IDXChannel - Indonesia Mining Association (IMA) kembali menyelenggarakan Indonesia Mining Summit yang bakal berlangsung di Jakarta pada 4 Desember 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara atau IMA, Hendra Sinadia menjelaskan penyelenggaraan Indonesia Mining Summit 2024 akan menghadirkan para pemimpin industri, pemerintah, dan pakar untuk membahas masa depan sektor pertambangan Indonesia.

Acara ini juga berfokus pada isu-isu strategis seperti hilirisasi mineral, dekarbonisasi, serta peningkatan investasi dalam industri tambang berkelanjutan.

"Indonesia Mining Summit 2024 akan kembali kita selenggarakan, temanya memang masih kita godok, tapi seputar isu sustainability. Kemudian kita juga akan membahas tema-tema terkait hilirisasi, yang juga menjadi program prioritas dari Presiden Prabowo," kata Hendra saat ditemui di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Hendra menjelaskan Indonesia Mining Summit 2024 akan menghadirkan para pemimpin industri pertambangan, pemerintah, dan pakar untuk membahas masa depan sektor pertambangan Indonesia.

"Lewat acara itu kita juga akan membahas isu mengenai batu bara, kontribusi, dan peran batu bara ke depan kita akan bahas. Tentunya bagaimana industri pertambangan bisa melaksanakan dan menurunkan emisi dan membantu pemerintah mencapai karbon netral," tuturnya.

Menurutnya, Indonesia memiliki cadangan mineral yang cukup banyak seperti nikel, aluminium, tembaga, timah, dan emas-perak. Sektor pertambangan pun menjadi komoditas andalan dan sebagai tulang punggung perekonomian nasional, baik saat era Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Presiden Prabowo.

"Indoensia memang masih cukup banyak menyimpan cadangan mineral yang strategis. Ini juga bisa menjadi tulang punggung hilirisasi. Tapi yang perlu didorong pemerintah ke depan adalah bagaimana industrilisasi yang bisa menyerap hasil mineral," ujar dia.

Hendra berharap lewat penyelenggaraan Indonesia Mining Summit 2024 ini bisa menjalin diskusi dengan pemerintah untuk keberlanjutan industri pertambangan di tanah air. Dengan begitu, Indonesia Mining Summit ini bisa memberikan arah bagi pelaku usaha ke depan, dan kontribusi terhadap hilirisasi.

(Febrina Ratna)

JAKARTA - Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan agar tidak lagi melakukan ekspor bahan mentah. Sejalan dengan itu, hilirisasidi sektor mineral dan batu bara (minerba) menjadi kunci untuk mengoptimalkan produk-produk pertambangan minerba.

Seiring dengan meningkatnya nilai tambah, hilirisasi juga akan menjadi andalan ke depan untuk berkontribusi pada penerimaan negara, selain dari pajak. Melalui hilirisasi, kepentingan industri dalam negeri pun dapat dipenuhi. Dari mineral, ada tembaga, nikel, emas, timah, bauksit dan alumunium, yang kesemuanya merupakan bahan baku industri-industri berat yang bisa dioptimalkan pemanfaatannya di dalam negeri. Untuk batu bara, gasifikasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga di dalam negeri.

Hilirisasi juga menjadi upaya nyata pemerintah untuk mencapai kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global. Tak heran jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa hilirisasi tidak akan berhenti pada sektor mineral dan batu bara saja, melainkan akan diperluas ke sektor-sektor strategis lainnya, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan.

"Kita berharap tidak ada lagi ekspor bahan mentah. Semua harus diolah di dalam negeri. Nilai tambah harus tercipta di dalam negeri, dan lapangan pekerjaan juga ada di dalam negeri. Dan ini tidak berhenti hanya di sektor minerba," tegas Presiden saat meresmikan injeksi bauksit perdana di Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, belum lama ini.

