Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemerintah daerah (Pemda) kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk mengusulkan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga. Hal ini disampaikan oleh Wamen ESDM Yuliot Tanjung.

Yuliot mengatakan program ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan akses BBM dengan harga terjangkau di seluruh pelosok Indonesia. Meski begitu, dia menyebut sejumlah wilayah 3T masih belum terjangkau oleh program ini karena cakupan geografis yang luas.

"Untuk penyaluran BBM Satu Harga, kami menargetkan wilayah-wilayah tertentu yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah terkait. Untuk daerah yang ingin ikut serta, usulan perlu diajukan melalui pemerintah daerah," ujar Yuliot dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan usulan yang diterima akan dievaluasi oleh Kementerian ESDM berdasarkan prioritas dan anggaran. Dia pun mendorong pemda wilayah 3T untuk segera menyampaikan usulan.

"Kami berharap pemerintah daerah di wilayah yang belum terjangkau segera menyampaikan usulan agar dapat kami evaluasi sesuai dengan ketersediaan anggaran dan prioritas wilayah," imbuh dia.

Kemudian, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi akan melakukan evaluasi atas usulan lokasi dengan memprioritaskan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Setelah evaluasi, lokasi tersebut akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal pada periode tertentu.

Sebagai informasi, program BBM Satu Harga merupakan program prioritas nasional yang mulai dicanangkan pada 2017 dan direncanakan berlanjut hingga akhir 2024.

Penetapan lokasi program BBM Satu Harga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 127.K/10/DJM/2020 tentang Tata Cara Penetapan Lokasi untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan.

Lokasi tertentu diusulkan oleh BPH Migas, pemerintah daerah, atau badan usaha penugasan, dengan memperhatikan sejumlah kriteria, di antaranya ketersediaan penyalur jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di lokasi yang diusulkan, kondisi geografis dan sebaran penduduk di lokasi yang diusulkan; dan kebutuhan jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM Khusus.

(kil/kil)

Jakarta -

Pengguna mobil Toyota Innova, Pajero Sport, hingga Toyota Fortuner disebut menikmati 'untung gede' karena menggunakan BBM subsidi. Padahal harusnya Innova-Fortuner pakai BBM jenis yang berbeda.

BBM subsidi jenis solar disebut banyak dinikmati golongan yang tak seharusnya. Mobil-mobil bermesin diesel sekelas Kijang Innova, Fortuner, hingga Pajero Sport termasuk beberapa jenis kendaraan yang masih menggunakan solar subsidi.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin, bahkan mengungkap pengguna mobil bisa menerima subsidi BBM 4,3-13,1 kali lebih besar dibanding pengendara motor.

"Nah, kasar-kasarnya bensin Rp 1.800 (subsidi), Rp 2.000-an lah. Solar Rp 7.700-an, Rp 8.000, empat kali lipat. Kalau orang naik motor, kita anggap dengan pola pemakaian tertentu dapat (subsidi) Rp 1 ya, karena kan dia pakai berapa liter, dapat subsidi berapa kita normalize dia Rp 1," ungkap Rachmat.

Dengan perhitungan tersebut, pengguna Pertalite untuk mobil Agya misalnya bisa mendapat Rp 4 sementara Innova Rp 5. Padahal kalau secara peruntukkan, harusnya mobil sekelas Innova lebih kecil atau tak dapat sama sekali.

"Yang menarik lagi kalau dia diesel, karena dia lebih gede. Walaupun dia lebih hemat, asumsinya 30% lebih hemat, dia bisa dapat 11 sampai 13. Padahal nggak ada mobil diesel yang LCGC. Mobil diesel mau beli yang mana, Pajero Sport, Fortuner, Land Cruiser. Nggak ada Agya diesel kan. Jadi orang yang naik itu dapat 11 sampai 13, itu yang terus terang mengusik rasa keadilan," ujarnya.

Jenis BBM untuk Toyota Innova, Fortuner, dan Mitsubishi Pajero

Bicara jenis BBM, tentunya harus disesuaikan dengan spesifikasi mesin. Hal ini untuk mencegah mesin rusak. Lalu apa jenis BBM yang seharusnya digunakan Kijang Innova, Pajero Sport, dan Fortuner?

Dikutip detikOto dari buku panduan manual masing-masing model, dianjurkan menggunakan BBM dengan sulfur rendah. Namun bila mengacu pada angka cetane, mobil-mobil itu masih bisa menggunakan solar subsidi. Contohnya Innova Reborn diesel dianjurkan menggunakan BBM dengan angka cetane 48 atau lebih tinggi. Angka cetane 48 tersebut ditemui pada Biosolar. Namun ada catatan tersendiri yang perlu diperhatikan. Dijelaskan kendaraan tanpa DPF sistem (untuk model Euro4), dianjurkan menggunakan bahan bakar diesel mengandung 50 ppm atau kurang sulfur.

