Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tiga Wilayah Kerja (WK) yang dioperasikan oleh Subholding PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mendapatkan persetujuan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan perubahan skema kontrak dari gross split menjadi cost recovery.

Tiga WK tersebut di antaranya: Offshore Nort West Java (ONWJ), Tuban East Java (TEJ) dan Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT), berlaku efektif 1 Januari 2025. Adapun, dua WK PHE lainnya yaitu OSES dan Rokan masih diajukan oleh PHE yang saat ini sedang proses finalisasi untuk perpindahan ke Cost Recovery.

Deputi Eksplorasi Pengembangan Dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, berdasarkan usulan PHE dan evaluasi dari SKK Migas dan Ditjen Migas, intinya migrasi (perubahan) kontrak dari Gross Split ke Cost Recovery.

Benny menjelaskan, perpindahan skema ini diperlukan oleh beberapa Wilayah Kerja di PHE agar kegiatan investasi berupa pengeboran sumur dan fasilitas produksi dapat dilakukan secara ekonomis.

"Apabila tidak terjadi migrasi tersebut, tahun depan (2025) terancam penurunan kegiatan investasi yang signifikan di wilayah kerja tersebut yang tentunya berdampak terhadap produksi," kata Benny kepada Kontan, Selasa (22/10).

Lebih lanjut, Benny menyampaikan berdasarkan usulan migrasi yang disampaikan PHE dan analisa keekonomian oleh SKK Migas dan Ditjen Migas, dengan Terms dan Conditions (T&C) Gross Split yang berlaku di WK tersebut saat ini, kegiatan investasi tahun depan menjadi tidak ekonomis, sehingga perlu perbaikan fiskal.

Bahkan di beberapa WK, kata Benny, cash flow-nya sudah negatif sejak tahun sebelumnya saat menggunakan Gross Split. Lesson learned yang diperoleh dari penggunaan Gross Split model lama ini adalah bahwa ternyata T&C Gross Split yang diberlakukan tersebut tidak mendukung kesinambungan investasi.

"Diharapkan dengan migrasi ke Cost recovery ini, kegiatan pengeboran menjadi lebih masif, ada tambahan produksi dan peningkatan penerimaan negara, sementara dari sisi Kontraktor (dalam hal ini PHE), tingkat keekonomian minimum yang diharapkan tetap dapat dicapai," ujar Benny.

Migrasi ke cost recovery yang dilakukan oleh WK PHE ini menarik dicermati lantaran mutakhir ini Kementerian ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Skema gross spilt baru ini dianggap lebih simple dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dan juga terdapat penyederhanaan dari sisi variable untuk bisa mendapatkan tambahan split. Selain itu, terkait total bagi hasil yang kompetitif.

Nilai bagi hasil sebelum pajak pada KKKS migas Konvensional ada pada rentang 75% sd 95%, rentang ini didasarkan pada study effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives. Adapun, terkait eksklusivitas migas non konvensional (MNK), nilai bagi hasil sebelum pajak KKKS MNK menggunakan fixed split yakni 93% untuk minyak dan 95% untuk gas.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menuturkan sebanyak lima kontraktor migas bakal menggunakan skema gross split baru ini. Namun belum terang perusahaana migas mana yang akan menggunakan skema gross split baru ini.

"5 perusahaan. Dia pakai skema gross split versi pembaruan ada 5," kata Bahlil di Jakarta, Jumat (18/10).

Sementara itu, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menilai aturan terbaru skema gross split baru hanya mempermudah persetujuan dari Menteri ESDM untuk memberikan split yang lebih besar dan diutamakan di lapangan yang non konvensional. Untuk itu, meskipun ada gross split baru, tidak akan mengubah positif keekonomiannya.

"Setiap lapangan (WK) itu istilahnya punya hitungannya sendiri. Jadi, kalau memang mereka melihat Cost Recovery lebih menguntungkan ya sudah, kenapa enggak?," kata Moshe kepada Kontan, Selasa (22/10).

