Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menilai institusi kehakiman dan penegak hukum di Indonesia sedang mengalami 'kerusakan' parah. Maka dari itu, dia menegaskan perlu dilakukan reformasi total atas institusi kehakiman dan penegak hukum.

Jimly mengatakan hal tersebut setelah ramai soal tiga Hakim PN Surabaya yang ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) karena mengeluarkan vonis bebas untuk Ronald Tannur.

"Dunia kehakiman dan gakkum (penegak hukum) kita benar-benar sedang mengalami kerusakan parah," kata dia dalam unggahan di akun X pribadinya @JimlyAs dikutip Minggu (27/10).

Menurut Jimly, reformasi yang dilakukan tak hanya terkait dengan kesejahteraan para hakim dan penegak hukum, tapi juga kualitas dan integritasnya. Melalui reformasi yang dilakukan, diharapkan kinerja hakim dan para penegak hukum dapat lebih baik.

"Bukan saja soal kesejahteraan hakim dan aparat gakkum yang mesti dibenahi tapi juga independensi, kualitas, dan integritas, bahkan sistem kerjanya secara menyeluruh mesti ditata ulang," ucap dia.

Ketiga hakim yang ditangkap terkait kasus suap yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Selain itu Kejagung juga menangkap pengacara Ronald Tannur yakni Lisa Rachmat yang merupakan pemberi suap. Kemudian, pensiunan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar.

Ketiga hakim itu ditangkap karena diduga menerima suap dan gratifikasi terkait pemberian vonis bebas Ronald Tannur.

Ronald sempat menjadi terdakwa kasus dugaan pembunuhan mantan pacarnya, Dini Sera Afrianti. Namun, di peradilan tingkat pertama ia divonis bebas. Kini, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi JPU, sehingga Ronald dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.

Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie. menyoroti 41 daerah kan diikuti oleh paslon tunggal pada pilkada serentak November mendatang. Puluhan paslon itu akan melawan kotak kosong.

Ia menyebut, pada saat dirinya menjabat sebagai Ketua MK, ada putusan yang memutuskan agar calon tak hanya diusung oleh parpol saja, tapi bisa maju independen.

“Dulu kita sudah buat putusan di MK tahun 2005 menasionalisasi aturan calon independen yang di Aceh itu, nah ini maksudnya untuk mencegah jangan sampai pilkada itu dihegemoni didominasi oleh peran partai, maka ada calon independen,” kata Jimly kepada wartawan usai hadiri acara diskusi anggaran pendidikan di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, Sabtu (7/9).

Ia menyebut, seharusnya mekanisme calon independen itu juga dimanfaatkan oleh Anies Baswedan. Anies memiliki elektabilitas yang tinggi, tetapi gagal maju lantaran tidak ada parpol untuk mengusungnya di Pilkada Jakarta.

“Seharusnya mekanisme calon independen ini dimanfaatkan oleh orang-orang kayak Anies Baswedan misalnya, atau oleh calon-calon di daerah yang tidak kebagian dukungan partai,” tuturnya.

Meski begitu, Jimly tak menampik bahwa untuk memenuhi persyaratan calon independen itu memang sulit. Ia berharap ada evaluasi agar aturan tersebut dipermudah.

“Termasuk jadwalnya dibedakan, didahulukan. Nah, ini menurut saya ke depan harus dievaluasi supaya ada fairness antara mekanisme prosedur pendaftaran calon independen maupun partai untuk mencegah jangan ada lagi lawan kotak kosong,” ungkapnya.

Jimly juga menyebutkan bila kotak kosong menang, maka akan timbul permasalahan-permasalahan lain. Sebab, masyarakat tidak menghendaki pasangan calon tunggal yang diusung sehingga harus digantikan oleh penjabat sementara.

“Jalan keluarnya harus ada diatur oleh KPU dan saya rasa itu yang akan dipilih oleh KPU pemilihan ulang, tapi pemilihan ulang itu bukan pemungutan suara ulang, harus pemilihan ulang lagi. Artinya ada pendaftaran baru saya terbuka peluang bagi tokoh tokoh lain untuk pendaftar lain termasuk calon independen,” tutup dia.

Eks Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyorot fenomena bully di Indonesia. Dia prihatin perundungan sampai membuat nyawa mahasiswa FK Undip, dokter Risma Aulia, melayang.

Jimly yang merupakan seorang akademisi itu menegaskan, perundungan merupakan masalah yang harus menjadi perhatian pemerintah.

“Ini gejala umum ya, tanggung jawab pemerintah harus menyelesaikan ini,” kata Jimly kepada wartawan usai hadiri acara diskusi anggaran pendidikan di Hotel Sheraton Gandaria City, Jakarta, Sabtu (7/9).

Jimly mengungkapkan bahwa pencegahan perundungan juga bisa dilakukan sejak pada masa pengenalan mahasiswa baru atau biasa dikenal dengan ospek. Menurutnya, apa pun bentuk perundungan itu wajib ditindak hukum.

Ia mencontohkan perundungan di lingkungan kampus harus ada tindakan tegas.

“Ya pecat aja supaya ada tindakan, kan itu semuanya kalau harus semua Presiden turun tangan, kan kacau negara ini,” ujar Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia itu.

“Jadi kita tegakkan aturan karena itu siapa yang bertanggung jawab kalau ada bullying yaitu rektor, rektor itu ada namanya purek (wakil rektor). Dekan ada namanya pudek, bidang kemahasiswaan. Jadi ada mekanisme pemberhentian misalnya pelanggaran begitu-begitu disanksi, harus tegas, kalau dibiarkan ya jadi isu di media saja,” tandasnya.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi mengingatkan KPU untuk segera menetapkan Peraturan KPU (PKPU) soal Pilkada 2024. PKPU harus mengadopsi Putusan MK 60 dan 70 yang keluar 20 Agustus.

