Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap rencana pemerintah untuk melakukan ekspor prekursor baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) ke pabrikan Tesla milik Elon Musk.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan prekursor baterai teraebut akan dipasok dari pabrik pengolahan nikel yang berlokasi di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara.

"Bahkan, prekursor kan bulan depan sudah kita ekspor untuk ke Amerika, untuk memenuhi Tesla, yang ada di Weda Bay," kata Bahlil di Kantor ESDM, Jumat (18/10/2024).

Kendati demikian, Bahlil belum dapat memberikan detail terkait volume prekursor yang akan diekspor ke Tesla.

"Nanti kita umumkan, kita resmikan dulu baru kita umumkan," imbuhnya.

Kala Bahlil menjadi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dia sempat mengungkap kabar tersebut pada kuartal I/2024 lalu. Menurut Bahlil, ekspor ke Tesla akan dilakukan pada 1 Januari 2025.

Prekursor yang dibuat di Indonesia tersebut merupakan bahan setengah jadi yang nilai tambahnya telah meningkat 60%-70%.

"Huayou sedang bangun prekursor di Maluku Utara untuk menyuplai permintaan Tesla. Jadi ke depan 1 Januari 2025, Indonesia akan mengirim material bahan baterai prekusor dari pabriknya [Huayou] di Wedabay," jelas Bahlil saat paparan Realisasi Investasi Triwulan II/2024 di Jakarta.

Director of Public Affairs Huayou Indonesia, Stevanus menjadi salah satu pembicara dalam gelaran Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan. Pada kesempatan tersebut, ia memaparkan standardisasi rendah karbon dalam proyek Huayou Indonesia.

"Sebagai perusahaan smelter nikel yang mengutamakan prinsip ramah lingkungan, Huayou terus mengembangan teknologi dan sistem produksi yang ramah lingkungan. Kombinasi antara teknologi HPAL yang canggih dengan pemanfaatan topografi medan untuk optimasi layout pabrik membuat teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) Huayou memiliki karakteristik emisi rendah karbon," ujar Stevanus dalam keterangan tertulis, Jumat (9/8/2024).

Stevanus mengungkapkan Huayou telah melakukan beberapa upaya dalam mewujudkan industri rendah karbon. Misalnya HPAL Huayou yang mengkonsumsi listrik sekitar 70%. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan proyek serupa dengan emisi karbon per unit produk hanya 1/10 dari proyek pyrometallurgy. Perlu diketahui, konsumsi listrik HPAL tersebut sebagian besar berasal dari pemanfaatan kembali limbah panas dari uap bertekanan tinggi di pabrik asam sulfat untuk menghasilkan listrik.

Melalui penggunaan teknologi HPAL Huayou yang canggih, emisi karbon per ton nikel dari salah satu proyek HPAL Huayou sekitar 7.4 tCO2e. Hal tersebut menjadikan teknologi HPAL Huayou smelter nikel dengan jejak karbon paling rendah di dunia.

Upaya Huayou Indonesia tersebut turut mendapatkan apresiasi dari Direktur Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan non-B3, Rosliana.

"Selain arahan untuk lebih baik mengolah bijih nikel dengan teknologi hydrometallurgy agar mendapatkan hasil produk pengolahan nikel yang lebih baik," ungkap Rosliana.

Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) Ary Sudjianto menjelaskan diskusi bertajuk 'Dukungan Standarisasi Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik Baterai' untuk melihat dukungan pemerintah yang dapat diberikan dari energi fosil ke energi listrik,

"Sekarang kita berdiskusi untuk membicarakan dukungan bagi industri hulu, terutama mulai dari proses tambang, pengolahan bijih nikel hingga mengubahnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik seperti yang dilakukan oleh Huayou Indonesia yang mewakili sektor hulu," ujar Ary.

