Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan produk B40 siap digunakan dan program penggunaan wajib B40 siap diimplementasikan pada 1 Januari 2025.

“Insyaallah (diimplementasikan 1 Januari 2025), (produk B40) sudah selesai dites dan siap implementasinya,” ujar Bahlil usai Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian dilansir Antara, Minggu, 3 November 2024.

Dia juga menyatakan pihaknya sedang menyiapkan rancangan konsep pengembangan bahan bakar biodiesel hingga biodiesel 100 (B100) sebagai salah satu upaya mewujudkan swasembada energi.
“Salah satu rancangan yang dilakukan adalah mempersiapkan semua konsep sampai dengan B100, tapi sudah tentu itu bertahap, nanti kami laporkan (perkembangannya),” jelas dia.

Baca juga: Mandatori Bio Solar B40 Dikeluarkan Awal Januari 2025

Kini, produk biodiesel yang wajib digunakan di Indonesia adalah B35, yakni campuran 35 persen Fatty Acid Methyl Esters (FAME) dari minyak sawit dan 65 persen BBM diesel jenis solar, yang penerapannya dimulai pada 1 Februari 2023.

Pemerintah pun terus menyempurnakan produk biodiesel lanjutan dengan meningkatkan proporsi minyak sawit menjadi 40 persen, atau sering disebut B40.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyatakan kesiapan untuk menerapkan mandatori biodiesel B40 pada awal Januari 2025.

Ia mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan sejumlah infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, pengiriman, dan logistik untuk kelancaran penerapan mandatori bioenergi yang ditargetkan persiapan selesai Desember 2024.

"Memang perlu banyak hal untuk mempersiapkan kaya pelabuhannya, pengirimannya, logistik. Industri harus mempersiapkan, investasi butuh modal juga," ucapnya.

Selain fokus pada B40, pemerintah juga mengkaji kemungkinan penerapan biodiesel B50. Eniya menyebutkan bahwa kajian teknis terkait performa mesin dengan penggunaan B50 sudah dilakukan.

Ia menuturkan bahwa uji coba implementasi biodiesel B50 telah dilakukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kalimantan Selatan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menyusun strategi untuk mencapai swasembada energi. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan untuk memenuhi ketersediaan energi nasional dapat dicapai dengan menggunakan substitusi dari energi. Dalam hal ini, LPG yang bisa disubstitusi dengan hilirisasi batubara.

"Bagaimana kita menyediakan LPG yang cukup yang sebagian besar berasal dari impor, justru ini kita mengharapkan substitusinya dari hilirisasi," kata Yuliot dalam keterangannya, Kamis (31/6/2024).

Yuliot menilai Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan batubara cukup besar. Hal ini dinilai dapat menjadi peluang untuk melakukan hilirisasi batubara menjadi gas. Indonesia pun bisa mencontoh dari beberapa negara lain yang sudah mengimplementasikan hilirisasi batubara.

Adapun upaya lainnya, yakni dengan melakukan pengembangan-pengembangan sumur minyak dan gas bumi. Meski demikian, lanjut Yuliot, untuk memenuhi ketersediaan energi nasional, pemerintah tidak hanya bergantung kepada energi berbasis fosil saja, melainkan juga dengan energi baru terbarukan (EBT).

"Untuk ketersediaan energi ke depan, itu tidak hanya berasal dari energi fosil, tapi kita juga akan memakai EBT, termasuk yang berasal dari bahan bakar nabati, itu berupa biosolar, bioetanol, dan biodiesel," jelasnya.

Dia menambahkan pihaknya juga akan meningkatkan pemanfaatan biodiesel hingga B100 untuk meningkatkan ketersediaan energi. Sejak Agustus 2023 lalu, program mandatori Biodiesel B35 sudah diluncurkan, di mana campuran 35% biodiesel ke dalam solar.

"Pemerintah juga menargetkan B100, yang sekarang sudah itu B35 yang akan ditingkatkan ke B40 B50 B60 sampai dengan B100 ke depan. Kita juga sudah rapatkan dengan stakeholder, kalau untuk bio ini kan berasal dari sektor pertanian. Dan hal ini sudah dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian," imbuh dia.

(rrd/rrd)

JAKARTA, investor.id–Perkebunan sawit yang dikelola para petani swadaya total seluas 5,31 juta hektare (ha) mampu memproduksi 14,87 juta ton minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) per tahun atau setara 13,91 juta kiloliter (kl) biodiesel. Karena itu, peran petani sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel perlu diperkuat.

