Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 dituding menjadi biang kerok kehancuran PT Sri Rejeki Isman atau Sritex yang kini diputus pailit maupun perusahaan tekstil lain.

Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan menyebut Permendag 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor itu telah mengganggu operasional industri tekstil dalam negeri.

"Kalau itu (mengganggu operasional) secara nyata pasti iya. Karena teman-teman kita juga kena, banyak teman-teman di tekstil ini," ujarnya di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan, Senin (28/10).

Ia menuding lahirnya Permendag 8/2024 telah membuat sejumlah pelaku usaha industri tekstil terpukul secara signifikan hingga pada akhirnya gulung tikar.

"Kalau Permendag 8 itu kan masalah klasik yang sudah tahu. Jadi, lihat aja pelaku industri tekstil ini, banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang terlalu dalam sampai ada yang tutup," ujarnya.

Lantas, apa isi Permendag 8/2024 yang menghantam industri tekstil lokal itu?

Mei lalu, Kemendag pernah menggelar sosialisasi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 kepada para pelaku usaha, termasuk importir dan importir produsen. Pada sosialisasi tersebut, ada tujuh substansi dalam Permendag Pengaturan Impor tersebut.

Pertama, ada relaksasi persyaratan permohonan Persetujuan impor (PI) oleh Importir pemilik Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) bagi barang komplementer, tes pasar, dan purnajual untuk 18 komoditas yang dibatasi impornya menjadi tanpa memerlukan pertimbangan teknis.

Kedua, adanya relaksasi pengaturan impor untuk sebelas kelompok komoditas, yaitu elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku pelumas dan katup.

Selanjutnya, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, bahan kimia tertentu (1 HS), tekstil dan produk tekstil (2 HS), dan barang tekstil sudah jadi lainnya (1 HS).

Ketiga, relaksasi pengaturan pengeluaran barang impor khusus untuk komoditas yang tiba di pelabuhan tujuan mulai 10 Maret 2024 sampai 17 Mei 2024 dan tertahan di pelabuhan tujuan. Soal ini, ada sekitar 26 ribu kontainer yang menumpuk.

Keempat, pengecualian larangan dan pembatasan (lartas) impor barang kiriman komoditas besi, baja, dan produk turunan untuk kegiatan usaha maksimal US$1.500 per pengiriman yang diimpor oleh Importir Pemilik API-P tanpa batasan frekuensi pengiriman.

Kelima, penyederhanaan persyaratan pengajuan surat keterangan untuk pengecualian lartas impor barang contoh yang bukan untuk diperdagangkan, serta barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan produk oleh importir pemilik API-P.

Keenam, penambahan ketentuan pengecualian lartas tidak untuk kegiatan usaha berupa barang kiriman pribadi, dapat diimpor dalam keadaan baru maupun tidak baru, tanpa batasan jenis dan jumlah barang, kecuali untuk barang dilarang impor, barang berbahaya, dan kendaraan bermotor tidak diberikan pengecualian lartas impor.

Untuk barang kiriman pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), paling banyak dua unit per pengiriman.

Ketujuh, penambahan ketentuan impor barang bawaan pribadi berupa telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet (HKT) dari luar daerah pabean ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) paling banyak dua unit untuk satu kali kedatangan dalamsatu tahun.

"Kami harap, langkah cepat pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 ini dapat mengatasi berbagai hambatan dalam proses impor dan mendukung kelancaran perdagangan di Indonesia," Direktur Impor Kemendag Arif Sulistiyo dalam keterangan resmi.

Ia menyebut penerbitan Permendag Impor 8 Tahun 2024 merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar merevisi Permendag 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

"Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak," ungkap Arif.

Sebab, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu pada 17 Mei 2024 terdapat 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, serta 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak yang belum bisa mengajukan Dokumen Pabean Impor karena kendala perizinan impor.

