Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - TIRA. Sebuah roket yang ditembakkan dari Lebanon melukai 11 orang di wilayah tengah Israel pada hari Sabtu. Menurut layanan darurat Israel, roket tersebut mengenai sebuah rumah, memperburuk prospek gencatan senjata yang semakin meredup.

Konflik antara pasukan Israel dan kelompok Hizbullah Lebanon telah meningkat sejak bulan September, dan harapan untuk gencatan senjata yang didorong oleh AS pada minggu ini tampak memudar.

"Kami keluar dan melihat debu, anak-anak menjerit, wanita menjerit dan semua orang pergi ke rumah yang terkena serangan," ujar Qasim Mohab, seorang penduduk Tira.

Ia menambahkan, pihaknya dapat mengevakuasi dan menyelamatkan mereka yang berada di dalam rumah, "dan syukurlah kami diberkati karena tidak ada yang tewas," ucapnya.

Pada saat roket tersebut menghantam, Hizbullah menyatakan bahwa mereka telah menargetkan pangkalan militer di pinggiran Tel Aviv.

Layanan ambulans Israel melaporkan bahwa 11 orang terluka akibat pecahan peluru. Sirene serangan udara terus berbunyi di wilayah utara Israel seiring dengan berlanjutnya tembakan roket dan serangan pesawat nirawak dari Lebanon.

Sebelumnya, pada hari Jumat, kementerian kesehatan Lebanon melaporkan bahwa 52 orang tewas dalam serangan Israel di lebih dari selusin kota di wilayah Baalbek, yang terkenal dengan reruntuhan Romawi yang terdaftar di UNESCO.

Militer Israel menginformasikan bahwa mereka telah menewaskan dua komandan Hizbullah di wilayah Tyre pada hari Jumat, meskipun tidak ada komentar langsung dari Hizbullah terkait hal ini.

Hizbullah, yang didukung oleh Iran, mulai menembakkan roket ke Israel untuk mendukung sekutunya, Hamas, sehari setelah serangan yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan membawa 251 sandera kembali ke Gaza.

Sejak itu, lebih dari 43.000 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel di Gaza, menurut kementerian kesehatan di daerah yang dikuasai Hamas.

Di Lebanon, setidaknya 2.897 orang telah tewas, sementara di Israel dan wilayah yang diduduki, 71 orang tewas akibat tembakan Hizbullah, berdasarkan laporan otoritas Israel.

Beirut: Kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah, menunjuk Naim Qassem sebagai pemimpin barunya. Mengetahui hal tersebut, Israel mengatakan masa jabatannya akan bersifat "sementara".

Ini menjadi sebuah ancaman nyata setelah Israel membunuh pendahulunya, Hassan Nasrallah, di Beirut lebih dari sebulan yang lalu.

“Penunjukan sementara. Tidak lama,” kata Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant di X dengan foto Qassem, dilansir dari Channel News Asia, Rabu, 30 Oktober 2024.

Sebelumnya, Hizbullah yang didukung Iran mengatakan, Dewan Syura telah memilih Qassem (71), sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan untuk memilih sekretaris jenderal.

Qassem diangkat sebagai wakil kepala Hizbullah pada 1991 oleh sekretaris jenderal kelompok bersenjata saat itu, Abbas al-Musawi, yang tewas dalam serangan helikopter Israel tahun berikutnya.

Qassem tetap dalam perannya ketika Nasrallah menjadi pemimpin, dan telah lama menjadi salah satu juru bicara utama Hizbullah. Ia melakukan wawancara dengan media asing, termasuk ketika permusuhan lintas batas dengan Israel berkecamuk selama tahun lalu.

Nasrallah tewas pada 27 September dalam serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut, yang dikenal sebagai Dahiyeh, dan tokoh senior Hizbullah Hashem Safieddine, yang dianggap sebagai penerus yang paling mungkin, tewas dalam serangan Israel seminggu kemudian.

Sejak pembunuhan Nasrallah, Qassem telah memberikan tiga pidato di televisi, termasuk pada 8 Oktober saat ia mengatakan kelompok bersenjata itu mendukung upaya untuk mencapai gencatan senjata bagi Lebanon.

Ia dianggap oleh banyak orang di Lebanon tidak memiliki karisma dan kewibawaan Nasrallah.

Dalam akun resmi berbahasa Arabnya tentang X, pemerintah Israel mengatakan, “Masa jabatannya dalam posisi ini mungkin menjadi yang terpendek dalam sejarah organisasi teroris ini jika ia mengikuti jejak pendahulunya Hassan Nasrallah dan Hashem Safieddine.”

“Tidak ada solusi di Lebanon kecuali membubarkan organisasi ini sebagai kekuatan militer," pungkas mereka.

Baca juga: Pasukan Israel Klaim Penerus Pemimpin Hizbullah Tewas di Lebanon

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Naim Qassem adalah seorang ulama dan politisi Lebanon yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Hizbullah setelah menggantikan Hassan Nasrallah pada 29 Oktober 2024, setelah kematian Hashem Saffiedine, calon pengganti Nasrallah sebelumnya.

"Kami memohon kepada Allah Yang Maha Kuasa untuk memberikan bimbingan-Nya dalam tugas mulia Sheikh Naim Qassem dalam memimpin Hizbullah dan perlawanan Islaminya," tulis Hizbullah di Telegram, 29 Oktober 2024.

Sebelumnya, ia telah lama berperan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah sejak tahun 1991.
Qassem dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam ideologi kelompok ini, serta memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah strategis Hizbullah di Lebanon dan kawasan Timur Tengah. Berikut profilnya.

