Sumber: Reuters | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - LONDON. Mantan pejabat Bank Sentral Rusia, Ksenia Yudaeva yang sedang dikenai sanksi dari Amerika Serikat, telah terpilih sebagai Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional untuk Rusia dan Suriah. Hal ini diputuskan pada Jumat (1/11).

Dewan eksekutif adalah badan pengambil keputusan bisnis harian teratas IMF. Direktur eksekutif dipilih oleh negara-negara anggota atau oleh kelompok negara.

Direktur eksekutif Rusia yang akan lengser mengumumkan pada bulan September bahwa Yudaeva, mantan penasihat Gubernur Bank Rusia Elvira Nabiullina, akan menjadi perwakilan baru negara tersebut.

Seorang juru bicara IMF mengatakan Direktur Eksekutif adalah pejabat IMF dan memiliki tugas untuk bertindak demi kepentingan pemberi pinjaman dan sejalan dengan kerangka hukum dan kebijakannya.

"Mereka mungkin, dan dalam praktiknya mereka secara teratur, menyampaikan pandangan negara atau kelompok negara yang telah memilih mereka," tambah juru bicara tersebut.

Sayangnya Yudaeva menolak berkomentar. Begitu juga dengan juru bicara Departemen Keuangan AS. Ia juga tak memberi penjelasan terkait sanksi AS dan Yudaeva dapat menjabat sebagai direktur eksekutif IMF untuk Rusia dan Suriah.

Rusia telah menjadi isu yang diperdebatkan bagi pemberi pinjaman tersebut sejak invasi skala penuhnya ke negara tetangga Ukraina pada Februari 2022. Pada bulan September, IMF harus menghentikan inisiatif jangka pendek untuk melanjutkan penilaian rutin "Pasal IV" atas kebijakan ekonomi Rusia setelah beberapa negara Eropa menolak keterlibatan kembali tersebut. Dana tersebut telah menghentikan penilaian tersebut setelah perang dimulai.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. International Monetary Fund (IMF) bekerja sama dengan World Bank (Bank Dunia) meluncurkan beberapa rekomendasi kebijakan untuk menggenjot penerimaan perpajakan negara-negara berkembang demi memobilisasi sumber daya domestik.

Strategi ini diberi nama joint domestik resource mobilization initiative (JDRMI).

Pertama, IMF dan WB merekomendasikan negara-negara berkembang untuk meningkatkan efektivitas dari insentif pajak yang selama ini diberikan.

Menurut dua badan international tersebut, insentif tax holiday yang ditawarkan di kawasan ekonomi khusus bukanlah instrumen yang efektif untuk menarik investasi.

Kedua, negara-negara berkembang perlu memperluas basis pajak pertambahan nilai (PPN) dan menekan informalitas. Menurut dua lembaga internasional tersebut, pembebasan PPN bukan merupakan instrumen yang efektif untuk melindungi masyarakat miskin.

Ketiga, negara-negara berkembang perlu memperbaiki desain dan memperluas cakupan pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP). Dalam laporannya, pendapatan PPh OP di negara-negara berkembang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju.

Keempat, negara-negara berkembang perlu meningkatkan peran cukai dalam menyokong penerimaan negara. Tidak hanya untuk menekan eksternalitas negatif, melainkan juga menjadi sumber penerimaan yang besar.

Kelima, mengembangkan sistem pajak properti yang efektif guna memenuhi kebutuhan anggaran daerah. Pajak properti merupakan jenis pajak yang paling tidak mendistorsi pertumbuhan ekonomi sekaligus bersifat progresif.

Excess profit tax juga dapat dikenai pajak melalui perbaikan desain PPh ataupun jenis pajak khusus.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa enam rekomendasi kebijakan tersebut cukup bagus untuk diterapkan di negara berkembang, seperti Indonesia. Bahkan, sebagian kebijakan sudah pernah di jalankan oleh Indonesia.

"Selama itu tidak membutuhkan proses legislasi lagi di DPR, tidak perlu membuat ataupun merevisi Undang-Undang (UU), maka kebijakan tersebut menjadi lebih feasible untuk dijalankan," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Minggu (4/8).

Fajry juga turut mengomentari beberapa kebijakan yang direkomendasikan IMF dan Bank Dunia. Misalnya saja soal poin lima mengenai pengembangan sistem pajak properti yang efektif.

Ia menilai, kebijakan tersebut akan sulit dijalankan apabila konteksnya adalah pengenaan jenis pajak baru seperti pajak nilai tanah atau land value tax (LVT).

Dari semua rekomendasi yang diberikan IMF dan Bank Dunia, Fajry mengatakan bahwa opsi yang paling memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia adalah dengan mengevaluasi insentif dan fasilitas pajak yang mana beririsan dengan perluasan cakupan PPN dan PPh.

"Selama proses evaluasinya tidak perlu proses legislasi di DPR dan tidak ada ego sektoral antar kementerian, itu menjadi lebih feasible untuk dijalankan," ujarnya.

