Dalam sidang kasus korupsi pengelolaan tambang timah terungkap alasan PT Timah (Tbk) melibatkan penambang rakyat dan perusahaan smelter swasta.

Mantan Direktur Operasional PT Timah Alwin Albar yang dihadirkan sebagai saksi mengungkap mengapa PT Timah melibatkan masyarakat dalam aktivitas pertambangan rakyat dan menggandeng smelter swasta untuk mengolah bijih timah. Padahal, pertambangan dilakukan di area yang masih masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

Alwin menjelaskan, ada dua alasan mengapa ada sejumlah area tambang yang tak digarap sendiri oleh PT Timah meski area tersebut berada di wilayah IUP miliknya. Pertama adalah masalah kepemilikan lahan, kedua adalah masalah efisiensi.

Dalam urusan lahan, Alwin menjelaskan, ada area-area yang secara status kepemilikan lahan berada di bawah kepemilikan masyarakat secara sah meski masuk dala wilayah IUP PT Timah. Agar pertambangan di area tersebut bisa dilakukan, PT Timah harus terlebih dahulu membebaskan lahan dari masyarakat agar memenuhi prinsip Clear and Clear (CnC).

Alwin lantas ditanya, mengapa PT Timah tidak membebaskan saja lahan tersebut dari masyarakat?

"Masalahnya, masyarakat mau jual (tanahnya) nggak? Kan mereka belum tentu mau jual," tutur dia, dikutip di Jakarta, Jumat (31/10/2024).

Tantangan tersebut dijawab PT Timah dengan melakukan kemitraan dengan masyarakat pemilik lahan untuk melakukan pertambangan.

Dari sana, muncul lah kebijakan agar kerja sama dengan penambang rakyat dilakukan lewat badan hukum berbentuk CV dengan pola kemitraan. CV didirikan oleh masyarakat pemilik lahan yang berada di wilayah IUP PT Timah.

Dengan pola kemitraan ini, masyarakat penambang rakyat dan pemilik lahan di bawah naungan badan hukum berbentuk CV, melakukan pertambangan yang hasilnya dibeli oleh smelter swasta yang sudah bekerja sama dengan PT Timah.

Lewat pola ini, tercipta ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal. Di sisi lain para pemilik lahan yang lokasinya berada di wilayah IUP PT Timah tetap mendapatkan hak ekonomi atas lahan yang mereka miliki.

Selanjutnya, Alwin menceritakan alasan mengapa PT Timah kala itu menggandeng smelter swasta dalam memproses bijih timah yang diproduksi penambang rakyat.

"Karena biaya pengolahannya lebih murah," sebut dia.

Pada sidang sebelumnya juga terungkap, biaya yang harus dibayarkan PT Timah ke smelter swasta total sebenarnya adalah US$ 4.000/Ton. Biaya itu termasuk peleburan, pengangkutan dan biaya lainnya.

Sementara, untuk komponen biaya yang sama, total biaya yang harus dikeluarkan PT Timah untuk melakukan produksi adalah mencapai US$ 6.000/ton.

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyampaikan alasan belum melimpahkan tersangka Harvey Moeis hingga Helena Lim ke Kejari Jakarta Selatan dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah.

Seperti diketahui, Kejagung telah melimpahkan barang bukti serta 16 orang dari 22 tersangka kasus timah ke Kejari Jaksel. Dengan begitu, masih terdapat enam tersangka termasuk Harvey Moeis yang masih belum dilimpahkan Kejagung.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan saat ini pihaknya masih melengkapi berkas perkara keenam tersangka tersebut.

"Itu tadi nanti kita coba lihat karena ini masa penahanannya masih ada, sementara pemberkasan masih jalan, kenapa tidak kita manfaatin waktu itu? Kita tidak boleh juga gegabah," ujar Harli di Kejagung, dikutip Rabu (17/7/2024).

Dia menambahkan, pihaknya tidak mendapatkan kendala dalam pengusutan kasus yang merugikan negara Rp300 triliun itu. Sebab, penyidikan maupun penyitaan aset masih berjalan.

"Itu tadi masih proses pemberkasan. Apakah ada kendala? Saya sampaikan tidak ada kendala karena beberapa waktu yang lalu kita masih melakukan penyitaan. Jadi ini terkait dengan administrasi perkara," pungkasnya.

Daftar enam tersangka timah yang masih belum dilimpahkan Kejagung :

1. Mantan Direktur operasional PT Timah Tbk. Alwin Albar (ALW)

2. Manager PT Quantum Skyline Exchange (QSE), Helena Lim (HLN)

3. Perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT) Harvey Moeis (HM)

4. Beneficiary owner atau pemilik manfaat PT Tinindo Internusa, Hendry Lie (HL)

5. Marketing PT TIN, Fandy Lingga (FL)

6. Eks Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022, Bambang Gatot Ariyono (BGA)