Selanjutnya disebutkan juga kendaraan dengan sistem DPF, bahan bakar diesel mengandung 10 ppm atau kurang sulfur.

Pajero Sport pun tak berbeda jauh. Dalam buku panduan manual Mitsubishi, Pajero Sport tahun produksi 2022 dianjurkan menggunakan bahan bakar dengan angka cetane 51 atau lebih tinggi. Perlu diketahui juga bahan bakar tersebut harus memiliki kandungan sulfur kurang dari 50 ppm.

"Penggunaan bahan bakar diesel dengan tipe yang lebih rendah dari yang direkomendasikan dapat berpengaruh buruk pada nilai emisi gas buang, serta kemampuan dan daya tahan mesin," demikian tertulis pada buku panduan manual Pajero Sport.

Selanjutnya pada model Fortuner, untuk mesin diesel dianjurkan menggunakan bahan bakar dengan kandungan 50 ppm atau kurang sulfur. Angka cetanenya 48 atau lebih tinggi.

Untuk bahan bakar dengan angka cetane 48 dapat ditemui pada jenis Biosolar. Kendati demikian, kalau bicara kandungan sulfur masih terbilang cukup tinggi. Dalam catatan detikcom, kandungan sulfur dari maksimum biosolar B30 bisa mencapai 2.500 ppm. Sementara disebutkan bahwa kandungan sulfur untuk model Euro4 kandungan sulfurnya 50 ppm.

BBM dengan kandungan sulfur 50 ppm (setara Euro4) dapat ditemui pada jenis Pertamina Dex. Shell juga memiliki BBM dengan sulfur ultra rendah yaitu 10 ppm pada jenis V-Power Diesel. Pertamina Dex juga diketahui memiliki varian yang rendah sulfur tersebut yaitu 10 ppm.

(dry/din)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan pemerintah tengah mematangkan rencana produksi dan penyaluran BBM baru yang rendah sulfur di Indonesia. Menurutnya hal ini membutuhkan kajian mendalam sehingga prosesnya tidak boleh terburu - buru.

"Lagi dimatengin," jelas Arifin ketika ditemui di Istana Negara, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Ia juga belum dapat memastikan perihal kapan BBM baru ini akan diluncurkan. Apalagi produk ini dipastikan harus rendah sulfur, berbeda dengan kebanyakan BBM yang selama ini dijual di Indonesia.

"Yang sulfur tinggi, dimana? (Di solar?) Iya. Nanti kita lihat lagi dikaji," sambungnya Arifin.

Arifin juga belum bisa memastikan status produk BBM baru tersebut apakah akan disubsidi atau tidak. Namun, yang pasti Pertamina saat ini sudah mulai mengkaji bagaimana cara untuk memproduksi BBM baru tersebut.

"Itu ya memang harus produknya rendah sulfur. Ya pokoknya untuk dikaji bagaimana kita bisa menerapkan BBM rendah sulfur," tutupnya.

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengakui bahwa perusahaan mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk meluncurkan produk bahan bakar minyak atau BBM jenis baru yang lebih rendah sulfur. Adapun sesuai pernyataan Kementerian ESDM, produk BBM yang diklaim ramah lingkungan itu akan mulai diujicobakan pada 17 Agustus 2024 mendatang.

"BBM rendah sulfur sedang dalam proses, memang ada arahan dari pemerintah terkait hal tersebut," jelas VP Corporate Communication Pertamina yaitu Fadjar Djoko Santoso ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Minggu (14/7/2024).

Namun Fadjar enggan menjelaskan lebih detail racikan dari produk BBM tersebut. "Detailnya ditunggu saja," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Pertamina saat ini memang telah menjual produk BBM ramah lingkungan yaitu Pertamax Green. Produk ini merupakan campuran antara Pertamax yang memiliki Research Octane Number (RON 92) dengan kandungan etanol sebagai bahan bakar nabati sebanyak 5%.

Fadjar bilang, saat ini Pertamax Green 95 sudah tersedia pada sekitar 80-an SPBU, terus berkembang secara bertahap dari yang awalnya sekitar 15 SPBU. "Ini membuktikan produk tersebut diterima di masyarakat karena memang kadar oktan tinggi dan ramah lingkungan," imbuhnya.

Sementara itu terkait nasib Pertalite usai 17 Agustus mendatang, Fadjar bilang menekankan bahwa BBM Subsidi seperti Pertalite merupakan kewenangan pemerintah. "Sampai saat ini kami masih ditugaskan untuk menyediakannya," tukasnya.