Tekad dan tindakan nyata Presiden Jokowi selama 10 tahun pemerintahannya dalam merealisasikan hilirisasi di dalam negeri pun menuai pengakuan serta apresiasi dari para pelaku usaha di sektorpertambangan.Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia, menyebut pemerintahan Presiden Jokowi 10 tahun terakhir terbilang sukses mewujudkan hilirisasi yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut.

"Dalam 10 tahun terakhir, pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Jokowi berhasil merealisasikan amanat UU Minerba sehingga pembangunan fasilitas pengolahan/pemurnian komoditas mineral berjalan dengan lancar," ujarnya, Rabu (2/10/2024).

Menurut dia, dukungan pemerintah dalam kebijakan hilirisasi terbukti dengan adanya kemudahan perizinan seperti penguatan peran dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman & Investasi dalam mendorong percepatan investasi. Kementerian Investasi, kata Hendra, juga berperan dalam membentuk kedeputian (eselon-1) yang menangani hilirisasi termasuk hilirisasi mineral. "Pemerintah juga memberikan fasilitas perpajakan dan non-perpajakan untuk pembangunan smelter," tambahnya.

Hendra juga menilai komitmen pemerintah sangat terasa dalam menjalankan amanat UU dan tetap memperhatikan kepentingan pelaku usaha yang memohon dukungan relaksasi ekspor mineral akibat dampak dari tertundanya pembangunan proyek smelter akibat pandemi. Pemerintah, lanjutnya, juga aktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional berupa pembatasan ekspor, meski banyak mendapat tekanan dari luar negeri.

"Pemerintah juga aktif dalam mempromosikan Indonesia sebagai tujuan investasi di sektor mineral kritis di era transisi energi," Hendra menambahkan.

Presiden Jokowi, di akhir masa jabatannya tetap tidak kendur menggenjot program hilirisasi. Bahkan, di penghujung masa jabatannyaKepala Negara meresmikan dua smelter tembaga dan satu smelter bauksit dalam waktu 2 hari sekaligus. Fasilitas-fasilitas pemurnian dan pengolahan terbaru yang diresmikan itu adalah miliki PT Amman Mineral Internasional, PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Borneo Aluminas Indonesia.

Semangat hilirisasi demi mendongkrak nilai tambah di dalam negeri pun diyakini akan berlanjut di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Jokowi berpesan, Indonesia harus mandiri, salah satunya dengan kebijakan hilirisasi. Dengan membangun smelter di dalam negeri, pengolahan dan pemurnian mineral mentah yang dilakukan tak hanya meningkatkan nilai tambah, dampak ikutannya puntidak kecil, mulai dari serapan tenaga kerja hinggabertambahnyapenerimaan negara.

Bicara nilai tambah, hilirisasi produk nikel misalnya, jika sebelum tahun 2020 ekspor nikel mentah hanya menghasilkan USD1,4 hingga USD2 miliar (sekitar Rp31 triliun, kurs Rp15.500/USD). Namun setelah kebijakan penghentian ekspor bahan mentah, nilai tambah dari nikel melonjak hingga USD34,8 miliar atau sekitarRp539,4 triliun pada tahun 2023.

Sementara untuk aluminium, dengan kebutuhan dalam negeri yang mencapai 1,2 juta ton, dan 56% dari jumlah itu masih diimpor, dengan selesainya pembangunan smelter impor aluminium ditargetkan bisa distop sehingga menghemat devisa negara sebesar USD3,5 miliar atau sekira Rp54,25 triliun per tahun.

Hilirisasi diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru, menciptakan lebih banyak nilai di dalam negeri, dan membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi yang lebih kuat.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Indonesia Mining Association (IMA) mengungkapkan bahwa ada 2-3 tambang tembaga besar yang akan beroperasi dalam lima tahun ke depan.

Ketua IMA Rachmat Makkasau mengatakan 3 tambang tembaga tersebut akan meningkatkan pangsa di pasar tembang dunia menjadi 10% dari saat ini yang berada di kisaran 3%-5%.