Presiden RI Joko Widodo (tengah) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto saat menghadiri Puncak Acara Festival LIKE 2 di Jakarta Convention Center, Jakarta pada Jumat (9/8) (Foto: Eva/detikcom)

Sekadar informasi, Festival LIKE 2 merupakan program yang diinisiasi Kementerian LHK dalam rangka road to Conference of the Parties (COP) ke-29 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2024 yang akan berlangsung di Baku, Azerbaijan, pada pertengahan November mendatang. Festival ini menjadi wadah untuk memperkenalkan hasil kerja nyata dan upaya perbaikan kebijakan serta implementasinya di sektor kehutanan dan lingkungan hidup.

Adapun tema yang diambil dalam festival yang digelar pada 8-11 Agustus 2024 dI Jakarta Convention Center Hall A & B, Senayan, Jakarta adalah '10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas'. Acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Siti Nurbaya pada Kamis (8/8) dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo saat Puncak Acara pada Jumat (9/8).

Teknologi Ramah Iklim untuk Mendukung Green Mining

Teknologi Ramah Iklim untuk Mendukung Green Mining

Hakim Agung Gazalba Saleh meminta Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak menahannya. Hal itu disampaikan Gazalba Saleh dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (8/7).

Gazalba Saleh adalah Hakim Agung yang menjadi terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang. Ia sempat dilepaskan oleh Hakim PN Jakpus.

Dalam putusan sela, Hakim PN Jakpus membatalkan dakwaan KPK sekaligus melepaskan Gazalba Saleh dari tahanan. Namun, putusan dianulir Pengadilan Tinggi Jakarta. Hakim Banding memerintahkan perkara Gazalba Saleh dilanjutkan.

Hari ini, digelar sidang perdana usai putusan sela itu. Gazalba Saleh hadir dalam persidangan itu. Hakim PN Jakpus pun langsung memerintahkan penahanan Gazalba Saleh kembali ditahan.

“Sekali lagi mohon saya jangan ditahan Yang Mulia, karena alasan-alasan sebagaimana yang kami mohonkan disampaikan tadi Yang Mulia,” kata Gazalba dalam persidangan.

Sebelum dia dipersilakan berbicara, kuasa hukumnya memang sudah mengajukan secara resmi agar Gazalba tak ditahan. Alasannya karena Gazalba memiliki pekerjaan dan domisili yang jelas sebagai jaminan.

“Kami mohon izin, kami ada sampaikan permohonan kepada majelis untuk dipertimbangkan agar Terdakwa tidak ditahan mengingat Terdakwa juga memiliki domisili dan pekerjaan yang jelas, dan pernyataan-pernyataan jaminan…,” kata kuasa hukum Gazalba.

Namun permohonan tersebut langsung ditimpali Ketua Hakim Majelis Fahzal Hendri. Fahzal memperbolehkan mengajukan surat permohonan agar tak ditahan tapi tetap memerintahkan agar Jaksa KPK melaksanakan segera penahanan kembali Gazalba Saleh.

Gazalba Saleh sempat dikeluarkan dari Rutan KPK karena eksepsinya dikabulkan Hakim Fahzal dkk, lalu kemudian mengetok putusan sela yang membebaskan Gazalba. Namun belakangan putusan sela itu dibatalkan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sekaligus memerintahkan PN Jakarta Pusat melanjutkan perkara Gazalba.

Sidang lanjutan Gazalba pun dilanjutkan hari ini dan hakim meminta yang Hakim Agung itu ditahan lagi. Adapun permohonan agar tak ditahan akan dipertimbangkan kemudian dan disampaikan ke Ketua PN Jakarta Pusat yang memiliki kewenangan terkait penahanan terdakwa.

“Jadi kalau permohonan ini, ini karena masa penahanan ini bukan tahanan majelis lagi Pak, perpanjangan Ketua Pengadilan, nanti permohonan ditujukan ke Ketua Pengadilan. Walaupun kami yang menyidangkan perkara ini tapi masa penahanan dari majelis hakim sudah lewat ya, bisa, paham, kan?” jelas Fahzal ke kuasa hukum Gazalba.