Menurut Moshe, setiap lapangan akan memilih kesesuaiannya dengan skema yang ada dan dilihat risikonya. "Kalau misalkan risikonya tinggi, biasanya banyak yang lebih memilih Cost Recovery karena lebih aman," sambungnya.

Moshe mengungkapkan kontraktor migas yang akan lebih tau skema kontrak apa yang lebih cocok untuk WK yang digarap.

"Jadi ya, semua masing-masing ada pertimbangannya. Jadi enggak bisa langsung ngomong berarti Gross Split enggak menarik, Enggak juga. Ada aja yang nyaman dengan Gross Split," tandasnya.

Untuk gambaran. beberapa keunggulan skema gross split adalah pendapatan/produksi dibagi antara pemerintah dan kontraktor, pemerintah tidak berbagi risiko biaya produksi dan hanya menerima bagian dari pendapatan kotor penjualan, serta besaran laba kotor disesuaikan berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor sehingga bersifat progresif dan adjustable.

Sementara, beberapa keunggulan skema cost recovery adalah keuntungan dibagi antara pemerintah dan kontraktor, pemerintah dan kontraktor berbagi risiko biaya, serta kontraktor harus menentukan klasifikasi biaya yang berpotensi adanya mark up dari KKKS.

JAKARTA - Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA) mendukung sosialisasi yang dilakukan PetroChina International Jabung Ltd mengenai pengelolaan dan penyelesaian okupasi lahan oleh masyarakat dan pihak lain terhadap aset Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi (BMN Migas). Kegiatan tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung pencapaian target produksi minyak dan gas.

"Sebagai pelaku usaha operasi hulu migas di objek vital nasional, PetroChina Jabung dan KKKS lainnya perlu terus menerus melakukan sosialisasi di wilayah operasi untuk meminimalkan risiko pelanggaran terkait pertanahan di area BMN Migas," kata Direktur LKA ESDA Rio HC dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

LKA ESDA mendukung dan mengapresiasi langkah tersebut mengingat pengelolaan BMN Migas perlu dilaksanakan dengan baik untuk mendukung proses bisnis industri hulu migas yang penting bagi keberlanjutan ekonomi nasional. Terlebih, area BMN Hulu Migas merupakan objek vital negara/nasional yang harus dijaga bersama oleh semua pemangku kepentingan.

Rio mengatakan, pengelolaan BMN di berbagai bidang termasuk migas telah diatur dalam peraturan pemerintah. Hal ini perlu dipahami masyarakat sehingga dapat terhindar dari pelanggaran baik dari aspek administratif, fisik dan hukum.

PetroChina International Jabung Ltd secara berkala menggelar kegiatan sosialisasi dan diskusi terbuka dengan masyarakat. Di antaranya, PetroChina melakukan sosialisasi penyelesaian okupasi tanah BMN Migas oleh pihak lain di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kamis (17/10) dengan menghadirkan narasumber Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Purnama T Sianaturi dan Direktur Pam Obvit Polda Jambi yang diwakili oleh AKBP Suleman.

Formality Supervisor PetroChina International Jabung Ltd Fauzan Ibrahim menyampaikan, sejak 2021-2024 PetroChina telah mencatat beberapa permasalahan yang terjadi terhadap lahan BMN yang ada di wilayah operasionalnya. Dalam kurun waktu tersebut, PetroChina telah berhasil menyelesaikan 31 kasus okupasi tanah BMN, baik oleh masyarakat maupun oleh pihak lain dengan pendekatan humanis dan mediasi.

"Tantangan ke depan bagaimana permasalahan ini dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi. Diharapkan dari hasil sosialisasi ini informasinya dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat paling bawah yang berada di area operasi KKKS PetroChina untuk tidak melakukan tindakan atau usaha-usaha untuk melakukan okupasi tanah BMN KKKS ini tidak terjadi lagi di masa mendatang," ujar Fauzan.

Sementara, Purnama T Sianaturi menyampaikan bahwa BMN di sektor Hulu Migas total bernilai Rp680 triliun. Semua pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah setempat seperti pemerintah desa dan juga masyarakat wajib menjaga BMN tersebut.