International Monetary Fund (IMF) bekerja sama dengan World Bank meluncurkan beberapa rekomendasi strategi yang dapat digunakan negara-negara berkembang untuk memobilisasi sumber daya domestik. Strategi yang disusun ini diberi nama joint domestic resource mobilization initiative (JDRMI), yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak menjadi fokus utama dari dua badan internasional ini, karena keberadaannya sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja negara. Menurut laporan IMF dan World Bank, negara dengan tax ratio di bawah 15% kemungkinan besar tidak akan mampu memenuhi kebutuhan belanjanya. Akibatnya, negara-negara tersebut tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan negara dengan tax ratio di atas 15%.

"Untuk meningkatkan penerimaan pajak, negara-negara berkembang perlu melakukan reformasi jangka menengah-panjang yang mencakup seluruh ketentuan dan sistem administrasi pajak yang berlaku," tulis laporan IMF dan World Bank, dikutip Sabtu (3/8).

Rekomendasi Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak

Terdapat enam rekomendasi strategi yang dipaparkan IMF dan World Bank dalam JDRMI untuk meningkatkan penerimaan pajak negara-negara berkembang.

1. Peningkatan Efektivitas dari Insentif Pajak

IMF dan World Bank merekomendasikan negara-negara berkembang untuk meningkatkan efektivitas dari insentif pajak yang selama ini diberikan. Menurut dua badan internasional ini, insentif tax holiday yang ditawarkan di kawasan ekonomi khusus bukanlah instrumen yang efektif untuk menarik investasi.

IMF dan World Bank memandang, insentif seperti kredit pajak investasi, penyusutan yang dipercepat, atau pengeluaran investasi secara langsung, akan mampu mendatangkan investasi asing.

Selain itu, insentif pajak investasi perlu lebih disederhanakan dalam konteks pajak minimum global dan kebutuhan untuk menangkal erosi basis dan pengalihan laba.

2. Perluasan Basis PPN

Insentif PPN, yang sering kali dimotivasi oleh kekhawatiran beban pajak bagi kaum miskin, dipandang kurang efektif dari segi biaya dibandingkan dengan memberikan manfaat serupa melalui kebijakan pajak dan pengeluaran lainnya. Sebab, kebijakan ini tidak bergantung pada pendapatan individu, sehingga secara tidak proporsional menguntungkan rumah tangga yang lebih kaya.

Kebijakan untuk memperluas basis pajak harus mencakup langkah-langkah untuk mencegah informalitas, yang akan meningkatkan keadilan dan mengurangi beban pajak bagi pembayar pajak di sektor formal.

3. Perbaikan Desain dan Memperluas Cakupan PPh

Dalam beberapa laporan yang telah diterbitikan oleh IMF dan World Bank, disebutkan bahwa pendapatan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di negara-negara berkembang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju.

Penerimaan PPh orang pribadi yang lebih rendah melemahkan dampak redistributifnya, yang menunjukkan adanya ruang untuk meningkatkan pendapatan tambahan sekaligus meningkatkan progresivitas.

Untuk memperluas basis PPh orang pribadi, IMF dan World Bank menyarankan agar negara-negara berkembang dapat mempertimbangkan untuk mengurangi pengeluaran pajak regresif dan meningkatkan tingkat dan desain pajak atas pendapatan modal.

4. Peningkatan Peran Cukai untuk Menyokong Penerimaan

Salah satu rekomendasi yang tertuang dalam JDRMI untuk meningkatkan penerimaan pajak, adalah negara-negara berkembang perlu meningkatkan peran cukai.

Dengan demikian, pengenaan cukai pada beberapa komoditas seperti alkohol dan tembakau tidak semata hanya untuk menekan eksternalitas negatifnya, melainkan juga menjadi sumber penerimaan yang besar.

5. Pengembangan Sistem Pajak Properti yang Efektif

Sistem pajak properti yang dimaksudkan IMF dan World Bank, dimaksudkan untuk memperluas kapasitas perpajakan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah.

Dalam laporan JDRMI, disebutkan bahwa pajak properti riil yang berulang merupakan salah satu pajak yang paling tidak mendistorsi pertumbuhan ekonomi, karena basisnya tidak bergerak.

6. Pemberlakuan Pajak Khusus untuk Sektor Ekonomi Tertentu

Ini termasuk pajak sewa atas sumber daya alam yang tidak terbarukan dan sektor lain yang memiliki sewa khusus lokasi atau terkait pasar, seperti kehutanan, perikanan, telekomunikasi, dan perbankan.

Penggunaannya harus dipertimbangkan secara cermat, dengan mempertimbangkan pertimbangan pajak dan peraturan yang lebih luas. Penerapan pajak atas keuntungan atau profit tax berlebih yang lebih luas, juga dapat dicapai melalui peningkatan desain profit tax atau sebagai pajak yang berdiri sendiri, untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.