Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengusulkan adanya Instruksi Presiden (Inpres) untuk peta jalan pengawasan kemitraan ke Pemerintah sebagai salah satu fokus pemerintahan ke depan di bidang perekonomian. Diusulkan kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dalam rancangan kebijakan pembangunan Indonesia untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Usulan keberadaan Inpres tersebut diserahkan Ketua KPPU M Fanshurullah Asa dalam bentuk Policy Paper Peta Jalan Kebijakan Pengawasan Kemitraan Indonesia 2024-2029 kepada Pemerintah secara simbolis kepada Penasihat KPPU yang juga Ketua Dewan Penasihat TKN Presiden Terpilih Prabowo Subianto Burhanuddin Abdullah, didampingi Penasihat KPPU lainnya, Fuad Bawazier dan Sahala Benny Pasaribu. Turut hadir menyaksikan penyerahan tersebut, Anggota KPPU Budi Joyo Santoso dan Gopprera Panggabean.

Fanshurullah berpendapat kemitraan merupakan akselerator investasi antar pelaku usaha di berbagai skala, termasuk antara usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar. Dengan kontribusi UMKM kepada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% dari total PDB pada tahun 2018, penyerapan 97% tenaga kerja dan 58,8% investasi, Fanshurullah melihat potensi kemitraan terhadap perekonomian Indonesia cukup besar, namun kontribusinya masih relatif rendah.

UMKM cenderung berjalan sendiri-sendiri serta praktik kemitraan dengan industri hanya menguntungkan usaha besar, sementara alih teknologi berjalan lambat. Ketua KPPU menyampaikan beberapa masukan strategis kepada Presiden Terpilih terkait hal tersebut.

"Dalam jangka pendek diperlukan Instruksi Presiden agar pelaku usaha besar dan menengah melaksanakan kemitraan dengan pelaku usaha kecil dan mikro yang diawasi oleh KPPU. Juga perlu dibentuk Lembaga koordinasi kemitraan nasional sesuai pasal 34 Undang-Undang No. 20 Tahun 2008," ujar Fanshurullah, dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

"Aturan ini sudah berusia 16 tahun, namun belum dijalankan. Padahal ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas. Sementara untuk jangka menengah, perlu dibuat undang-undang khusus kemitraan, dan jangka panjang diperlukan peta jalan emas kemitraan sesuai RPJPN 2024-2045," sambungnya.

Ekonom Indonesia Prof Dr Didin S Damanhuri, yang membantu KPPU dalam penyusunan policy paper peta jalan tersebut menjelaskan perlu melakukan identifikasi faktor-faktor strategis pengembangan mekanisme pengawasan program kemitraan usaha yang efektif di Indonesia.

Serta perlu dilakukan penyusunan gap analysis terhadap regulasi dan kebijakan yang teridentifikasi untuk memperoleh gambaran atas hambatan dan peluang pengembangan mekanisme pengawasan program kemitraan usaha. Berbagai analisis ini akan dituangkan dalam konsep naskah kebijakan sebagai bahan awal arahan strategis pengawasan kemitraan usaha di Indonesia untuk 5 tahun yang akan diformalkan dalam bentuk Instruksi Presiden.

Penasihat KPPU Fuad Bawazier menyambut baik perlunya Instruksi Presiden tersebut sebagai langkah tercepat yang dapat ditempuh. Sementara proses menuju Instruksi Presiden, Penasihat KPPU Burhanudin Abdullah mengarahkan KPPU agar memfokuskan pengawasan kemitraannya kepada 5.500 perusahaan besar yang memiliki cengkraman atau potensi untuk melakukan konsentrasi usaha.

Di samping itu, Penasihat KPPU Benny Pasaribu menambahkan solusi agar KPPU melakukan sosialisasi kepada lebih kurang 65 ribu perusahaan besar dan menengah untuk menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 20/2008 dan turunannya agar kemitraan itu benar-benar dijalankan, karena bermitra adalah suatu keharusan bagi perusahaan agar lebih efisien.

Anggota KPPU Gopprera Panggabean menjelaskan tantangan bagi KPPU adalah bagaimana KPPU dapat melakukan pengawasan secara masif ke semua sektor yang jumlah UMKM-nya mencapai 64,1 juta.

"Melalui pengawasan yang masif, kesenjangan akan berkurang, dan pemerataan ekonomi akan tercapai. Karena semua pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama dengan menerapkan prinsip-prinsip kemitraan yang setara dan saling menguntungkan," jelas Gopprera.

Dengan keterbatasan wewenang dan anggaran KPPU, hal tersebut tentu belum dapat dicapai. Untuk itu, kata Gopprera, KPPU membutuhkan dukungan berbagai pihak dan salah satunya dengan penyelarasan konsep kemitraan dengan rumusan Asta Cita Presiden 2024-2029.

