IDXChannel - Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menilai fenomena deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut di Indonesia perlu dikaji dari dua sudut pandang ekonomi, yaitu sisi permintaan (demand) dan sisi penawaran (supply). Dengan begitu, bisa terlihat kesimpulan yang lebih komprehensif.

Ajib menuturkan, dari sisi permintaan, indikator-indikator ekonomi menunjukkan daya beli masyarakat sedang menurun. Hal ini terungkap dari data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyebutkan pajak kelas menengah terus mengalami penurunan, hanya sekitar 1 persen dari penerimaan pajak secara agregat.

Sedangkan dari sisi penawaran, kata dia, data ekonominya juga menunjukkan tekanan, yaitu dari data Purchase Managers' Index (PMI), yang menjadi gambaran kondisi bisnis di sektor produksi barang. Tercatat, sejak April 2024, PMI terus mengalami penurunan, dan bahkan sejak Juli 2024 mengalami konstraksi, yaitu indikator PMI yang turun di bawah 50.

"Daya beli masyarakat yang menjadi faktor konsumsi ini menjadi penopang signifikan pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah harus cepat memberikan insentif tepat sasaran agar daya beli kembali terjaga," ujarnya kepada IDXChannel, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Lebih lanjut dia menerangkan, paling tidak ada tiga hal utama yang perlu menjadi prioritas kebijakan. Pertama adalah kebijakan fiskal.

Menurutnya, kuartal keempat ini menjadi landasan perekonomian Indonesia yang akan memasuki tahun 2025, di mana pemerintah mempunyai ruang fiskal yang begitu sempit untuk bisa menggunakan kebijakan fiskal sebagai pengatur perekonomian, karena pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk kebutuhan APBN.

Ajib bilang, kondisi ini yang kemudian menimbulkan kebijakan kontraproduktif terhadap perekonomian dan daya beli.

"Contohnya adalah narasi dan kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada tanggal 1 Januari 2025. Kondisi ini tentunya perlu dipertimbangkan ulang oleh pemerintah, karena masih banyak opsi lain dalam menambal keuangan negara tanpa membebani masyarakat luas," kata dia.

Kedua, lanjut Ajib, kebijakan moneter. Pada September 2024, Bank Indonesia (BI) sudah melakukan penyesuaian tingkat suku bunga acuan menjadi 6 persen.

Dia menilai, dunia usaha berharap pada kuartal IV-2024 ini, BI kembali melakukan penyesuaian, misalnya diturunkan 25 basis poin. Sebab, dengan tingkat suku bunga acuan di bawah 6 persen, maka potensi likuiditas akan lebih banyak mengalir di sistem perekonomian indonesia.

"Dan daya beli masyarakat akan mengalami kenaikan ketika kemudian perbankan juga mengikuti dengan menurunkan suku bunga kreditnya," ujar dia.

Ketiga adalah kebijakan investasi yang lebih berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi yang masuk dalam Program Asta Cita pemerintahan Prabowo, yaitu penyediaan lapangan pekerjaan. Penyediaan lapangan kerja yang masif ini menjadi prasyarat agar pertumbuhan ekonomi bisa eskalatif di masa selanjutnya.

"Pengangguran yang menyentuh angka 7 juta orang perlu diserap dengan kebijakan investasi yang padat karya," ujarnya.

Secara umum, jelas Ajib, kondisi perekonomian tahun 2024 mengalami fluktuasi yang harus dimitigasi dengan baik oleh pemerintah. Kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi cukup agresif di angka 5,11 persen.

Kuartal kedua mengalami penurunan menjadi 5,05 persen. Kemudian pada kuartal ketiga, perkiraan tidak akan lebih baik dari kuartal kedua.

"Kuartal keempat menjadi momentum pertumbuhan ekonomi lebih agresif dengan momentum pilkada serentak ini. Sehingga target asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2024 yang mematok target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen secara agregat bisa tercapai," kata Ajib.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai deflasi yang terjadi dalam empat bulan terakhir menjadi gejala krisis ekonomi. Kendati demikian, pemerintah mengaku tidak khawatir dengan deflasi yang terjadi belakangaan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti meyakini deflasi merupakan tanda nyata bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Apalagi, sambungnya, saat ini daya beli masyarakat semakin melemah.

"Deflasi terus menerus ini sebetulnya tanda-tanda bahwa insyaallah itu krisis akan terjadi. Ya, semoga ini tidak benar asalkan ada kebijakan atau intervensi kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah," ujar Esther dalam forum Melanjutkan Kritisisme Faisal Basri secara daring, Minggu (15/9/2024).

