Bisnis.com, JAKARTA — Irman Gusman akhirnya sah menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat (Sumbar).

Hal itu ditetapkan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Gedung KPU RI, Jakarta, Minggu, (28/7/2024).

Mantan narapidana kasus korupsi itu berhak lolos ke Senayan karena berada pada peringkat keempat perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Anggota DPD Sumbar yang disahkan KPU RI dalam rapat pleno kemarin.

Hasil rekapitulasi itu disahkan setelah Ketua KPU Sumbar memaparkan perolehan suara. Sahnya rekapitulasi hasil PSU itu pun merupakan tindak lanjut putusan MK.

"Hasil perolehan suara rekapitulasi Pemilu Anggota DPD RI pasca-tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, kami nyatakan disahkan," kata Anggota Komisioner KPU RI Idham Kholik selaku pimpinan rapat pleno yang dilanjutkan dengan mengetuk palu sidang.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 yang diajukan oleh Calon Anggota DPD Provinsi Sumbar Irman Gusman.

MK dalam amar putusan-nya, memerintahkan KPU selaku Termohon untuk melakukan PSU Pemilu Calon Anggota DPD Provinsi Sumbar 2024, dengan harus mengikutsertakan Ketua DPD 2009–2016 itu sebagai peserta.

Putusan itu pun kemudian mengoreksi ketetapan KPU Sumbar sebelumnya yang menyatakan Irman Gusman tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai calon anggota DPD RI Dapil Sumbar di dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Kemudian KPU RI melaksanakan PSU di Sumbar.

Berikut hasil rekapitulasi PSU DPD RI di Sumatra Barat yang telah disahkan KPU RI:

1. Abdul Aziz: 66.192
2. Cerint Iralloza Tasya: 283.020
3. Desrio Putra: 32.150
4. Dirri Uzhzhulam: 44.844
5. Emma Yohanna: 122.547
6. Hendra Irawan Rahim: 35.064
7. Irman Gusman: 176.987
8. Jelita Donal: 187.765
9. Jhoni Afrizal: 16.028
10. Leonardy Harmainy: 34.674
11. Mevrizal: 16.532
12. Muslim M Yatim: 199.919
13. Nurkhalis: 144.339
14. Yonder WF Alvarent: 12.199
15. Yong Hendri: 14.895
16. Yuri Hadiah: 51.990.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks terpidana kasus kasus korupsi Irman Gusman dinyatakan lolos sebagai Anggota DPD RI berdasarkan hasil pemungutan suara ulang Pileg 2024 DPD RI untuk Dapil Sumatera Barat (Sumbar).

Hal itu berdasarkan hasil rekapitulasi Pileg 2024 untuk DPD RI Dapil Sumatera yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Minggu (28/7/2024).

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembacaan hasil perolehan suara rekapitulasi Pemilu Anggota DPD RI pasca tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, kami nyatakan disahkan,” ujar Komisioner KPU Idham Kholik dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional di KPU RI, Minggu (28/7/2024).

Dalam hasil rekapitulasi yang dibacakan Ketua KPU Provinsi Sumbar Surya Efitrimen, Caleg Irman Gusman memperoleh 176.987 suara.

Perolehan ini menempatkan Irman Gusman di urutan keempat sebagai Caleg DPD RI dari Dapil Sumatera Barat.

Di posisi pertama, terdapat nama Cerint Iralloza Tasya dengan perolehan 283.020 suara. Sedangkan posisi kedua diduduki oleh Muslim M. Yatim dengan perolehan 199.919 suara, dan ketiga adalah Jelita Donal dengan perolehan 187.765 suara.

Berikut hasil rekapitulasi Pileg DPD RI 2024 Dapil Sumatera Barat:

1. Abdul Aziz: 66.192

2. Cerint Iralloza Tasya: 283.020

3. Desrio Putra: 32.150

4. Dirri Uzhzhulam: 44.844

5. Emma Yohanna: 122.547

6. Hendra Irawan Rahim: 35.064

7. Irman Gusman: 176.987

8. Jelita Donal: 187.765

9. Jhoni Afrizal: 16.028

10. Leonardy Harmainy: 34.674

11. Mevrizal: 16.532

12. Muslim M Yatim: 199.919

13. Nurkhalis: 144.339

14. Yonder WF Alvarent: 12.199

15. Yong Hendri: 14.895

16. Yuri Hadiah: 51.990

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU RI menggelar PSU calon anggota DPD RI dapil Sumatera Barat hanya untuk mengikutsertakan eks Ketua DPD Irman Gusman.