Lebih dari satu dekade lalu, kinerja logistik nasional Indonesia dinilai belum berjalan dengan optimal karena besaran biaya logistiknya yang tinggi. Data Bank Dunia pada 2013 mencatat biaya logistik nasional Indonesia mencapai 24%, jauh melebihi negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah menyusun strategi yang komprehensif untuk menjawab tantangan arus logistik agar semakin efisien dan sistematis dengan melakukan transformasi digital melalui pengembangan Indonesia National Single Window (INSW) dan National Logistic Ecosystem (NLE).

Pada awal pengembangannya, yaitu pada tahun 2014, INSW berada dalam fase awal konsolidasi sebagai ekosistem yang mengintegrasikan pengelolaan dokumen kepabeanan di Indonesia. Pengembangan berfokus pada penerapan single submission (SSm) untuk pengajuan dokumen ekspor dan impor. Kinerja INSW pada periode ini masih terbatas pada integrasi dasar antarinstansi pemerintah. Walau demikian, implementasi ini membantu meningkatkan efisiensi proses perdagangan lintas batas.

Tahun berikutnya, pada 2015, pemerintah membentuk lembaga yang mengelola portal INSW, yaitu Lembaga National Single Window (LNSW). Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengelola dan mengoperasikan INSW secara nasional, memastikan koordinasi antarinstansi yang lebih baik, dan mendorong integrasi sistem di sektor kepabeanan, karantina, serta perizinan terkait perdagangan dengan nama Pengelola Portal (PP) INSW.

Pada tahun yang sama, untuk mendukung implementasi INSW, pemerintah juga membentuk Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) Gen-1 yang berfungsi sebagai sistem elektronik untuk mengintegrasikan sistem pada kementerian/lembaga yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Sistem pada kementerian/lembaga tersebut, antara lain, Sistem Inatrade (Kementerian Perdagangan RI), SIINAS (Kementerian Perindustrian RI), dan CEISA (Kementerian Keuangan RI).

Pada tahun 2016, INSW mulai diimplementasikan secara penuh di beberapa pelabuhan utama Indonesia, seperti Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Belawan, dan Pelabuhan Tanjung Perak. Penggunaan INSW di Pelabuhan-pelabuhan ini membantu percepatan proses clearance, karena adanya integrasi sistem kepabeanan dan perizinan pada lembaga terkait.

Pada tahun 2017, Indonesia mulai berpartisipasi aktif dalam ASEAN Single Window (ASW), yaitu platform regional untuk pertukaran data perdagangan lintas negara ASEAN. INSW diintegrasikan dengan ASW, sehingga memungkinkan pertukaran data elektronik seperti Certificate of Origin (e-Form D) antarnegara anggota ASEAN. Tahun berikutnya, Indonesia mulai mengimplementasikan Sistem Pertukaran Data Elektronik ASEAN Trade in Goods Agreement (SiPakDE ATIGA) antara Indonesia dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam.

Hal ini mendukung perdagangan bebas di kawasan ASEAN dan memperkuat peran Indonesia dalam rantai pasokan global.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada 2020 mendorong pemerintah meningkatkan proses digital dalam perdagangan lintas batas. Saat pandemi COVID-19, INSW membangun sistem SSm Perizinan Impor Tanggap Darurat untuk memfasilitasi pembebasan bea masuk dan perizinan dalam rangka penanggulangan COVID-19.

Di sisi ekspor, INSW membangun SSm Perizinan PE Alkes & DMA untuk persetujuan ekspor (PE) alat kesehatan (Alkes) yang terintegrasi dengan Dashboard Monitoring Alkes (DMA). INSW mengalami peningkatan penggunaan, seiring dengan meningkatnya permintaan perdagangan. Hal ini mendorong LNSW untuk membangun SINSW Gen-2 yang berfungsi memperkuat sistem keamanan data.

Percepatan penataan sistem logistik nasional terus diupayakan pemerintah sesuai amanat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional yang programnya dikenal sebagai National Logistics Ecosystem (NLE). NLE merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang. Berdasarkan hasil survei Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) pada tahun 2023, tercatat bahwa kehadiran layanan NLE mampu mendorong efisiensi waktu dan biaya, serta lebih jauh lagi mampu mendorong peningkatan efisiensi ekosistem logistik nasional untuk daya saing perekonomian tingkat global.

Dalam dua tahun terakhir, rata-rata efisiensi yang dihasilkan adalah 51,1% (waktu) dan 34,75% (biaya). Pada tahun 2023, NLE telah diimplementasikan di 46 pelabuhan dan 6 bandar udara dengan menerapkan layanan SSm (SSm Perizinan dan SSm Pabean Karantina Impor) mencapai 98%.