Latar Belakang dan Pendidikan

Naim Qassem lahir pada 1953 di desa Kfar Kila, Lebanon selatan. Berasal dari keluarga Syiah, ia memulai pendidikan agamanya di bawah bimbingan Ayatollah Mohammad Hussein Fadlallah, ulama terkemuka.

Selain belajar teologi, Qassem juga menempuh pendidikan formal dan meraih gelar sarjana kimia dari Universitas Lebanon pada 1970-an.

Pada 1970-an, Qassem aktif dalam gerakan politik dan menjadi anggota partai Amal yang dipimpin Musa al-Sadr.

Ia juga berperan mendirikan Persatuan Mahasiswa Muslim Lebanon dan memimpin Asosiasi Pendidikan Agama Islam dari 1974 hingga 1988. Pengalaman ini memperkuat posisinya dalam gerakan Syiah di Lebanon dan membawanya menjadi salah satu pendiri Hizbullah.

Karier di Hizbullah

Qassem memainkan peran penting dalam perkembangan awal Hizbullah sebagai kelompok milisi dan partai politik Syiah di Lebanon.

Ia dikenal memiliki hubungan dekat dengan para pendiri Hizbullah lainnya, termasuk Hassan Nasrallah, dan berperan dalam membentuk struktur ideologi dan politik kelompok tersebut.

Pada 1991, dalam konklaf kedua Hizbullah, Qassem terpilih sebagai Wakil Sekretaris Jenderal, posisi yang ia pertahankan selama lebih dari tiga dekade.

Sebagai Wakil Sekretaris Jenderal, Qassem bertanggung jawab atas pengawasan kegiatan parlemen dan pemerintahan Hizbullah serta berbagai inisiatif pendidikan.

Ia juga dikenal sebagai ideolog utama Hizbullah, menulis lebih dari selusin buku tentang isu-isu agama dan politik. Salah satu bukunya yang terkenal adalah "Hizbullah: The Story from Within" yang memberikan pandangan mendalam tentang ideologi dan sejarah kelompok tersebut.

Pada 5 Oktober 2024, Qassem dilaporkan meninggalkan Lebanon ke Iran menggunakan pesawat terbang Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi ditengah gempuran Israel di Lebanon dan dua hari setelah kematian Hashem Saffiedine.

Kepemimpinan Baru

Pada 29 Oktober 2024, Naim Qassem resmi menjadi Sekretaris Jenderal Hizbullah menggantikan Hassan Nasrallah. Pengangkatannya terjadi setelah Nasrallah tewas dalam serangan udara Israel pada bulan September dan penggantinya pada bulan Oktober 2024.


Gambar: Naim Qassem dan Ali Khamenei. (Telegram Hizbullah)

Qassem diangkat dengan dukungan penuh dari sayap militer dan politik Hizbullah serta didukung oleh Iran, yang memiliki pengaruh besar dalam struktur kepemimpinan Hizbullah.

Pandangan dan Kebijakan

Naim Qassem dikenal dengan pandangan kerasnya terhadap Israel dan dukungannya terhadap perjuangan Palestina.

Ia secara terbuka menolak setiap upaya normalisasi hubungan dengan Israel dan menganggap perlawanan bersenjata sebagai satu-satunya cara menghadapi pendudukan Israel di wilayah Palestina.

Selain itu, Qassem menegaskan pentingnya perlawanan terhadap dominasi Barat di kawasan Timur Tengah.

Qassem memiliki hubungan erat dengan Iran dan secara konsisten mendukung kebijakan luar negeri Iran di kawasan.

Ia sering berbicara tentang pentingnya persatuan umat Islam dalam menghadapi tantangan global dan menekankan peran Hizbullah sebagai pelindung komunitas Syiah di Lebanon dan sekitarnya.

Demikian informasinya, semoga bermanfaat.

Baca Juga:
Profil Hashem Saffiedine, Calon Ketua Hizbullah yang Dibunuh Israel
Pasukan Israel Klaim Penerus Pemimpin Hizbullah Tewas di Lebanon

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Jakarta: Axios pada 21 Oktober 2024 melaporkan bahwa Israel telah mengajukan sejumlah syarat untuk mengakhiri perang di Lebanon yang diberikan kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kepada Gedung Putih.

Beberapa tuntutan ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil oleh Lebanon dan kekuatan internasional untuk menekan pengaruh Hizbullah di wilayah tersebut.

Tuntutan Israel

Berikut ini adalah tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Israel:

1. Penarikan Kekuatan Hizbullah dari Wilayah Selatan Lebanon
Israel menginginkan agar pasukan Hizbullah menarik diri dari wilayah selatan Lebanon dan menghentikan pembangunan infrastruktur militer di sana. Tindakan ini dianggap penting oleh Israel untuk mencegah ancaman langsung ke perbatasan Israel.

2. Kebebasan Operasi Udara Israel di Ruang Udara Lebanon

Israel juga mengajukan tuntutan agar Angkatan Udara Israel tetap memiliki kebebasan operasi di wilayah udara Lebanon.

Menurut pejabat Israel, kebebasan ini penting untuk memastikan bahwa Hizbullah tidak dapat mempersenjatai kembali dan membangun kekuatan militer yang mengancam Israel.

3. Akses IDF ke Lebanon

Israel mengajukan tuntutan agar Pasukan Pertahanan Israel (IDF) diizinkan melakukan 'penegakan aktif' untuk memastikan Hizbullah tidak memperkuat atau membangun kembali infrastruktur militernya di wilayah selatan Lebanon yang dekat dengan perbatasan. Karena itu, mereka meminta akses ke wilayah Lebanon untuk melakukan penegakan.

