya, transparansi informasi bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga salah satu pilar penting dalam membangun infrastruktur bagi Hutama Karya.

“Karena saat ini Hutama Karya sedang mengemban mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan Jalan Tol Trans Sumatera. Melalui hal ini, kami dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Fauzan.

Selanjutnya, kegiatan itu dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi terkait Standar Layanan Informasi Publik oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Samrotunnajah Ismail.

“Sebagai badan publik yang informatif, ini merupakan refreshment bagi PPID Hutama Karya untuk dapat mempertahankan predikatnya, bahkan meningkatkan lagi layanan informasi publik yang telah dilakukan,” jelas Samrotunnajah Ismail.

Adapun kegiatan ditutup dengan penjelasan dan simulasi klasterisasi terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yang dikemas secara seru dan menarik oleh Tim Teknis Keterbukaan Informasi Publik.

KOMPAS.com - Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang berwenang membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan pembangunan infrastruktur, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) berkomitmen mengoptimalkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Hal itu dilakukan sebagai upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) secara berkelanjutan.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui penyelenggaraan kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik untuk para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Hutama Karya.

Dalam penyelenggaraan workshop yang digelar di Jakarta, Kamis (11/7/2024) ini, Hutama Karya menggandeng bersama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (RI).

Acara bertemakan "Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Transparan” tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Komisi Informasi RI Arya Sandhiyudha serta Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, Samrotunnajah Ismail.

Hadir pula Direktur Human Capital & Legal (DHCL) Hutama Karya Muhammad Fauzan serta Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya Adjib Al Hakim.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI Arya Sandhiyudha menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan hak bagi seluruh anak bangsa.

“Hal ini ditekankan pada Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 bahwa informasi itu adalah hak bagi human rights atau dalam Sustainable Development Goals (SDGs) termasuk dalam hak universal,” ujar Arya melalui siaran persnya, Kamis.

Dibuka dengan Laporan mengenai Implementasi Layanan Informasi Publik di Perusahaan, EVP Sekretaris Perusahaan dan Atasan PPID Hutama Karya Adjib Al Hakim menjelaskan kinerja dan strategi layanan informasi publik di lingkungan perusahaan.

Ia menjelaskan, Hutama Karya telah berhasil membawa perusahaan mempertahankan predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat selama 2022-2023.

“Penguatan layanan informasi publik terus menjadi fokus perusahaan yang menitikberatkan pada tiga aspek yakni layanan, kualitas informasi, dan peningkatan sumber daya. Alhamdulillah, hingga semester I-2024, lebih dari 50 persen rencana action telah berjalan semua dan masih sesuai target,” ujar Adjib.

Kegiatan yang disambut antusias oleh 40 perangkat PPID HK Group itu juga mendapatkan perhatian penuh dari DHCL Hutama Karya Muhammad Fauzan.

Ia menyebutkan, manajemen sangat mendukung penuh implementasi Keterbukaan Informasi Publik dan mengapresiasi pendampingan aktif yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat RI.

Menurutnya, transparansi informasi bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga salah satu pilar penting dalam membangun infrastruktur bagi Hutama Karya.

“Karena saat ini Hutama Karya sedang mengemban mandat pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan Jalan Tol Trans Sumatera. Melalui hal ini, kami dapat membangun kepercayaan publik dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan seluruh pemangku kepentingan,” jelas Fauzan.

Selanjutnya, kegiatan itu dilanjutkan dengan sosialisasi dan edukasi terkait Standar Layanan Informasi Publik oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat RI Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Samrotunnajah Ismail.

“Sebagai badan publik yang informatif, ini merupakan refreshment bagi PPID Hutama Karya untuk dapat mempertahankan predikatnya, bahkan meningkatkan lagi layanan informasi publik yang telah dilakukan,” jelas Samrotunnajah Ismail.

Adapun kegiatan ditutup dengan penjelasan dan simulasi klasterisasi terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) yang dikemas secara seru dan menarik oleh Tim Teknis Keterbukaan Informasi Publik.

Bisnis.com, BANDUNG--Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman meluncurkan program e-Monev Keterbukaan Informasi Publik, di Aula Timur Gedung Sate Bandung, Selasa (9/7/2024).

E-Monev merupakan program monitoring dan evaluasi berbasis elektronik pada badan publik yang difasilitasi Komisi Informasi Jabar. Sekda Herman berharap hadirnya e-Monev, keterbukaan informasi publik di Jabar bisa semakin maksimal.