Kontainer tersebut terdiri atas komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan sejumlah komoditas lainnya. Relaksasi impor dalam Permendag 8 bak karpet merah untuk para importir produk jadi.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menyebut penerbitan Permendag 8 adalah 'kecelakaan parah' dalam sejarah Indonesia.

Ia menuturkan aturan itu memicu keluarnya pasal yang menjadi 'lubang besar' yang memungkinkan barang-barang impor masuk tanpa persetujuan teknis (pertek). Hal ini melanggar kewenangan serta peraturan dari kementerian/lembaga lain.

"Ini menjadi sesuatu bad practices di Indonesia gitu. Tidak bisa dibayangkan sebuah regulasi dari sebuah kementerian teknis mengacaukan kementerian yang lain," tegas Danang dalam diskusi publik INDEF secara daring bertajuk 'Industri Tekstil Menjerit, PHK Melejit', Kamis (8/8).

Ia pun menduga 26 ribu kontainer itu tak mengikuti prosedur aturan impor sehingga tertahan dan memicu antrean di pelabuhan. Yang seharusnya dilakukan adalah penindakan hukum, bukan meloloskan puluhan ribu kontainer itu.

Menurutnya, merilis kontainer seolah membebaskan para bandit importir untuk masuk menjajah pasar dalam negeri.

"Ini menurut saya sebuah kecelakaan berpikir yang cukup parah, yang seharusnya bisa diatasi dengan penindakan hukum, tapi malah melahirkan sebuah regulasi yang mengacaukan kementerian lain dan mengacaukan industri kita," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap ekspor industri pengolahan mengalami penurunan pada September 2024 yang dipicu oleh minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) hingga pakaian jadi dari tekstil.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa penurunan nilai ekspor nonmigas secara bulanan utamanya didorong oleh sektor industri pengolahan.

BPS mencatat nilai ekspor sektor industri pengolahan turun 6,38% secara bulanan (month-to-month/mtm) pada September 2024, dengan andil penurunan sebesar 4,78%.

“Penurunan ekspor nonmigas terjadi pada sektor industri pengolahan di mana utamanya disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor minyak kelapa sawit, logam dasar mulia, pakaian jadi dari tekstil, serta peralatan listrik lainnya,” kata Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS Perkembangan Ekspor-Impor September 2024, Selasa (15/10/2024).

Meski demikian, secara tahunan, Amalia menyampaikan bahwa semua sektor mengalami peningkatan. Adapun, peningkatan ini didorong oleh kenaikan nilai ekspor industri pengolahan sebesar 7,11% dan memberikan andil sebesar 5,27%.

Tercatat, pada September 2024, total ekspor nonmigas sebesar US$20,91 miliar. Di mana, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar US$0,56 miliar.

Menyusul sektor pertambangan dan lain sebesar US$3,88 miliar, dan sektor industri pengolahan sebesar US$16,46 miliar.

Amalia menyampaikan bahwa nilai ekspor nonmigas menurut sektor mengalami penurunan secara bulanan, kecuali pada sektor pertanian yang mengalami peningkatan ekspor sebesar 2,95%.

Di sisi lain, komoditas ekspor sektor pertanian yang mengalami peningkatan adalah lada hitam, buah-buahan tahunan, seperti pinang, kelapa, dan manggis. Kemudian mutiara hasil budidaya udang hasil tangkap, serta sayur-sayuran.

Industri tekstil dan pakaian jadi Indonesia masih menderita. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut sektor tersebut belum pulih imbas banjir produk impor ke Tanah Air.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, angka Indeks Kepercayaan Industri (IKI) subsektor pakaian jadi cenderung menurun sejak bulan Mei. Meskipun secara keseluruhan kinerjanya masih ekspansif atau masih di atas level 50.

"Dan kami melihat sekarang badai banjir impor sudah mulai berdampak pada subsektor industri pakaian jadi. Sejak bulan Mei lalu industri pakain jadi itu masih ekspansif, tapi kami lihat ada tren penurunan IKI sampai bulan September," katanya dalam konferensi pers Rilis IKI di Kemenperin, Senin (30/9/2024).

