JAKARTA, investor.id - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen terkait pengurusan izin usaha pertambangan (IUP). Dokumen tersebut ditemukan saat KPK menggedelah kediaman eks Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak (AFI), Selasa (24/9/2024).  Dokumen tersebut diyakini punya kaitan dengan perkara suap yang tengah diusut KPK.

“BB (barang bukti) yang sudah penyidik dapatkan adalah berupa dokumen-dokumen terkait dengan pengurusan izin usaha pertambangan,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/9/2024). 

Asep belum membeberkan lebih detail terkait materi dokumen dimaksud. Dia hanya menekankan kasus yang tengah diusut KPK kali ini terkait masalah izin tambang.

Diketahui, KPK mengusut dugaan korupsi terkait izin usaha pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur (Kaltim). Dugaan korupsi itu mulai disidik KPK per 19 September 2024 lalu.

Dengan penyidikan ini, KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. "Telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/9/2024).

KPK masih enggan mengumumkan secara resmi identitas para tersangka dalam kasus ini. Materi itu akan disampaikan ke publik ketika penahanan terhadap para tersangka dilakukan. 

Untuk kasus ini juga, KPK melarang sejumlah pihak terkait bepergian ke luar negeri dalam enam bulan ke depan. Langkah ini ditempuh karena penting bagi mereka tetap berada di Indonesia untuk menghadapi proses penyidikan.

"Pada tanggal 24 September 2024, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1204 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap tiga orang warga negara Indonesia yaitu AFI, DDWT dan ROC," ucap Tessa.

Dari informasi yang dihimpun, sosok berinisial AFI tersebut yakni eks Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak. Rumah yang bersangkutan dikabarkan sempat digeledah tim penyidik KPK.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Organisasi kemasyarakatan (omas) keagamaan Muhammadiyah akhirnya menerima penawaran izin usaha pertambangan (IUP) untuk mengelola tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dari pemerintah.

"Berdasarkan rapat pleno Muhammadiyah pada 13 Juli di kantor Jakarta, memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2024," kata Sekretaris Umum (Sekum) Muhamadiyah Abdul Mu'ti dalam konferensi pers Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Minggu (28/07).

Abdul mengatakan pada tahun 2017, Muhammadiyah sudah mengeluarkan pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah (BUMM) untuk memperluas dan meningkatkan dakwah di sektor industri, jasa dan unit bisnis lainnya.

"Dalam mengelola tambang, Muhammadiyah mengelola semaksimal mungkin, penuh tanggung jawab dan melibatkan profesional dari kalangan kader dan masyarakat perserikatan, mayarakat sekitar area (tambang), sinergi dengan perguruan tinggi dan penerapan teknologi yang meminimalkan kerusakan alam," jelasnya.

Abdul juga memberi catatan bahwa pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah akan dilakukan dalam batas waktu tertentu, dengan tetap mendukung pengembangan energi terbarukan, budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

"Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat (sesuatu yang menyakitkan/merugikan), Muhammadiyah secara bertanggungjawab akan mengembalikan IUP ke pemerintah," katanya.

Dalam pengelolaan tambang, Muhamamdiyah juga akan bekerjasama dengan mitra yang sudah berpengalaman mengelola tambang, berintegritas tinggi, serta berpihak pada masyarakat dan perserikatan melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.

"Pengelolaan tambang, Muhammadiyah diusahakan menjadi pengembangan usaha not for provit (bukan untuk keuntungan). Keuntungan usaha dimanfaatkan untuk dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas," ungkapnya.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan keputusan ini diambil setelah pihaknya melakukan kajian panjang serta menerima masukan dari pihak yang pro maupun kontra.

"Muhammadiyah selama 2 bulan lebih mengkaji masalah pengeloaan tambang ini, ada kelompok yang kontra tapi juga punya argumen. Begitu juga ada pandangan-pandangan yang pro, konstruktif terkait nilai positif dalam pengelolaan tambang ini," kata Haedar.

Sampai akhirnya mayoritas anggota memutuskan menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditawarkan pemerintah.

"Baik lewat pleno PP Muhammadiyah maupun dari konsolidasi yang terjadi itu, dua pandangan itu hidup, tapi akhirnya mayoritas sampai pada satu kesimpulan keputusan PP Muhammadiyah," tambahnya.