Tuntutan AS

Dokumen ini diberikan Israel sebelum Utusan Presiden Joe Biden, Amos Hochstein mengunjungi Beirut pada hari Senin, 21 Oktober 2024. Dalam rangka gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, Hochstein dilaporkan meminta:

1. Perluasan Mandat UNIFIL

Utusan AS meminta agar mandat UNIFIL, yakni Resolusi Dewan PBB 1701, diperketat agar membantu Pasukan Lebanon mencegah individu atau kelompok bersenjata yang tidak beradak dibawah kontrol pemerintah Lebanon berada di dekat perbatasan Israel

2. Penempatan Pasukan Lebanon di Selatan

Israel menginginkan agar setidaknya 8.000 pasukan Lebanon ditempatkan di wilayah selatan Lebanon. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi dominasi Hizbullah di kawasan tersebut dan memastikan bahwa hanya ada kekuatan militer resmi yang beroperasi di sana.

Narasumber pejabat AS menyebut sangat tidak mungkin bagi pemerintah Lebanon dan komunitas internasional untuk menerima syarat-syarat tersebut yang dianggap meremehkan kedaulatan Lebanon, serta resolusi PBB 1701 tidak mengizinkan syarat-syarat tersebut.

"Kami (Israel) membicarakan 1701 dengan penegakkan lebih. Pesan utama kami adalah jika seandainya pasukan Lebanon dan UNIFIL melakukan lebih banyak, maka IDF tidak perlu melakukan tindakan lebih," ujar pejabat Israel ke Axios.

Baca Juga:
10 Pemimpin Hamas yang Dibunuh Israel dalam Perang Gaza


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Nabatieh: Koordinator khusus PBB untuk Lebanon mengecam Israel setelah serangan udara terhadap gedung-gedung pemerintah kota di kota selatan Nabatieh. Serangan itu menewaskan wali kota dan 15 orang lainnya.

Jeanine Hennis-Plasschaert menyebut pembunuhan Wali Kota Ahmad Kahil "mengkhawatirkan" dan mengatakan setiap pelanggaran hukum humaniter internasional "sama sekali tidak dapat diterima".

“Setidaknya lima dari mereka yang tewas dalam serangan hari Rabu adalah staf pemerintah kota yang mengoordinasikan bantuan untuk warga sipil yang masih berada di daerah tersebut,” ujar Gubernur Nabatieh Howaida Turk kepada BBC.
Perdana menteri sementara Lebanon, Najib Mikati mengutuk serangan itu, dengan mengatakan serangan itu "sengaja" menargetkan pertemuan dewan.

Serangan itu adalah yang paling signifikan terhadap gedung negara Lebanon sejak eskalasi pertempuran terakhir, yang dimulai sekitar dua minggu lalu, dan telah menimbulkan kekhawatiran tentang keselamatan infrastruktur negara tersebut.

Seorang juru bicara militer Israel mengatakan pasukannya telah melancarkan serangan yang menargetkan puluhan target Hizbullah di daerah tersebut dan menghancurkan sebuah terowongan yang digunakan oleh kelompok yang didukung Iran tersebut.

"Kami tahu bahwa Hizbullah berkali-kali memanfaatkan fasilitas sipil," kata Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon pada sebuah pertemuan PBB di New York City pada Rabu.

Gubernur Turk mengatakan bahwa sementara mayoritas penduduk Nabatieh telah meninggalkan daerah tersebut setelah serangan udara Israel yang hebat, wali kota dan pegawai kota lainnya tetap tinggal untuk membantu mereka yang tersisa.

"Ini seperti serangan di seluruh Lebanon," kata Gubernur Turk.

"Mereka (Israel) telah menyerang warga sipil, Palang Merah, pertahanan sipil. Sekarang mereka telah menargetkan gedung pemerintah. Itu tidak dapat diterima. Itu adalah pembantaian,” imbuh Turk.

Serangan sebelumnya terhadap Nabatieh selama beberapa hari terakhir telah menghancurkan bangunan bersejarah, termasuk pasar era Ottoman yang dibangun pada tahun 1910.

Israel juga melancarkan setidaknya satu serangan udara terhadap Beirut pada Rabu.

Serangan yang menghantam pinggiran selatan Dahieh itu merupakan yang pertama di ibu kota Lebanon dalam lima hari. Serangan itu terjadi setelah AS dilaporkan melakukan intervensi dengan mendesak pengeboman ibu kota itu dicegah.

Warga Dahieh mulai kembali ke daerah itu selama beberapa hari terakhir, memanfaatkan jeda pengeboman untuk memeriksa rumah mereka dan mengambil pakaian serta barang-barang lainnya.

Beberapa orang mengatakan kepada BBC pada Rabu bahwa daerah itu menyerupai kota hantu, dengan puing-puing dan reruntuhan bangunan berserakan di jalan-jalan.

Serangan di Dahieh terjadi beberapa jam setelah juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller secara terbuka menyatakan kekhawatirannya atas "cakupan dan sifat" pemboman Israel di Beirut.

Miller mengatakan kekhawatiran Departemen Luar Negeri telah "dijelaskan dengan jelas kepada pemerintah Israel".

Seorang juru bicara militer Israel mengatakan bahwa sebelum menyerang Beirut, "banyak langkah telah diambil untuk mengurangi risiko melukai warga sipil, termasuk memberikan peringatan dini kepada penduduk di daerah itu".

Israel menghadapi kritik minggu ini atas peringatannya, yang oleh Amnesty International disebut "tidak memadai" dan "menyesatkan".

Lembaga amal hak asasi manusia itu mengatakan peringatan itu "tidak membebaskan Israel dari kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional".

Israel telah memperluas kampanye udaranya dalam beberapa hari terakhir, dengan melancarkan serangan tak terduga di wilayah utara negara itu pada hari Senin.

