Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan agar Indonesia ikut serta dalam keanggotaan BRICS yang merupakan akronim dari Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan). Pada saat yang sama, Indonesia sedang dalam proses aksesi menjadi anggota OECD.

Rencana bergabungnya Indonesia dalam BRICS, organisasi yang sepakat untuk perlahan meninggalkan dolar, ini menjadi perbincangan hangat di dalam negeri. Lantas, akankah hal ini mengganggu proses aksesi OECD?

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi bahwa keputusan bergabung dengan BRICS tidak akan mengganggu langkah Indonesia yang sejak tahun lalu telah memulai aksesi menjadi anggota OECD.

“Tidak, jadi kita kan negara nonblok dan itu sudah dipahami seluruh anggota OECD,” ujarnya kepada media massa di JCC, Rabu (30/10/2024).

Bersama BRICS, dapat memberikan Indonesia akses ke pendanaan alternatif dan kerja sama Selatan-Selatan yang lebih setara.

Sementara keterlibatan aktif Indonesia dengan OECD– yang beranggotakan 38 negara, termasuk di dalamnya Australia, Amerika Serikat, dan Inggris– dapat mendorong reformasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Airlangga menuturkan saat ini pemerintah masih dalam proses penilaian menjadi anggota OECD. Pada November mendatang, Sektretaris Jenderal (Sekjen) OECD Mathias Cormann akan kembali ke Indonesia dan menemui Prabowo Subianto.

“November Sekjen OECD akan datang ke Indonesia. Kita akan mempersiapkan namannya initial momerandum, itu yang akan kita bahas. Sekjen OECD sudah bersurat ke Pak Prabowo, untuk beliau mohon waktu Pak Prabowo,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Misbakhun. Gabungnya Indonesia ke OECD sekaligus BRICS akan menjadi penyeimbang terhadap geopolitik dan kerja sama ekonomi internasional.

“Rata-rata Pak Menteri Luar Negeri [Sugiono] menyampaikan kalau ini memperkuat hubungan Selatan kan, dan Pak Sarto juga dulu menginisiasi hubungan Selatan-Selatan kan,” tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung dalam blok ini. Menurutnya, negara-negara anggota BRICS merupakan negara-negara besar. Terlebih lagi, dia juga melihat bahwa banyak beberapa negara tetangga juga sudah menyatakan minat pada blok tersebut.

Prabowo menilai, Indonesia perlu memiliki kehadiran dalam kelompok tersebut, sehingga dia memutuskan Indonesia bergabung dengan BRICS.

“Jadi, kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu. Supaya kita baik di semua tempat lah,” terang Prabowo dalam wawancara Eksklusif yang diunggah di YouTube Liputan 6 SCTV, dikutip pada Senin (28/10/2024).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Indonesia melewati proses panjang untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD). Dia menyebut, pembicaraan awal telah berlangsung sejak tahun 2012.

Melalui Instagramnya, Sri Mulyani menerangkan, hari ini dirinya menghadiri peluncuran Portal Aksesi OECD. Portal ini merupakan platform digital untuk melakukan monitoring dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.

"Dalam proses aksesi menjadi anggota penuh OECD ini membutuhkan reformasi serta perbaikan struktural 242 instrumen OECD yang menyangkut seluruh Kementerian dan Lembaga," tulis Sri Mulyani di Instagram, Kamis (3/10/2024).

Sejalan dengan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sri Mulyani mengatakan, dalam proses aksesi ini pemerintah harus melakukan diplomasi total football. Dia bilang, seluruh kementerian dan lembaga harus bersatu padu dalam memberikan kontribusinya.

Selain itu, menurut Sri Mulyani, proses aksesi ini berjalan panjang dan pembicaraan awal telah dimulai sejak 2012.

"Proses aksesi ini pun panjang, pembicaraan awal sudah dimulai sejak 2012. OECD pun sudah menaruh perhatian dan membuka salah satu kantor Asia Tenggaranya di Jakarta. Indonesia sendiri juga sempat menjadi co-chair bersama dengan Jepang pada 2012-2016 lalu," ungkapnya.

Sri Mulyani menambahkan aksesi OECD ini merupakan kebutuhan dan kepentingan Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi, kebebasan individual, supremasi hukum, kompetisi bisnis yang baik, serta good governance di segala lini.