Febri menyebut industri pakaian jadi yang kini menderita adalah yang di luar kawasan berikat atau tidak berorientasi ekspor. Meskipun industri yang berorientasi ekspor juga tetap mengalami penurunan permintaan.

"Dan kami lihat yang cukup menderita itu adalah industri pakaian jadi di luar kawasan berikat. Sekarang industri pakaian jadi di kawasan berikat nampaknya mulai mengalami penurunan permintaan ekspor," imbuhnya.

Menurutnya ada potensi produk pakaian jadi di kawasan berikat akan disalurkan ke pasar domestik imbas sepinya permintaan dari pasar luar negeri. Kondisi ini pada akhirnya berdampak negatif bagi industri di luar kawasan berikat.

"Nah ini nanti perlu kita lihat apakah produksi pakaian jadi di kawasan berikat ini akan ditumpahkan pula ke pasar domestik, yang nanti akan membuat industri di luar kawasan berikat juga akan menderita juga. Karena selain menghadapi banjir impor pakaian jadi juga menghadapi serbuan dari produk pakaian jadi dari kawasan berikat," bebernya.

Kondisi serupa dialami sektor tekstil. Febri menyatakan sektor tersebut harus bersaing dengan produk impor legal dan ilegal.

"Jadi industri tekstil itu masih menderita di sisi permintaan. Dan kenapa, karena itu banjir impor produk ilegal dan legal. Produk impor jadi legal dan ilegal," tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita menyebut tekanan terhadap industri tekstil disebabkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 tahun 2024. Aturan tersebut memungkinkan barang-barang impor masuk tanpa persetujuan teknis.

"Jadi kalau untuk tekstil memang dengan kebijakan, apalagi Permendag 8 ini memang sangat menghantam sekali, karena dia memang satu-satunya mengandalkan kainnya untuk pasar lokal," sebut Reni.

Terkait PHK di sektor tekstil, Reni menyebut hal tersebut tak lepas dari faktor sepinya orderan. Akibatnya pengusaha harus melakukan efisiensi dan mengurangi jumlah karyawannya secara perlahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya peningkatan impor pakaian jadi pada Juli 2024.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut kenaikan volume impor terjadi pada produk pakaian dan aksesoris rajutan (HS 61), serta produk pakaian dan aksesoris bukan rajutan (HS 62).

"Secara bulanan HS 61 ini naik 55,46% [month-to-month/mtm] dan hs 62 naik 29,01% [mtm]," ujar Amalia, Kamis (15/8/2024).

Dia membeberkan, sebagian besar impor pakaian jadi itu berasal dari China, Vietnam, Bangladesh, Hongkong dan Maroko.

Kendati begitu, secara kumulatif impor pakaian jadi selama periode Januari - Juli 2024 dari China mengalami penurunan 4,75% untuk kode HS 61 dan turun 7,17% untuk kode HS 62. Menurutnya, untuk impor kelompok pakaian dan aksesoris bukan rajutan yang mengalami penurunan paling banyak merupakan kelompok berbahan nonkatun.

Amalia mengatakan angka impor secara kumulatif lebih menunjukkan tren impor yang lebih baik. Sementara tren impor secara bulanan relatif dipengaruhi oleh proses pengiriman kebutuhan untuk stok yang berbeda setiap bulannya.

"Namun sekali lagi kalau bulanan mengalami peningkatan, untuk data ekspor atau impor yang lebih relatif baik adalah melihat angka kumulatif dari satu periode," bebernya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Senin (12/8/2024), Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, untuk mengatasi kontraksi kinerja industri, khususnya dari serangan impor, diperlukan kebijakan perlindungan berupa trade remedies.