“Mengabulkan permohonan pemohon (Irman) untuk seluruhnya; menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan pemungutan suara ulang," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan, Senin (10/6/2024).

Ada banyak pertimbangan Mahkamah memerintahkan digelarnya pemilu ulang demi mengakomodir eks koruptor ini. Namun, pada intinya MK menyoroti putusan PTUN Jakarta yang menguntungkan Irman.

Awalnya, Irman tak masuk di dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD dari Sumatera Barat.

KPU menilai, saat penetapan DCT pada 2023 itu, Irman belum melewati masa jeda minimum 5 tahun usai bebas murni pada 2019. Irman lalu mengajukan sengketa ke PTUN Jakarta.

PTUN Jakarta dalam putusan nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, 19 Desember 2023, memerintahkan KPU RI membatalkan DCT dan menerbitkan keputusan baru tentang penetapan Irman sebagai calon anggota DPD dapil Sumatera Barat.

MK beralasan, dalam pertimbangan putusan itu, PTUN Jakarta berkeyakinan bahwa Irman bukan terpidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih.

Atas dasar itu, Irman dianggap tak terikat dengan keharusan menunggu masa jeda 5 tahun setelah bebas murni untuk bisa mencalonkan diri.

Irman sendiri berstatus eks terpidana kasus suap impor gula Perum Bulog.

Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung menjatuhinya penjara 3,5 tahun dan pencabutan hak politik 3 tahun. Irman bebas murni per 26 September 2019.

Atas fakta-fakta di atas, MK menilai, Irman cukup dikenai hukuman tambahan pencabutan hak politik 3 tahun sejak bebas murni, yang membuatnya memenuhi syarat maju Pileg 2024.

Sebagai informasi, KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi nasional Pileg 2024 pada Minggu (28/7/2024) siang. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan MK yang mengabutkan 44 sengketa Pileg 2024.

Diketahui, MK mengabulkan 44 dari 297 gugatan sengketa Pileg 2024 dengan beragam putusan, mulai dari pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau penetapan hasil pileg berdasarkan temuan MK.

Padang: Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman yang pernah tersangkut kasus korupsi, terpilih menjadi satu dari empat 'senator' atau anggota DPD RI asal Sumatra Barat dalam pemungutan suara ulang (PSU)untuk pemilihan calon anggota DPD RI yang dilaksanakan pada 13 Juli 2024. Irman berada di posisi keempat dengan raihan 176.987 suara.

"KPU telah menetapkan hasil PSU DPD RI melalui rekapitulasi dari 19 kabupaten dan kota," ujar Ketua KPU Provinsi Sumbar, Surya Efitrimen, Minggu, 21 Juli 2024.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi, calon nomor urut 2, Cerint Iralloza Tasya, menempati peringkat teratas dengan perolehan 283.020 suara. Posisi kedua ditempati Muslim Yatim yang meraih 199.919 suara, disusul calon nomor urut 8, Jelita Donal, dengan 187.765 suara di peringkat ketiga. Mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman, berada di urutan keempat dengan 176.987 suara.
Sisi lain, PSU ini menjadi celaka bagi petahana Emma Yohanna, karena hanya memperoleh 122.547 suara. Ia gagal masuk empat besar. Ketua KPU Sumbar menegaskan pada tahapan ini, KPU Sumbar hanya menetapkan hasil perolehan suara, sementara penetapan calon terpilih akan dilakukan oleh KPU RI.

Surya menyatakan hasil rekapitulasi dan penetapan suara tersebut diperoleh dari jumlah suara sah sebanyak 1.439.145 suara dan suara tidak sah sebanyak 21.913 suara. Surya menyampaikan sebelum dilakukan rekapitulasi tingkat Provinsi Sumbar, tahapan rekapitulasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan nantinya lanjut ke tingkat nasional.