"Saat ini Indonesia kalau tidak salah sekitar 3% sampai 5% share untuk tembaga dunia, tetapi kita masih ada beberapa tambang besar yang mungkin akan operasi dalam 5 tahun ke depan dengan potensi produksi dari tambahan 2—3 tambang yang nanti akan beroperasi,” kata Rachmat di Jakarta, Selasa (8/10).

Rachmat menuturkan potensi penambahan 2—3 tambang tembaga baru ini berada di wilayah dengan cadangan tembaga besar telah berada tahap eksplorasi akhir di antaranya Tujuh Bukit di Banyuwangi, di Sumbawa milik Sumbawa Timur Mining, dan di Sulawesi milik Gorontalo Minerals.

“Mereka belum beroperasi, tetapi mereka sedang dalam tahap final stage untuk masuk ke tahapan eksplorasi,” tutur Rachmat.

PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) melalui anak usahanya PT Bumi Suksesindo (BSI) memiliki proyek tembaga Tujuh Bukit di Banyuwangi, Jawa Timur, yang saat ini masih dalam fase bankable feasibility study.

General Manager Communications Merdeka Copper Gold MDKA Tom Malik megatakan, Tujuh Bukit Copper Project merupakan salah satu cadangan tembaga terbesar di dunia yang belum di eksploitasi. Proyek ini berada di bawah tambang Emas Tujuh Bukit yang sudah beroperasi sejak 2017 dibawah IUP PT Bumi Suksesindo.

Sejak 2018, Merdeka telah menginvestasikan lebih dari US$ 200 juta untuk studi kelayakan yang terperinci, termasuk eksplorasi sepanjang 1.890 meter, pengeboran untuk mendefinisikan sumber daya, pemodelan geologi, studi teknis, dan studi pra-kelayakan (Pre-feasibility study atau PFS) yang rampung pada Mei 2023.

Saat ini, kata Tom, MDKA sedang menyusun bankable feasibility study. Selain itu, MDKA terus melakukan optimalisasi proses penambangan dan processing termasuk study metalurgi untuk meningkatkan perolehan logam yang dapat diekstrak dari bijih, peningkatan kualitas bijih yang ditambang. Sementara itu, proses perizian juga masih berjalan.

"Apabila beroperasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit akan menjadi tambang tembaga ke-3 terbesar di Indonesia dan berpotensi meningkatkan produksi tembaga Indonesia 10%-15%," kata Tom kepada KONTAN, Jumat (11/10).

Tambang Emas Tujuh Bukit yang berada di atas Proyek Tembaga diperkirakan akan beroperasi hingga 2029 dan bisa dilanjutkan dengan tambang tembaga bawah tanah.

Sementara itu, PT Sumbawa Timur Mining (STM) yang 80% sahamnya dimiliki oleh Eastern Star Resources Pty Ltd, anak perusahaan yang 100% dimiliki oleh Vale Holdings B.V dan 20% saham STM dimiliki oleh PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) atau Antam, tengah mengerjakan proyek eksplorasi pertambangan di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Corporate Communications STM Cindy Elza menuturkan, Sumbawa Timur Mining mengelola proyek eksplorasi tembaga di Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, NTB berdasarkan Kontrak Karya generasi ke-7.

Pada 2022 lalu, Cindy menyampaikan pengumuman publik kedua terkait Deposit Onto (Deposit Tembaga ini) diumumkan. Total sumber daya diperkirakan 2,1 miliar ton yang setiap tonnya mengandung 0,86% tembaga (Cu) dan 0,48 gram emas (Au).

Sumber daya ini berupa deposit endapan (belum diekstraksi) mengandung mineral terletak sekitar 500 sd 600 meter dibawah permukaan bumi dan berjalin dengan sistem geothermal dengan suhu mencapai 110 derajat celcius. Inilah tantangan sekaligus salah satu keunikan proyek hu'u.

