Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan adanya Instruksi Presiden (Inpres) untuk peta jalan pengawasan kemitraan ke Pemerintah sebagai salah satu fokus pemerintahan ke depan di bidang perekonomian. Diusulkan kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dalam rancangan kebijakan pembangunan Indonesia untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Usulan keberadaan Inpres tersebut diserahkan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa dalam bentuk Policy Paper Peta Jalan Kebijakan Pengawasan Kemitraan Indonesia 2024-2029 kepada Pemerintah secara simbolis kepada Penasihat KPPU yang juga Ketua Dewan Penasihat TKN Presiden Terpilih Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah, didampingi Penasihat KPPU lainnya, Fuad Bawazier dan Sahala Benny Pasaribu. Turut hadir menyaksikan penyerahan tersebut, Anggota KPPU Budi Joyo Santoso dan Gopprera Panggabean.

Fanshurullah berpendapat kemitraan merupakan akselerator investasi antar pelaku usaha di berbagai skala, termasuk antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar. Dengan kontribusi UMKM kepada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% dari total PDB pada tahun 2018, penyerapan 97% tenaga kerja dan 58,8% investasi, Fanshurullah melihat potensi kemitraan terhadap perekonomian Indonesia cukup besar, namun kontribusinya masih relatif rendah.

UMKM cenderung berjalan sendiri-sendiri serta praktik kemitraan dengan industri hanya menguntungkan usaha besar, sementara alih teknologi berjalan lambat. Ketua KPPU menyampaikan beberapa masukan strategis kepada Presiden Terpilih terkait hal tersebut.

"Dalam jangka pendek diperlukan Instruksi Presiden agar pelaku usaha besar dan menengah melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan mikro yang diawasi oleh KPPU. Juga perlu dibentuk Lembaga koordinasi kemitraan nasional sesuai pasal 34 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008," ujar Fanshurullah, dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

"Aturan ini sudah berusia 16 tahun, namun belum dijalankan. Padahal ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas. Sementara untuk jangka menengah, perlu dibuat undang-undang khusus kemitraan, dan jangka panjang diperlukan peta jalan emas kemitraan sesuai RPJPN 2024-2045," sambungnya.

Ekonom Indonesia Prof Dr Didin S Damanhuri, yang membantu KPPU dalam penyusunan policy paper peta jalan tersebut menjelaskan perlu melakukan identifikasi faktor-faktor strategis pengembangan mekanisme pengawasan program kemitraan usaha yang efektif di Indonesia.

Serta perlu dilakukan penyusunan gap analysis terhadap regulasi dan kebijakan yang teridentifikasi untuk memperoleh gambaran atas hambatan dan peluang pengembangan mekanisme pengawasan program kemitraan usaha. Berbagai analisis ini akan dituangkan dalam konsep naskah kebijakan sebagai bahan awal arahan strategis pengawasan kemitraan usaha di Indonesia untuk 5 tahun yang akan diformalkan dalam bentuk Instruksi Presiden.

Penasihat KPPU Fuad Bawazier menyambut baik perlunya Instruksi Presiden tersebut sebagai langkah tercepat yang dapat ditempuh. Sementara proses menuju Instruksi Presiden, Penasihat KPPU Burhanudin Abdullah mengarahkan KPPU agar memfokuskan pengawasan kemitraannya kepada 5.500 perusahaan besar yang memiliki cengkraman atau potensi untuk melakukan konsentrasi usaha.

Di samping itu, Penasihat KPPU Benny Pasaribu menambahkan solusi agar KPPU melakukan sosialisasi kepada lebih kurang 65 ribu perusahaan besar dan menengah untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 20/2008 dan turunannya agar kemitraan itu benar-benar dijalankan, karena bermitra adalah suatu keharusan bagi perusahaan agar lebih efisien.

Anggota KPPU Gopprera Panggabean menjelaskan tantangan bagi KPPU adalah bagaimana KPPU dapat melakukan pengawasan secara masif ke semua sektor yang jumlah UMKM-nya mencapai 64,1 juta.

"Melalui pengawasan yang masif, kesenjangan akan berkurang, dan pemerataan ekonomi akan tercapai. Karena semua pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama dengan menerapkan prinsip-prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan," jelas Gopprera.

Dengan keterbatasan wewenang dan anggaran KPPU, hal tersebut tentu belum dapat dicapai. Untuk itu, kata Gopprera, KPPU membutuhkan dukungan berbagai pihak dan salah satunya dengan penyelarasan konsep kemitraan dengan rumusan Asta Cita Presiden 2024-2029.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal habis masa jabatannya di akhir minggu ini. Per Minggu 20 Oktober 2024 mendatang, Prabowo Subianto akan dilantik menjadi presiden berikutnya dengan masa jabatan 2024-2029.

Di akhir-akhir masa jabatannya Jokowi masih menyempatkan diri untuk berkunjung ke daerah-daerah. Dalam seminggu terakhir masa jabatannya ini saja, sejak kemarin dan hari ini, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.

Lalu apakah Jokowi akan melakukan kunjungan kerja lagi setelah ini? Menjawab pertanyaan itu, Jokowi tak menyatakan tegas apakah akan melakukan kunjungan kerja ke daerah lagi atau tidak.

