Teknologi Artificial Intelligence (AI) karya anak bangsa mengalami perkembangan pesat dan mulai banyak digunakan di instansi pemerintahan.

Seperti teknologi AI dari Neural Interactive Systematic Assistant (N.I.S.A), bikinan AJARI Technologies, yang bisa menjembatani berbagai sumber data dengan cara yang efisien. AI tersebut tidak hanya memberikan respons yang alami dan dapat dipersonalisasi, tetapi juga bertindak sebagai partner pintar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan informasi kompleks, dengan kemampuan adaptasi dari setiap interaksi.

Dari inti N.I.S.A lahir dua produk unggulan yang memanfaatkan kekuatan AI: LearnXpert dan SeeU. LearnXpert, sistem manajemen pembelajaran berbasis AI, telah merambah instansi pemerintah seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri. Dengan teknologi canggih ini, pengelolaan pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Di sisi lain, SeeU menawarkan pengalaman ruang pertemuan virtual yang mengesankan dengan resolusi tinggi dan penerjemahan langsung ke berbagai bahasa. Terintegrasi dengan LearnXpert, SeeU telah diadopsi oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) untuk meningkatkan produktivitas dan mempermudah pengelolaan rapat.

"Dengan N.I.S.A, LearnXpert, dan SeeU, kami menunjukkan bagaimana teknologi AI dapat memajukan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data dan pengambilan keputusan. Kami percaya, solusi kami akan mengubah cara instansi pemerintah bekerja dengan data kompleks," ujar CEO AJARI Technologies, Rafael Ibrahim, di Jakarta, Kamis (29/8/2024)

Rafael menambahkan, pihaknya akan terus memimpin inovasi AI yang mendukung kemajuan sektor-sektor penting di Indonesia, terutama di bidang pendidikan dan pengelolaan data.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi menambahkan,, teknologi AI dapat mempercepat transformasi digital dan meningkatkan ketepatan di sektor publik.

"Teknologi seperti N.I.S.A dan LearnXpert tidak hanya mempercepat proses tetapi juga menciptakan ekosistem pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik di seluruh instansi pemerintah," ucapnya.

Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 telah dibuka sejak 20 Agustus lalu. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan jumlah pelamar hingga 23 Agustus mencapai 37.761 orang.

Melansir dari akun Instagram @bkngoidofficial, jumlah tersebut merupakan pelamar yang berhasil menyelesaikan pendaftaran (resume). Selain itu, BKN juga mencatat sebanyak 5.797 pelamar yang memenuhi syarat dari instansi terkait. Meski begitu, masih ada sebanyak 2.497 pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat instansi terkait.

"Statistik pelamar CPNS 2024 per 23 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB. Data saat ini sebanyak 37.761 pelamar telah submit atau sudah mengakhiri pendaftaran," tulis BKN melalui akun Instagram @bkngoidofficial, dikutip Sabtu (24/8/2024).

Adapun kementerian/lembaga (K/L) yang banyak menerima pendaftaran, seperti Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Di sisi lain, ada juga K/L yang sepi peminat, yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR, Badan Narkotika Nasional, Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Berikut rincian jumlah pelamar di instansi yang paling banyak diminati per 23 Agustus:

1. Kemenkumham

Jumlah formasi: 9.070
Submit: 7.080

2. Kominfo

Jumlah formasi: 4.215
Submit: 1.232

3. Kemenkeu

Jumlah formasi: 1.230
Submit: 825

4. Kemenhub

Jumlah formasi: 1.391
Submit: 560

5. OIKN

Jumlah formasi: 600
Submit: 447

6. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat

Jumlah formasi: 899
Submit: 569

7. Pemkab Tangerang

Jumlah formasi: 500
Submit: 412

8. Pemkab Gresik

Jumlah formasi: 575
Submit: 306

9. Pemkot Serang

Jumlah formasi: 575
Submit: 301

10. Pemprov Jawa Timur

Jumlah formasi: 2.314
Submit: 298

11. Pemkab Bogor

Jumlah formasi: 379
Submit: 294

Sejak 20 Agustus lalu, pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 resmi dibuka. Selain gaji, tunjangan menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh pelamar seleksi CPNS 2024.