Adapun, banjir produk tekstil impor diakibatkan overkapasitas di negara produsen tekstil dan pakaian jadi serta adanya perlambatan ekonomi global.

"BMAD adalah salah satu solusi yang ditawarkan, tetapi untuk prosesnya memerlukan waktu yang panjang," kata Jemmy kepada Bisnis, Senin (12/8/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com -Produk imporpakaian jadi "membanjiri" Indonesia pada Juli 2024. Hal ini sebagaimana ditunjukan oleh data ekspor dan impor yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, impor pakaian jadi dan aksesoris rajutan (HS 61) melonjak 55,46 persen secara bulanan pada Juli 2024.

Kemudian, impor komoditas pakaian jadi bukan rajutan (HS 62) naik sebesar 29,01 persen secara bulanan.

PIXABAY/MICHAL JARMOLUK Ilustrasi pakaian, pakaian impor.

"Memang ada kenaikan impor pakaian jadi khususnya HS 61, pakaian dan aksesoris yang rajutan dan HS 62 pakaian dan aksesoris bukan rajutan," kata Amalia, dalam konferensi pers, di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut Amalia bilang, impor komoditas HS 61 utamanya berasal dari China, Vietnam, Bangladesh, Turki, dan Italia.

Untuk komoditas HS 62, utamanya juga berasal dari China, kemudian Vietnam, Hong Kong, dan Maroko.

Walaupun meningkat signifikan pada Juli 2024, Amalia menyebutkan, jika dilihat secara tahun kalender (Januari sampai Juli 2024) nilai impor pakaian jadi dari China sebenarnya turun.

BPS mencatat, nilai impor komoditas HS 61 dari China pada periode Januari hingga Juli 2024 turun 4,75 persen. Pada periode yang sama, nilai impor komoditas HS 62 turun sebesar 7,17 persen.

"Itu relatif dipengaruhi oleh proses pengirman kebutuhan untuk stok yang mungkin tiap bulan akan berbeda," ucap Amalia.

PIXABAY/PEXELS Ilustrasi pakaian, pakaian impor.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, impor tekstil dan produk tekstil (TPT) meningkat setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Impor pada 17 Mei 2024 lalu.

Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reny Yanita mencatat impor TPT naik 43 persen. Padahal, impor TPT sempat turun saat Permendag Nomor 36 Tahun 2023 masih berlaku.

"Terbitnya Permendag 8/2024 pada 17 Mei 2024 lalu yang merelaksasi impor TPT, menyebabkan impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024 menjadi 194.870 ton dari semula 136.360 ton pada April 2024," kata Reni dalam diskusi di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (8/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com -Produk imporpakaian jadi "membanjiri" Indonesia pada Juli 2024. Hal ini sebagaimana ditunjukan oleh data ekspor dan impor yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, impor pakaian jadi dan aksesoris rajutan (HS 61) melonjak 55,46 persen secara bulanan pada Juli 2024.

Kemudian, impor komoditas pakaian jadi bukan rajutan (HS 62) naik sebesar 29,01 persen secara bulanan.

PIXABAY/MICHAL JARMOLUK Ilustrasi pakaian, pakaian impor.

"Memang ada kenaikan impor pakaian jadi khususnya HS 61, pakaian dan aksesoris yang rajutan dan HS 62 pakaian dan aksesoris bukan rajutan," kata Amalia, dalam konferensi pers, di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut Amalia bilang, impor komoditas HS 61 utamanya berasal dari China, Vietnam, Bangladesh, Turki, dan Italia.

Untuk komoditas HS 62, utamanya juga berasal dari China, kemudian Vietnam, Hong Kong, dan Maroko.

Walaupun meningkat signifikan pada Juli 2024, Amalia menyebutkan, jika dilihat secara tahun kalender (Januari sampai Juli 2024) nilai impor pakaian jadi dari China sebenarnya turun.

