BANDUNG, iNews.id - Forum Komunikasi Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI) Jawa Barat (Jabar) menggelar deklarasi damai menyambut Pilkada 2024 di GOR Saparua, Kota Bandung, pada Sabtu (9/11/2024). FKPPI Jabar yang berulang tahun ke-46 mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan pilkada.

“Kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pilkada yang damai, berintegritas, dan berkualitas,” ujar Ketua Pengurus Daerah (PD) X FKPPI Jabar, Dadang Rahmat Hidayat.

Menurutnya, pilkada di Jabar sangat dinamis, dengan adanya pilgub, pilwakot dan pilbup yang memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama keluarga besar FKPPI yang tersebar di berbagai wilayah.

“Kita harus mendukung pembina kami, yaitu TNI dan Polri, agar terus melaksanakan tugas dengan baik. Kita sebagai keluarganya harus mendukung situasi pilkada yang dinamis, berintergritas dan berkualitas serta damai itu yang paling penting," katanya.

Dadang menekankan untuk merealisasikan deklarasi damai tersebut, pihaknya sudah mendapatkan intruksi dari pusat agar menjaga persatuan dan kesatuan di internal FKPPI.

"Yang paling penting jaga persatuan dan kesatuan di internal dan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hoax dan kita ikut serta didalam tim manapun tapi menciptakan kebersamaan," ungkapnya.

Dalam acara ini juga digelar berbagai kegiatan sosial, seperti donor darah, khitanan, bazar UMKM dan lomba olahraga.

“Kami ingin memberikan kontribusi positif, tidak hanya untuk pilkada, tetapi juga dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi warga sekitar,” tambahnya.

Dadang menegaskan FKPPI Jabar siap menjaga suasana damai dan kondusif selama pilkada berlangsung.

“Kami ada di mana-mana, dan kami siap mendukung agar Pilkada berjalan dengan baik. Yang terpenting adalah masyarakat bisa memberikan hak pilihnya dengan tepat, dan memilih calon terbaik untuk daerahnya,” tuturnya.

Berikut lima poin deklarasi FKPPI Jabar.

1. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung secara damai, berkualitas, jujur, adil, dan berintegritas.
2. Mengajak semua pihak untuk senantiasa menarasikan pesan-pesan kebangsaan yang positif guna menjaga muruah nilai-nilai Persatuan Indonesia.
3. Menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang selama pilkada.
4. Mengajak pemilik hak suara untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.
5. Mendukung penuh TNI/Polri dalam menjalankan tugasnya secara profesional selama pelaksanaan pilkada.

Editor: Rizky Agustian

Jakarta (ANTARA) - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengatakan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

"KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.

Komoditas yang dimaksud berasal dari Tiongkok, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

KPPI mencatat, impor utama pakaian dan aksesori pakaian berasal dari beberapa negara, di antaranya Tiongkok sebesar 35,27 persen, Bangladesh sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 9,25 persen, Vietnam sebesar 9,08 persen, Turki sebesar 5,82 persen, Kamboja sebesar 5,08 persen, India sebesar 4,79 persen, dan Maroko sebesar 3,31 persen.

Selain delapan negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor 2023.

KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan untuk mendaftarkan diri sebagai interested parties selambat-lambatnya pada 15 November 2024.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mulai menyelidiki tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard measures terkait lonjakan jumlah impor produk terpal plastik serat sintetis dari polipropilena, polietilena, dan polietilena densitas rendah.

Penyelidikan itu telah dimulai Rabu (18/9/2024) setelah KPPI menerima permohonan dari Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia atau Inaplas pada 22 Agustus 2024.

Asosiasi tersebut mewakili industri dalam negeri, yakni PT Unggul Karya Semesta dan PT Politama Pakindo.

Berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan yang disampaikan, ditemukan indikasi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon.

“Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang menurun selama periode 2021 hingga 2023. Indikator ini antara lain penurunan pada produksi, penjualan domestik, kapasitas terpakai, jumlah tenaga kerja, dan pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik, kerugian finansial, serta peningkatan persediaan,” kata Ketua KPPI Franciska Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam tiga tahun terakhir (2021—2023) ada peningkatan jumlah impor terpal dari plastik, serat sintetis dari polipropilena, polietilena, dan polietilena densitas rendah dengan tren sebesar 8,74 persen.