Saat ini saja Jabar masih menjadi salah satu provinsi dengan indeks keterbukaan informasi publik terbaik di Indonesia dengan angka 84,4. Demikian juga dengan badan publiknya masuk kategori informatif dengan angka 95,53.

"Saya kira ini hasil kerja keras semua salah satunya bimbingan dari Komisi Informasi. Apalagi sekarang ada e-Monev, keterbukaan informasi kita saya kira bisa lebih maksimal," ujar Herman Suryatman.

Namun demikian, Sekda ingin agar informasi publik ini bisa lebih berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di antaranya menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting.

"Untuk tahun 2024 kami mengharapkan bagaimana informasi ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus lebih berdampak. Jadi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan stunting harus turun signifikan," harapnya.

Menurut Herman, salah satu kuncinya adalah informasi yang baik harus sampai ke wilayah kabupaten, kota, kecamatan, desa, keluarga, hingga individu.

Ia mencontohkan, salah satu penyebab maraknya penggunaan judi online adalah minimnya informasi ke individu. Badan publik harus terus menerus menyampaikan bahaya judi online, termasuk pinjol ilegal maupun bank emok.

"Kenapa faktanya masih ada, ini salah satunya kan masalah informasi. Karena itu informasi bahaya judi online, pinjol ilegal, bank emok ini (bahaya dan kerugiannya) harus terus disampaikan ke masyarakat," tuturnya.

Jadi, kata Herman, salah satu tantangan tahun ini adalah bukan hanya keterbukaan informasi publik saja tetapi bagaimana informasi yang terbuka itu dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan sampai ke tingkat individu.

"Itu tantangan kita tahun ini. Jadi bukan hanya keterbukaan informasi publik tapi bagaimana informasi yang terbuka ini dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan sampai ke tingkat individu," sebutnya.

Setelah launching e-Monev dilakukan penandatanganan Pakta Integritas e-Monev oleh Kabid Informasi dan Pelayanan Publik Diskominfo Jabar Viky Edya Martina, para komisioner Komisi Informasi Jabar, serta tim independen monitoring dan evaluasi.

JAKARTA, investor.id - PT Jasa Marga (Persero) Tbk, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terus meningkatkan komitmennya untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik dengan menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Workshop Keterbukaan Informasi Publik Jasa Marga Tahun 2024. Acara ini diselenggarakan pada Kamis-Jumat (4-5 Juli 2024) sebagai bagian dari upaya Jasa Marga dalam memperkuat keterbukaan informasi publik Perusahaan. 

Acara ini dihadiri oleh Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga M. Agus Setiawan, Corporate Secretary & Chief Administration Officer sekaligus Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jasa Marga Nixon Sitorus, Procurement and Fixed Asset Group Head Dwimawan Heru Santoso, Legal & Compliance Group Head Syailendra Wisnu Wardhana, serta perwakilan dari setiap unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Regional, dan Sub Holding Jasa Marga. Narasumber yang hadir yaitu Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2022 Cecep Suryadi.

Dalam sambutannya, Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga M. Agus Setiawan mengungkapkan bahwa Jasa Marga sebagai salah satu Perusahaan BUMN memiliki kewajiban untuk memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik Perusahaan berjalan baik. Dalam monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat untuk seluruh badan publik yang ada di Indonesia, skor Jasa Marga terus meningkat setiap tahunnya.

“Hal ini merupakan hasil dari perjalanan panjang Jasa Marga sejak tahun 2019 lalu. Alhamdulillah, dengan berbagai upaya yang kami lakukan, di tahun 2023 lalu, Jasa Marga berhasil mendapatkan predikat informatif dengan skor 96,69,” ujar Agus.

Agus juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan Bimtek dan Workshop Keterbukaan Informasi Publik Jasa Marga Tahun 2024 ini dapat mendorong pengembangan sistem informasi dan dokumentasi yang mudah diakses oleh publik, meningkatkan transparansi Perusahaan dan juga dapat mempertahankan predikat Jasa Marga sebagai badan publik yang informatif.

Senada dengan itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Periode 2017-2022 Cecep Suryadi mengapresiasi komitmen manajemen Jasa Marga terkait implementasi keterbukaan informasi publik sesuai amanah UU No 14 tahun 2008. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap sengketa informasi yang berkaitan dengan implementasi keterbukaan informasi badan publik.