Kini Gazalba sudah dibawa tim Jaksa KPK ke Rutan Merah Putih. Dia langsung dimasukkan ke mobil tahanan seusia persidangan.

Hakim Agung Gazalba Saleh didakwa dengan dua dakwaan berlapis. Pertama, menerima gratifikasi terkait pengaturan vonis kasasi. Nilainya hingga Rp 650 juta.

Kedua, Hakim Agung Gazalba Saleh juga didakwa melakukan pencucian uang. Uang yang diduga dari hasil pidana diduga digunakan untuk sejumlah kepentingan pribadi.

Terkait pencucian uang itu, jaksa memaparkan bahwa Gazalba Saleh pernah menerima sejumlah gratifikasi. Nilai totalnya hingga Rp 46,4 miliar. Penerimaan uang itu kemudian menjadi pencucian uang.

Bentuk pencucian uang bermacam-macam. Mulai dari membeli mobil, tanah dan bangunan, hingga ‘ngebom’ KPR.

Perusahaan tambang asal Perancis, Eramet SA, tengah menjajaki kemitraan dengan Zhejiang Huayou Cobalt Co. untuk memproduksi nikel bahan baku baterai, setelah hengkang dari proyek smelter Sonic Bay bersama perusahaan Jerman, BASF.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (7/7), saat ini Eramet sedang dalam pembicaraan untuk perjanjian pasokan bijih ke smelter dengan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) milik perusahaan China tersebut, di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Sumber Bloomberg juga menyebutkan, Eramet mempertimbangkan untuk mengambil saham di pabrik Huafei yang dikendalikan oleh Huayou, yang merupakan fasilitas HPAL terbesar di dunia.

Meski begitu, Juru bicara Eramet dan Huayou menolak mengomentari pembicaraan tersebut. Sementara dalam pernyataan sebelumnya, pihak Eramet terus mengevaluasi investasi lebih lanjut di Indonesia.

Langkah ini dinilai untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi perusahaan-perusahaan Barat dalam menciptakan rantai pasokan mineral penting yang bebas dari pengaruh China.

Bulan lalu Eramet membatalkan rencana membangun smelter nikel-kobalt senilai USD 2,6 miliar dengan BASF Jerman di Teluk Weda, dengan alasan meningkatnya ketersediaan nikel untuk bahan baku baterai.

Proyek tersebut akan menjadi satu-satunya fasilitas HPAL di Indonesia yang memiliki pemegang saham dari negara-negara Barat, sehingga berpotensi layak menerima subsidi besar di Amerika Serikat (AS) melalui kebijakan Inflation Reduction Act (IRA).

Sementara itu, Huayou tercatat sudah mengoperasikan dua unit smelter di Indonesia dan berencana membangun dua unit lagi melalui kemitraan dengan Vale SA dari Brasil.

Sebelumnya, Direktur Eramet Indonesia, Bruno Faour, mengkonfirmasi kedua perusahaan sudah memutuskan untuk hengkang dari proyek smelter Sonic Bay, bukan menunda.

"Sesuai dengan press release yang kami umumkan sebelumnya, di mana setelah melakukan evaluasi menyeluruh, Eramet dan BASF memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi Proyek Sonic Bay," tegasnya saat dihubungi kumparan, Jumat (5/7).

BASF bekerja sama dengan Eramet yang telah memiliki legalitas usaha atas nama PT Eramet Halmahera Nikel (PT EHN) di Proyek Sonic Bay. Proyek senilai USD 2,6 miliar itu berupa pengembangan smelter HPAL yang menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitates (MHP).

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif bahwa pemerintah akan mencari mitra lain untuk melanjutkan proyek Smelter Sonic Bay.

"Ya kalau mundur ya kita cari yang lain, ya, masih banyak yang lain yang mau," katanya saat ditemui di kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (28/7).

Arifin mengatakan, BASF memutuskan untuk tidak melanjutkan investasinya di proyek Sonic Bay karena sudah mengamankan pasokan bahan baku dari tempat lain. Padahal rencananya, BASF yang akan menyerap produk akhir dari smelter Sonic Bay. Dia tidak membeberkan lebih lanjut alasan dari pihak Eramet.