Pada 2023, impor produk tersebut ke Indonesia sebesar 5.504 ton atau naik 15,70 persen dibanding tahun 2022.

Tahun lalu, impor utama Indonesia untuk produk ini berasal dari Tiongkok dengan pangsa impor sebesar 61,89 persen, diikuti Korea Selatan 30,61 persen, dan Vietnam 7,49 persen.

Selain ketiga negara itu, pangsa impor negara berkembang masih di bawah tiga persen dari total impor pada tahun yang sama.

Adapun produk terpal plastik serat sintetis dari polipropilena, polietilena, dan polietilena densitas rendah memiliki kode Harmonized System (HS) delapan digit, yaitu ex3921.90.90, ex3926.90.99, dan ex6306.12.00 sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mulai melakukan tindakan penyelidikan pengamanan perdagangan (safeguard measures) atas lonjakan jumlah impor Polietilena Linear Kepadatan Rendah (Linear Low Density Polyethylene/LLDPE) dalam bentuk selain cair atau pasta pada Senin, (9/9).

Sebagai informasi, Polietilena Linear Kepadatan Rendah (LLDPE) merupakan bahan baku film kemasan, kantong, lembaran plastik, plastik pembungkus, plastik pembungkus elastis, mainan, penutup, tutup, pipa, hingga ember.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak menjelaskan, berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan yang disampaikan, KPPI menemukan fakta adanya indikasi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon.

Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang menurun selama periode 2021-2023.

"Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut, antara lain, menurunnya produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, kerugian finansial, serta pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik," terang Franciska dalam keterangannya, Selasa (10/9/2024).

Produk dengan kriteria polietilena mengandung monomer alfa-olefin 5 persen atau kurang dalam bentuk selain cair atau pasta memiliki kode Harmonized System (HS) 3901.10.92 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.

Sebelumnya, KPPI menerima permohonan secara resmi untuk melakukan penyelidikan safeguard measures pada Senin, (12/8) lalu. Permohonan tersebut diajukan oleh Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mewakili industri dalam negeri yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk, dan PT Lotte Chemical Titan Nusantara.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) terjadi peningkatan jumlah impor barang LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta dengan tren sebesar 13,54%.

Pada 2023, impor produk tersebut ke Indonesia tercatat sebesar 280.385 ton, naik 33,27 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 210.382 ton. Sementara pada 2022, impor produk tersebut turun 3,27 persen dari 2021 yang tercatat sebesar 217,494 ton.

Pada 2023 impor utama, LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta berasal dari beberapa negara, antara lain Malaysia dengan pangsa impor sebesar 43,43 persen, diikuti Thailand (37,52 persen), Arab Saudi (8,36 persen), dan Amerika Serikat (2,97 persen). Selain dari negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor pada tahun yang sama.

"KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftar sebagai pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal pengumuman dan disampaikan secara tertulis," imbuh Franciska.

JAKARTA, KOMPAS.com -Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mulai menyelidiki pengamanan perdagangan atau safeguard measures atas lonjakan jumlah impor bahan plastik, Polietilena Linear Kepadatan Rendah atau Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) dalam bentuk selain cair atau pasta.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengatakan, berdasarkan bukti awal, ditemukan fakta adanya indikasi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon.

Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang menurun selama periode 2021 hingga 2023.

“Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut antara lain menurunnya produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, kerugian finansial, serta pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik,” kata Franciska dalam siaran pers, Selasa (10/9/2024).

KPPI menerima permohonan secara resmi untuk melakukan penyelidikan safeguard measures pada 12 Agustus 2024.

Permohonan diajukan oleh Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) yang mewakili industri dalam negeri yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk. dan PT Lotte Chemical Titan Nusantara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tiga tahun terakhir (2021-2023), terjadi peningkatan jumlah impor barang LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta dengan tren sebesar 13,54 persen.

Pada 2023, impor produk tersebut ke Indonesia tercatat 280.385 ton, naik 33,27 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara pada 2022, impor produk tersebut turun 3,27 persen dibanding 2021 yang sebesar 217.494 ton.