Ia menjelaskan, rekapitulasi suara PSU DPD RI ini berdasarkan putusan MK tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024, kemudian KPU melakukan PSU DPD RI Dapil Sumbar pada 13 Juli 2024 kemarin.

"Hari ini rekapitulasi tingkat provinsi dilakukan selama dua hari Jumat-Sabtu (19-20) Juli 2024, yang terdiri dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatra Barat," jelasnya.

Surya mengatakan, dalam rekapitulasi suara PSU ini turut dihadiri saksi dari masing-masing calon DPD RI, Bawaslu Provinsi dan stakeholder terkait lainnya. Kemudian, Kapolda, Kejati, Danrem, Danlantamal, Danlanud, kabinda, Kesbangpol, Dinas Dukcapil Sumbar, Diskominfo Sumbar, Ketua dan anggota KPU Kabupaten dan Kota, sekretariat, serta Bawaslu Kabupaten dan Kota.

"Dalam proses ini ada hal yang diatur yang akan disampaikan dalam tata tertib, berkaitan dengan rekapitulasi berlangsung akan dijabarkan dimulai dengan pemaparan KPU kabupaten dan kota hasil rekapitulasi masing-masing daerah. Dilanjutkan ke saksi diminta tanggapan, dan meminta Bawaslu untuk menanggapi hasil tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Irman Gusman memastikan telah memenuhi persyaratan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk Sumbar yang digelar 13 Juli.

Persyaratan tersebut berupa mengiklankan diri atau memberitahu ke khalayak soal status dia sebagai mantan terpidana korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam Amar Putusan Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo pada Senin (10 Juni) di Ruang Sidang Pleno MK.

"Hari ini sudah kita masukkan (iklan) itu. Sesuai aturan kita sudah iklankan. Kemarin konsultasi, materi iklan sudah sesuai aturan KPU," ujar Irman.

Iklan tersebut sudah terbit di salah satu media cetak lokal di Sumbar Jumat ini. Ia menjelaskan dalam iklan itu, memang benar pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan PK Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019. Pada Februari 2017, Irman Gusman divonis 4 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Selain divonis penjara, Irman dicabut hak politiknya selama 3 tahun sebagai hukuman tambahan karena dinilai terbukti menerima Rp100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan Memi.

Lalu pada 2019, Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman mantan Ketua DPD Irman Gusman menjadi 3 tahun penjara pada tingkat Peninjauan Kembali (PK). Dan ditambah denda Rp 50 juta subsider 1 (satu) bulan kurungan. Irman menegaskan, bahwasannya orang tahu kalau dia tak bersalah dalam kasus tersebut.

"Orang tahu prosesnya seperti apa. Saya sudah capek juga menjawab itu (terpidana korupsi). Bukan isu baru. Kita lihat tanggal 13 Juli, dipilih gak saya," bilang Irman.

(WHS)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa biaya pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan Sumatera Barat di 17.569 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar pada 19 kabupaten/kota menghabiskan biaya hingga Rp350 miliar.

"Ya, memang benar (biaya PSU di Sumbar Rp350 miliar), memang benar 17.000 TPS. Itu yang kita apa, mungkin teman-teman tidak memikirkan situasi itu," kata Afif di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Afifuddin juga menjelaskan sempat terjadi hilang kontak dengan kapal yang membawa logistik PSU ke Mentawai. Meski begitu, penyelenggaraan PSU harus tetap dilaksanakan.

"Kurang-kurang ada, tapi KPU ini dengan waktu yang sangat sedikit, 13 hari. Sudah kita lakukan semua sebisa mungkin," ujarnya.

Sebelumnya, Kamis (18/7/2024), Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan kepada KPU RI untuk mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) agar menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu disampaikan Bagja pada Pernas XII JPPR yang bertajuk Navigasi Masyarakat Sipil Menghadapi Krisis Demokrasi di Jakarta, Kamis.