“Alhamdulillah, komitmen leadership di Jasa Marga sangat baik, tidak hanya pada level tinggi tetapi juga di level staf pelaksana. Komitmen yang disertai dengan pemahaman yang baik akan menciptakan ekosistem yang positif ke depannya,” tuturnya.

Dengan kegiatan ini, Jasa Marga berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh publik serta memperkuat praktik tata kelola Good Corporate Governance (GCG) perusahaan yang baik.

Editor: Gesa Vitara (gesa@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Oleh Veronika*

UJIAN tengah semester telah usai, waktunya memberikan penilaian. Seperti biasanya, di setiap tugas akhir mata kuliah yang saya ampu, selalu ada ruang bagi mahasiswa untuk memberikan evaluasi dan apresiasinya pada proses pembelajaran yang telah berlangsung selama14 pekan.

Bagian inilah yang paling membuat saya bertahan lama membaca laporan akhir satu per satu meski jumlahnya berhalaman-halaman.

Di semester genap tahun ajaran 2019/2020 ini, salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Interactive Data Journalism (IDJ). Mata kuliah ini memiliki tujuan menyiapkan calon jurnalis yang mampu menghasilkan karya jurnalistik berbasiskan data.

Melalui bagian laporan akhir tersebut, saya bisa merasakan pengalaman mahasiswa selama mengikuti perkuliahan IDJ yang berlangsung setengah-setengah ini. Setengah semester mampu kita lewati secara tatap muka sementara setengah nya lagi harus melalui aplikasi daring karena fenomena pandemi Covid-19.

Saya menemukan ada nada senang dalam evaluasi sejumlah mahasiswa karena telah mengakhiri tugas perkuliahan dengan baik dan mendapatkan pembelajaran baru mengenai data.

“Menurut saya, pembelajaran Interactive Data Journalism sangatlah menyenangkan karena saya dan tim harus bermain dengan data dan bagaimana membuat data tersebut menjadi menarik beserta dengan artikelnya,” ungkap seorang mahasiswi yang tentu saja membuat saya tersenyum puas.

Selain itu, ada pula nada kecewa dalam cerita mereka kerena tidak bisa berinteraksi langsung selama perkuliahan, dan sebagian lainnya turut menceritakan bagian tersulit yang mereka rasakan saat berusaha menyelesaikan tugas mata kuliah ini.

Salah satunya adalah kesulitan pencarian data set. “Masukan dari saya adalah data set di Indonesia banyak yang tidak dapat diakses. kebanyakan terkunci atau datanya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan,” ungkap seorang mahasiswa yang pada akhirnya membuat data set sendiri untuk menyelesaikan proyek akhir bersama kelompoknya.

Data set adalah landasan dasar pembuatan projek akhir mata kuliah ini, yaitu berita yang kuat dengan nuansa data. Hal ini membuat saya kecewa, karena sejak mata kuliah ini diberlakukan sekitar tiga tahun lalu, permasalahan data set ini masih saja mucul.

Di mana sebenarnya permasalahannya? Sebelum membahas persoalan tersebut mari pahami terlebih dahulu apa itu data set. Berkali-kali disebut data set karena memiliki ciri yang lebih spesifik sementara jika kita menggunakan kata ‘data’ maka artinya akan sangat luas, bisa berarti informasi atau fakta.

Menurut David Herzog dalam bukunya Data Literacy, data adalah file dalam bentuk kolom dan baris yang dapat berupa teks, angka, tanggal, dan sejenisnya.

Sementara menurut Fred Vallance-Jones dan David McKie dalam bukunya The Data Journalist Getting the Story, data adalah informasi yang terkategori dan disusun dalam baris dan kolom untuk memudahkan analisis.

Secara sederhana data set berarti kumpulan informasi yang dapat diolah menggunakan sejumlah tools seperti Microsoft Excel atau pun spreadsheet.

Jonathan Gray dkk dalam The Data Journalism Handbook menjelaskan bahwa di era digital saat ini data dapat berupa apa saja yang nantinya dapat kita jelaskan dengan angka. Contoh sederhana data set adalah jumlah penduduk Indonesia, jumlah penduduk pria dan wanita, jumlah anak-anak, remaja, dewasa dan lansia.