Untuk mengelola tambang, Haedar menyebut pihaknya juga sudah memperisapkan tim khusus untuk pengelolaan tambang yang dipimpin Muhadjir Effendy, yang menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).

"Kami menyusun tim pengelolaan tambang yang diketuai oleh Prof Muhadjir Effendi sebagai ketua PP Muhammadiyah yang membidangi bisnis dan ekonomi, tapi bukan sebagai Menko PMK," ujar Haedar.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengatakan, alasan PP Muhammadiyah menerima kebijakan izin pertambangan untuk ormas keagamaan adalah untuk memberikan kebaikan pada dunia pertambangan.

"Muhammadiyah hadir untuk memberikan kemaslahatan, tidak kemudharatan. Kalau kemasalahatannya lebih banyak, kita akan lanjutkan eksplorasi, tapi kalau maslahatnya sedikit dan lebih banyak mudharat tentu tidak," ujar Azrul kepada Kompas.com, Kamis (25/7/2024).

Azrul mengatakan, seandainya Muhammadiyah akan mengambil lahan pertambangan, akan ada berbagai aspek yang menjadi pertimbangan.

Misalnya secara hukum legal, masyarakat terdampak harus dipikirkan nasibnya. "Apakah dia akan direkrut di pertambangan, kemudian apakah ada bagian nanti untuk masyarakat, apakah CSR dan lain sebagainya, termasuk pasca tambang," tuturnya.

Alasan-alasan ini, kata Azrul, adalah buah pikiran dari kajian yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah selama dua bulan terakhir.

Sebelum memutuskan menerima kebijakan izin tambang, PP Muhammadiyah telah menggelar diskusi dengan berbagai pihak untuk mengkaji aspek terkait ekonomi, bisnis, lingkungan, sosial dan lainnya terhadap tambang.

"Kita juga mengundang para pakar, praktisi, kita juga mencermati tambang-tambang yang sudah dieksplorasi, baik tambang yang dieksplorasi secara tidak bertanggung jawab maupun tambang-tambang yang dieksplorasi secara bertanggung jawab," ucap Azrul.

Adapun ketentuan ormas keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam regulasi tersebut, terdapat aturan baru yang mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas untuk mengelola lahan pertambangan.

Aturan tersebut tertuang pada Pasal 83A yang membahas soal Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUIPK) secara prioritas.

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," bunyi pasal tersebut.

Organisasi masyarakat atau ormas adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat atau umat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alasan Muhammadiyah Terima Izin Tambang Ormas Keagamaan"

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima kebijakan izin pertambangan untuk organisasi masyarakat keagamaan.

"Iya betul (Muhammadiyah menerima izin tambang)," kata Azrul kepada Kompas.com, Kamis (25/7/2024).

Azrul mengeklaim, keputusan itu diambil PP Muhammadiyah setelah melakukan kajian selama dua bulan belakangan.

Ia menyebutkan, Muhammadiyah juga sudah mengundang berbagai pihak untuk membahas pemberian izin tambang untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

"Ini dua-tiga bulan ini yang kita lakukan, kita melakukan diskusi, mengundang berbagai pihak baik pada aspek ekonomi, aspek bisnis, sosial, lingkungan, hukum, dan lain sebagainya," ucap Azrul.

Setelah mengundang para praktisi dan mencermati barbagai kondisi pertambangan di Indonesia, PP Muhammadiyah kemudian memberikan kesimpulan menerima.

"Dari kajian-kajian mendalam itu, Muhammadiyah memberikan lampu hijau untuk menerima tambang tersebut," tuturnya.

Namun, ada beberapa catatan dalam penerimaan Muhammadiyah terhadap izin tambang itu.

Azrul menyebutkan, Muhammadiyah harus memberikan contoh kepada dunia pertambangan ini sebuah tambang yang mengikuti hukum yang berlaku dalam berbagai aspek.

"Misalnya secara hukum itu legal, masyarakat setempat juga kita pikirkan. nanti pasti masyarakat terdampak kan, itu kita pikirkan, apakah dia akan direkrut di pertambangan, kemudian apakah ada bagian nanti untuk masyarkat, apakah CSR dan lain sebagainya, termasuk pasca tambang," kata dia.

Adapun ketentuan ormas keagamaan dapat mengelola tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam regulasi tersebut, terdapat aturan baru yang mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas untuk mengelola lahan pertambangan.