Awalnya dia mengungkapkan bahwa, PSU Pemilu Anggota DPD RI di Daerah Pemilihan Sumatera Barat di 17.569 TPS yang tersebar pada 19 kabupaten/kota menghabiskan biaya hingga Rp350 miliar. "Teman coba tebak biaya PSU di Sumatera Barat untuk satu kotak suara, ayo berapa? Rp100 miliar? Tebak saja, untuk 17.000 TPS sampai Rp350 miliar," kata Bagja.

Untuk diketahui, Irman Gusman menjadi tokoh di balik terjadinya PSU tersebut lantaran gugatannya diterima Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, KPU dianggap abai terhadap putusan MA untuk mengikuti aturan yang telah diputuskan MK mengenai ketentuan masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Namun, KPU saat itu tidak melakukan revisi peraturan KPU (PKPU) sampai batas akhir tahapan pencalonan anggota legislatif selesai. Oleh karena itu, Bagja meminta KPU dapat menentukan PKPU terkait dengan syarat calon kepala daerah sesuai dengan putusan MA. Apabila tidak dijalankan sesuai putusan, dia khawatir akan ada banyak PSU yang harus dilaksanakan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyoroti biaya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berbiaya mahal. Padahal, PSU itu harusnya tak perlu dilakukan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) taat aturan.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, PSU di Sumatera Barat dengan mengulang satu kotak pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berbiaya Rp 350 miliar.

PSU itu diketahui dilakukan di Sumatera Barat setelah Eks Koruptor Irman Gusman memenangkan gugatan dan Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan agar dilangsungkan pemilihan ulang DPD.

"Teman-teman coba tebak biaya PSU di Sumatera Barat, untuk satu kotak suara, ayo berapa?," kata Bagja dalam forum diskusi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), di Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

"17 ribu TPS, (anggarannya) Rp 350 miliar," sambung dia.

Bagja mengatakan, anggaran sebesar itu bisa dialokasikan untuk bantuan masyarakat, pembangunan sekolah atau lembaga swadaya masyarakat pengawas pemilu lainnya.

Sebab biaya mahal tersebut, Bagja meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyusun Peraturan KPU (PKPU) sesuai dengan putusan lembaga yudikatif, termasuk untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

"Harus sesuai putusan MA tidak boleh tidak. Kenapa? Karena ketidaksesuaian dengan putusan MA melahirkan PSU Provinsi Sumatera Barat di semua TPS (dalam kasus Irman Gusman)," ucapnya.

Bagja mengatakan, meskipun putusan MA terkait aturan pendaftaran Pilkada 2024 menarik untuk dibahas di kalangan sipil, tetapi aturan adalah untuk memberikan kepastian dalam keputusan pemilu.

Sebagai latar belakang, MK pernah memerintahkan KPU RI menggelar pemungutan suara ulang (PSU) calon anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat hanya untuk mengikutsertakan eks Ketua DPD Irman Gusman.

"Mengabulkan permohonan pemohon (Irman) untuk seluruhnya; menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPD Provinsi Sumatera Barat harus dilakukan pemungutan suara ulang," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan, Senin (10/6/2024).

Mahkamah meminta PSU itu diselenggarakan paling lambat 45 hari sejak putusan ini dibacakan.

Ini menjadi kemenangan besar untuk eks terpidana kasus suap impor gula Perum Bulog itu setelah menempuh berbagai jalur hukum sejak 2023.

Irman semula masuk dalam daftar calon sementara (DCS) Pileg DPD RI 2024 dapil Sumbar.

Namun, KPU mencoretnya dari daftar calon tetap (DCT) berdasarkan "tanggapan masyarakat" bahwa Irman seharusnya tak memenuhi syarat karena latar belakang kasus hukumnya.

KPU mengaku berpegang kepada Putusan MK Nomor 112/PUU-XXI/2023.

Putusan itu mengatur, eks terpidana yang diancam 5 tahun penjara atau lebih, mesti menjalani masa tunggu 5 tahun setelah bebas murni sebelum maju di pileg.