"Sebelum PKPU ditetapkan dalam rangka tindak lanjut putusan MK, PKPU yang berlaku adalah PKPU pasca-putusan MA. Jika sampai 27 Agustus 2024 belum ada PKPU baru berarti Kaesang memenuhi syarat dan jika tanggal 27 mendaftar, ia tidak dapat lagi dianulir karena PKPU-nya telat," tutur Jimly pada Jumat (23/8).

Dalam Putusan MK 70, batas usia calon untuk maju Pemilihan Gubernur adalah 30 tahun saat penetapan calon — yang dijadwalkan KPU pada 22 September. Artinya memang Kaesang tidak akan bisa maju di Pilgub Jawa Tengah karena belum cukup umur.

Jimly mendorong KPU segera mengesahkan PKPU persyaratan calon. Sebab, bila tidak, maka putusan MA soal batas usia cagub-cawagub minimal 30 tahun saat pelantikan yang dipakai.

Kalau itu terjadi, Kaesang yang genap berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024 bisa mendaftar pilgub. Sebab, pelantikan calon dijadwalkan dimulai baru Februari 2025.

"(Saya) mendorong KPU berani tegas bertindak untuk menetapkan PKPU sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan MK," kata pakar hukum tata negara ini.

Katanya, pun KPU mesti konsultasi dengan MK, itu tetap bisa disahkan sambil berjalan.

"Ketua KPU segera saja tetapkan peraturan baru sambil jalan, toh materi konsultasi tidak mutlak mesti diikuti dan kewajiban konsultasi sudah dilakukan dengan kirim surat resmi," tuturnya.

Kata Ketua KPU

KPU sebelumnya memastikan PKPU terbaru akan disahkan sebelum tanggal pendaftaran 27 Agustus.

“KPU RI mengupayakan agar perubahan PKPU 8/2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti Putusan MK tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon dengan tetap memperhatikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (23/8).

Sementara jadwal konsultasi dengan Komisi II dihelat pada Senin 26 Agustus. Pendaftaran calon kepala daerah dibuka KPU mulai 27 sampai 29 Agustus mendatang.

Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan bakal menghapus batas defisit fiskal dan rasio utang terhadap PDB. Dia berencana untuk menghapus batasan defisit 3% untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dilansir dari Reuters, Selasa (9/7), Prabowo tengah menjajaki sejumlah cara untuk menghapus batas defisit fiskal tersebut. Dalam laporan majalah Tempo yang dikutip Reuters, terungkap bahwa rencana penghapusan defisit itu untuk mendanai janji-janji kampanye Prabowo.

Prabowo disebut sudah membentuk tim khusus untuk meninjau opsi terkait revisi undang-undang yang dapat memuluskan penghapusan batasan fiskal. Berdasarkan sumber Tempo yang tidak disebutkan namanya, Prabowo juga membuat badan pemungut pajak baru dan diawasi oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie.

Jimly mengatakan kepada Reuters telah membentuk tim khusus untuk meninjau berbagai aturan termasuk Undang-undang Keuangan Negara. Hanya saja, Jimly tidak menanggapi mengenai rencana penghapusan batas defisit APBN.

"Saya memberi saran, jadi pembentukan badan pajak baru tidak akan melanggar undang-undang yang ada," kata Jimly.

Rencana Prabowo untuk meningkatkan belanja negara telah membuat pasar utang dan mata uang waswas. Beberapa ekonom mengingatkan potensi peningkatan risiko di bawah pemerintahan, yang berjanji meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Penjelasan Tim Prabowo

Sementara itu, penasihat Prabowo untuk masalah fiskal, Thomas Djiwandono mengaku belum mengetahui adanya pembahasan mengenai rencana penghapusan kesenjangan fiskal dan batas utang tersebut.

Thomas justru menegaskan, bahwa Prabowo tetap berkomitmen untuk merancang anggaran 2025 dalam batas yang ditetapkan undang-undang sebesar 2,29% - 2,82% dari PDB tahun depan.

"Kami tetap berkomitmen pada rencana yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo untuk 2025," kata Thomas.

Berdasarkan laporan Tempo yang dikutip Bloomberg dari beberapa sumber, tim Prabowo mulai mengkaji kemungkinan untuk merevisi UU Keuangan Negara. Hal ini memungkinkan pemerintahan baru untuk mendirikan badan penerimaan negara yang terpisah dari Kementerian Keuangan.

Penghapusan batas defisit tersebut bertujuan untuk mewujudkan janji kampanye Prabowo, seperti program makan siang gratis di sekolah-sekolah. Program tersebut membutuhkan alokasi anggaran hingga Rp 400 triliun.

Ekonom Bloomberg Tamara Mast Henderson khawatir jika pemerintahan mendatang menghapuskan aturan defisit anggaran. Tamara menilai pilihan yang lebih baik adalah dengan meningkatkan sedikit batas defisit APBN menjadi 3,5% dari PDB.

"Hal ini akan jauh lebih dapat ditolerir, bagi para investor dan lembaga-lembaga pemeringkat, karena pertumbuhan Indonesia relatif kuat,” ujar Tamara.

Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara Indonesia, defisit anggaran tahunan pemerintah dibatasi menjadi 3% dari PDB. Sementara rasio utang terhadap PDB maksimum adalah 60%.