IDXChannel - Mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta pada pagi hari ini, Selasa 5 November 2024. Basuki tiba sekitar pukul 09.50 WIB dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam dengan dasi berwarna biru.

Basuki membenarkan bahwa dirinya bakal dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Undangannya seperti itu (dilantik)," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/10/2024).

Belum lama ini, Basuki Hadimuljono mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Kepala Otorita IKN.

"Ini bukan saya mendahului, tapi menurut Pak Setneg, saya masih di IKN. Sekarang Plt. sudah berhenti, dan sedang diurus oleh Pak Setneg (menjadi Kepala Otorita IKN)," kata Basuki dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Permukiman di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Adapun salah satu tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo adalah untuk mempercepat pembangunan IKN. Terutama untuk pemenuhan kantor lembaga Legislatif dan Yudikatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar.

"Waktu saya bertemu Pak Prabowo, beliau menyampaikan akan dipercepat, kalau sekarang yang sudah dibangun eksekutifnya, ke depan yudikatif dan legislatif sudah dibangun," kata Basuki.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan ada dua fokus pekerjaan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.Dua tugas tersebut yaitu melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan Giant Sea Wall Jakarta-Gresik.

"Yang jelas beberapa hal yang disampaikan pak Prabowo, (pembangunan) IKN lanjut, kemudian terkait Giant Sea Wall," ujar Diana di Istana Merdeka Jakarta, Senin (21/10/2024).

Terkait pembangunan IKN, pihaknya segera menjalin diskusi dengan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait rencana pengembangan infrastruktur dasar di Ibu kota tersebut.

"Kita akan lanjutkan yang sudah jalan. Kita selesaikan semuanya, yang baru-baru nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN," kata Diana.

Sedangkan untuk pembangunan Giant Sea Wall, Direktorat Jendral Sumber Daya Air masih mempelajari lebih lanjut terkait rencana pembangunan tersebut.

"Nanti kita lihat dulu. Kan kita masih belajar juga nih, karena Giant Sea Wall kan kebanyakan urusan SDA," kata Diana.

Sebelumnya, Dirjen SDA Bob Arthur Lombogia mengatakan penurunan muka tanah yang terjadi di wilayah pesisir jawa, terutama Jawa Tengah memang lebih parah ketimbang kondisi penurunan muka tanah yang ada di Jakarta. Hal ini yang menimbulkan rencana untuk membangun tanggul laut raksasa.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan periode 2019-2024 Basuki Hadimuljono mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Kepala Otorita IKN.

"Ini bukan saya mendahului, tapi menurut Pak Setneg, saya masih di IKN. Sekarang Plt. sudah berhenti, dan sedang diurus oleh Pak Setneg (menjadi Kepala Otorita IKN)," kata Basuki dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Permukiman di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Adapun salah satu tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo adalah untuk mempercepat pembangunan IKN. Terutama untuk pemenuhan kantor lembaga Legislatif dan Yudikatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar.

"Waktu saya bertemu Pak Prabowo, beliau menyampaikan akan dipercepat, kalau sekarang yang sudah dibangun eksekutifnya, ke depan yudikatif dan legislatif sudah dibangun," kata Basuki.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan periode 2019-2024 Basuki Hadimuljono mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Kepala Otorita IKN.

"Ini bukan saya mendahului, tapi menurut Pak Setneg, saya masih di IKN. Sekarang Plt. sudah berhenti, dan sedang diurus oleh Pak Setneg (menjadi Kepala Otorita IKN)," kata Basuki dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Permukiman di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Adapun salah satu tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo adalah untuk mempercepat pembangunan IKN. Terutama untuk pemenuhan kantor lembaga Legislatif dan Yudikatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar.

"Waktu saya bertemu Pak Prabowo, beliau menyampaikan akan dipercepat, kalau sekarang yang sudah dibangun eksekutifnya, ke depan yudikatif dan legislatif sudah dibangun," kata Basuki.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menutup kunjungan umum ke proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga September 2024.