"STM saat ini dalam proses menyelesaikan Pre Feasibility Study dan ditargetkan memasuki tahap Feasibility Study pada 2025. Sedangkan target operasi produksi setelah tahun 2030. Jadi butuh waktu lebih dari 5 tahun lagi," ujar Cindy kepada KONTAN, Jumat (11/10).

Cindy menambahkan, STM membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan visinya menjadi operasi pertambangan tembaga kelas dunia yang didukung oleh energi terbarukan panas bumi dan kami optimis mewujudkannya. Jadi membutuhkan waktu lebih dari dari 5 tahun lagi.

Adapun, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) saat ini memiliki 80% saham di PT Gorontalo Minerals (GM). Sisanya, sebesar 20% saham dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM). GM memiliki hak Kontrak Karya atas konsesi pertambangan seluas 24.995 hektar yang terletak di Kabupaten Bone Bolango (Gorontalo, Sulawesi, Indonesia). Saat ini, jumlah cadangan yang ada sekitar 100 juta ton bijih dan sumber daya yang ada sekitar 400 juta ton bijih. Adapun, kadar tembaganya sekitar 0,5%—0,7%.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Mining Association (IMA) dan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengusulkan agar pemerintah tidak memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam jangka waktu tertentu, melainkan sesuai dengan usia tambang atau ketersediaan cadangannya.

Ketua Umum IMA, Rachmat Makkasau, menekankan perlunya regulasi yang lebih jelas terkait tambang yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Rachmat menjelaskan bahwa keberlangsungan tambang harus diselaraskan dengan kapasitas smelter. Jika tidak, bisa terjadi ketidakseimbangan, di mana smelter memiliki kapasitas serapan yang tinggi namun usia tambang pendek.

harus dilihat bahwa keberlangsungan umur dari izin tambang harus dilihat. Harus disesuaikan dengan kemampuan di smelternya. Jangan sampai kemampuan atau serapan smelter tinggi, tapi usia tambangnya pendek. Nah ini perlu dilihat dan memastikan keberlanjutan," ungkap Rachmat dalam BNI Investor Daily Summit di Jakarta, Selasa (8/10).

Ia menambahkan bahwa di beberapa negara, izin tambang diberikan sepanjang sumber daya masih ada, namun di Indonesia perlu juga diperhatikan aspek lingkungan.

Batasan durasi izin pertambangan sebaiknya tidak diterapkan jika cadangan tambang masih tersedia. "Ini merupakan PR yang harus dipertimbangkan pemerintah untuk memastikan keberlanjutan tambang," lanjutnya.

Rachmat juga mengungkapkan bahwa IMA telah mengajukan usulan terkait hal ini dalam beberapa pertemuan dengan pemerintah.

Menurutnya, diskusi ini penting untuk dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang agar industri tambang tetap berkesinambungan.

Ia mengingatkan bahwa jika tidak ada kesinambungan, bisa muncul isu serius pada 2045 terkait cadangan tambang yang menurun sementara hilirisasi industri perlu terus dipacu.

Senada dengan Rachmat, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mendukung agar izin pertambangan tidak lagi dibatasi oleh waktu, seperti yang diterapkan di banyak negara tambang lain di dunia.

Tony mencontohkan tambang Freeport di Timika, Papua Tengah, yang masih berpotensi beroperasi hingga lebih dari 2050, namun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) perusahaan akan berakhir pada 2041.

"Lebih baik izin tambang tidak dibatasi oleh jangka waktu, tapi sesuai dengan ketersediaan cadangan," ungkap Tony.

Untuk diketahui, aturan yang berlaku di Indonesia saat ini untuk IUPK bisa diperpanjang selama cadangan tersedia, namun dievaluasi setiap 10 tahun. Hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Mengacu beleid ini, Pasal 195B ayat 2 PP No 25 Tahun 2024, perpanjangan IUPK diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 10 tahun.

"Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama ketersediaan cadangan dan dilakukan evaluasi setiap 10 (sepuluh) tahun," tulis Pasal 195B ayat 2.