"Mari terus bekerja sama, saling bahu membantu lintas kementerian dan sektor. Demi masa depan Indonesia yang lebih baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan sedang mengerjakan sederet tugas sebagai syarat untuk aksesi menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Nasional OECD menyampaikan tugas berupa perbaikan-perbaikan public service tersebut sebagai upaya agar standar pelayanan dapat setara dengan negara maju, sesuai dengan standar OECD.

“Kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerja sama antar-Kementerian/Lembaga, kita kerja sama juga dengan masyarakat, dengan institusi termasuk di sini dari KPK,” tuturnya dalam usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan Peluncuran Portal Aksesi OECD, Kamis (3/10/2024).

Pemerintah pun terus melakukan benchmarking atau tolok ukur dengan negara-negara yang telah menjadi anggota OECD.

Menteri Keuangan yang menjadi Wakil Ketua Tim Nasional OECD, dalam hal ini Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan instansinya terus melakukan reformasi seperti pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan maupun reformasi yang tercantum dalam UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

“Jadi, banyak yang masuk di dalam OECD itu sebetulnya sudah masuk di dalam reform yang sudah kita kerjakan,” ujar Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan tugas instansinya untuk mendukung aksesi keanggotaan OECD, yakni dalam perbaikan tata kelola perusahaan dan terkait penyuapan pejabat asing.

Pasalnya, saat ini Indonesia belum memiliki kebijakan terkait bribery swap atau kriminalisasi suap terhadap pejabat publik asing atau internasional di Indonesia.

Hal tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi pada 2003.

“Salah satunya adalah kebutuhan kita untuk menkriminalisasi bagi penyuapan terhadap sektor ataupun pejabat asing, yang diundang-undang korupsi kita belum ada,” jelasnya.

Untuk mempercepat transparansi, proses kerja, waktu, dan aksesi OECD, pemerintah meluncurkan platform digital menggunakan platform INA yaitu INA OECD. Alhasil, proses aksesi Indonesia dapat terpantau dalam laman tersebut.

Saat ini, platformhttps://inadigital.co.id masih dalam proses pengembangan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dan menargetkan rampung dalam waktu tiga tahun mendatang.

Upaya bergabung dengan OECD menjadi peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Bisnis.com, JAKARTA -- Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Burhanuddin Abdullah blak-blakan soal upaya Indonesia untuk bergabung menjadi anggota Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).

Burhanuddin menyambut positif upaya yang saat ini telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung ke OECD. Namun, dia menyebut keinginan itu belum tentu bisa diwujudkan sebagaimana target yang dipasang pemerintahan saat ini.

"Saya pernah diberikan [cerita] oleh Duta Besar Inggris, bahwa pemerintah indonesia berniat dalam tempo dua tahun bisa menjadi member dari negara OECD, tapi dia terus meneruskan sampai sekarang ini tidak ada yang dua tahun. Paling kurang dari Korea Selatan itu lima tahun baru jadi member," ujarnya pada saat memberikan keynote speech pada acara IKA Unpad, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Kendati adanya tantangan tersebut, mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) 2003-2008 itu berharap agar RI bisa segera masuk ke OECD.

"Tapi tentu saya sering mengatakan kepada diri sendiri sebetulnya, di balik yang semua kita yakini tersembunyi kesangsian-kesangsian. Tapi karena itu pula kita harus berusaha sebaik-baiknya," papar Burhanuddin.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia terus berkomitmen menjadi anggota OECD dalam waktu tiga tahun mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Kepala Negara menerima Sekjen OECD Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/5/2024).

Airlangga mengaku bahwa upaya bergabung dengan OECD menyandang peranan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

Dia mengatakan upaya penguatan kerja sama internasional yang dilakukan Pemerintah melalui penyampaian intensi untuk bergabung dalam keanggotaan OECD kian menunjukkan kepastian dengan berbagai tahapan yang berlangsung dengan optimal.

"Ini merupakan pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann terkait dengan Proses Aksesi Indonesia," ujar Ketua Pelaksana Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Tim Nasional OECD) dalam sesi konferensi pers di Istana Bogor, Selasa (28/5/2024).