Phnom Penh: Pemerintah Indonesia dan Kamboja memiliki banyak kesamaan sebagai sesama anggota ASEAN, termasuk keprihatinan atas konflik di Myanmar dan tanah Palestina yang berkepanjangan.

Hal ini dibahas Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menlu Kamboja Sok Chenda Sophea dalam Pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) di Phnom Penh, Kamboja pada Rabu, 21 Agustus 2024.

“Saya tekankan pentingnya scaling-up bantuan kemanusiaan dan terus mendorong implementasi Konsensus Lima Poin serta mengembalikan perdamaian dan demokrasi di Myanmar,” ucap Menlu Retno.

Terkait Palestina, kedua menteri berdiskusi mengenai Jalur Gaza dan Tepi Barat, dan mereka sepakat untuk melihat bahwa situasinya memang semakin memburuk.

“Saya sampaikan kembali konsistensi posisi Indonesia yang meminta agar gencatan senjata permanen dapat segera tercapai, bantuan kemanusiaan tanpa hambatan dapat dilakukan, dan terwujudnya two-state solution,” tutur Menlu Retno.

Dalam kunjungan kerja ke Kamboja ini, Menlu Retno juga melakukan Kunjungan Kehormatan kepada Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet.

Selain menyampaikan salam hormat dari Presiden Joko Widodo kepada PM Hun Manet, ia juga mengatakan bahwa peringatan 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara tahun ini merupakan momentum yang baik untuk semakin memperkuat kemitraan kedua negara.

“Kepada PM Kamboja, saya juga menjelaskan hasil-hasil pertemuan JCBC secara garis besar, terutama mengenai masalah penguatan kerja sama di bidang pertahanan, pemberantasan kejahatan lintas batas, kerja sama perdagangan dan investasi, serta kerja sama ketahanan pangan,” ungkap Menlu Retno.

“Terakhir, saya menekankan kembali komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan kedua negara,” pungkasnya.

Dari Phnom Penh, Menlu Retno akan terbang menuju Beijing, Tiongkok, untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi.

Baca juga: Pemimpin Junta Sebut Ada Negara yang Ingin Konflik Myanmar Terus Berlanjut

(WIL)

Phnom Penh: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hadir dalam Pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) di Phnom Penh, Kamboja pada Rabu, 21 Agustus 2024. Pertemuan Menlu Retno dengan Menlu Kamboja Sok Chenda Sophea ini dilakukan di momen peringatan 65 tahun hubungan bilateral Indonesia-Kamboja.

Pertemuan JCBC kali ini adalah pertemuan yang kelima, sementara pertemuan yang keempat dilakukan di Jakarta pada 2018.

Terdapat lima topik besar yang dibahas dalam JCBC yaitu kerja sama politik, kerja sama pertahanan dan keamanan, kerja sama ekonomi, kerja sama sosial budaya dan pariwisata. Kedua menteri juga membahas mengenai isu di kawasan dan global.
Pertama yang dibahas adalah mengenai kerja sama pertahanan-keamanan. Selama ini, kerja sama pertahanan-keamanan Indonesia-Kamboja terjalin erat, melalui dialog, latihan bersama, dan juga capacity building. Dalam pertemuan, Menlu Retno mendorong penguatan kemitraan di bidang pertahanan, termasuk kerja sama industri pertahanan.

Dalam hal ini, Kamboja menyampaikan ketertarikan membeli sejumlah peralatan militer produksi Indonesia seperti helikopter dan senjata ringan. Oleh karena itu, Menlu Retno mengundang pihak Kamboja untuk mengunjungi industri pertahanan Indonesia seperti ke PT PINDAD dan PTDI dan juga berpartisipasi dalam Indo Defence Expo & Forum yang akan diselenggarakan pada November tahun ini.

“Kami juga menyambut baik kunjungan KRI Bima Suci ke Pelabuhan Sihanoukville pada 16-19 Agustus lalu yang menjadi simbol eratnya hubungan kedua Angkatan Laut,” ujar Menlu Retno.

TPPO di Kamboja

Isu kedua mengenai isu tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, terutama menyangkut kejahatan online scamming yang kian meningkat dan menjadi perhatian serius kedua negara.

Menlu Retno menyampaikan bahwa tahun lalu saja, KBRI Phnom Penh telah menangani 842 kasus online scamming yang melibatkan WNI. Menlu Retno mengapresiasidukungan Pemerintah Kamboja kepada Pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Dan untuk memperkuat upaya penanggulangan TPPO, lanjut Menlu Retno, dirinya juga mendorong pembentukan mekanisme bilateral khusus untuk pencegahan TPPO secara lebih efektif.