Serangan itu, yang menghancurkan sebuah rumah hunian besar yang disewa oleh sebuah keluarga pengungsi di desa Kristen Aitou, menewaskan 23 orang, menurut kementerian kesehatan Lebanon.

Sebanyak 12 korban tewas adalah perempuan dan dua anak-anak, kata kementerian itu.

Kantor hak asasi manusia PBB menyerukan penyelidikan atas serangan Aitou, dengan mengatakan hal itu menimbulkan "kekhawatiran nyata" sehubungan dengan hukum humaniter internasional.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Pertempuran Israel dan kelompok militan Islam Hizbullah telah berlangsung selama lebih dari satu tahun yang mengalami eskalasi tinggi pada bulan September dimana Israel memutuskan untuk melakukan invasi darat ke Lebanon.

Meskipun pemerintahan Lebanon bukan merupakan target Israel, konflik ini telah memberikan banyak kerugian terhadap Lebanon.

Ribuan nyawa warga Lebanon melayang, infrastruktur Lebanon hancur, ribuan warga mengungsi, dan kedaulatan negara Lebanon telah dilecehkan oleh Israel. Namun, ditengah konflik yang berlangsung, apa yang dilakukan Pasukan Bersenjata Lebanon (LAF) dan kenapa mereka tidak melakukan apapun?
Ini informasinya

Bystander di Tengah Konflik

Melansir Times of Israel LAF memiliki sekitar 80.000 personel, dengan sekitar 5.000 di antaranya ditempatkan di wilayah selatan negara itu.


Gambar: Militer Hizbullah dengan Rudal Fajr 5 Iran. (AFP)

Namun, Hizbullah memiliki lebih dari 100.000 pejuang yang dituduh Israel didanai Iran, termasuk pemimpin mereka yang tewas, Hassan Nasrallah. Di tengah situasi ini, Tentara Lebanon tidak mampu bersaing dari segi jumlah maupun kekuatan senjata dengan Hizbullah.

LAF juga tidak mampu bersaing Israel, kemampuan militer mereka memudar setelah perang Sipil Lebanon yang dimulai tahun 1975 selama 15 tahun dimana pasukan Israel dan Suriah mengokupasi Lebanon.

Berdasarkan Aram Nerguizian, pengamat senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS), ketika perang Israel-Hizbullah pertama dimulai tahun 2006, LAF "tidak mampu berinvestasi dalam modernisasi pascaperang di dunia nyata, tidak memiliki kemampuan untuk menghalau kekuatan udara Israel."


Gambar: Tank Tercanggih LAF, Diterima Tahun 2009. (Domain Publik)

Dikarenakan hal tersebut, persenjataan LAF terbilang usang dan tidak memiliki pasukan udara yang memadai. Tidak mungkin bersaing dengan tentara dengan persenjataan modern seperti Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Melansir Financial Times, Direktur wadah pemikir Sami Atallah berpendapat bahwa LAF tidak memiliki sumber daya untuk melindungi wilayah negara mereka dan berfungsi hanya untuk menjaga kestabilan domestik.

Ketidakmampuan tersebut juga dikonfirmasi oleh mantan jenderal LAF Hassan Jouni.


Gambar: Tank Israel di Lebanon Utara, 29 September. (Menahem KAHANA / AFP)

"Tentu saja, jika Israel invasi, Lebanon akan mempertahankan diri, namun dengan kemampuan yang apa adanya... tanpa melakukan hal yang ceroboh dan bunuh diri," ujar Jouni, melansir Times of Israel.

Ada upaya untuk memperkuat militer Lebanon dari pihak luar. Amerika Serikat (AS) merupakan donor utama untuk LAF, berdasarkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) AS, negara mereka telah memberikan bantuan militer sebanyak $3 miliar sejak tahun 2006.

Namun, dukungan tersebut terbilang terbatas. Melansir Times of Israel, banyak legislator AS yang takut dukungan mereka kepada LAF akan jatuh kepada Hizbullah yang mereka anggap sebagai organisasi teroris.

Di Lebanon, banyak yang percaya AS sengaja menghadang pasukan mereka untuk mendapatkan persenjataan modern yang dapat memberikan mereka peluang untuk mempertahankan diri dari Israel, sekutu AS yang mendapatkan bantuan militer $17,9 miliar sejak tahun lalu.

Kondisi LAF diperburuk dengan krisis ekonomi Lebanon yang terjadi pada tahun 2019. Mereka tidak memiliki dana untuk membeli persenjataan dan gaji rata-rata tentara Lebanon berkisar $220 atau Rp3.424.630 per bulan.

Sejauh ini, satu-satunya pertingkaian antara IDF dan LAF adalah pada 3 Oktober ketika tank Israel membunuh tentara Lebanon dan 11 Oktober ketika 2 tentara tewas dalam serangan udara Israel. Dalam kedua kejadian tersebut, LAF menembak balik.

Baca Juga:
9 Negara yang Melabel Hizbullah Sebagai Teroris, Ada Tetangga Indonesia!


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Moskow: Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Hizbullah masih terorganisasi dan belum kehilangan rantai komandonya meskipun ada serangan oleh Israel. Israel menurut Moskow berusaha memicu konflik bersenjata di Timur Tengah.

“Menurut penilaian kami, Hizbullah, termasuk sayap militernya, belum kehilangan rantai komandonya dan menunjukkan organisasinya,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova kepada wartawan, seperti dikutip Al Arabiya, Kamis 10 Oktobet 2024.

“Barat, khususnya Amerika Serikat dan Inggris, memicu konflik di Timur Tengah dan menunjukkan kemunafikan dengan dukungannya terhadap Israel yang menimbulkan banyak korban sipil di Lebanon,” ucap Zakharova.
Hizbullah dibentuk oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran pada awal 1980-an untuk memerangi Israel. Gerakan ini juga merupakan gerakan sosial, agama, dan politik utama bagi Muslim Syiah Lebanon.