"Nggak tahu (ada kunjungan kerja lagi atau tidak)," ujar Jokowi pada sela kunjungan kerjanya di Sumut, Rabu (16/10/2024).

Justru Jokowi malah mengungkapkan dirinya bisa saja melakukan kunjungan kerja ke daerah lagi di hari-hari terakhirnya sebagai presiden. Apabila ada proyek pemerintah di daerah yang harus dia resmikan, dia akan mendatanginya.

"Kalau memang masih ada yang mau diresmikan, ya saya resmikan. Saya kan masih punya 2 hari," sebut Jokowi.

Di Aceh dan Sumut, sejak kemarin Jokowi meresmikan beberapa infrastruktur. Mulai dari Inpres Jalan Daerah, gedung Creative Hub, stadion, jalan tol, hingga bendungan.

Simak: Video: Ini Survei Denny JA soal Kepuasan Rakyat atas Kinerja 10 Tahun Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan perbaikan jalan dan jembatan di Provinsi Aceh senilai Rp 686 miliar. Ini merupakan perbaikan jalan dalam program Inpres Perbaikan Jalan Daerah (IJD).

Ada sekitar 24 ruas jalan sepanjang 196 kilometer dan jembatan sepanjang 60 meter yang diresmikan Jokowi hari ini di 14 kabupaten yang ada di Aceh.

"Ini menelan biaya Rp 686 miliar khusus di Provinsi Aceh yang tersebar di 14 kabupaten. Di Aceh Timur, Bireuen, Simeulue, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Langsa, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Nagan Raya, di Gayo Lues, dan Bener Meriah," beber Jokowi dalam peresmian yang ditayangkan virtual, Selasa (15/10/2024).

Dia berharap dengan pembangunan dan perbaikan jalan yang dilakukan, mobilitas orang dan barang di Aceh akan lebih baik.

"Kita harapkan dengan pembangunan dan perbaikan jalan tersebut mobilitas orang dan barang, dan kecepatan distribusi logistik di Aceh akan lebih baik," sebut Jokowi.

Simak: Video: Jokowi Resmikan 24 Jalan-Jembatan di Aceh, Telan Anggaran Rp 686 M

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan perbaikan jalan dan jembatan di Provinsi Aceh senilai Rp 686 miliar. Ini merupakan perbaikan jalan dalam program Inpres Perbaikan Jalan Daerah (IJD).

Ada sekitar 24 ruas jalan sepanjang 196 kilometer dan jembatan sepanjang 60 meter yang diresmikan Jokowi hari ini di 14 kabupaten yang ada di Aceh.

"Ini menelan biaya Rp 686 miliar khusus di Provinsi Aceh yang tersebar di 14 kabupaten. Di Aceh Timur, Bireuen, Simeulue, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Langsa, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Nagan Raya, di Gayo Lues, dan Bener Meriah," beber Jokowi dalam peresmian yang ditayangkan virtual, Selasa (15/10/2024).

Dia berharap dengan pembangunan dan perbaikan jalan yang dilakukan, mobilitas orang dan barang di Aceh akan lebih baik.

"Kita harapkan dengan pembangunan dan perbaikan jalan tersebut mobilitas orang dan barang, dan kecepatan distribusi logistik di Aceh akan lebih baik," sebut Jokowi.

Simak: Jokowi Resmikan Pembangunan-Renovasi Venue PON Aceh Senilai Rp 811 M

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi wilayah yang paling banyak mendapatkan program Inpres Jalan Daerah (IJD).

Hal ini dikatakan Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) Endra Saleh Atmawidjaja, di Kupang, Selasa (1/10/2024).

Menurutnya, tak hanya bendungan saja yang dibangun di NTT.

"Saya kira NTT menjadi salah satu provinsi yang paling banyak menerima Inpres Jalan Daerah. Jadi bukan hanya bendungan saja yang dibangun, tetapi juga jalan oleh Presiden Jokowi," kata Endra.

Dia menambahkan, ada 20 kabupaten/kota di Provinsi NTT yang mendapatkan program tersebut dengan panjang jalan mencapai 217 kilometer yang ditangani.

Sebanyak 20 kabupaten/kota yang mendapatkan Inpres Jalan Daerah itu, antara lain Kota Kupang, Kabupaten Belu, Malaka, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah.

Selain itu, ada pula Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Kabupaten Flores Timur serta Kabupaten Lembata.

Lebih lanjut, kata dia, pembangunan sejumlah ruas jalan IJD itu bertujuan untuk menghubungkan pusat-pusat produksi dengan outletnya mulai dari pelabuhan, bandara serta pasar.

"Seperti di Naioni ini kan daerah perkebunan, nah tujuan itu menghubungkan ke daerah-daerah potensial, sehingga dapat membantu masyarakat," kata dia.

Dia mengatakan bahwa jalan IJD yang dibangun dan diperbaiki itu menghubungkan dengan daerah industri pariwisata dan beberapa daerah produktif lainnya.

Secara keseluruhan pembangunan ruas jalan IJD itu sama untuk seluruh Indonesia, yakni dengan lebar bahu jalan 1 meter dan tengahnya lima meter.

"Untuk tahun 2024 ada lagi daerah yang akan diperbaiki dan dibangun jalan IJD tetapi tidak sebanyak di tahun 2024, karena saat ini sudah mau selesai tahun 2024," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)