Pada 2023, impor utama LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta berasal dari beberapa negara, antara lain Malaysia dengan pangsa impor sebesar 43,43 persen, diikuti Thailand (37,52 persen), Arab Saudi (8,36 persen), dan Amerika Serikat (2,97 persen).

Selain dari negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor pada tahun yang sama.

“KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftar sebagai pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal pengumuman dan disampaikan secara tertulis,” kata Franciska.

JAKARTA, KOMPAS.com -Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mulai menyelidiki pengamanan perdagangan atau safeguard measures atas lonjakan jumlah impor bahan plastik, Polietilena Linear Kepadatan Rendah atau Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) dalam bentuk selain cair atau pasta.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengatakan, berdasarkan bukti awal, ditemukan fakta adanya indikasi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon.

Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang menurun selama periode 2021 hingga 2023.

“Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut antara lain menurunnya produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, kerugian finansial, serta pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik,” kata Franciska dalam siaran pers, Selasa (10/9/2024).

KPPI menerima permohonan secara resmi untuk melakukan penyelidikan safeguard measures pada 12 Agustus 2024.

Permohonan diajukan oleh Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) yang mewakili industri dalam negeri yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk. dan PT Lotte Chemical Titan Nusantara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam tiga tahun terakhir (2021-2023), terjadi peningkatan jumlah impor barang LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta dengan tren sebesar 13,54 persen.

Pada 2023, impor produk tersebut ke Indonesia tercatat 280.385 ton, naik 33,27 persen dari tahun sebelumnya.

Sementara pada 2022, impor produk tersebut turun 3,27 persen dibanding 2021 yang sebesar 217.494 ton.

Pada 2023, impor utama LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta berasal dari beberapa negara, antara lain Malaysia dengan pangsa impor sebesar 43,43 persen, diikuti Thailand (37,52 persen), Arab Saudi (8,36 persen), dan Amerika Serikat (2,97 persen).

Selain dari negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor pada tahun yang sama.

“KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftar sebagai pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal pengumuman dan disampaikan secara tertulis,” kata Franciska.

Jakarta (ANTARA) - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mulai melakukan tindakan penyelidikan pengamanan perdagangan (safeguard measures) atas lonjakan jumlah impor Linear Kepadatan Rendah (Linear Low Density Polyethylene/LLDPE) dalam bentuk selain cair atau pasta.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengatakan berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan yang disampaikan, KPPI menemukan fakta adanya indikasi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon.

Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa
indikator kinerja industri dalam negeri yang menurun selama periode 2021-2023.

“Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut, antara lain, menurunnya produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, kerugian finansial, serta pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik," ujar Franciska melalui keterangan di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPPI menerima permohonan secara resmi untuk melakukan penyelidikan safeguard measures pada Senin, (12/8). Permohonan tersebut diajukan oleh Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mewakili industri dalam negeri yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk. dan PT Lotte Chemical Titan Nusantara.

Produk dengan kriteria polietilena mengandung monomer alfa-olefin 5 persen atau kurang dalam bentuk selain cair atau pasta memiliki kode Harmonized System (HS) 3901.10.92 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) terjadi peningkatan jumlah impor barang LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta dengan tren sebesar 13,54 persen.

Pada 2023, impor produk tersebut ke Indonesia tercatat sebesar 280.385 ton, naik 33,27 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 210.382 ton. Sementara pada 2022, impor produk tersebut turun 3,27 persen dari 2021 yang tercatat sebesar 217.494 ton.

Di tahun yang sama, impor utama LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta berasal dari beberapa negara, antara lain Malaysia dengan pangsa impor sebesar 43,43 persen, diikuti Thailand (37,52 persen), Arab Saudi (8,36 persen), dan Amerika Serikat (2,97 persen).

Selain dari negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor pada tahun yang sama.

"KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftar sebagai pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal pengumuman dan disampaikan secara tertulis," kata Franciska.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menghentikan penyelidikan terkait tindakan pengamanan perdagangan (safeguard measures) terhadap impor benang filamen artifisial pada Jumat, 30 Agustus 2024.

Ketua KPPI, Franciska Simanjuntak, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil karena tidak ada industri dalam negeri yang memproduksi benang filamen artifisial, sehingga impor barang tersebut tidak bisa dikenakan tindakan pengamanan.