BPS mencatat, nilai impor komoditas HS 61 dari China pada periode Januari hingga Juli 2024 turun 4,75 persen. Pada periode yang sama, nilai impor komoditas HS 62 turun sebesar 7,17 persen.

"Itu relatif dipengaruhi oleh proses pengirman kebutuhan untuk stok yang mungkin tiap bulan akan berbeda," ucap Amalia.

JAKARTA, KOMPAS.com -Produk imporpakaian jadi "membanjiri" Indonesia pada Juli 2024. Hal ini sebagaimana ditunjukan oleh data ekspor dan impor yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, impor pakaian jadi dan aksesoris rajutan (HS 61) melonjak 55,46 persen secara bulanan pada Juli 2024.

Kemudian, impor komoditas pakaian jadi bukan rajutan (HS 62) naik sebesar 29,01 persen secara bulanan.

PIXABAY/MICHAL JARMOLUK Ilustrasi pakaian, pakaian impor.

"Memang ada kenaikan impor pakaian jadi khususnya HS 61, pakaian dan aksesoris yang rajutan dan HS 62 pakaian dan aksesoris bukan rajutan," kata Amalia, dalam konferensi pers, di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut Amalia bilang, impor komoditas HS 61 utamanya berasal dari China, Vietnam, Bangladesh, Turki, dan Italia.

Untuk komoditas HS 62, utamanya juga berasal dari China, kemudian Vietnam, Hong Kong, dan Maroko.

Walaupun meningkat signifikan pada Juli 2024, Amalia menyebutkan, jika dilihat secara tahun kalender (Januari sampai Juli 2024) nilai impor pakaian jadi dari China sebenarnya turun.

BPS mencatat, nilai impor komoditas HS 61 dari China pada periode Januari hingga Juli 2024 turun 4,75 persen. Pada periode yang sama, nilai impor komoditas HS 62 turun sebesar 7,17 persen.

"Itu relatif dipengaruhi oleh proses pengirman kebutuhan untuk stok yang mungkin tiap bulan akan berbeda," ucap Amalia.

impor pakaian dan aksesoris (rajutan) HS61 dari Tiongkok sepanjang Januari sampai Juli 2024 mengalami penurunan 4,75 persen

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa impor pakaian jadi Indonesia dari Tiongkok mengalami penurunan dalam tujuh bulan terakhir.

"Perlu menjadi catatan dan perhatian bahwa secara kumulatif, impor pakaian dan aksesoris (rajutan) HS61 dari Tiongkok sepanjang Januari sampai Juli 2024 mengalami penurunan 4,75 persen," ujar Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti di Jakarta, Kamis.

Selain itu, komoditas pakaian dan aksesoris (bukan rajutan) atau kode HS62 juga mengalami penurunan sebesar 7,17 persen. Penurunan cukup tinggi adalah barang berjenis bra berbahan non katun atau kode HS6216099.

Namun demikian, BPS mencatat, terjadi kenaikan impor untuk HS61 sebesar 55,46 persen dan HS62 sebesar 29,01 persen pada Juli 2024.

Untuk HS61 utamanya berasal dari Tiongkok, Vietnam, Bangladesh, Turki dan Italia. Sementara HS62, berasal dari Tiongkok, Bangladesh, Vietnam, Hongkong dan Maroko.

Amalia mengatakan, data ekspor maupun impor akan lebih baik jika dilihat secara kumulatif. Sebab, ada banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan nilai apabila dilihat secara bulanan.

"Kalau kalau bulanan nanti dipengaruhi oleh proses waktu pengiriman, kemudian stok setiap bulan, mungkin akan berbeda. Tapi kalau kita lihat bagaimana performance ekspor maupun impor suatu negara itu lebih baik kita lihat dalam angka yang sudah diakumulasikan," kata Amalia.

Diketahui, nilai impor Indonesia pada Juli 2024 mencapai 21,74 miliar dolar AS atau mengalami peningkatan sebesar 17,82 persen secara bulanan dan 11,07 persen secara tahunan.