Ketiga, kedua menteri juga membahas penguatan kerja sama ekonomi. Menlu Retno mengapresiasi kepercayaan masyarakat Kamboja terhadap produk-produk Indonesia.

Nilai perdagangan kedua negara terus meningkat. Tahun lalu, nilai perdagangan kedua negara mencapai hampir USD1 miliar, dan angka ini tentu masih dapat ditingkatkan.

Oleh karena itu, Indonesia-Kamboja untuk mendorong kemitraan business-to-business.

Konektivitas Indonesia-Kamboja

“Saya juga mengundang para pebisnis Kamboja untuk mengunjungi Pameran Produk dan Jasa Sousdey Indonesia pada September mendatang yang akan diadakan oleh KBRI Phnom Penh,” ucap Menlu Retno.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama ketahanan pangan dan investasi dan ketertarikan serta kesiapan sejumlah Perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di bidang industri pangan dan infrastruktur di Kamboja. Untuk itu, Menlu Retno meminta dukungan Pemerintah Kamboja untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin berinvestasi ke Kamboja.

Poin keempat yang dibahas adalah mengenai kerja sama sosial budaya. Di sini, Menlu Retno mendorong finalisasi MoU Kerja Sama Kebudayaan yang akan memperkuat kolaborasi dalam melestarikan benda-benda sejarah dan warisan budaya serta kerja sama museum dan arkeologi.

Untuk poin kelima, Menlu Retno dan Sophea membahas penguatan kerja sama konektivitas. “Kami sepakat mendorong joint feasibility studies untuk pelayaran langsung dan pembukaan jalur penerbangan langsung untuk destinasi baru,” ungkapnya.

Baca juga: Bersama Komunitas RI di Kamboja, KBRI Phnom Penh Renovasi Sekolah Persahabatan

(WIL)

Phnom Penh: KBRI Phnom Penh bersama komunitas masyarakat Indonesia di Kamboja bekerja sama merenovasi Sekolah Persahabatan Indonesia dan Kamboja di Provinsi Prey Veng pada 6 Juli lalu.

Inisiatif renovasi ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia terhadap Kamboja di saat kedua negara memperingati 65 tahun hubungan diplomatik.

Upacara peresmian kembali sekolah yang baru direnovasi ini dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Kamboja Santo Darmosumarto dan Y.M. Suon Somalin, Gubernur Prey Veng, dan Y.M Tonn Sa Im yang mewakili Menteri Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kamboja.
Turut hadir para donatur dari komunitas Indonesia, termasuk pengusaha Indonesia di Kamboja dan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Kamboja.

Renovasi sekolah ini, yang menelan biaya sekitar USD34 ribu, mencakup pembaruan peralatan sekolah dan laboratorium, meja dan kursi, toilet, gazebo sekolah yang dapat digunakan untuk membaca atau aktivitas lainnya, serta gerbang baru. Donasi tersebut sepenuhnya dikumpulkan KBRI Phnom Penh dan masyarakat Indonesia di Kamboja yang saat ini mencapai lebih dari 100 ribu orang.

"Renovasi sekolah ini adalah bukti persahabatan dan kerja sama yang langgeng antara Indonesia dan Kamboja," kata Dubes Santo, dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Senin, 8 Juli 2024.

Komunitas Indonesia memiliki sejarah panjang dalam berkontribusi terhadap masyarakat Kamboja, dan termasuk perihal pembangunan sekolah yang pertama kali didirikan pada 1995. Sekolah persahabatan tersebut saat ini tercatat memiliki sekitar 790 pelajar dari tingkat sekolah taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama.

"Kami bangga menjadi bagian dari proyek bermakna ini. Menghidupkan kembali sekolah ini tidak hanya memberikan fasilitas pendidikan yang lebih baik bagi para siswa, tetapi juga memperkuat ikatan antara kedua negara kita," ungkap Arik Mintorogo selaku Ketua Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Kamboja (PERMIKA).

"KBRI Phnom Penh dan Komunitas Indonesia di Kamboja berkomitmen untuk memastikan bahwa para pelajar di Sekolah Persahabatan Indonesia dan Kamboja memilki fasilitas yang layak untuk belajar," tutur Dubes Santo.

"Siswa-siswi ini merupakan masa depan kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja," sambungnya.

Hubungan diplomatik Indonesia-Kamboja dimulai pada 1959 dengan ditandatanganinya Dokumen Traktat Persahabatan Repblik Indonesia dan Kerajaan Kamboja.

Baca juga: IHS 2024: Memperkuat Kolaborasi Sektor Kesehatan Indonesia dan Kamboja

(WIL)