Aturan tersebut tertuang pada Pasal 83A yang membahas soal Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WUIPK) secara prioritas.

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," bunyi pasal tersebut.

Organisasi masyarakat atau ormas adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat atau umat.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PP Muhammadiyah Putuskan Terima Izin Tambang Ormas Keagamaan"

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 76 Tahun 2024 pada Senin, 22 Juli 2024. Sebagai perubahan atas Perpres No. 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Tambang bagi Investasi.

Perpres ini juga akan mengakomodasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terlebih dahulu diteken presiden.

Mengutip dari website JDIH Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), adapun perubahan dari Perpres sebelumnya adalah dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2024 antara pasal 5 dan 6 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C.

Wewenang Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi/BKPM dalam penetapan dan pemberian IUPK untuk Organisasi Masyarakat (Ormas) terlihat semakin besar.

Ini tertuang dalam Pasal 5B ayat 1, tertulis sebagai berikut:

"(1) Menteri Pembina Sektor mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A ayat (1) kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal selaku Ketua Satuan Tugas," dikutip dari Perpes 76/2024 tersebut.

Ini artinya menteri pembina sektor energi dan sumber daya mineral, pertahanan dan tata ruang, perkebunan, lingkungan hidup dan kehutanan, hingga agraria dan tata ruang dapat mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian IUPK untuk ormas keagamaan kepada Kementerian Investasi/BKPM yang dipimpin Bahlil Lahadalia.

Kemudian pasal 5B ayat 2 tertulis sebagai berikut:

"(2) Berdasarkan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Satuan Tugas melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan," demikian petikan pasal tersebut.

Dan artinya jika telah ditetapkan sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas), Bahlil dapat melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus) kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Asal tahu saja, keinginan pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi ormas keagamaan sebelumnya telah diperjelas dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Presiden Jokowi menandatangani perubahan ini pada Kamis (30/05). Pemerintah telah menyisipkan pasal 83A di antara pasal 83 dan 84 yang mengatur tentang penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” bunyi Pasal 83A ayat 1.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan diperbolehkan mengelola tambang dalam negeri. Keputusan ini tercantum dalam beleid anyar PP No 25 Tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Merespons hal ini, anggot aKomisi VII DPR RI Mulyanto meragukan kemanfaatan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) pada sejumlah ormas keagamaan.

Bahkan menurutnya, jika dilihat dari sudut pandang politik pemberian izin ini terkesan ada motif untuk bagi-bagi kue ekonomi.

"Secara regulasi-administrasi, dibenarkan dan masih sesuai dengan UU Minerba. Namun dalam sudut pandang politik, upaya ini sangat kentara motif untuk bagi-bagi kue ekonominya," jelas Mulyanto dalam keterangannya, Senin (3/6).

Lebih dari itu, pihaknya khawatir pemberian prioritas IUPK kepada ormas keagamaan tersebut membuat tata kelola dunia pertambangan semakin amburadul.

Apalagi saat ini, pemerintah dianggap gagal mengatasi persoalan tambang ilegal, hingga dugaan adanya beking aparat tinggi yang membuat berbagai kasus jalan di tempat. Di lain sisi, pembentukan satgas terpadu tambang ilegal sampai hari ini juga tidak memperlihatkan kemajuan berarti.

Mulyanto bahkan menilai kebijakan bagi-bagi izin bagi ormas ini kurang tepat. Menurutnya, yang harus dilakukan oleh presiden saat ini adalah penguatan instrumen pengawasan pengelolaan tambang.

"Saat ini saja dua orang mantan Dirjen Minerba jadi tersangka, bahkan terpidana. Dan sampai hari ini Dirjen Minerba belum ada yang definitif,” ungkap Mulyanto.

Artinya, kata Mulyanto, pemerintah tidak serius mengelola pertambangan nasional. Pemerintah masih menjadikan IUPK sebagai komoditas transaksi politik dengan kelompok-kelompok tertentu.

Mulyanto juga pesimistis, pemberian izin dapat dijalankan secara profesional dan bisa berkontribusi bagi peningkatan penerimaan keuangan negara (PNBP). Pihaknya justru khawatir izin ini menimbulkan permainan baru di industri tambang, di mana yang akan mengelola sebetulnya adalah pemain lama berkedok ormas keagamaan.