Penyumbang utama peningkatan nilai impor secara bulanan dan tahunan adalah impor bahan baku/penolong.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Alif Prasetya (25), merintis bisnis pakaian jadi pada Januari 2024, saat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) kurang menguntungkan. Produk-produknya terutama dalam bentuk kaos. Belum lama ini, dia mengaku baru saja mengeluarkan artikelnya yang pertama.

Sejak merintis bisnisnya enam bulan silam, pria asal Tangerang ini mengaku beberapa bulan vakum. Alif enggan menyebut omzet yang pernah ia raup selama ia menjalankan Respawnsive, jenama produk yang ia jual. Saat ini, ia tengah berjibaku membangun usahanya kembali. “Kalau menurutku dari sisi owner tetep pede untuk pakai vendor-vendor sini,” kata Alif saat ditemui di sela-sela pameran Indonesia Clothing Summit, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 1 Agustus 2024.

Paruh pertama tahun ini memang kurang cemerlang bagi industri TPT. Sepanjang Januari sampai Mei 2024, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara mencatat 10.800 buruh di sektor TPT terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sementara Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mencatat setidaknya 21 industri TPT gulung tikar.

Meski begitu, Alif mengatakan tak hendak memandang produk-produk impor sebagai ancaman. Dia mengaku optimistis produk lokal dapat bersaing di pasaran. Untuk itu, dia mendukung langkah pemerintah membentuk satuan tugas (Satgas) pengawasan barang impor ilegal. “Brand lokal pengen maju juga bareng-bareng tanpa ada sangkut pautnya dari brand luar atupun yang ilegal,” kata dia.

Dengan adanya Satgas, dia optimistis pengusaha-pengusaha dalam negeri akan bisa berkembang. Tak hanya memberantas barang impor ilegal, dia berharap pemerintah bisa mempromosikan kembali jemana-jemana lokal seperti miliknya.

Satgas pengawasan barang impor ilegal pada Jumat, 26 Juli 2024 lalu menemukan produk-produk selundupan dari luar negeri senilai Rp40 miliar. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyampaikan, ini merupakan temuan pertama dari satgas impor ilegal setelah diluncurkan pada pekan lalu. Adapun hasil temuan tersebut terdiri dari ponsel pintar dan komputer tablet senilai Rp 2,7 miliar, pakaian jadi Rp20 miliar, barang elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana meminta pemerintah kompak dalam membenahi aturan impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor.

Danang menilai, perbedaan sikap Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam merespons Permendag 8/2024 ini menunjukkan penyusunan aturan relaksasi impor itu tidak dilakukan secara komprehensif.

"Ini tampaknya para Menteri tidak kompak terutama Mendag dan Menperin itu kan diakibatkan oleh proses penyusunan Pemendag 8 ini kan tidak benar-benar dilakukan secara komprehensif yang melibatkan Kemendag dan Kemenperin," kata Danang saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

SHUTTERSTOCK/AUN PHOTOGRAPHER Ilustrasi impor.

"Jadi kita memang berharap Mendag dan Menperin ini mesti sering-sering duduk bersama, kalau enggak nanti industri jadi korban," sambungnya.

Danang menyebut, penerbitan Permendag 8/2024 terkesan terburu-buru lantaran ketika itu Mendag Zulkifli Hasan dan rombongan Kemendag masih dalam perjalanan dinas ke Peru.

Ia mengatakan, meski tidak banyak perubahan dari Permendag 36/2023, namun aturan baru tersebut menghapus Pertimbangan Teknis (Pertek) untuk komoditas pakaian jadi dan aksesoris.

Hal ini, kata dia, membuat impor pakaian jadi dan aksesoris tersebut menganggu industri domestik.

"Pakaian jadi itu adalah produk hilir dari industri TPT sehingga kalau produk hilir dari industri TPT ini dibuka keran impornya secara maka ya industri menengahnya juga akan terganggu, nah perbaikannya perlu dilakukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Danang mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah untuk menerapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMPT) dan pengenaan bea masuk anti-dumping (BMAD) bagi barang impor.