Rusia juga mengecam Israel atas serangannya terhadap Suriah.

“Sekali lagi, Israel telah melanggar kedaulatan Suriah dengan meluncurkan serangan rudal ke gedung apartemen bertingkat di daerah padat penduduk di Damaskus,” kata Zakharova.

“Sangat keterlaluan bahwa tindakan seperti itu benar-benar berubah menjadi praktik rutin yang diterapkan di Suriah, Lebanon, dan Jalur Gaza,” kata Zakharova.

Zakharova menambahkan bahwa tindakan Israel menunjukkan “keinginan Israel untuk lebih memperluas geografi eskalasi bersenjata di wilayah tersebut.”

Serangan Rutin

Serangan pada Selasa 8 Oktober 2024 menewaskan sembilan warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, dan melukai empat belas lainnya, menurut Kementerian Pertahanan Suriah yang dikutip oleh kantor berita Al-Mayadeen.

“Sangat keterlaluan bahwa tindakan seperti itu benar-benar berubah menjadi praktik rutin yang diterapkan di Suriah, Lebanon, dan Jalur Gaza,” kata Zakharova.

Agresi terbaru terjadi seminggu setelah serangan udara Israel, yang juga menargetkan lingkungan Mazzeh, menewaskan tiga orang, termasuk jurnalis Suriah Safaa Ahmad, dan melukai sembilan lainnya.

Juru bicara itu mengatakan hal itu menunjukkan "keinginan Israel untuk lebih memperluas geografi eskalasi bersenjata di wilayah tersebut."

'Diam' atas Pembunuhan Jurnalis

Zakharova juga mengkritik Barat dan organisasi internasional karena kurangnya respons mereka terhadap kematian jurnalis yang meliput konflik.

“Pembunuhan wartawan adalah tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal jumlah jurnalis yang dibunuh saat menjalankan tugas profesional mereka," kata Zakharova.

"Selain itu, semua ini disambut dengan diamnya bukan hanya kurangnya tindakan, tetapi bahkan tidak ada pernyataan dari lembaga-lembaga terkait. UNESCO, khususnya, diam saja, seolah-olah Direktur Jenderal Audrey Azoulay tidak mengatakan apa pun tentang masalah ini," tegas Zakharova.

Zakharova menambahkan bahwa "situasi keselamatan jurnalis di wilayah-wilayah seperti konflik Palestina-Israel dan bentrokan regional lainnya sangat buruk."


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Ketika membahas tentang konflik Israel dan Hizbullah yang sedang berlangsung saat ini, suara dari satu pihak terkadang dihiraukan dalam pembahasan. Suara tersebut adalah suara warga Lebanon.

Pertanyaan yang sekarang kita harus tanyakan adalah apakah rakyat Lebanon mendukung partai militan di Lebanon memiliki paramiliter lebih besar daripada pasukan militer resmi negara tersebut.

Ini datanya, yang bisa digunakan dalam pembahasan.

Minoritas Mendukung Hizbullah

Gambar: Militer Hizbullah, 1 Agustus 2024. (Khaled Desouki / AFP)
Berdasarkan The Guardian, selama 3 dekade Hizbullah telah menjadi kekuatan sosial dan politik terbesar di Lebanon. Mereka menjalankan beberapa kebijakan yang membangun klinik, sekolah, saluran televisi, dan bahkan museum yang populer dikalangan turis.

Namun, menurut Foreign Affairs, mereka juga beroperasi sebagai partai politik dan pasukan keamanan yang secara efektif memerintah negara Lebanon.

Terkait popularitas, berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh wadah pemikir Amerika Serikat (AS) Washington Institute pada tahun bulan Januari, 93% umat Muslim Syiah yang merupakan minoritas memiliki pandangan positif terhadap partai Islam Syiah tersebut.

89% dari umat Muslim Syiah berpandangan "sangat positif". Namun, hanya 34 Muslim Sunni dan 29% umat Kristen yang merupakan mayoritas yang memiliki pandangan positif terhadap Hizbullah.

Berdasarkan jajak pendapat dengan 1000 sampel warga Lebanon tersebut adanya indikasi bahwa hasil jajak pendapat tersebut dikarenakan publik sudah mulai lelah dengan perang luar negeri dan harusnya berfokus kepada urusan domestik.

Ketika diberikan proposal "Saat ini, poltik internal dan reformasi ekonomi lebih penting untuk negara ini (Lebanon) daripada urusan luar negeri, jadi kita harus menghindari berperang," 66% sunni muslim dan 74% umat Kristen setuju yang sekali lagi ditegaskan, merupakan mayoritas di Lebanon.

Dalam jajak pendapat yang berbeda, jaringan penelitian nonpartisan bahasa Arab, Arab Barometer pada bulan Juli menemukan bahwa hanya 30% mendukung Hizbullah, sementara 55% mengatakan tidak percaya sama sekali.

Di antara populasi Syiah, 85% mendukung Hizbullah berdasarkan Arab Barometer.

Namun, jajak pendapat itu juga menemukan peningkatan 9% popularitas Hizbullah sejak tahun 2022 yang diindikasikan dikarenakan posisi Hizbullah terhadap Israel yang simpatisan terhadap warga Palestina dalam perang Gaza.

Demikian informasinya, sekarang terserah pembaca memutuskan apakah etis mendukung partai militan yang tidak memiliki suara rakyat di negaranya sendiri.

Baca Juga:
9 Negara yang Melabel Hizbullah Sebagai Teroris, Ada Tetangga Indonesia!


