Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak mengetahui dan kaget soal adanya wacana iuran pensiun tambahan yang akan memotong gaji pekerja di Tanah Air.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu terkejut saat mengetahui banyak pihak yang keberatan adanya iuran pensiun tambahan di luar iuran yang selama ini sudah berlaku.

"Presiden agak terkejut. Beliau tanya siapa yang mengeluarkan [rencana iuran] ini. Saya juga kaget, jadi ada semacam, Presiden bertanya siapa yang mengeluarkan, ini ada peraturan yang dibuat segala hal, dan Presiden menerima masukan saya," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Oleh sebab itu, Andi mengaku senang lantaran usai menyampaikan keluhan tersebut, maka Kepala Negara berjanji akan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada buruh, sebelum mengakhiri masa jabatannya.

"Presiden bertanya kepada saya, itu potongan apa lagi mas, dan Presiden menegaskan mudah-mudahan kebijakan yang akan saya keluarkan di akhir masa akhir ini akan membuat buruh merasa bahagia," ucapnya.

Lebih lanjut, Andi menekankan bahwa KSPSI akan kembali bertemu kembali dengan Presiden Ke-7 RI itu pada pekan ini, entah pada Rabu atau Kamis ini untuk membahas secara komperhensif bagaimana kebijakan ke depan.

"Jadi, kami akan konferensi pers, mungkin Presiden bersama kami akan mengumumkan langsung untuk kebijakan soal yang menjadi keresahan masyarakat selama 4 hari terakhir ini, karena sudah ada potongan ini itu, potongan banyak," pungkas Andi Gani.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai bahwa wacana program pensiun tambahan akan berdampak jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin, Bobby Gafur Umar, mengatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat tengah turun, seiring bergulirnya wacana program dana pensiun tambahan untuk para pekerja.

Menurutnya, daya beli masyarakat harus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terjadi penurunan. Jika skema program pensiun tambahan tetap dijalankan, Bobby mengkhawatirkan daya beli masyarakat akan semakin menurun dan berdampak pada pekerja.

“Memang [wacana potongan gaji program pensiun tambahan] tidak diberlakukan sekarang, tetapi apabila ini diberlakukan dampaknya akan jangka panjang,” kata Bobby saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Di sisi lain, lanjut Bobby, perekonomian Indonesia diharapkan ke depan akan bisa tumbuh. “Pemerintah mesti hati-hati menambahkan beban-beban tambahan yang bisa berakibat jangka panjang, padahal kebutuhannya bukan sekarang,” tuturnya.

Bobby juga menyampaikan bahwa kebutuhan saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat. Belum lagi jika melihat industri manufaktur, lanjut dia, yang mengalami penurunan daya beli dan pasar diserbu oleh barang-barang impor. Imbasnya, ekonomi Indonesia bisa terganggu.

“Jadi kita harapkan untuk benar-benar dikaji, dampaknya jangka panjang. Kan dalam iuran Jamsostek, iuran itu segala macam udah banyak di situ. Kenapa mesti ada tambahan lagi?” ujarnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan ada hal-hal yang akan diatur dalam program pensiun tambahan untuk pekerja nantinya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang diundangkan pada Januari 2023 silam. Beleid itu mengamanatkan penguatan untuk harmonisasi program pensiun.

Dalam PPSK ini diatur bagaimana program pensiun yang bersifat wajib itu dilakukan dalam mencakup program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang merupakan sistem jaminan sosial nasional yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri.

Namun, lanjut Ogi, dalam pasal 189 ayat 4 UU mengamanatkan pemerintah dapat memiliki program pensiun yang bersifat tambahan dan wajib dengan kriteria tertentu yang diatur dalam PP. Nantinya, ketentuan UU PPSK harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Untuk itu, Ogi menyampaikan bahwa regulator masih menunggu Peraturan Pemeirntah (PP) dalam hal program pensiun.

“Kami dalam hal ini masih menunggu bentuk dari PP terkait Program Pensiun. Jadi, [kami] menunggu kewenangan yang ada dari pemerintah, kami belum bisabertindak lanjut sebelum PP diterbitkan,” tandasnya.