Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi kompensasi energi mencapai Rp 61,1 triliun hingga akhir Agustus 2024.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyebutkan kompensasi yang sudah dibayarkan dari Januari hingga Agustus 2024 sebesar Rp 61,6 triliun.

Kompensasi tersebut terdiri dari kompensasi BBM sebesar Rp 43,8 triliun dan listrik Rp 17,8 triliun.

"Kompensasi hanya dialokasikan untuk BBM dan listrik," ungkap Isa kepada Kontan, Rabu (9/10).

Isa menjelaskan kompensasi hanya dialokasikan untuk BBM dan listrik karena belum dilakukannya penyesuaian harga sesuai dengan harga keekonomian.

Sedangkan untuk LPG tabung 3 kilogram, selisih harga keekonomian dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, seluruhnya dibebankan melalui subsidi.

Hingga akhir tahun 2024, Isa memproyeksikan kompensasi energi sampai diperkirakan akan melampaui pagu yang telah ditetapkan dalam APBN. Meski begitu kebutuhan anggaran kompensasi masih akan sangat dinamis.

"Masih mengikuti perkembangan ICP dan nilai tukar rupiah," ujarnya.

Adapun pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 329,9 triliun untuk kompensasi energi pada tahun 2024. Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp 189,1 triliun untuk subsidi energi.

Perinciannya, alokasi terbesar diberikan untuk subsidi LPG senilai Rp 87,45 triliun, kemudian listrik Rp 75,83 triliun, dan subsidi jenis bahan bakar tertentu (BBM JBT) senilai Rp 25,82 triliun.

Sementara realisasi subsidi energi telah mencapai Rp 102,8 triliun hingga akhir Agustus 2024. Penggunaan subsidi energi di antaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 10.284,4 ribu kiloliter atau naik 0,6% dari periode sama tahun lalu. Kemudian, LPG 3kg realisasinya mencapai 4.744,7 juta Kg dan tumbuh 1,6% dari periode sama tahun lalu. Terakhir, subsidi listrik mencapai 40,9 juta pelanggan atau meningkat 3,9% dari periode sama tahun lalu.

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 394,3 triliun untuk subsidi energi dan kompensasi 2025. Hal ini tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

Informasi ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2025. Jumlah alokasi tersebut naik dari alokasi 2024 sebesar Rp 334,8 triliun.

"Subsidi kompensasi untuk tahun 2025 mencapai Rp 525 triliun. Kalau kita lihat subsidi energi dan kompensasi Rp 394,3 triliun dan subsidi non energi Rp 131,3 triliun," kata Sri Mulyani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani mengatakan, terjadi kenaikan cukup tinggi pada subsidi non energi, terutama untuk ketahanan pangan. Hal ini lantaran alokasi pupuk subsidi ditambah menjadi 9 juta ton pupuk, dari alokasi tahun ini tang mencapai 6-7 juta ton.

"Ini tentu perlu untuk dijaga dari segi ketepatan sasaran," imbuhnya.

Ia juga menjamin pemerintah tetap menggelontorkan subsidi energi lainnya, mulai dari LPG 3 kilogram, solar, minyak tanah, dan subsidi listrik, terutama untuk rumah tangga miskin dan rentan. Subsidi juga akan diberikan untuk transisi energi menggunakan anggaran ketahanan energi ini.

Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi non energi ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama untuk pembelian rumah. Hal ini menjadi salah satu isu yang dibahas beberapa waktu lalu untuk mengakselerasi program 1 juta rumah untuk MBR.

"Dan untuk tahun depan mungkin akan ada target baru yang akan ditetapkan untuk pemerintahan presiden terpilih," kata dia.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga akan terus disediakan subsidi untuk bunganya, baik untuk UMKM, petani, hingga nelayan. Sri Mulyani menambahkan, juga masih akan menggelontorkan insentif pajak yang ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor pilihan.

"Kalau kemarin perumahan, otomotif, itu nanti presiden terpilih yang akan menetapkan sektor mana yang menjadi sektor perhatian," pungkasnya.

JAKARTA, investor.id - Kondisi fluktuasi harga komoditas diperkirakan berdampak pada kelangsungan belanja pemerintah. Khususnya yang terkait dengan belanja subsidi dan kompensasi energi. Kenaikan harga komoditas akan meningkatkan realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi hingga Rp 70 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan  saat ini nilai tukar rupiah sudah berada di Rp 16 ribu per dolar AS. Hal tersebut akan  menyebabkan belanja subsidi dan kompensasi energi  membengkak. Lantaran kurs nilai tukar rupiah dalam  asumsi makro  APBN 2024 adalah Rp 15 ribu per dolar AS.