Pelaksanaan diseminasi survei efektivitas layanan NLE oleh Tim Teknis NLE dan Prospera pada Rabu (04/06/2024). Foto: Bea Cukai

INSW dan NLE merupakan dua inisiatif strategis yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat proses logistik dan perdagangan internasional, yang saling melengkapi dalam upaya mempercepat serta mempermudah arus barang dan dokumen. INSW menjadi fondasi utama dokumen perizinan kepabeanan karena berfokus pada penyederhanaan proses perizinan dan administrasi ekspor-impor.

Sementara NLE dirancang untuk mengoptimalkan ekosistem logistik nasional dengan menggunakan data dan informasi yang telah diproses di INSW.

Penurunan dwelling time atau waktu tunggu barang/kontainer di pelabuhan dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator keberhasilan penerapan INSW dan NLE. Dwelling time di pelabuhan mengalami penurunan konsisten dari 4,05 hari pada tahun 2017 menjadi 2,62 hari pada tahun 2023. Ini merupakan hasil dari kolaborasi antarlembaga dan bukti transformasi digital mampu mempercepat proses clearance.

Waktu rata-rata dwelling time di pelabuhan periode 2017 s.d. 2023. Foto: Bea Cukai

Implementasi NLE mendapat penghargaan World Customs Organization (WCO) Certificate of Merit pada 2024, serta penghargaan Indonesia Logistics Award (ILA) 2024 sebagai Government of the Year. Ini menegaskan peran penting Indonesia dalam komunitas logistik global dan daya saing perdagangan lintas batas.

INSW dan NLE mampu menunjukkan dampak positif dan mendapatkan penghargaan internasional. Walau demikian, pemerintah tidak berpuas diri dan senantiasa mengupayakan perbaikan pada segala lini. Pada tahun 2024, INSW telah berkembang menjadi sistem perdagangan lintas batas yang terintegrasi penuh dengan dukungan teknologi terbaru, seperti artificial intelligent (AI), big data, dan blockchain.

LNSW juga telah meluncurkan roadmap jangka panjang dalam bentuk IT Master Plan tahun 2024 - 2028 untuk meningkatkan efisiensi perdagangan internasional, memperluas konektivitas lintas negara, serta memastikan keamanan dan transparansi yang lebih tinggi dalam seluruh proses perizinan.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menciptakan layanan kepabeanan dan logistik yang terintegrasi, modern, dan efisien melalui transformasi digital. Dengan memperkuat sistem INSW dan NLE, pemerintah berupaya menjawab tuntutan globalisasi, mempercepat arus barang, dan memudahkan proses ekspor-impor.

Transformasi ini tak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mengurangi birokrasi yang menghambat kemudahan berusaha, sehingga meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Apresiasi tinggi diberikan kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam mendorong perubahan ini, dari instansi pemerintah hingga pelaku usaha, yang bersama-sama mewujudkan ekosistem logistik yang lebih efisien dan kompetitif.

Bea Cukai

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut bahwa bantuan pangan saat ini diutamakan ke daerah pelosok dengan medan yang berat.Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Bapanas, Sri Nuryanti, mengatakan penyaluran bantuan diprioritaskan untuk wilayah Indonesia Timur.

"Masyarakat di berbagai daerah, terutama yang relatif sulit terjangkau sangat membutuhkan bantuan seperti ini. Untuk wilayah indonesia timur dan kepulauan (Papua dan Maluku), dengan medan yang cukup menantang, proses pengiriman paket bantuan pangan kita prioritaskan," katanya melalui keterangan resmi, Selasa (16/7/2024).

Setelah penyaluran di Indonesia timur, penyaluran bantuan akan dilanjutkan wilayah indonesia bagian tengah dan kemudian di bagian barat. Dia menargetkan, proses intervensi pengendalian kerawanan pangan ini rampung pada akhir Juli 2024.

Senada, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi NFA, Nyoto Suwignyo, mengatakan intervensi pengendalian pangan ini juga dalam rangka mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

"Upaya ini dilakukan untuk mendukung arahan Bapak Presiden Joko Widodo di mana berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diharapkan dapat mencapai target menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2024," ujar Nyoto.

Kerawanan pangan dan kemiskinan memiliki korelasi yang kuat. Hal ini ditegaskan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi sehingga upaya dalam pengentasan kemiskinan akan berpengaruh nyata dalam mengurangi masyarakat rawan pangan.

"Tidak bisa dipungkiri jika tingginya angka kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kerawanan pangan di masyarakat, sehingga masyarakat miskin sulit menjangkau pangan karena keterbatasan ekonomi," ujar Arief.

(NIA)