"Tapi kita lihat saja di lapangan, apakah benar-benar dikelola pemain baru atau pengusaha yang itu-itu saja, yakni pengusaha eks PKP2B atau afiliasinya," jelasnya.

"Termasuk juga jumlah saham sesungguhnya, berapa jumlah saham ormas tersebut secara riil. Apakah benar-benar menjadi saham pengendali atau sekedar nama saja,” tambahnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo, Kamis, 30 Mei 2024 telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 83A ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2024 menyebutkan bahwa beleid baru itu mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan seperti, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bisa mengelola wilayah izin pertambangan khusus (WIUPK).

WIUPK merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang izin. Berdasarkan Pasal 83A ayat (2), WIUPK yang dapat dikelola oleh badan usaha ormas keagamaan merupakan wilayah tambang batu bara yang sudah pernah beroperasi atau sudah pernah berproduksi.

Meski demikian, berdasarkan Pasal 83A ayat (5), badan usaha ormas keagamaan yang memegang wilayah tersebut dilarang bekerja sama dengan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) atau terhadap perusahaan maupun pihak-pihak yang terafiliasi oleh perusahaan sebelumnya.

Penawaran WIUPK kepada badan usaha ormas keagamaan berlaku terbatas, yakni hanya lima tahun sejak PP Nomor 25 Tahun 2024 berlaku. Dengan demikian, penawaran WIUPK terhadap badan usaha ormas keagamaan hanya berlaku sampai 30 Mei 2029.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Pengamat Pertambangan sekaligus Peneliti di Alpha Research Database Ferdy Hasiman mengatakan, tata kelola industri tambang di dalam negeri mengalami kemunduran.

Menyusuk terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Jadi tata kelola industri tambang akan kembali ke sebelum-sebelumnya, campur aduk segala macam. Kan akamodatifnya sudah bergeser, bukan hanya ke perusahaan tambang tapi sekarang sudah ke ormas. Menurut saya, PP ini syarat akan kepentingan akomodatif dari kekuasaan politik, memasukan unsur politis dalam PP yang sangat operasional dan teknis akan merubah wajah industri pertambangan tanah air kedepannya,” ungkap Ferdy saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (2/6).

Ferdy kemudian menambahkan pemerintah sebelumnya telah mengesahkan UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang dilatarbelakangi oleh tata kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak tertata dengan baik bahkan membuka peluang besar bagi tambang ilegal.

“Di UU No 3 tahun 2020 itu tujuannya untuk mengubah wajah pertambangan, karena tata kelola IUP dulu itu ketika diserahkan ke Bupati atau Wali Kota amburadul, sehingga banyak yang ilegal. Dan ini kita kembali ke hal yang sama, hampir semua kita kembali kesitu, gak berubah-berubah,” jelasnya.

Dirinya juga menekankan bahwa ormas keagamaan yang terjun ke dalam pengelolaan tambang diragukan kapasitas dan kompetensinya dari segi teknis.

“Jadi sudah jelas itu, mereka (ormas) tidak punya kapabilitas atau kompetensi untuk mengelola tambang,” tambahnya.

Dia juga menjelaskan, dalam UU Minerba, IUP memang diakomodasi untuk kepentingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) namun dengan catatan yang sudah punya badan usaha dan atau punya kapasitas untuk mengolah tambang.

“Kalau IUP kecil-kecil, jadi memang tujuannya untuk akomodir perusahaan tambang yang kecil-kecil yang mereka gak sanggup beli lahan dengan jumlah yang besar,” ungkapnya.

Namun apa yang tertuang dalam pasal 83A PP Nomor 25 tahun 2024 menurutnya justru akan menggerus sisi kritis dari ormas-ormas keagamaan besar di Indonesia.

“Ini sekarang sudah mengakomodasi untuk ormas keagamaan, ormas ini kan terkenal dengan sisi kritis terhadap kekuasaan, misalnya PP Minerba dengan Migas ada yang bertentangan dengan undang-undang dasar, kelompok-kelompok inilah yang diharapkan bisa mengajukan Judicial Review (JR). Ya, sekarang kita gak bisa berharap apa-apa, karena mereka sudah terlibat di dalamnya. Ini kepentingan akomodatif, politis banget,” tutupnya.