Namun, KPU kadung menerbitkan aturan teknis pencalonan anggota DPD lewat PKPU 12/2023 sebelum putusan MK di atas terbit. Di dalamnya, KPU belum mengatur soal masa tunggu itu.

Alhasil, sejumlah kelompok masyarakat sipil menggugat PKPU itu ke Mahkamah Agung (MA).

MA menyatakan, pasal soal eks terpidana di PKPU 12/2023 harus dibatalkan dan diubah melalui beleid baru sesuai putusan MK.

Masalahnya, KPU tidak pernah menerbitkan revisi dan hanya merilis surat edaran yang menyatakan bahwa ketentuan pencalonan harus memperhatikan putusan MA di atas.

Ini rupanya menjelma bumerang bagi lembaga penyelenggara pemilu itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPD RI, Ferdi Dailami Firdaus, mengatakan, Irman Gusman layak dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mewakili Sumatera Barat (Sumbar) dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024. Irman dinilai punya pengalaman dan sudah lolos verifikasi.

Putra Tuty Alawiyah ini mengatakan, Irman memiliki jaringan yang luas, khususnya jaringannya di HIPMI. “Saya kenal pak IrmanGusman sejak masih di HIPMI dan pernah bersama di DPD periode 2014 - 2019,” ungkap Ferdi.

Hal lain, menurutnya, Irman Gusman juga sudah berpengalaman dalam menjadi wakil masyarakat Sumbar, karena pernah menjadi anggota DPD mewakili Sumbar selama dua periode. Bahkan Irman Gusman dipercaya memimpin DPD RI dengan menjadikannya sebagai ketua DPD RI.

“Sekarang ini, pak Irman sudah melewati proses verifikasi hingga kepada DCT, tentunya layak untuk dipilih oleh masyarakat Sumbar,” ungkap Ferdi.

Hal sama disampaikan anggota DPD RI, Fachrul Razi. Anggota DPD yang sudah dua periode menjabat ini mengatakan, Irman Gusman, layak untuk dipilih untuk menjadi wakil masyarakat Sumbar. Irman dinilai memiliki kapasitas, integritas dan pengalaman untuk memimpin DPD RI.

Selama duduk menjadi anggota DPD RI dalam dua periode sebelumnya, menurut Fachrul Razi,Irman memiliki kemampuan yang bagus. Tidak heran jika Irman terpilih menjadi ketua DPD RI.

“Kebetulan saya juga pernah satu periode bersama, saat pak Irman memimpin DPD,” kata Fachrul Razi, yang telah duduk sebagai anggota DPD selama dua periode.

Pencoretan Irman Gusman dari daftar calon tetap (DCT), sehingga membuatnya tidak ikut Pemilu DPD 2024, menurut Fachrul Razi, merupakan kesalahan fatal Komisi Pemilihan Umum (KPU).Dikatakannya, sesuai ketentuan undang-undang, Irmanseharusnya boleh menjadi peserta Pemilu 2024.

Namun ternyata KPU salah menafsirkan undang-undang dan mengabaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memasukan lagi Irman dalam DCT Pemilu DPD dapil Sumbar.

Kesalahan KPU dalam persoalan Irman Gusman dari sisi ketatanegaraan sangat fatal. Sehingga harusnya KPU mendapatkan hukuman. “KPU telah membuat kesalahan tafsir yang fatal, akibatnya pemerintah harus mengeluarkan anggaran Rp.300 miliar untuk PSU (Pemungutan Suara Ulang) DPD Sumbar,” kata Fachrul Razi.

Diungkapkannya juga, persoalan hukum yang pernah menimpa Irman Gusman adalah musibah.“Kalau sistem hukumnya seperti ini, juga bisa tersandung kasus seperti yang dialami pak Irman. Semua orang yang punya jabatan di pemerintahan juga bisa mengalami hal yang sama, karena mereka memiliki risiko hukum yang tinggi,” papar anggota DPD dari dapil Aceh ini.

Perkara hukum yang dialami Irman Gusman, diyakini Fachrul, bukanlah kesengajaan. “Saya kira kasus yang menimpa pak Irman itu terlalu dipolitisir,” ungkap dia.