Bisnis.com,JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Puan Maharani akan menggantikan Megawati Soekarnoputri dalam upacara HUT RI Ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hasto mengatakan bahwa undangan kepada Megawati telah diterima lewat Pramono Anung selaku Menteri Sekretaris Kabinet. Namun, Megawati tidak bisa datang karena akan menjadi inspektur upacara dalam pelaksanaan upacara HUT RI di Sekolah Partai PDIP.

“Karena ada Mbak Puan yang hadir di IKN nanti, ada representasi Bu Mega yang sudah hadir, termasuk menteri-menteri dari PDIP, tentu Ibu akan hadir di Sekolah Partai,” tuturnya ketika ditemui di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Hasto mengemukakan bahwa Megawati terpaksa tidak hadir di IKN karena tidak bisa menolak permintaan dari satgas, anak ranting, untuk hadir.

“Mereka sudah kangen dengan Bu Mega untuk memimpin dan menjadi inspektur upacara di Sekolah partai,” jelasnya.

Sebelumnya,Istana Kepresiden telah mengirimkan undangan Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kepada Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, M Yusuf Permana mengatakan bahwa undangan untuk mantan Wakil Presiden (Wapres) yang juga akan merayakan di Istana Kepresidenan Jakarta juga dikirimkan pada 8 Agustus 2024.

Lanjutnya, Yusuf menekankan bahwa nantinya pihak Istana bakal meminta konfirmasi kehadiran para mantan presiden dan wakil presiden untuk mengikuti upacara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Ulama Indonesia menyebut dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini sebagai bentuk kebijakan yang tak pancasilais.

“Ini tidak pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, dalam akun X resminya dan telah dikonfirmasi Republika.co.id, Rabu (14/8/2024).

Hal itu dinilai janggal karena sejak lama, pasukan Paskibraka Muslimah sudah boleh berjilbab. Dia pun mendesak agar larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional dihapus.

“Cabut arahan larangan berjilbab bagi paskibraka,” kata dia.

Jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, Kiai Cholil menyarankan sebaiknya para peserta Muslimah tersebut pulang saja. “Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya,” ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Pandjaitan menyatakan kebutuhan pendanaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan bergizi pada pemerintahan selanjutnya nihil masalah.

“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat.

Menurut dia, berdasarkan kajian ekonomi dari Kemenko Marves, pemerintah masih dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun dengan asumsi defisit anggaran mencapai 2,5 persen.

Anggaran itu, kata dia, dapat dialokasikan untuk program makan siang gratis, pembangunan IKN termasuk menyelesaikan pembangunan tol Sumatra.

“Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatra, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujarnya.

Untuk mendukung anggaran itu, lanjut dia, perlu dilakukan sejumlah upaya di antaranya memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan dan memastikan tidak ada yang menunggak pajak.

Dia mengaku optimistis baik IKN dan program makan siang bergizi dapat terealisasi tuntas meski keputusan berada di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” imbuhnya.

Di sisi lain dalam kesempatan terpisah, Direktur Program Institute for Development and Economics Finance (Indef), Eisha Maghfiruha Rachbini dalam diskusi publik pada Kamis (4/7) mengungkapkan utang pemerintah jatuh tempo perlu diwaspadai khususnya untuk program pemerintah selanjutnya.

Dia menyebutkan berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 April 2024, utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.

Adapun porsi utang jatuh tempo pada 2025 itu yakni dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,28 persen dan pinjaman sebesar 11,72 persen. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan utang jatuh tempo pada 2024 mencapai Rp424,29 triliun.

“Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah program pemerintah yang fantastis menjalankan pembiayaan program itu ditambah dengan utang jatuh tempo,” katanya dalam diskusi daring dipantau di Denpasar.

Berdasarkan data APBN Kita per April 2024 yang dirilis edisi Mei oleh Kementerian Keuangan, komposisi utang per 30 April 2024 mencapai Rp8.338 triliun.

Jumlah utang itu sebesar 38,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau berada di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Apabila dirinci, porsi utang itu terdiri dari surat berharga negara sebesar 87,94 persen atau mencapai Rp7,333 triliun dan pinjaman sebesar 12,06 persen atau Rp1.005 triliun.

Adapun, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi mencapai 71,18 persen.