Terkait besaran gaji, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mencantumkan rentang gaji yang diterima sesuai dengan jabatan di portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Lantas, instansi apa saja yang menawarkan tunjangan kinerja (tukin) tertinggi?

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

DJP dikenal salah satu instansi dengan tukin tertinggi antar instansi pemerintah lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tukin terendah diterima oleh jabatan pelaksana dengan peringkat jabatan 4, yakni sebesar Rp 5.361.800. Sedangkan tukin tertinggi diterima oleh pejabat struktural (Eselon I) dengan peringkat jabatan 27, sebesar Rp 117.375.000.

2. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)

Selanjutnya, ada Kemenkumham yang mempunyai tukin tinggi. Melansir dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, jabatan pramu bakti dengan kelas jabatan 3 menerima tukin terendah sebesar Rp 2.898.000. Sementara, jabatan menteri mendapat tukin tertinggi, yakni Rp 49.860.000.

3. Kementerian Keuangan

Tahun ini, Kemenkeu membuka seleksi CPNS 2024 dengan total 1.230 formasi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 156 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, besaran tukin Kemenkeu antara Rp 2.575.000 untuk kelas jabatan 1 sampai Rp 46.950.000 untuk kelas jabatan 2.

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Besaran tukin untuk PNS PUPR paling rendah sebesar Rp 2.575.000 (kelas jabatan 1) dan tertinggi mencapai Rp 41.550.000 (kelas jabatan 17). Nominal tersebut telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR.

5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

BPKP menjadi salah satu instansi dengan tukin tertinggi. Besaran tukin paling rendah untuk pegawai BPKP, yakni Rp 2.575.000 untuk kelas jabatan 1. Sementara, kelas jabatan 17 menerima tukin paling tinggi mencapai Rp 41.550.000. Besaran itu telah diatur dalam Perpres Nomor 34 tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPKP.

6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kemudian ada BPK yang masuk deretan instansi dengan tukin tertinggi. Mengutip dari Perpres Nomor 188 tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan BPK, tukin terendah diterima kelas jabatan 1 sebesar Rp 1.540.000. Lalu tukin tertinggi diterima pegawai dengan kelas jabatan 17, yakni Rp 41.550.000.

7. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta

Dari semua pemerintah daerah (Pemda), Pemprov DKI Jakarta menawarkan tunjangan tertinggi. Melansir dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), jumlah TPP Beban Kerja PNS terendah diterima oleh jabatan Kepala Subbagian SMAN/SMKN dengan besaran Rp 2.125.000. Sementara TPP Prestasi Kerja tertinggi diterima jabatan sekretaris daerah dengan kelas jabatan 17, yakni Rp 127.710.000.

Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 resmi dibuka sejak 20 Agustus lalu. Beberapa instansi telah mengumumkan kebutuhan formasinya.

Biasanya, pelamar mempertimbangkan beberapa hal sebelum mendaftar, termasuk gaji yang ditawarkan. Tahun ini, pemerintah telah menetapkan formasi CPNS sebanyak 248.993. Formasi tersebut terbagi menjadi 114.546 untuk instansi pusat dan 134.447 instansi daerah.

Dari total itu, ada beberapa formasi jabatan yang menawarkan gaji di atas Rp 10 juta. Lantas mana saja?

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama:Rp 18-19 juta
- Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama: Rp 17-18 juta
- Jabatan Pelaksana Konselor: Rp 15-16 juta

2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Dokter Ahli Pertama-Dokter (Umum): Rp 10,8-11,4 juta
- Dosen Asisten Ahli: Rp 10,8-11,4 juta

3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

- Auditor Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta
- Analis Kebijakan Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta
- Perencana Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta
- Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta
- Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta
- Analis Hukum Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta
- Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama: Rp 9,5-11,5 juta
- Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta
- Statistisi Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta
- Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama: Rp 10-11,5 juta