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Jakarta:Hizbullah, kelompok militan dan partai politik yang berbasis di Lebanon, telah lama menjadi subjek perdebatan dan perhatian internasional bahkan sebelum Israel menggempur Lebanon dan membunuh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hizbullah Hassan Nasrallah pada September 2024.

Beberapa negara menganggap Hizbullah sebagai aktor politik yang sah di Lebanon, sementara banyak negara lainnya telah melabelinya sebagai organisasi teroris karena keterlibatannya dalam aktivitas kekerasan dan dukungannya terhadap rezim-rezim tertentu di kawasan Timur Tengah.

Berikut adalah sepuluh negara yang secara resmi melabel Hizbullah sebagai organisasi teroris, termasuk beberapa negara yang merupakan tetangga dekat Indonesia.

1. Amerika Serikat

Sumber: AFP
Amerika Serikat (AS) telah melabel Hizbullah sebagai organisasi teroris sejak tahun 1997. AS menyebut Hizbullah sebagai ancaman besar bagi stabilitas kawasan dan sekutu-sekutu mereka di Timur Tengah Terutama peranannya dalam serangan-serangan terhadap kepentingan AS dan Israel.

Salah satu serangan terbesar yang dilakukan Hizbullah kepada AS adalah pengeboman kedutaan AS pada tahun 1983 yang membunuh 32 warga Lebanon, 17 warga AS, dan 14 orang lainnya.

2. Kanada

Sumber: AFP

Kanada juga memasukkan Hizbullah ke dalam daftar organisasi teroris sejak tahun 2002. Negara ini menganggap Hizbullah sebagai ancaman bagi keamanan global karena aktivitasnya yang melibatkan pencucian uang, perdagangan narkoba, dan serangan terhadap warga sipil.

Kanada melabel Hizbullah sebagai kelompok radikal syiah yang terinspirasi dari revolusi Iran yang menginginkan kehancuran Israel dan membangun negara Islam syiah di Lebanon.

3. Inggris

Sumber: AFP

Pada tahun 2019, Inggris secara resmi mengklasifikasikan seluruh sayap Hizbullah sebagai organisasi teroris berdasarkan hukum Terrorism Act 2000.

Sebelumnya, Inggris hanya melabel sayap militer Hizbullah sebagai teroris, tetapi kebijakan ini diperluas mencakup seluruh organisasi karena aktivitasnya yang diduga terus menerus membahayakan keamanan internasional.

4. Jerman

Sumber: AFP

Jerman mengumumkan pelarangan seluruh aktivitas Hizbullah di negaranya pada tahun 2020. Pemerintah Jerman menganggap Hizbullah sebagai diduga melakukan ancaman serius karena penggalangan dana dan kegiatan radikalisasi yang dilakukan di Eropa.

Tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk membatasi pengaruh Hizbullah di dalam negeri.

5. Australia

Sumber: AFP

Australia melabel Hizbullah sebagai organisasi teroris secara penuh pada tahun 2021. Pemerintah Australia menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena aktivitas Hizbullah yang terus berkembang dan keterlibatannya dalam serangan teroris di berbagai negara.

Australia mengatakan Hizbullah terus mengancam melakukan serangan teroris dan mendukung organisasi teroris seperti organisasi Jihad Islam Palestina dan Hamas.

6. Belanda

Sumber: AFP

Belanda telah mengklasifikasikan Hizbullah sebagai organisasi teroris sejak tahun 2004. Pemerintah Belanda menekankan keterlibatan Hizbullah dalam aktivitas kekerasan di Timur Tengah sebagai alasan utama di balik penetapan ini.

Belanda mengatakan, Hizbullah telah "melakukan terlibat langsung dan tidak langsung terkait serangan terorisme".

7. Israel

Sumber: AFP

Sebagai negara yang paling sering berkonflik dengan Hizbullah, Israel telah lama melabel Hizbullah sebagai organisasi teroris. Israel melihat Hizbullah sebagai ancaman eksistensial, mengingat kelompok ini sering kali terlibat dalam serangan-serangan roket dan operasi militer di perbatasan Lebanon-Israel.

Sekarang pada Oktober 2024, Israel masih bertempur dengan Hizbullah di Lebanon dan berhasil membunuh Sekjen Hizbullah, Hassan Nasrallah bersama dengan pemimpin-pemimpin tinggi partai lainnya.

8. Arab Saudi

Sumber: AFP

Arab Saudi, sebagai salah satu kekuatan besar di kawasan Teluk, melabel Hizbullah sebagai organisasi teroris karena keterlibatan kelompok ini dalam mendukung pemberontak Houthi di Yaman dan hubungannya dengan Iran, yang dianggap sebagai rival utama Saudi di kawasan.

Pada Juni 2024, Liga Arab tidak lagi melabel Hizbullah sebagai organisasi teroris. Namun, Arab Saudi mengikuti keputusan organisasi tersebut.

9. Malaysia

Sumber: AFP

Malaysia tetanga terdekat Indonesia, memasukkan Hizbullah ke dalam daftar organisasi teroris pada tahun 2019. Namun, implikasi mereka mendaftarkan Hizbullah sebagai organisasi terorisme masih belum diketahui.

Demikian informasinya, semoga artikel ini menambah wawasan sobat tentang konflik yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini.

Baca Juga:
7 Pemimpin Hizbullah yang Dibunuh Israel 3 Minggu Terakhir


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Beirut: Dalam eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah dalam tiga minggu terakhir hingga 7 Oktober 2024, Israel telah melancarkan serangkaian serangan udara yang berhasil menewaskan sejumlah pemimpin tinggi Hizbullah.

Konflik ini semakin memanas sejak Hizbullah membuka front baru untuk mendukung Hamas di Gaza, yang sebelumnya melancarkan serangan kejutan ke wilayah selatan Israel.

