Jakarta -

Para pekerja di perusahaan raksasa pesawat terbang, Boeing, mengancam mogok kerja bila hak-haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan. Tak mau perusahaannya kena dampak, Boeing kemudian menyetujui kesepakatan awal dengan serikat pekerjanya.

Dilansir AFP, Senin (9/9/2024), Boeing menyetujui kontrak kesepakatan awal dengan para pemimpin serikat pekerjanya di kawasan Seattle, Amerika Serikat (AS), Minggu (8/9) waktu setempat. Kesepakatan awal itu meliputi kenaikan upah yang tinggi.

Kesepakatan itu meliputi kenaikan gaji 25 persen selama masa kontrak. Kontrak ini disetujui Boeing dan Asosiasi Internasional Pekerja Mesin dan Dirgantara (IAM) Distrik 751, yang mewakili lebih dari 30.000 pekerja.

Tuntutan lainnya adalah masalah jaminan kesehatan. Pekerja menuntut biaya yang lebih rendah untuk jaminan kesehatan mereka. Buruh-buruh Boeing juga menuntut pengurangan kewajiban lembur, menuntut adanya cuti orang tua berbayar (paid parental leave) selama 12 pekan, dan menuntut ratifikasi atas komitmen kesepakatan tersebut pekan depan supaya pekerja dapat membangun pesawat baru lagi di daerah Puget Sound.

Kesepakatan awal itu disetujui beberapa pekan setelah kedatangan CEO Boeing yang baru yakni Kelly Ortberg. Dia punya 'pekerjaan rumah' membalikkan citra Boeing yang tercoreng oleh masalah keselamatan penerbangan dan pelbaagai isu lain.

IAM, serikat pekerja Boeing di Seattle tersebut, merasa pihak majikan dan buruh di perusahaannya masih "terpisah jauh". Ortberg berjanji akan "me-reset" relasi bos dan pekerja di Boeing.

Presiden distrik IAM, Jon Holden, mengatakan saat ini pihaknya dalam kondisi "kuat, solid, dan bersatu" dan telah menghasilkan "kontrak terbaik yang pernah kami bikin." Holden menyeru para anggotanya untuk membaca dan mengulas kontrak itu secara hati-hati.

"Kami siap berjuang jika diperlukan, tetapi kami yakin usulan ini akan menguntungkan semua Anggota dan Masa Depan Kami," kata Holden dalam pesannya.

"Suara ini sekarang ada di tangan Anda, sebagaimana mestinya," tandasnya.

(dnu/yld)

Bandung: Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengajak organisasi pekerja/buruh dan juga pengusaha bersama-sama dengan pemerintah untuk terus menggaungkan nilai-nilai luhur Hubungan Industrial Pancasila (HIP) untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di perusahaan.

Ida Fauziyah meyakini dengan berpedoman HIP, maka akan lebih mudah bagi pelaku hubungan industrial untuk menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan mendukung pembangunan perekonomian bangsa.

"Saya ingin mengajak para pelaku hubungan industrial untuk menerapkan HIP di perusahaan, agar nantinya tercipta kelangsungan berusaha dan keharmonisan hubungan kerja sehingga tercapai kesejahteraan bersama," kata Ida Fauziyah saat membuka Rakernas Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis, 8 Agustus 2024.
Sebagai organisasi pekerja yang bersifat bebas, terbuka, mandiri demokratis, dan bertanggung jawab, Ida Fauziyah mengingatkan organisasi serikat pekerja/buruh agar terus memiliki perhatian dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM anggotanya sehingga dapat terus produktif dan bersaing di era globalisasi dan transformasi digital.

Menaker juga meminta serikat pekerja/buruh melakukan dialog secara komprehensif guna memperkuat relevansi gerakan pekerja/buruh dalam perjuangannya agar dapat merespons perubahan-perubahan kedinamisan hubungan industrial di era digital saat ini.

"KSBSI harus terus dapat memperkuat Soliditas dan Solidaritas Organisasi untuk membangun jalinan kemitraan strategis dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sehingga menjadi katalisator bagi perkembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh," katanya.

Ida Fauziyah berharap Rakernas KSBSI mampu menghasilkan program dan kegiatan yang lebih konkret dan konstruktif.

"Tak hanya bermanfaat bagi profesionalisme KSBSI, tetapi juga bagi anggota KSBSI guna memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan," ujarnya.


(Foto: Dok. Kemenaker)

Sementara Elly Rosita Silaban mengatakan KSBSI menyambut positif ajakan untuk mengimplementasikan HIP karena pekerja/buruh adalah salah satu pihak yang menjadi penentu untuk memastikan HIP dapat berjalan dan dilakukan di tempat kerja.

"Dukungan ini sejalan dengan sila keempat dasar negara kita Pancasila dan ini dapat dipastikan dapat dilakukan melalui dialog sosial," katanya.

(ROS)