Dia mencontohkan, BMN yang dikelola oleh PetroChina seperti pipa-pipa yang melintasi jalan dan lahan dalam kegiatan operasionalnya, adalah milik negara. PetroChina sebagai kontraktor yang bekerja di bawah pengawasan Pemerintah Indonesia, berperan dalam mengelola aset tersebut berdasarkan kontrak bagi hasil. "Artinya, meskipun pipa-pipa tersebut digunakan oleh PetroChina untuk keperluan eksplorasi dan produksi minyak dan gas, kepemilikannya tetap berada di tangan negara," ujar Purnama.

Sebagai aset negara di bidang migas, lanjut dia, semuanya memiliki fungsi vital dalam mendukung ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa segala bentuk gangguan atau okupasi terhadap pipa atau aset lainnya dapat merugikan negara. "Dengan pengamanan BMN, maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan komitmen investasi di dua wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas).
Kedua WK migas itu yakni WK Amanah dan WK Melati. Penandatanganan kontrak kerja sama (KKS) migas itu dilakukan oleh kepala SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pemenang lelang kedua wk migas tersebut.
Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut nilai investasi dari komitmen pasti pada WK Amanah adalah sebesar US$3,15 juta atau setara Rp49,04 miliar (asumsi kurs Rp15.571 per dolar AS).
Sementara itu, komitmen pasti pada WK Melati senilai US$12,7 juta atau setara Rp197,74 miliar. Artinya, total komitmen investasi dari kedua WK tersebut mencapai US$15,85 juta atau Rp246,83 miliar.
Adapun, bonus tanda tangan masing-masing sebesar US$300.000 atau Rp4,67 miliar dan US$200.000 atau Rp3,11 miliar.
“Penandatanganan ini menambah capaian Pemerintah dalam mendapatkan investor pada kegiatan usaha hulu migas guna mendorong kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia,” kata Dadan melalui keterangan resmi, Senin (14/10/2024).
WK Amanah dan Melati merupakan hasil Lelang WK migas tahap I 2024 yang ditawarkan melalui mekanisme lelang penawaran langsung.

Pemenang WK Amanah adalah PT Medco Energi Amanah (Operator), PT Sele Raya Sejati dan KUFPEC Indonesia (Amanah) B.V.

Sementara itu, pemenang WK Melati yaitu PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati (Operator), SIEI Melati Limited dan KUFPEC Indonesia (Amanah) B.V.
Dadan menuturkan dari penandatanganan kontrak kerja sama ini, pada WK Amanah berupa satu G&G serta akuisisi dan processing data seismik 3D 50 km2.
Sementara, untuk WK Melati komitmen pasti berupa dua Studi G&G, Akuisisi dan processing Data Seismik 3D 200 km2, serta akuisisi dan processing Data Seismik 2D 250 km2.
Menurut Dadan, hal ini menunjukkan bahwa industri hulu migas di Indonesia masih memiliki peluang besar dan tetap menarik untuk investasi.
"Perbaikan regulasi yang dilakukan Pemerintah juga mendukung iklim investasi yang lebih baik bagi investor, termasuk fasilitas pajak, insentif atau syarat dan ketentuan dalam penawaran,” katanya.
Dadan pun berharap penandatangan dua KKS migas dengan skema cost recovery ini akan memberikan dampak positif terhadap iklim eksplorasi migas di Indonesia.
Tak hanya itu, komitmen tersebut juga diharapkan menambah KKS sejak 2020 hingga 2024 menjadi total 23 KKS baru.

Ini menunjukkan bahwa industri hulu migas di Indonesia masih memiliki peluang besar, dan tetap menarik untuk investasi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan komitmen investasi dari penandatanganan dua Wilayah Kerja (WK) Migas, yakni WK Amanah dan WK Melati mencapai 15 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) Amanah dan WK Melati dengan komitmen investasi total mencapai US$ 15 juta.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Dadan Kusdiana menyaksikan penandatanganan dua WK Migas, yakni WK Amanah dan WK Melati, yang dilakukan oleh Kepala SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pemenang lelang kedua WK Migas tersebut. Penandatanganan WK Migas dilakukan pada acara "Indonesia Exploration Forum 2024" di Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/10).