“Dikatakan bahwa BASF sudah bisa mendapatkan pengamanan supply, jadi dia memutuskan tidak masuk di Indonesia. Mungkin dia sudah ada dari tempat lain, tapi kita tidak tahu di balik itu ada apanya,” ungkap Arifin.

Perusahaan tambang asal Perancis, Eramet SA, tengah menjajaki kemitraan dengan Zhejiang Huayou Cobalt Co. untuk memproduksi nikel bahan baku baterai, setelah hengkang dari proyek smelter Sonic Bay bersama perusahaan Jerman, BASF.

Dikutip dari Bloomberg, Minggu (7/7), saat ini Eramet sedang dalam pembicaraan untuk perjanjian pasokan bijih ke smelter dengan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) milik perusahaan China tersebut, di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Sumber Bloomberg juga menyebutkan, Eramet mempertimbangkan untuk mengambil saham di pabrik Huafei yang dikendalikan oleh Huayou, yang merupakan fasilitas HPAL terbesar di dunia.

Meski begitu, Juru bicara Eramet dan Huayou menolak mengomentari pembicaraan tersebut. Sementara dalam pernyataan sebelumnya, pihak Eramet terus mengevaluasi investasi lebih lanjut di Indonesia.

Langkah ini dinilai untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi perusahaan-perusahaan Barat dalam menciptakan rantai pasokan mineral penting yang bebas dari pengaruh China.

Bulan lalu Eramet membatalkan rencana membangun smelter nikel-kobalt senilai USD 2,6 miliar dengan BASF Jerman di Teluk Weda, dengan alasan meningkatnya ketersediaan nikel untuk bahan baku baterai.

Proyek tersebut akan menjadi satu-satunya fasilitas HPAL di Indonesia yang memiliki pemegang saham dari negara-negara Barat, sehingga berpotensi layak menerima subsidi besar di Amerika Serikat (AS) melalui kebijakan Inflation Reduction Act (IRA).

Sementara itu, Huayou tercatat sudah mengoperasikan dua unit smelter di Indonesia dan berencana membangun dua unit lagi melalui kemitraan dengan Vale SA dari Brasil.

Sebelumnya, Direktur Eramet Indonesia, Bruno Faour, mengkonfirmasi kedua perusahaan sudah memutuskan untuk hengkang dari proyek smelter Sonic Bay, bukan menunda.

"Sesuai dengan press release yang kami umumkan sebelumnya, di mana setelah melakukan evaluasi menyeluruh, Eramet dan BASF memutuskan untuk tidak melanjutkan investasi Proyek Sonic Bay," tegasnya saat dihubungi kumparan, Jumat (5/7).

BASF bekerja sama dengan Eramet yang telah memiliki legalitas usaha atas nama PT Eramet Halmahera Nikel (PT EHN) di Proyek Sonic Bay. Proyek senilai USD 2,6 miliar itu berupa pengembangan smelter HPAL yang menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitates (MHP).

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif bahwa pemerintah akan mencari mitra lain untuk melanjutkan proyek Smelter Sonic Bay.

"Ya kalau mundur ya kita cari yang lain, ya, masih banyak yang lain yang mau," katanya saat ditemui di kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (28/7).

Arifin mengatakan, BASF memutuskan untuk tidak melanjutkan investasinya di proyek Sonic Bay karena sudah mengamankan pasokan bahan baku dari tempat lain. Padahal rencananya, BASF yang akan menyerap produk akhir dari smelter Sonic Bay. Dia tidak membeberkan lebih lanjut alasan dari pihak Eramet.

“Dikatakan bahwa BASF sudah bisa mendapatkan pengamanan supply, jadi dia memutuskan tidak masuk di Indonesia. Mungkin dia sudah ada dari tempat lain, tapi kita tidak tahu di balik itu ada apanya,” ungkap Arifin.