Peneliti tata kelola sawit dan biodiesel Wiko Saputra menjelaskan, pasar biodiesel di Indonesia tumbuh signifikan sejak kebijakan pencampuran biodiesel dalam solar (biosolar) diberlakukan agresif di 2015. Pemerintah berhasil melaksanakan program B35 yang kini menjadi pijakan untuk terus meningkatkan bertahap kadar pencampuran menuju 100% (B100).

Namun, adanya tantangan teknis di lapangan telah menyebabkan stagnasi produksi sawit. Untuk mencapai B40 saja, dibutuhkan tambahan 2,5 juta ton CPO. “Karena itu, lebih baik memberdayakan petani sawit khususnya yang swadaya guna mendukung industri biodiesel ini daripada berfokus di rasionalisasi penurunan ekspor,” ujar Wiko.

Wiko menuturkan, dengan kenaikan permintaan biodiesel, kebutuhan CPO terus meningkat. Dengan asumsi kenaikan permintaan biosolar 3% per tahun, pada 2035 saat program B60 dijalankan maka kebutuhan CPO untuk industri biodiesel dalam negeri akan mencapai 34,35 juta ton. Potensi besar Indonesia dalam sektor perkebunan sawit swadaya pun ikut menjadi perhatian.

Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 5,31 juta ha perkebunan sawit swadaya yang mampu memproduksi hingga 14,87 juta ton CPO per tahun atau setara 13,91 juta kl biodiesel. Potensi terbesar itu dari perkebunan di Sumatra dan Kalimantan. Tapi, Wiko menilai, model rantai pasok industri biodiesel saat ini belum memungkinkan petani sawit swadaya mendapatkan nilai tambah maksimal.

“Untuk itu, diperlukan model rantai pasok baru yang memungkinkan perkebunan sawit swadaya menyuplai ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mini milik kelompok petani dan langsung memasok PT Pertamina sebagai offtaker biodiesel,” jelas dia saat diskusi keberlanjutan biodiesel bertema Mewujudkan Kemitraan Petani dan Industri Biodiesel Dalam Pengembangan Biodiesel Sawit untuk Kesejahteraan Petani Sawit di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Hanya saja, dalam mewujudkan upaya itu, ada sejumlah tantangan besar yang dihadapi. Banyak kebun sawit swadaya yang produktivitasnya menurun dan membutuhkan peremajaan. Aspek kelembagaan petani sawit swadaya juga masih lemah dan regulasi terkait perizinan PKS mini menjadi hambatan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) petani sawit swadaya serta pengetahuan terkait bisnis hilir sawit masih perlu ditingkatkan.

Data mengenai petani sawit swadaya, seperti nama dan alamat, juga belum lengkap, sehingga menyulitkan pemerintah memastikan kecukupan lahan, legalitas, dan kesiapan petani dalam mendukung industri biodiesel. Wiko menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran perkebunan sawit swadaya dalam rantai pasok biodiesel. “Jika berhasil, hal ini dapat memberi manfaat lebih besar bagi petani dan meningkatkan keberlanjutan industri biodiesel di Indonesia,” papar Wiko.

Peremajaan Tanaman

Sementara itu, Ketua Umum Perisai Prabowo Ahmad Kailani menyatakan, kebutuhan petani sawit tidak hanya penyediaan bibit untuk mendukung proses peremajaan, tapi juga harus terlibat dalam setiap kebijakan terkait industri. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang selama ini dikelola untuk mendukung peremajaan tanaman sawit juga harus memperhatikan dengan baik banyaknya tanaman yang telah berusia di atas 25 tahun dan butuh peremajaan.

“BPDPKS itu ibarat dana petani yang disimpan untuk peremajaan tanaman sawit. Masa peremajaan ini harus tepat waktu dan merata bagi petani yang membutuhkan. Banyak lahan sawit yang sudah di atas 25 tahun dan harus segera ditanam ulang agar produktivitas tetap terjaga, ini harus dilihat," tutur dia.

Menurut Kailani, alasan utama Perisai Prabowo dan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) ikut mengawal isu tersebut karena Presiden Prabowo Subianto sangat memperhatikan kesejahteraan petani dan berkomitmen memastikan peran mereka tidak diabaikan. “Presiden Prabowo sangat konsisten dengan hak-hak petani. Kebijakan pemerintah ke depan tidak hanya di angan-angan, tapi harus membumi dan berdampak langsung ke petani melalui kemitraan dengan pelaku usaha,” ujar dia.