“Penandatanganan ini menambah capaian Pemerintah dalam mendapatkan investor pada kegiatan usaha hulu migas guna mendorong kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia,” ungkap Dadan dalam keterangan resmi, Senin (14/10).

Dadan menyebutkan nilai investasi dari Komitmen Pasti pada WK Amanah adalah sebesar US$ 3.150.000 dan WK Melati senilai US$ 12.700.000, sehingga dari dua WK tersebut mendapatkan total komitmen pasti mencapai US$ 15.850.000, dengan bonus tanda tangan masing-masing sebesar US$ 300.000 dan US$ 200.000.

Untuk diketahui, WK Amanah dan Melati merupakan hasil Lelang WK Migas Tahap I Tahun 2024 yang ditawarkan melalui mekanisme Lelang Penawaran Langsung. Dengan pemenang WK Amanah adalah PT Medco Energi Amanah (Operator), PT Sele Raya Sejati dan KUFPEC Indonesia (Amanah) B.V.

Sedangkan pemenangn WK Melati yaitu PT Pertamina Hulu Energi Sulawesi Melati (Operator), SIEI Melati Limited dan KUFPEC Indonesia (Amanah) B.V.

Adapun dari penandatanganan kontrak kerja sama ini, pada WK Amanah berupa satu G&G serta Akuisisi dan processing data seismik 3D 50 km2. Sementara untuk WK Melati komitmen pasti berupa dua Studi G&G, Akuisisi dan processing Data Seismik 3D 200 km2, serta Akuisisi dan processing Data Seismik 2D 250 km2.

Menurut Dadan, hal ini menunjukkan bahwa industri hulu migas di Indonesia masih memiliki peluang besar, dan tetap menarik untuk investasi. Perbaikan regulasi yang dilakukan Pemerintah juga mendukung iklim investasi yang lebih baik bagi investor, termasuk fasilitas pajak, insentif atau syarat dan ketentuan dalam penawaran.

Dadan berharap penandatanganan 2 Kontrak Kerja Sama Migas dengan skema cost recovery ini akan memberikan dampak positif terhadap iklim eksplorasi migas di Indonesia dan menambah Kontrak Kerja Sama sejak tahun 2020 hingga 2024 menjadi total 23 Kontrak Kerja Sama Baru.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan Pemenang Lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja (WK) Migas Tahap I Tahun 2024 untuk WK Central Andaman, WK Amanah, dan WK Melati di Kuta Selatan, Bali. Dengan nilai investasi berupa komitmen pasti sebesar USD19.882.293 dan bonus tanda tangan sebesar USD800 ribu.

"Yang menarik dari pengumuman ini adalah terdapat perusahaan migas China yang berpartisipasi dalam Lelang Wilayah Kerja Migas ini. Untuk itu kami juga turut mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah China," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Dadan Kusdiana saat mengumumkan pemenang di sela-sela acara Indonesia-China Energy Forum ke-7 (ICEF), Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Berikut pemenang lelang penawaran langsung tiga Wilayah Kerja (WK) Migas Tahap 1 Tahun 2024:

1. WK Central Andaman (Offshore Bagian Utara Sumatera), pemenangnya adalah Konsorsium Premier Oil South Andaman Limited dan Mubadala Energy Holdings Limited, dengan bonus tanda tangan sebesar USD300 ribu dan Total Komitmen Pasti USD4.032.293.

2. WK Amanah (Onshore Sumatera Selatan), pemenangnya adalah Konsorsium PT Medco Energi Linggau, PT Sele Raya dan KUFPEC Regional Ventures (Indonesia) Limited, dengan bonus tanda tangan sebesar USD300 ribu dan Total Komitmen Pasti USD3.150.000.