“Perbedaan Rp 1.000 dalam kurs itu saja itu sudah mencerminkan perubahan belanja khususnya dari subsidi dan kompensasi yang akan meningkat sekitar Rp 60-70 triliun untuk ke sana,” tutur Febrio kepada awak media di Kementerian Keuangan pada Selasa (6/8/2024).  

Komponen belanja subsidi dan kompensasi energi diperkirakan akan melonjak saat ada kenaikan harga komoditas di pasar dunia. Meskipun terjadi kenaikan harga tetapi pemerintah tetap melakukan pengelolaan anggaran belanja secara hati-hati. Kinerja belanja diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Jadi ini adalah pelaksanaan APBN 2024 yang kita harus pastikan terus ini berjalan dengan baik dan merupakan katalis bagi pertumbuhan ekonomi dan juga konsumsi masyarakat,” terang Febrio.

Berdasarkan data Kemenkeu pada semester I-2024, realisasi belanja subsidi energi terutama bersumber dari subsidi BBM dan subsidi LPG tabung 3 Kg yang mencapai Rp 42,95 triliun, 37,92% dari pagu, atau meningkat 4,81% (yoy). 

Peningkatan realisasi subsidi BBM dan subsidi LPG tabung 3 Kg terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ICP rata-rata 8,03% (yoy) serta pertumbuhan realisasi kurs 5,71% (yoy).  Selain itu subsidi energi juga terdiri atas subsidi listrik dengan realisasi Rp 29,69 triliun, 39,15% dari pagu, tumbuh 13,75% (yoy).

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran subsidi dan kompensasi energi bakal bertambah atau bengkak pada akhir tahun dari target APBN 2024.

Sri Mulyani menuturkan bengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi energi terjadi sebagai akibat dari pergerakan harga minyak yang masih tinggi dan nilai tukar rupiah yang melemah.

“Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar,” tuturnya dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Pasalnya, estimasi belanja negara akan naik Rp87,1 triliun hingga akhir tahun. Meski demikian, Sri Mulyani tidak menyebutkan jumlah estimasi kenaikan subsidi dan kompensasi yang ditanggung APBN.

Pasalnya, untuk subsidi dan kompensasi energi mempertimbangkan fluktuasi harga Indonesia crude price (ICP), depresiasi nilai tukar, serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi, diperkirakan akan tercermin pada semester II/2024.

Namun dalam paparannya, tertulis dampak dari depresiasi rupiah akan mendorong tambahan subsidi dan kompensasi energi pada tahun ini.

“Belanja Non K/L sudah memperhitungkan dampak depresiasi rupiah terhadap subsidi energi & kompensasi Rp37,1 triliun,” sebagaimana tertulis dalam paparannya.

Adapun, Bendahara Negara tersebut menekankan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM meski pergeseran harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Artinya, bukan masyarakat yang akan menanggung kenaikan BBM dari kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar.

“Meskipun terjadi perubahan parameter, APBN yang harus mengemban bebannya. Ini ditujukan agar momentum pertumbuhan dan daya beli masyarakat masih bisa terjaga,” jelasnya.

Hingga semester I/2024, pemerintah telah menyalurkan 7.167.700 kiloliter BBM atau hampir sama dengan tahun lalu dengan penyaluran volumenya 7.164.200 kiloliter BBM atau turun 0,05%.

Sementara penyaluran LPG 3 Kg meningkat 1,4% (yoy) menjadi sepanjang Januari hingga Juni 2024. Untuk penyaluran listrik bersubsidi tercatat adanya peningkatan jumlah pelanggan dari 39,2 juta pelanggan tahun lalu, tahun ini mencapai 40,6 juta pelanggan.

Usai rapat tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata juga enggan menyebutkan angka Rp37,1 triliun sebagai tambahan anggaran subsidi dan kompensasi.

“Itu nanti kita lihat, karena kita kemungkinan melihat apakah semua bisa dibayar, sampai triwulan tiga gitu. Itu ada unsur-unsur [ICP dan kurs] nanti kita lihat,” ungkapnya.

Sepanjang 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp189,1 triliun untuk subsidi energi. Secara perinci, alokasi terbesar diberikan untuk subsidi LPG senilai Rp87,45 triliun, kemudian listrik Rp75,83 triliun, dan subsidi jenis bahan bakar tertentu (BBM JBT) senilai Rp25,82 triliun.

Sebagai catatan, angka tersebut belum termasuk kompensasi energi (BBM dan listrik) yang direncanakan sejumlah Rp329,9 triliun pada 2024.