Dia juga menekankan, kebijakan B50 yang digagas pemerintahan baru harus memberikan manfaat nyata bagi petani sawit dan tidak hanya menguntungkan pengusaha besar. “Kebijakan biodiesel harus berdampak positif bagi masyarakat, terutama petani sawit. Kami akan terus mengawal agar kemitraan ini tidak merugikan petani kecil,” tandas Kailani.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Rencana presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, memproduksi bahan bakar nabati (BBN) biodiesel 100 % atau B100 akan terhambat produktivitas sawit di Indonesia. Karena itu, perlu ada pertimbangan secara matang dan peta jalan atau roadmap yang jelas untuk mewujudkan target tersebut.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Abadi Poernomo, mengatakan saat ini sebagian tanaman sawit di Indonesia sudah memasuki usia 30 tahun atau memasuki fase yang kurang produktif. Sementara biodiesel menggunakan sawit sebagai bahan bakunya.

"Jika ingin mewujudkan B100 maka harus melihat produksi dari minyak sawit Indonesia," ujar Abadi saat ditemui di sela acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue , di Jakarta, Rabu (9/10).

Abadi mengatakan, pengembangan biodiesel juga harus disesuaikan dengan industri otomotif. Pasalnya, tidak semua mesin dapat bekerja dengan B100.

Selain itu, pengembangan biodiesel juga harus memperhatikan kebutuhan industri makanan dan minuman yang juga menggunakan hasil olahan kelapa sawit. Pengembangan biodiesel berpotensi bersinggungan dengan kebutuhan sawit untuk pangan.

Tidak Tercantum dalam RPP KEN

Abadi mengatakan, pemerintah belum memasukkan rencana produksi B100 dalam Revisi Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang saat ini tengah menunggu pengesahan dari Jokowi. Dalam RPP KEN tersebut, baru tercantum rencana pengembangan hingga B50.

"B60 juga belum kita rencanakan. Ya sampai dalam perencanaan RPP KEN masih maksimal B50 di 2060," ujarnya.

Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan B100 akan menjadi kenyataan. Namun, hal itu harus direncanakan dengan baik mulai dari penanaman kembali sawit yang sudah memasuki usia tidak produktif.

"Jadi bukan mustahil. Tapi ini mesti direncanakan dengan baik kapan replanting, kapan bisa masuk 100 persen dan sebagainya," ucapnya.

Petani Prediksi Biodiesel Akan Berhenti di B50

Sebelumnya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memprediksi pengembangan biodiesel di Indonesia akan berhenti di B50 atau campuran 50 persen minyak kelapa sawit. Hal itu disebabkan semakin menurunnya produksi sawit hingga regulasi yang tidak mendukung.

B50 adalah biodiesel yang mengandung fatty acid methyl ester atau FAME minyak kelapa sawit sebesar 50% dalam komposisi BBM solar.

Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat ME Manurung, menyambut baik program mandatori biodiesel 40 persen (B40) yang rencananya akan diterapkan tahun ini oleh pemerintah. Dia memprediksi ketersediaan CPO untuk B40 masih cukup.

Namun, Gulat mengatakan, produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia diprediksi akan habis untuk kebutuhan domestik jika pemerintah menaikkan mandatori biodiesel menjadi B50. Kebutuhan domestik tersebut diantaranya pangan, oleokimia, medis dan Biodiesel B50.

Berdasarkan data Apkasindo, produksi CPO Indonesia mencapai 48 juta ton pada 2023. “Kalau kita maju terus dari B40, kita akan stop pada B50. Karena CPO kita akan defisit 1,24 juta ton jika patokan kita ke volume CPO tujuan ekspor tahun 2023 lalu sebesar 2,04 juta ton," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (13/3).

Dengan demikian, Gulat mengatakan, Indonesia akan berhenti ekspor jika pemerintah menjalankan B50. Akibatnya, Indonesia akan berhenti mendapatkan devisa dari sawit. "Ini berbahaya. Kalau ini terjadi, sudah kami diskusikan dengan berbagai pakar dan kita simulasikan, kebutuhan sekian juta ton untuk B50 kita akan minus,” ujar Gulat.