SHUTTERSTOCK/AIPCREATIVE Ilustrasi industri tekstil.

Sebab, kata dia, potensi dumping dari negara eksportir pakaian jadi ke Indonesia masih cukup tinggi.

"Jadi harus dilakukan anti dumping digital tetapi proses perumusan ini memakan waktu yang cukup lama, maka perlu percepatan lewat perbaikan Permendag 8/2024," ucap dia.

Sebelumnya, Inkonsistensi pemerintah dalam mengatur impor membuat banyak dampak negatif yang timbul mulai dari pasar Indonesia yang banjir produk impor, pabrik-pabrik mulai gulung tikar hingga badai pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam waktu dua bulan, kebijakan peraturan tentang impor direvisi sebanyak tiga kali. Parahnya, antar kebijakan itu direvisi dengan waktu yang berdekatan.

Awalnya dimulai dengan Permendag No 36/2023 yang kemudian direvisi pertama kalinya melalui Permendag No 3/2024. Revisi kedua melalui Permendag No 7/2024.

Ditetapkan per 29 April 2024, revisi kedua berlaku 7 hari sejak diundangkan, yakni 6 Mei 2024. Kini hanya dalam waktu kurang dari dua pekan, sudah muncul revisi ketiga, yakni Permendag No 8/2024.

Industri tekstil banjir produk impor

Ketidakkonsistenan ini pun membuat pasar Indonesia banjir impor, khususnya untuk industri tekstil. Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yunita mengatakan, impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024 menjadi 194.870 ton.

"Naik dari semula 136.360 ton pada April 2024,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Padahal kata dia, saat aturan relaksasi impor belum berlaku, atau Permendag 36 Tahun 2023, volume impor tercatat turun.

Pada Januari dan Februari 2024, impor TPT tercatat 206.300 ton dan 166.760 ton. Namun pada Maret dan April 2024 jumlah volume impor TPT turun jadi 143.490 ton pada Maret 2024 dan 136.360 ton pada April 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengungkapkan perlunya pemahaman mendalam dari pemerintah mengenai tantangan yang dihadapi oleh industri petrokimia. Industri ini merupakan sektor prioritas yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

“Mengingat industri petrokimia tergolong berskala besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah harus membuat kebijakan holistik yang dapat membantu tumbuh kembangnya industri ini, mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Fajar pada diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Senin (8/7).

Namun, suplai bahan baku dan barang jadi plastik saat ini didominasi oleh produk impor dari China. “China sangat agresif dalam membangun fasilitas produksi petrokimia selama pandemi Covid-19, tetapi kelebihan pasokan terjadi karena permintaan domestik tidak cukup tinggi,” jelasnya.

China juga menghadapi kesulitan ekspor ke pasar utama seperti Amerika Serikat akibat sanksi perang dagang, sehingga mereka mengalihkan ekspor ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. “Bahan baku dan barang jadi plastik asal China mudah masuk karena insentif dari pemerintah setempat,” tambah Fajar.

Produk impor semakin sulit dibendung setelah pemerintah merelaksasi kebijakan importasi melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024. “Produsen plastik lokal kesulitan bersaing, sehingga tingkat utilisasi produsen lokal terus menyusut hingga mencapai 50 persen saat ini,” tutur Fajar. Jika terus berlanjut, pabrik-pabrik produksi plastik lokal akan banyak yang tutup, merugikan industri lain seperti makanan-minuman, peralatan rumah tangga, dan otomotif.