Menurut Franciska, kesimpulan ini didasarkan pada beberapa hal. Pertama, surat dari Kementerian Perindustrian tertanggal 24 Juli 2024 yang menyatakan bahwa belum ada produksi benang filamen artifisial di pasar domestik. Kedua, data dari Kementerian Perindustrian yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 20301. Ketiga, hasil kunjungan KPPI ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil pada 25 Juli 2024.

Lebih lanjut, KPPI menemukan bahwa 10 perusahaan yang mengajukan permohonan penyelidikan hanya memproduksi benang stapel artifisial, bukan benang filamen artifisial. Kedua jenis benang ini tidak bersaing langsung karena memiliki proses produksi yang berbeda.

Penyelidikan terhadap impor benang filamen artifisial dimulai pada 27 Oktober 2023, setelah Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengajukan permohonan resmi pada 18 September 2023. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tren impor benang filamen artifisial meningkat 28 persen selama periode 2020-2023, meskipun jumlah impor pada 2023 mengalami penurunan sebesar 11 persen dibandingkan tahun sebelumny

Apa Itu Benang Filamen Artifisial?

Benang filamen artifisial adalah benang yang terdiri dari serat panjang atau filamen yang dibuat melalui proses sintetis. Berbeda dengan benang stapel, yang terdiri dari serat pendek yang dipintal menjadi benang, benang filamen artifisial terdiri dari serat panjang yang tak terputus.

Serat ini umumnya terbuat dari bahan-bahan seperti poliester, nilon, rayon, atau akrilik, yang dibuat melalui proses kimiawi dari bahan mentah seperti minyak bumi atau kayu.

Benang filamen artifisial digunakan dalam berbagai produk tekstil karena sifatnya yang serbaguna dan tahan lama. Beberapa kegunaannya antara lain:

• Pakaian: Benang filamen artifisial sering digunakan untuk membuat pakaian seperti kaus, celana, dan pakaian dalam karena sifatnya yang ringan, tahan lama, dan cepat kering.
  
  
• Tekstil Rumah Tangga: Produk seperti tirai, pelapis sofa, dan karpet juga menggunakan benang filamen artifisial karena tahan terhadap kerutan dan noda.
  
  
• Produk Industri: Benang ini juga digunakan dalam pembuatan tali, jaring, dan kain teknis yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan tinggi.
  
  
• Mode dan Fesyen: Dalam dunia fesyen, benang filamen artifisial digunakan untuk membuat kain yang berkilau, seperti satin dan organza, yang sering dipakai dalam gaun malam dan busana formal.

Benang filamen artifisial adalah salah satu komponen penting dalam industri tekstil modern. Keunggulannya dalam hal kekuatan, elastisitas, dan kemampuannya untuk diproduksi dalam jumlah besar menjadikannya pilihan utama dalam banyak aplikasi tekstil. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses produksinya, kita bisa lebih menghargai peran benang ini dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.

Koordinator JPPI Ubaid Matraji meragukan kesimpulan BPS jika biaya pendidikan dasar jadi penyumbang utama inflasi di Agustus lalu. Sebab biaya pendidi

Bisnis.com, JAKARTA - Penyelidikan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard terhadap produk impor expansible polystyrene atau EPS dengan kode HS 3903.11.10 resmi diperpanjang.

Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Franciska Simanjuntak mengatakan, penyelidikan perpanjangan BMTP tersebut dilakukan terhadap produk impor EPS dari negara Taiwan, China, dan Vietnam. Menurutnya, inisiasi penyelidikan perpanjangan BMTP tersebut dilakukan KPPI setelah menerima permohonan resmi dari PT Kofuku Plastic Indonesia pada 21 Juni 2024.

Usai menerima laporan tersebut, KPPU menemukan fakta adanya bukti awal terkait dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami PT Kofuku Plastic Indonesia. Hal itu terlihat dari penurunan indikator kinerja industri dalam negeri pada periode 2021-2023 yang mencakup penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai dan laba.

"Pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian strukturalnya secara optimal," ujar Franciska dalam keterangannya, Selasa (23/7/2024).