Hal ini dalam rangka mempercepat pekerjaan konstruksi terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Mengutip pengumuman resmi melalui akun media sosial Kementerian PUPR, Sabtu (24/8/2024), penutupan ini dalam rangka mempercepat progres pengerjaan infrastruktur dasar yang dibangun pemerintah, seperti pengerjaan pengaspalan jalan sumbu barat, jalan sumbu timur, pembangunan anjungan pengunjung, serta area pekerjaan area parkir.

"Usai peringatan HUT ke-79 RI tahun 2024, pembangunan di IKN akan dilanjutkan kembali, di mana terdapat 68 paket pekerjaan dengan intensitas yang sangat tinggi dan dilaksanakan bersamaan. Untuk itu, kunjungan umum ke IKN akan ditutup sementara hingga September 2024," tulis akun instagram resmi Kementerian PUPR.

Sedangkan untuk Jalan tol Balikpapan-KIPP IKN yang sebelumnya dibuka fungsional untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN, saat ini juga kembali ditutup hingga pekerjaan konstruksi selesai.

Meski demikian, pada pengumuman tersebut dijelaskan bahwa untuk kunjungan kedinasan masih dapat dilakukan secara terbatas dengan melampirkan beberapa persyaratan.

Adapun syarat kunjungan instansi/kedinasan sebagai berikut:

1. Mendapatkan izin tertulis dari Ketua Tim Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN c.q Kepala BPPW Kalimantan dan/atau Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN.

2. Dilaksanakan pada hari Kamis/Jumat.

3. Jumlah pengunjung maksimal 15 orang.

4. Jumlah kendaraan maksimal 3 unit.

5. Senantiasa memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan, keamanan, kebersihan, dan kerapihan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menitipkan sejumlah pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Beberapa infrastruktur dasar belum bisa dibangun menjelang berakhirnya Pemerintahan Joko Widodo pada Oktober 2024, seperti sektor jalan, air minum, hingga hunian bagi PNS yang akan pindah ke IKN.

"Ini baru di KIPP 1A, yang 1B dan 1C belum lengkap, jalan, air minum, menurut saya harus dilanjutkan," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (2/8/2024).

Terkait hunian, Basuki mengatakan ke depan memang masih banyak memerlukan tambahan untuk mengakomodir PNS yang akan dipindahtugaskan ke Ibu Kota baru tersebut. Apalagi, mengingat ada perubahan skema kepemilikan hunian bagi PNS yang bertugas ke IKN.

"Masih terus kita bangun hunian ASN, karena yang akan pindah masih banyak lagi," kata Basuki.

Adapun plafon pembiayaan APBN ke Proyek IKN tersisa Rp10 triliun. Jumlah ini merupakan pengurangan antara plafon pembiayaan IKN menggunakan APBN dari total yang sudah dialokasikan.

Pembiayaan APBN ditargetkan hanya sebesar 20 persen dari total kebutuhan biaya Rp466 triliun, atau sekitar Rp93 triliun saja yang dialokasikan untuk membiayai proyek infrastruktur dasar seperti akses jalan, gedung kantor pemerintahan, hingga hunian PNS. Selebihnya, mengandalkan pembiayaan dari investor.

Jika dihitung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melelang sebanyak 106 paket pekerjaan. Lelang proyek tersebut terbagi dalam tiga termin. Pada batch 1, Kementerian PUPR melelang 40 paket pekerjaan dengan total Rp25 triliun.

Kemudian lelang proyek batch 2 sebanyak 31 paket pekerjaan dengan menyerap anggaran Rp27,68 triliun. Batch ketiga kembali dilelang sebanyak 35 paket pekerjaan dengan anggaran Rp30,79 triliun. Sehingga total APBN yang dikeluarkan untuk ketiga paket tersebut Rp83,42 triliun.

Jika disandingkan dengan target Pemerintah yang hanya menggunakan 20 persen APBN atau sekitar Rp93,2 triliun dari total kebutuhan biaya Rp466 triliun untuk membangun IKN, maka dipastikan plafon pembiayaan APBN pada proyek IKN tinggal tersisa Rp10 triliun saja.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan kemungkinan belum ada investasi asing yang masuk ke proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga periode Presiden Joko Widodo berakhir.

Hal ini berkaitan dengan pemilihan prioritas pemerintah untuk menempatkan pemodal dari dalam negeri untuk berinvestasi di tempat yang paling dekat dengan pusat pemerintahan atau masuk dalam klaster 1.