Berikut ini adalah daftar pemimpin tinggi Hizbullah yang terbunuh dalam beberapa pekan sejak ledakan pager yang dimulai hampir 3 minggu lalu.

Hassan Nasrallah

Sumber: Telegram Hizbullah
Pemimpin tertinggi Hizbullah, Hassan Nasrallah, tewas dalam serangan udara Israel di Beirut pada tanggal 28 September 2024. Nasrallah telah memimpin Hizbullah sejak tahun 1992 dan dikenal sebagai figur yang membawa kelompok ini menjadi kekuatan militer dan politik yang sangat berpengaruh di Lebanon.

Di bawah kepemimpinannya, Hizbullah turut ambil bagian dalam konflik-konflik regional, termasuk menjaga posisi Bashar al-Assad selama perang saudara di Suriah dan mendukung milisi bersenjata yang didukung Iran di Irak dan Yaman.

Bagi para pendukungnya, Nasrallah dianggap sebagai sosok yang berhasil mengakhiri pendudukan Israel di Lebanon selatan pada tahun 2000. Namun, bagi lawan-lawannya, ia dikritik karena memperkuat persenjataan Hizbullah dan mengambil keputusan yang lebih menguntungkan Tehran daripada kepentingan rakyat Lebanon.

Nabil Kaouk

Sumber: Telegram Hizbullah

Nabil Kaouk adalah deputi Kepala Dewan Pusat Hizbullah yang juga tewas dalam serangan udara pada 5 Oktober 2024. Ia merupakan anggota lama Hizbullah, bergabung sejak awal berdirinya kelompok ini pada tahun 1980-an.

Kaouk pernah menjabat sebagai komandan militer Hizbullah di Lebanon selatan dan sering kali muncul dalam berbagai acara publik, memberikan pidato untuk mendukung militansi Hizbullah. Ia juga dianggap sebagai salah satu calon penerus Hassan Nasrallah, mengingat posisinya yang strategis dalam struktur kepemimpinan.

Ibrahim Akil

Sumber: Telegram Hizbullah

Ibrahim Akil adalah komandan tertinggi Pasukan Radwan, sebuah unit elit Hizbullah yang dikenal dengan operasi militer di dekat perbatasan dengan Israel. Akil tewas dalam serangan udara di pinggiran selatan Beirut.

Ia juga anggota Dewan Jihad Hizbullah dan telah lama menjadi target pemerintah AS atas keterlibatannya dalam serangan bom tahun 1983 terhadap Kedutaan Besar AS di Beirut serta perannya dalam penyanderaan warga Jerman dan Amerika.

Ahmad Wehbe

Sumber: Telegram Hizbullah

Ahmad Wehbe, seorang komandan Pasukan Radwan, tewas bersama Ibrahim Akil dalam serangan udara yang menghancurkan sebuah bangunan di pinggiran selatan Beirut.

Wehbe memainkan peran penting dalam membentuk Pasukan Radwan sejak pembentukannya dua dekade lalu. Kematian Wehbe merupakan pukulan besar bagi struktur kekuatan elit Hizbullah.

Ali Karaki

Sumber: Wikipedia

Ali Karaki, pemimpin front selatan Hizbullah, juga tewas dalam serangan udara Israel. Karaki dikenal sebagai tokoh yang memegang peran penting dalam konflik saat ini, terutama dalam menjaga perbatasan selatan Lebanon.

Ia tewas dalam serangan yang sama dengan Hassan Nasrallah, yang menyebabkan kekosongan signifikan dalam kepemimpinan militer Hizbullah.

Baca Juga: Serangan Israel Tewaskan Lebih dari 100 Anak di Lebanon dalam 11 Hari

Mohammad Surour

Sumber: Telegram Hizbullah

Mohammad Surour merupakan kepala unit drone Hizbullah, yang memainkan peran penting dalam penggunaan drone eksplosif dan pengintaian selama konflik dengan Israel.

Di bawah kepemimpinannya, Hizbullah berhasil meluncurkan serangan drone ke dalam wilayah Israel, menembus sistem pertahanan Israel yang sebelumnya lebih terfokus pada roket dan misil.

Ibrahim Kobeissi

Sumber: Telegram Hizbulah

Ibrahim Kobeissi adalah pemimpin unit misil Hizbullah. Kobeissi dikenal atas peranannya dalam merencanakan penculikan dan pembunuhan tiga tentara Israel pada tahun 2000 di perbatasan utara.

Kematian Kobeissi dalam serangan udara Israel kembali menunjukkan keberhasilan Israel dalam menargetkan tokoh-tokoh strategis Hizbullah.

Pembunuhan para pemimpin tinggi Hizbullah dalam tiga minggu terakhir oleh Israel adalah perkembangan besar dalam konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

Dengan tewasnya Hassan Nasrallah dan beberapa tokoh penting lainnya, Hizbullah menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan kekuatan militernya dan menjaga pengaruh politik di Lebanon.

Ditambah lagi, sekarang ada kabar bahwa Hashem Safieddine, sepupu Nasrallah dan calon penerusnya yang terkuat, kemungkinan tewas dalam serangan udara Israel di Beirut pada 3 Oktober 2024. Kabar itu belum dikonfirmasi oleh pihak Pasukan Keamanan Israel (IDF) dan Hizbullah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkap alasan sebanyak 116 warga negara Indonesia atau WNI masih tetap bertahan di Lebanon meski eskalasi konflik dengan Israel semakin memanas.

Perlu diketahui, ketegangan di Timur Tengah semakin memanas usai Israel gencar melakukan serangan, salah satunya ke Lebanon. Setidaknya, penyerangan itu telah menewaskan ratusan korban dan melukai lebih dari 2.500 orang.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan ratusan WNI itu tersebar di sejumlah kota mulai dari Beirut 83 orang; Baabda 4 orang; Bekaa 5 orang.