Secara terperinci, Franciska menjelaskan bahwa PT Kofuku Plastic Indonesia menginformasikan program penyesuaian struktural yang mereka lakukan baru mencapai 27,74%. Menurut korporasi tersebut realisasi itu cenderung kecil.

Franciska mengatakan, pengenaan BMTP yang sebelumnya telah dilakukan selam tiga tahun terhadap produk impor tersebut ternyata belum cukup bagi industri dalam negeri membuat penyesuaian struktural.

"Oleh karena itu, pemohon meminta KPPI untuk memperpanjang pengenaan BMTP agar PT Kofuku Plastic Indonesia dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural dan bersaing dengan barang impor,” beber Franciska.

Untuk diketahui, impor expansible polystyrene pada 2023 paling banyak berasal dari Taiwan dengan pangsa impor hingga 47,09%. Selanjutnya, mengekor impor dari China sebesar 37,56%, dan Vietnam sebesar 13,36%. Selain ketiga negara tersebut, pangsa impor dari negara berkembang lainnya masih di bawah 3% dari total impor pada tahun yang sama.

"KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan [interested parties] untuk mendaftarkan diri sebagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengikuti dengar pendapat [hearing], selambat-lambatnya pada 1 Agustus 2024," katanya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menerapkan bea tambahan berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) untuk melindungi produk lokal dari gempuran impor.

Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Franciska Simanjuntak memastikan kebijakan ini sudah sesuai aturan perdagangan dunia. Untuk itu, pihaknya tidak khawatir adanya tindakan retaliasi atau pembalasan dari negara yang menerima kebijakan tersebut.

"Yang kami lakukan ini sudah sejalan dengan komitmen kita di organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO)," kata Franciska dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (16/7).

Ia mengatakan, setiap proses yang dilakukan KPPI maupun Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) terhadap pengamanan perdagangan di Indonesia selalu dilaporkan kepada WTO.

Selain itu, Indonesia juga memiliki landasan hukum yang jelas yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Sehingga, pihaknya memastikan semua kebijakan pengamanan dan penyelidikan terhadap barang impor ini dilakukan bukan tanpa alasan.

Menurutnya, ada beberapa tahapan dan kriteria yang harus dipenuhi dengan aturan yang berlaku dalam negeri maupun dengan perjanjian pengamanan dan perjanjian antidumping internasional.

Selain itu, setiap negara anggota WTO juga berhak melakukan hal yang serupa apabila industri lokal mereka terancam gempuran produk impor.

"Jadi dengan ini maka kami mungkin bisa menyatakan kalau negara-negara lain juga melakukan dan mempunyai hak yang sama seperti yang kami lakukan apabila syarat-syarat terpenuhi untuk penerapan BMAD dan BMTP," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) menyebut setidaknya ada tujuh komoditas yang akan dikenai bea tambahan berupa BMTP dan BMAD.

Tujuh komoditas itu di antaranya adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil jadi lainnya, dan alas kaki.

Saat ini, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tengah melakukan uji mendalam terkait dampak pemberian bea masuk kepada tujuh komoditas yang dimaksud.

Pihaknya juga tidak membenarkan besaran bea masuk tambahan ini akan sebesar 200% seperti berita yang beredar.

Hingga kini, besaran untuk BMTP dan BMAD masih dihitung dan besaran nanti akan mengacu kepada lonjakan volume impor ke dalam negeri selama tiga tahun terakhir.

"Nah itu akan dilihat, setelah itu baru akan ditentukan bea masuk tindakan pengamanan nanti akan dihitung," ungkapnya.

JAKARTA, Investor.id -Indonesia termasuk negara yang aktif menggunakan kebijakan anti dumping dan tindakan pengamanan. Indonesia berada di posisi 1 di Asean sebagai negara paling banyak melakukan penyelidikan anti dumping dan masuk sebagai lima besar negara yang aktif mengenakan tindakan pengamanan.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan menerangkan, berdasarkan data Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia berada pada posisi ke-13 di dunia dan posisi ke-1 di Asean sebagai negara yang paling banyak melakukan penyelidikan anti dumping. “Sejak 1996, Indonesia tercatat telah melakukan 154 kali penyelidikan anti dumping yang dihitung berdasarkan penyelidikan per produk per negara,” ucap dia seperti dikutip dari Antara, Senin (15/7/2024).