3. WK Melati (Onshore-OffShore Sulawesi Tenggara-Sulawesi Tengah), pemenangnya adalah Konsorsium PT Pertamina Hulu Energi, Sinopec International Energy Investment Holdings Limited dan KUFPEC Regional Ventures (Indonesia) Limited, dengan bonus tanda tangan sebesar USD200 ribu dan Total Komitmen Pasti USD12.700.000.

"Kami ucapkan selamat kepada para pemenang," ujar Dadan.

Pengumuman Pemenang Lelang WK tersebut ditandai dengan Penyampaian Surat Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap Peserta Lelang.

Pada Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2024 Terdapat lima Wilayah Kerja yang telah ditawarkan, yaitu WK Amanah, WK Central Andaman, WK Melati, Wilayah Kerja Panai, dan WK Pesut Mahakam.

Khusus Lelang WK Panai dan WK Pesut Mahakam masih berlangsung, dan ditawarkan dengan mekanisme Lelang Reguler serta akan berakhir pada 11 September 2024.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Migas akan terus berupaya mengundang investor untuk melakukan kegiatan eksplorasi migas dalam rangka mengoptimalkan potensi migas, melalui Penawaran WK Migas.

Rencana Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap II Tahun 2024 tentatif terdapat lima Wilayah Kerja yang dinilai potensial dan menjadi kandidat yang akan ditawarkan, yaitu WK Air Komering, WK Binaiya, WK Gaea, WK Kojo, dan WK Serpang.

(Dhera Arizona)

Kementerian ESDM mengumumkan pemenang lelang penawaran langsung wilayah kerja (WK) migas tahap I 2024 untuk WK Central Andaman, WK Amanah, dan WK Melati pada Selasa (3/9).

Pengumuman ini memiliki nilai investasi berupa komitmen pasti sebesar US$ 19.882.293 atau Rp 308,97 miliar (kurs Rp 15.540) dan bonus tanda tangan sebesar US$ 800.000 atau Rp 12,43 miliar.

“Terdapat perusahaan migas Cina yang berpartisipasi dalam lelang WK migas ini. Untuk itu kami juga turut mengucapkan terimakasih atas dukungan pemerintah Cina,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Dadan Kusdiana dalam siaran pers, Selasa (3/9).

Pengumuman pemenang lelang WK tersebut ditandai dengan penyampaian Surat Penetapan Pemenang Lelang oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap Peserta Lelang. “Kami ucapkan selamat kepada para pemenang,” ujar Dadan.

Berikut pemenang lelang penawaran langsung tiga WK migas tahap 1 2024:

WK Central Andaman (Offshore Bagian Utara Sumatera)

• Pemenang: Konsorsium Premier Oil South Andaman Limited dan Mubadala Energy Holdings Limited,
• Bonus tanda tangan: US$ 300.000 atau Rp 4,66 miliar
• Total komitmen pasti US$ 4.032.293 atau Rp 62,66 miliar

WK Amanah (Onshore Sumatera Selatan)

• Pemenang: Konsorsium PT Medco Energi Linggau, PT Sele Raya dan KUFPEC Regional Ventures (Indonesia) Limited
• Bonus tanda tangan: US$ 300.000 atau Rp 4,66 miliar
• Total komitmen pasti: US$ 3.150.000 atau Rp 48,95 miliar

WK Melati (Onshore-OffShore Sulawesi Tenggara-Sulawesi Tengah)

• Pemenang: Konsorsium PT Pertamina Hulu Energi, Sinopec International Energy Investment Holdings Limited dan KUFPEC Regional Ventures (Indonesia) Limited
• Bonus tanda tangan: US$ 200.000 atau Rp 3,1 miliar
• Total komitmen pasti: US$ 12.700.000 atau Rp 197,35 miliar

Untuk diketahui, dalam lelang WK migas tahap 1 2024, terdapat lima WK yang telah ditawarkan, yakni WK Amanah, WK Central Andaman, WK Melati, Wilayah Kerja Panai, dan WK Pesut Mahakam.