Fajar menekankan perlunya pemerintah memperbaiki peraturan importasi yang ada. "Permendag No 36 Tahun 2023 harus diterapkan kembali untuk membatasi produk impor plastik dari China," tegasnya. Inaplas juga mengajukan instrumen perlindungan seperti Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) untuk bahan baku plastik.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita, mengungkapkan bahwa regulasi yang tidak probisnis mengurangi minat investasi. “Permendag Nomor 8 Tahun 2024 merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri yang sejenis dengan produk dalam negeri, sehingga menurunkan minat investasi,” jelas Reni.

Pada tahun 2023, total impor produk petrokimia mencapai 8,5 juta ton, naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7,75 juta ton. Kemenperin fokus menjalankan kebijakan substitusi impor dan meningkatkan investasi di industri petrokimia agar terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Kemenperin memprediksi total investasi di sektor kimia hingga tahun 2030 akan mencapai 31,415 miliar dolar AS. Investor termasuk PT. Chandra Asri Perkasa, PT. Lotte Chemical Indonesia, dan PT. Sulfindo Adiusaha.

Sementara itu, Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus, menilai Permendag 8/2024 berimplikasi pada banjirnya produk petrokimia impor. “Apabila impor produk hilir petrokimia tinggi, maka industri hulunya akan sulit bersaing,” tuturnya. PPN bahan baku petrokimia yang naik dari 11 persen menjadi 12 persen juga meningkatkan biaya modal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengeluhkan meningkatnya impor tekstil dan produk tekstil termasuk produk pakaian jadi ke Indonesia. Masalahnya menurut dia dengan peningkatan impor di sektor hilir, bisa memukul industri petrokimia dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono, mengungkapkan bahwa industri petrokimia Indonesia saat ini berada dalam kondisi kritis dengan utilisasi yang tidak lebih dari 50 persen. Situasi ini diperparah dengan turunnya Purchasing Managers' Index (PMI) ke level 50,7 pada bulan Juni, dibandingkan 52,1 di awal bulan yang sama.

Apalagi pada saat yang sama, menurut dia, terjadi banjir impor di sektor hulu akibat revisi aturan dari Permendag Nomor 36/2024 menjadi Permendag Nomor 8/2024. Sementara permintaan di industri makanan dan minuman masih stagnan, sedangkan industri otomotif mengalami penurunan karena anjloknya penjualan.

Sedangkan konsumsi plastik dalam negeri tergolong rendah sebenarnya yaitu 8,1 kg per tahun. "Permintaan masih ditopang oleh sektor swasta, tetapi tidak cukup untuk menstabilkan kondisi,"tutur Fajar dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema Permendag No 8 Tahun 2024, Wujud Nyata Denormalisasi Industri Petrokimia Nasional, Senin (8/7/2024).

Industri aromatik, terutama di sektor hilir seperti tekstil, juga mengalami penurunan tajam. Situasi ini diperburuk oleh aturan yang memudahkan impor produk tekstil, yang menurut Fajar, seharusnya lebih melindungi industri lokal daripada mempermudah masuknya barang impor.

Alhasil menurut Fajar Ketika industri menurun yang terjadi adalah menahan investasi atau bahkan juga investor menunda mengucurkan dana di Indonesia. Sementara dampak lainnya adalah pemutusan hubungan kerja.

Fajar mendesak pemerintah untuk bertindak sebagai wasit yang fair dalam mengelola kebijakan impor. Pemerintah telah membuka keran impor seluas-luasnya bagi produk tekstil dan produk tekstil (TPT), yang berakibat pada hilangnya pekerjaan ratusan ribu buruh di industri petrokimia.

"Sepanjang sejarah, ini adalah situasi terburuk yang dialami, bahkan lebih buruk dari pandemi Covid-19," tuturnya.

Industri petrokimia berharap adanya kebijakan yang lebih mendukung dan melindungi industri lokal. Salah satunya dengan melakukan revisi Permendag Nomor 8/2024.

Ia meyakini revisi aturan akan mampu menahan impor dan juga melindungi industri lokal. Dengan perlindungan yang memadai, diharapkan industri petrokimia dapat kembali bangkit dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.