Pengajar di Universitas Diponegoro ini menjelaskan deflasi selama beberapa bulan berurut-urut selalu terjadi sekitar era krisis ekonomi. Dia mencontohkan, pada Maret—September 1999, terjadi deflasi 7 bulan beruntun yang merupakan masa-masa pemulihan krisis moneter.

Lalu, pada Desember 2008—Januari 2009, juga terjadi deflasi efek dari krisis finansial dunia. Terakhir, deflasi 3 bulan berurut-urut dari Juli—September 2020 akibat pandemi Covid-19.

"Artinya di sini pada tahun-tahun tersebut ketika terjadi deflasi berbulan-bulan secara berurutan itu ada krisis. Nah, kita harus waspada bahwa sekarang ini 4 bulan berurutan itu ada deflasi," jelas Esther.

Dia pun mendorong agar Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pemegang kebijakan moneter segera melakukan intervensi. Dia mengingatkan tugas BI bukan sekadar menjaga nilai tukar rupiah, tetapi juga menstabilkan harga.

Oleh sebab itu, Esther menekankan pentingnya penurunan suku bunga acuan alias BI Rate dalam waktu dekat. Selain itu, BI juga bisa mengeluarkan kebijakan giro wajib minimum dan terus mendorong kredit.

Pemerintah & BI Tak Khawatir

Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengaku tidak khawatir dengan tren deflasi yang terjadi selama Mei—Agustus 2024 atau empat bulan berurut-urut tersebut.

Sri Mulyani berpendapat deflasi yang terjadi belakangan karena adanya koreksi penurunan harga pangan. Oleh sebab itu, tidak perlu ada yang dikhawatirkan.

"Kalau deflasi berasal dari harga pangan, itu kan memang diupayakan dari pemerintah untuk menurunkan terutama waktu itu inflasi dari unsur harga pangan kan cukup tinggi gara-gara terutama dari beras, kemudian El Niño. Jadi, kalau penurunan koreksi terhadap harga pangan itu menjadi tren yang positif," ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2029).

Lagipula, sambungnya, inflasi inti tetap positif. Dia pun meyakini tidak terjadi penurunan daya beli masyarakat, meski tetap harus diantisipasi. "Tapi kita akan tetap waspada ya," tutup bendahara negara tersebut.

Senada, Destry meyakini deflasi empat bulan berurut-urut belakang tersebut bukan alarm tanda krisis ekonomi. Menurutnya, deflasi tersebut bukan karena penurunan daya beli masyarakat.

Dia menjelaskan, deflasi terjadi karena pemerintah telah berhasil melakukan pengendalian harga pangan usai sempat terjadi inflasi yang cukup besar pada awal 2024.

"Lebih ke pangan ya [bukan penurunan daya beli masyarakat], kan pangannya deflasi gede," kagak Destry usai rapat bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).

IDXChannel - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesia mengalami deflasi 0,18 persen di Juli 2024 dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm). Data ini kemudian menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deflasi selama tiga bulan beruntun.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, terjadinya deflasi ini patut diwaspadai. Sebab, deflasi tiga bulan beruntun ini menjadi indikator pelemahan daya beli kelas menengah.

"Deflasi jadi alarm, karena di saat bersamaan, Rupiah melemah, dan yang biasa terjadi adalah imported inflation," ujar Bhima kepada IDXChannel di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Menurutnya, pelemahan daya beli kelas menengah itu bisa terlihat dari penurunan penjualan kendaraan bermotor hingga dana pihak ketiga (DPK) di perbankan tumbuh melambat.

"Ini bisa terlihat dari penurunan penjualan kendaraan bermotor, NPL KPR naik, dan tabungan perorangan yang tumbuhnya melambat," ujar Bhima.

Bahkan deflasi ini, sebut Bhima, menjadi indikasi bahwa pelaku usaha juga mulai tertekan. Sebab, pelaku usaha menahan kenaikan harga di level konsumen.

"Karena khawatir harga ritel naik banyak konsumen yang tidak sanggup dan menurunkan omzet penjualan," kata Bhima.

Hal ini terjadi karena biaya bahan baku dan mesin mengalami kenaikan, tetapi pelaku usaha di saat yang sama juga tidak berani menaikkan harga jual.

"Ini kan artinya pelaku usaha tidak diuntungkan dengan adanya deflasi. Deflasi justru menunjukkan ada yang tidak beres dari geliat ekonomi, khususnya pasca lebaran," ujar Bhima.

(Dhera Arizona)