Khusus Lelang WK Panai dan WK Pesut Mahakam masih berlangsung, dan ditawarkan dengan mekanisme Lelang Reguler serta akan berakhir pada 11 September 2024.

Kementerian ESDM menyebut, dalam rencana lelang WK migas tahap II 2024 tentatif terdapat lima WK yang dinilai potensial dan menjadi kandidat yang akan ditawarkan, yaitu WK Air Komering, WK Binaiya, WK Gaea, WK Kojo, dan WK Serpang.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan hingga saat ini belum ada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) atau perusahaan migas yang berminat untuk mengelola blok migas Akimeugah 1 dan 2 di Papua.

“Oleh karena itu kami sedang mempelajari alasan para stakeholder dan para kontraktor itu tidak menawar blok ini. Kalau tidak laku, maka harus kami pelajari,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di kantornya pada Jumat (26/7).

Dadan menyampaikan Kementerian ESDM melalui Badan Geologi saat ini mengupayakan untuk meningkatkan kualitas data tentang Blok Akimeugah ini.

Terkait peminat, sebelumnya SKK Migas mengungkapkan bahwa sudah banyak perusahaan yang menyatakan minat untuk mengelola blok Akimeugah di Papua. Hal tersebut disampaikan oleh Penasehat Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf saat ditemui di sela acara IPA Convex 2024 di BSD City, Kamis (16/5).

“Saya lihat banyak juga yang tertarik dengan Akimeugah, hanya saja WK ini masih berada di Taman Nasional Lorentz,” ujarnya.

Untuk diketahui, sebagian wilayah WK Akimeugah I dan II masuk ke dalam Taman Nasional Lorentz yang merupakan kawasan konservasi. WK migas yang berlokasi di Papua itu dahulu bernama Cekungan Warim, namun kini telah berganti nama menjadi Blok Akimeugah I dan II.

Kementerian ESDM mengatakan pergantian nama ini dilakukan dengan memotong bagian yang berada di dalam wilayah taman nasional agar potensi migasnya dapat segera dikembangkan tanpa harus menunggu restu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kendati demikian, Nanang mengatakan posisi WK Akimeugah yang berada di Taman Nasional Lorentz hanya tersisa sebagian kecil saja. “Saya pernah menjelaskan bahwa itu hanya sebagian kecil saja. Tapi yang sekarang ditawarkan untuk dikelola itu sudah berada di luar taman nasional,” ujarnya.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas untuk segera mengusahakan bagian wilayah kerja (WK) migas potensial yang tidak diusahakan (idle) atau mengembalikannya. Hal itu sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria bagian WK migas potensial yang idle tersebut antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut. Selain itu juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery, namun tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

"Terhadap bagian Wilayah Kerja (WK) Migas yang potensial namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi. Setidaknya ada 4 upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan," ungkap Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto di Jakarta, Minggu ( 7/7/2024).

Pertama, KKKS diminta segera mengerjakan Bagian WK potensial yang idle tersebut. Dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian, jelas dia, dapat diajukan kepada Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Kedua, KKKS mengerjakan bagian WK potensial yang idle tersebut melalui kerja sama dengan badan usaha lain untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman bisnis. Ketiga, KKKS mengusulkan bagian WK potensial yang idle tersebut untuk dikelola lebih lanjut oleh KKKS lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Keempat, KKKS melakukan pengembalian bagian WK potensial yang idle tersebut kepada Menteri ESDM, dengan mempertimbangkan kewajiban pasca-operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya, untuk selanjutnya ditetapkan dan ditawarkan menjadi WK baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pemerintah terus aktif mendorong peningkatan eksplorasi dan produksi migas. Lelang blok migas dibuat lebih menarik dengan perbaikan ketentuan kontrak diantaranya yaitu bagi hasil kontraktor dapat mencapai 50%, dari sebelumnya hanya sekitar 15-30%. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif hulu migas dalam rangka mendukung keekonomian kontraktor.