Sedangkan untuk pengembangan kawasan di IKN, alias masuk dalam pembangunan klaster 2, barulah ditempatkan investasi dari asing. Pengembangan investasi klaster 2 ini kemungkinan baru akan dimulai pada era Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Pembangunan IKN di klaster pertama sekarang, kita fokus ke Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Klaster kedua kita fokus ke asing, asing sudah ada yang mendaftar, tapi belum kita eksekusi," ujar Bahlil usai laporan Realisasi Investasi Kuartal II 2024 di Kantornya, Senin (29/7/2024).

Bahlil mengatakan pengembangan klaster 2 untuk investasi masih menunggu rampungnya pembangunan kelengkapan infrastruktur dasar di klaster pembangunan 1 atau persisnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A.

Dia memprediksi, pembangunan infrastruktur dasar kemungkinan baru rampung paling lambat pada November 2024. Sedangkan pelantikan Presiden terpilih akan dijadwalkan berlangsung pada Oktober.

"Berarti start mereka (investor asing) di Desember untuk groundbreaking," kata Bahlil.

Meski demikian Bahlil masih enggan untuk menyebutkan spesifik nama-nama perusahaan asing yang siap menjadi peserta groundbreaking di IKN. Termasuk, proyeksi nilai investasi yang akan masuk ke IKN dari kantong perusahaan asing.

Namun, Bahlil menyebut Uni Eropa, Asia, dan ASEAN siap berinvestasi di IKN.

"Saya tidak sebut spesifik, tapi ada negara dari Uni Eropa, kawasan Asia ada, Asean ada (rencana investasi ke IKN)," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

SEMARANG,investor.id – APBN memiliki peran vital dalam  pembangunan infrastruktur yang terkait dengan penyediaan air minum. Lantaran penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat. Namun, pemerintah juga mengajak pihak swasta untuk terlibat lebih aktif dalam pembangunan proyek infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk pembiayaan investasi infrastruktur penyediaan layanan air minum  dibutuhkan investasi sebesar Rp 123,5 triliun, APBN dan APBD masing-masing hanya akan membiayai sebesar Rp 77,9 triliun dan Rp 15,6 triliun, sementara sisanya sebesar Rp 29,9 triliun diharapkan dapat dibiayai oleh swasta .

“Air ini cukup dominan kita berikan fasilitas APBN karena air sangat esensial . Air yang buruk salah satu sumber stunting. Jadi kalau kita mau maju untuk mencapai Indonesia lebih baik maka kualitas air harus diperbaiki,” ucap Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan  Brahmantio Isdijoso dalam  acara Press Tour Kemenkeu di Kantor Perumda Air Minum Tirta, Semarang pada Kamis (18/7/2024).

Keterbatasan dana untuk membangun infrastruktur terkait air  menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam memenuhi target penyediaan layanan air minum di tahun 2030, yaitu: 100% hunian dengan akses air minum layak; 30% hunian dengan akses air minum perpipaan; dan pemasangan sambungan air minum rumah tangga sebesar 10 juta sambungan rumah  dimana capaian hingga akhir tahun 2023 baru tersambung sebanyak 3,8 juta sambungan rumah.

Pemerintah juga terus melakukan sejumlah metode pembiayaan  kreatif agar dapat memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.  Salah satu metode yang dilakukan pemerintah untuk menyokong pembangunan infrastruktur adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam sektor SPAM, struktur KPBU melibatkan PDAM sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), Badan Usaha Pelaksana (BUP), Kementerian Keuangan sebagai penyedia dukungan fiskal, Kementerian PUPR untuk dukungan teknis, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai penjamin, serta sponsor dan pemberi pinjaman. BUP bertugas mendesain, membiayai, membangun, mengoperasikan, dan memelihara aset SPAM. Air yang diproduksi oleh BUP akan dijual kepada PDAM yang kemudian menjualnya kepada masyarakat.

“Jadi bagaimanapun kondisi keuangannya  sektor infrastruktur publik harus dibangun berjalan sinergi melalui kolaborasi antara private dengan pemerintah,” kata dia.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News