Selanjutnya, Byblos tiga orang; Tripoli tiga belas orang; Akkar empat orang; Tyre tiga orang; dan Saida satu orang.

"Jadi masih ada 116 WNI kita yang ada di Lebanon dan mayoritas berada di Beirut," kata Judha di kantornya, Jumat (4/10/2024).

Dia mengatakan, terdapat beberapa alasan yang membuat ratusan WNI itu memilih menetap di Lebanon meski ada ketegangan situasi geopolitik di Timur Tengah.

Misalnya, terdapat sejumlah mahasiswa yang tidak ingin dievakuasi karena berpotensi putus kuliah. Di samping itu, pelajar tersebut memilih tidak di evakuasi lantaran pihak universitas masih belum meningkatkan status keamanan.

"Bagi yang mahasiswa khususnya bagi yang kuliah di wilayah Lebanon Utara yang wilayah yang relatif aman. Jadi memang minimal ada serangan Israel di sana, pihak kampus memang belum menetapkan status level. Jadi mereka khawatir kalau ikut evakuasi nanti dianggap putus kuliah.

Selanjutnya, terdapat sejumlah migran juga yang tidak mau kehilangan pekerjaanya apabila dievakuasi ke Indonesia. Dengan demikian, kata Judha, pihaknya telah melakukan pendekatan untuk membujuk WNI agar mau dievakuasi.

Selain itu, terdapat kendala terkait proses administrasi keimigrasian. Singkatnya, ketika WNI tersebut akan dievakuasi akan terhambat karena dinilai telah melanggar prosedur keimigrasian.

"Jadi akhirnya kan kalau kita melakukan evakuasi to some extend di titik perbatasan kita akan melalui checkpoint imigrasi. Nah harus ada exit permit yang sudah diurus di imigrasi yang ada di Beirut. Nah pada saat kita membantu memproses imigrasi di Beirut ternyata mereka melakukan pelanggaran keimigrasian. Nah ini perlu waktu," jelasnya.

Meskipun begitu, Kemlu telah berhasil melakukan evakuasi terhadap 65 WNI yang berada di Lebanon. Proses evakuasi itu dilakukan melalui lima gelombang mulai dari 10 Agustus hingga 3 Oktober 2024.

"Jadi dapat kami sampaikan dari evakuasi yang sudah kita lakukan secara bergelombang dalam 5 tahapan sejak Agustus hingga saat ini total ada 65 WNI. Ada 65 WNI yang sudah berhasil kita evakuasi. Plus satu warga negara asing," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengungkap alasan sebanyak 116 warga negara Indonesia atau WNI masih tetap bertahan di Lebanon meski eskalasi konflik dengan Israel semakin memanas.

Perlu diketahui, ketegangan di Timur Tengah semakin memanas usai Israel gencar melakukan serangan, salah satunya ke Lebanon. Setidaknya, penyerangan itu telah menewaskan ratusan korban dan melukai lebih dari 2.500 orang.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan ratusan WNI itu tersebar di sejumlah kota mulai dari Beirut 83 orang; Baabda 4 orang; Bekaa 5 orang.

Selanjutnya, Byblos tiga orang; Tripoli tiga belas orang; Akkar empat orang; Tyre tiga orang; dan Saida satu orang.

"Jadi masih ada 116 WNI kita yang ada di Lebanon dan mayoritas berada di Beirut," kata Judha di kantornya, Jumat (4/10/2024).

Dia mengatakan, terdapat beberapa alasan yang membuat ratusan WNI itu memilih menetap di Lebanon meski ada ketegangan situasi geopolitik di Timur Tengah.

Misalnya, terdapat sejumlah mahasiswa yang tidak ingin dievakuasi karena berpotensi putus kuliah. Di samping itu, pelajar tersebut memilih tidak di evakuasi lantaran pihak universitas masih belum meningkatkan status keamanan.

"Bagi yang mahasiswa khususnya bagi yang kuliah di wilayah Lebanon Utara yang wilayah yang relatif aman. Jadi memang minimal ada serangan Israel di sana, pihak kampus memang belum menetapkan status level. Jadi mereka khawatir kalau ikut evakuasi nanti dianggap putus kuliah.

Selanjutnya, terdapat sejumlah migran juga yang tidak mau kehilangan pekerjaanya apabila dievakuasi ke Indonesia. Dengan demikian, kata Judha, pihaknya telah melakukan pendekatan untuk membujuk WNI agar mau dievakuasi.

Selain itu, terdapat kendala terkait proses administrasi keimigrasian. Singkatnya, ketika WNI tersebut akan dievakuasi akan terhambat karena dinilai telah melanggar prosedur keimigrasian.

"Jadi akhirnya kan kalau kita melakukan evakuasi to some extend di titik perbatasan kita akan melalui checkpoint imigrasi. Nah harus ada exit permit yang sudah diurus di imigrasi yang ada di Beirut. Nah pada saat kita membantu memproses imigrasi di Beirut ternyata mereka melakukan pelanggaran keimigrasian. Nah ini perlu waktu," jelasnya.

Meskipun begitu, Kemlu telah berhasil melakukan evakuasi terhadap 65 WNI yang berada di Lebanon. Proses evakuasi itu dilakukan melalui lima gelombang mulai dari 10 Agustus hingga 3 Oktober 2024.

"Jadi dapat kami sampaikan dari evakuasi yang sudah kita lakukan secara bergelombang dalam 5 tahapan sejak Agustus hingga saat ini total ada 65 WNI. Ada 65 WNI yang sudah berhasil kita evakuasi. Plus satu warga negara asing," pungkasnya.